Hotman menyoroti penahanan Nadiem yang dilakukan setelah situasi negara mulai kondusif dari demo besar-besaran ‘bubarkan DPR’ yang berujung rusuh dan penjarahan sejumlah rumah pejabat beberapa waktu lalu.

“Setelah kondusif, sudah tidak ada demo, langsung ada berita terheboh, mantan Menteri Pendidikan Nadiem ditahan dan jadi berita yang sangat viral,” kata Hotman dalam unggahannya di akun media sosial Tiktoknya dikutip rilpolitik.com pada Jumat (5/9/2025).

Hotman menegaskan, Nadiem tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan, menurutnya, Nadiem tidak menerima uang sepeser pun dari proyek pengadaan laptop tersebut.

Tak hanya itu, Hotman juga mengatakan bahwa baik penyelidik maupun penyidik tidak menemukan adanya dugaan keterlibatan Nadiem di kasus tersebut.

“Padahal dia tidak menerima satu sen pun dan tidak ada mark up, tidak ada temuan penyelidik maupun jaksa penyidik,” ujar Hotman.

Sebab itu, ia mempertanyakan alasan penyidik menahan Nadiem Makarim. Ia menduga adanya motif politik di balik penahanan tersebut.

“Ada apa? Kenapa sekarang? Kenapa harus sekarang ditahan dia? Kalau para analis politik silakan dijawab sendiri,” pungkasnya.

Diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud periode 2019-2022.

Ia langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejari Jakarta Selatan pada Kamis (4/9/2025).

Nadiem disangka dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dengan total kerugian negara mencapai Rp1 triliun lebih.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Hotman Paris Pertanyakan Kasus Hukum Nadiem: Dia Tak Menerima Satu Sen pun pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kekuasaan, pada akhirnya, adalah soal bahasa. Sebab bahasa menentukan bagaimana kebijakan dibaca publik: sebagai pengayoman atau ancaman, sebagai visi besar atau sekadar jargon kosong. Di panggung politik Indonesia yang sering gaduh ini, mereka yang mampu menjaga nada dan irama komunikasi adalah penjaga yang tidak kalah penting dari pembuat kebijakan itu sendiri. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, adalah salah satu sosok yang mengemban peran itu di era Presiden Prabowo Subianto.

Banyak politisi lihai berpidato, tetapi tak semua piawai menjadi “penerjemah” antara bahasa istana dan telinga rakyat. Dasco memiliki keistimewaan ini: ia tahu kapan berbicara, kapan diam, dan kapan mengubah kalimat keras menjadi pesan yang merangkul. Dalam politik, kepekaan semacam ini adalah seni yang jarang dimiliki.

Penerjemah Kekuasaan

Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco berada di posisi unik, satu kaki di lingkaran inti partai, satu kaki lagi di ruang legislatif yang menjadi panggung adu gagasan. Posisi ini memberinya akses pada sumber gagasan politik presiden sekaligus kewajiban untuk menyampaikannya ke publik dengan cara yang tidak mengundang resistensi berlebihan.

Contohnya, ketika isu royalti lagu untuk restoran dan kafe memanas, publik terbelah antara mendukung perlindungan hak cipta dan menolak beban tambahan bagi pelaku usaha. Di tengah riuh itu, Dasco muncul bukan untuk memihak secara buta, melainkan menenangkan suasana. Ia mengumumkan bahwa pemerintah membentuk formasi baru di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan sedang mengkaji revisi UU Hak Cipta agar tak membebani usaha kecil. Pesan ini sederhana, tetapi efeknya besar, meredam ketegangan dan mengirim sinyal bahwa pemerintah mendengar keluhan rakyat.

Begitulah gaya Dasco. Ia memotong jarak antara kebijakan dan keresahan publik. Di tangan politisi yang kurang peka, isu itu bisa berlarut dan menimbulkan sentimen negatif bagi pemerintah. Tetapi dengan satu pernyataan yang terukur, Dasco mengubahnya menjadi peluang untuk menunjukkan kepedulian.

Menjaga Ritme dan Mengelola Momentum

Politik ibarat musik. Nada yang benar tetapi dimainkan di waktu yang salah bisa terdengar sumbang. Dasco tampaknya memahami benar teori ini. Ia tahu kapan sebuah pesan politik harus dilontarkan, kapan ditahan, dan kapan dipoles kembali.

Makan siang bersama Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, adalah salah satu contoh yang memanfaatkan ritme dan simbol. Bagi sebagian orang, itu hanya pertemuan biasa. Tetapi di mata pengamat, itu adalah “makan siang plus-plus” yang menyampaikan pesan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif terjaga solid. Tidak ada orasi panjang, tidak ada konferensi pers bombastis. Hanya foto dan cerita sederhana yang justru lebih efektif membentuk persepsi publik.

