Anggota Fraksi Partai Nasdem itu sepakat bahwa proyek strategis nasional seperti penyediaan tiga juta rumah harus disukseskan.

Hal itu disampaikan Ujang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nurson Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia membeberkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2020-2023. Menurutnya, berdasarkan data tersebut telah terjadi 115 konflik agraria yang disebabkan oleh proyek strategis nasional.

“Jangan sampai program-program yang sekarang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo hanya akan menambah beban konflik agraria,” ungkap dia.

Rapat kerja perdana Komisi II DPR dengan Kementerian ATR/BPN, selain perkenalan dengan jajaran Kementerian ATR/BPN juga mengagendakan rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih (KMP).

Dalam kesempatan tersebut, legislator dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) itu mengapresiasi Menteri Nusron dalam belanja masalah.

“Tinggal penyelesaiannya. Artinya, perlu mitigasi masalah-masalah tersebut,” tandas Ujang.

Sebelumnya, Nusron memaparkan rencana program Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama KMP.

Nusron menyebutkan dalam 100 hari pertama akan menata ulang sistem dan tata cara perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian.

Nusron juga menyatakan, rapat kerja dengan Komisi II kali ini sangat tepat karena Kementerian ATR/BPN membutuhkan masukan, terutama dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Artikel Ujang Bey Ingatkan Menteri ATR Potensi Konflik Agraria di Proyek Strategis Nasional pertama kali tampil pada Rilpolitik.