Acara ini berlangsung di Halaman Gedung Merdeka Jl. Asi Afrika, Kota Bandung Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024).

Berbagai agenda besar digelar dalam acara yang dihadiri ratusan tokoh dan puluhan relawan pendukung Prabowo Gibran ini, seperti Ikrar Jaga Jabar, atraksi budaya, dan pengobatan tradisional gratis untuk warga Jawa Barat.

“Kita semua ingin pemilu 2024 ini berjalan damai, siapapun yang kita dukung,” pekik salah satu deklarator acara ini, Haji Deden Hidayat, Sabtu (03/2/2024).

Selain itu, deklarasi ini juga mendorong semua pihak dan pendukung Paslon untuk tidak   menjadikan agama sebagai tunggangan mencapai kekuasaan. Semua deklarator sepakat bahwa politisasi agama merupakan salah satu faktor yang dapat merusak kondusifitas pemilu dan pilpres 2024.

Sejumlah tokoh dan elemen relawan pendukung Prabowo Gibran turut hadir dalam acara ini, antara lain Ketua Gernas GNPP Prabowo Gibran Anton Charliyan serta tokoh penting lainnya seperti Erwin Chahara Rusmana, dan lain lain. Dari elemen relawan tampak hadir juga perwakilan GRPG Jabar, Tunas Prabowo 08 Sukabumi, Relawan AJIB JABAR, Prasasti Jabar, Rampas 08 Jabar,  Relawan Berkarya Nasional, Bala Gibran, dan puluhan elemen relawan lainnya.

Acara yang berlangsung pukul 08.00 wib ini berlangsung penuh khidmat. “Pemilu damai menjadi dambaan semua masyarakat. Pemilu yang berkualitas akan menjadikan Indonesia aman damai dan sejahtera,” pungkas Haji Deden.

Artikel Tolak Politisasi Agama di Pemilu 2024, Rumah Bersama Rakyat Jabar Deklarasi Pemilu Damai pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu ia sampaikan saat mengisi Stadium General bertajuk, ‘Membaca Implikasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Terhadap Lahirnya Pemimpin yang Adil dan Jujur di Indonesia’, di Universitas Bahaudin Mudhary Madura pada Sabtu (10/6/2023).

Demokrasi yang baik, jelas Idham, seharusnya mengedepankan rasionalitas sehingga ruang publik penuh dengan pertarungan ide dan gagasan.

“Politisasi agama bisa mengarah pada tindak pidana. Politisasi agama bisa merusak demokrasi karena seharusnya demokrasi yang baik ditandai dengan ruang publik yang rasional, adanya perdebatan-perdebatan publik yang rasional. Rasionalitas menjadi kuncinya,” kata Idham.

Ia mengaku sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar yang mengajak para kontestan politik untuk tidak menjadikan agama sebagai komuditas politik demi meraup suara.

“Karena demokrasi kita adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Kita harus menghormati perbedaan agama, karena perbedaan dalam kita beragama adalah sunnatullah,” ujarnya.

Idham mengatakan, politisasi agama menjadi fenomena politik pasca kebenaran (post truth) yang harus terus dilawan demi menyelematkan demokrasi.

“Jadi yang membahayakan bagi demokrasi adalah politisasi agama. Dahulu, di 2019 kampanyenya bela ummat, ada kata-kata ummat dibawa. Saya menjadi bingung, bingungnya istilah umat ini kan mengacu pada agama tertentu yang itu mayoritas. Masa mayoritas harus dibela? Kan demokrasi suara mayoritas,” tegasnya.

Ia berharap generasi muda dan mahasiswa menjadi bagian dari perubahan demokrasi menuju arah yang lebih matang.

“Jadi tahun depan kalau ada sekiranya diskursus di medsos bicara tentang politissi agama, kita sebagai penerus demokrasi, maka kita harus tegaskan itu tidak benar. Tolong dihentikan,” tukasnya. (Abn)

Artikel Komisioner KPU RI Sebut Politisasi Agama Merusak Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.