Salah satu capaian yang dimaksud adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan dalam 3 bulan terakhir ini, dengan jangkauan 3 juta penerima di 38 provinsi.

Prabowo menyebut saat ini banyak negara lain yang tertarik dengan program makan bergizi gratis dan ingin belajar dari Indonesia. Dia mengaku menerima surat dari sejumlah pimpinan dunia yang menyatakan ketertarikannya.

“Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar (MBG) dari kita,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Ketua Umum Partai Gerindra itu bercerita kunjungan sejumlah pemimpin dunia ke Indonesia salah satunya membahas program makan bergizi gratis. Dari kunjungan itu, negara lain ingin belajar soal program makan bergizi gratis.

“Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, negara lain menilai Indonesia serius menjalankan program makan bergizi gratis.

“Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini,” imbuhnya.

Artikel Prabowo Sebut Banyak Pemimpin Dunia Ingin Belajar Program MBG dari Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Temuan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.

“Saya sampaikan (ke BGN), berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Dia berharap pihak BGN dapat mengantisipasi adanya temuan tersebut. Setyo mengaku Kepala BGN Dadan Hindayana menerima secara baik info tersebut.

“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” kata dia.

“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” sebutnya.

Artikel KPK Temukan Adanya Pengurangan Harga MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu, katanya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dana pendidikan tidak dipakai untuk membiayai program MBG.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025).

“Perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah ini yang semula menganggarkan untuk makan bergizi gratis, itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah,” kata Tito.

Tito mengatakan Prabowo tidak ingin setiap daerah terdapat MBG, namun tidak memiliki ruang belajar yang layak. Terutama, pemerintah sangat menyoroti toilet sekolah.

“Karena sekolah jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya malah tidak bagus, bocor dan lain-lain, kemudian kelengkapan sekolah, kursinya miring-miring, terutama sangat beliau menekankan sekali masalah toilet itu menjadi atensi kami. Toilet semua sekolah SD, SMP, SMA, harus baik, ” sambungnya.

Tito mengatakan Kemendagri telah berdiskusi dengan BGN terkait program MBG. Tito mengatakan daerah dapat menjadi mitra sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program MBG yang akan disewa oleh BGN.

“Kedua, mendorong masyarakat untuk mengintensifkan suplai yaitu peternak kemudian menanam untuk suplai kepada satuan pelayanan tadi,” jelasnya.

Tito kembali menekankan agar dana pendidikan daerah tidak digunakan untuk program MBG. Tito menegaskan dana tersebut akan digunakan khusus untuk perbaikan sekolah.

“Khusus untuk anggaran yang sudah ada, anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan untuk makan bergizi gratis, tapi digunakan untuk memperbaiki sekolahnya itu terutamanya toilet,” tuturnya.

Artikel Prabowo Minta Dana Pendidikan di Daerah Tak Dipakai untuk MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.