Kita hidup di zaman di mana gestur bisa lebih keras berbicara daripada kata-kata. Dasco memanfaatkannya, memadukan komunikasi verbal dan simbolik agar pesan politik tetap halus namun sampai ke sasaran.

Meredam Gelombang, Menguatkan Pesan

Gelombang politik datang tak kenal musim. Isu yang kemarin tenang bisa mendadak menjadi badai. Dalam situasi seperti itu, peran Dasco sering terlihat, ia bukan hanya mengulang apa yang dikehendaki Presiden, tetapi mengemasnya agar tidak menjadi bumerang.

Misalnya, saat sebagian kader partai di daerah mengusulkan kebijakan yang dianggap tidak populer, Dasco mengingatkan secara terbuka agar semua kepala daerah dari Gerindra fokus pada kebijakan prorakyat. Pesannya lugas, tetapi tidak konfrontatif. Dengan begitu, ia menegakkan garis kebijakan partai sekaligus menghindari citra arogan.

Bahkan di DPR, ketika debat politik bisa berubah panas, Dasco kerap menjadi figur yang menurunkan suhu ruangan. Ia memilih kalimat yang meredakan, bukan memancing adrenalin lawan bicara. Keahliannya di sini mengingatkan pada strategi diplomasi, bukan soal siapa yang menang berdebat, tetapi siapa yang mampu menjaga arah pembicaraan agar tetap bermanfaat.

Pola yang Membedakan

Di lingkaran pemerintahan, ada banyak figur yang berperan sebagai “juru bicara”. Namun, perbedaan Dasco terletak pada dua hal, posisi dan pendekatan.

Pertama, posisinya di DPR membuatnya bisa membaca denyut aspirasi rakyat secara langsung. Tidak semua juru bicara punya akses ini. Banyak yang hanya berbicara dari menara gading birokrasi, sedangkan Dasco kerap terjun dalam agenda-agenda publik, mulai dari dialog dengan pelaku usaha kecil, pertemuan dengan kepala daerah, hingga forum-forum partai yang membicarakan keluhan konstituen.

Kedua, pendekatannya tidak reaktif, melainkan preventif. Ia jarang terlihat memadamkan api setelah isu membesar, lebih sering ia mengeluarkan pernyataan awal yang mencegah isu berkembang liar. Contohnya, saat beredar rumor bahwa partai akan mendorong kebijakan kontroversial di daerah, Dasco cepat-cepat meluruskan bahwa kebijakan yang dijalankan harus pro rakyat. Pernyataan ini keluar sebelum rumor itu sempat menimbulkan sentimen negatif luas.

Pendekatan ini membuatnya lebih mirip pengatur lalu lintas daripada sekadar pembawa pesan. Ia tidak hanya mengirimkan pesan dari atas ke bawah, tetapi juga mengatur kecepatan dan arah pesan itu agar tidak menabrak kepentingan Publik.

Figur seperti Dasco sering kali tidak menjadi sorotan utama media, setidaknya tidak seterang pejabat eksekutif yang mengambil keputusan besar. Namun, jika kita membaca sejarah politik, selalu ada sosok seperti ini di belakang layar, mereka yang menjaga stabilitas komunikasi sehingga kebijakan tidak runtuh karena salah ucap atau salah baca.

Dalam bahasa panggung, ia adalah konduktor orkestra. Pemain musik bisa saja berbakat, tetapi tanpa konduktor, nada bisa saling bertabrakan. Dalam bahasa politik, Dasco adalah konduktor yang memastikan suara pemerintah mengalun dalam harmoni, tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah, dan selalu pada waktunya.

Refleksi: Bahasa sebagai Penopang Kekuasaan

Kekuasaan, betapapun kuatnya, akan goyah jika gagal menjelaskan dirinya. Di sini, peran penerjemah politik seperti Dasco menjadi vital. Ia menjaga agar bahasa kekuasaan tidak kehilangan makna, agar rakyat tetap merasa diajak bicara, bukan sekadar diperintah.

Kita bisa saja tidak sepakat dengan semua sikap politiknya, tetapi sulit menampik bahwa Dasco menguasai seni menjaga irama ini. Dan selama irama itu terjaga, kapal politik Prabowo akan lebih mudah berlayar menembus gelombang, setidaknya di medan komunikasi publik.

Mungkin, inilah alasan mengapa pertemuan sederhana, pernyataan singkat, atau gestur kecil dari Dasco bisa memiliki gaung panjang. Karena dalam politik, yang bertahan bukan hanya kebijakan, tetapi juga cara kebijakan itu diucapkan.

Artikel Sufmi Dasco Ahmad, Penjaga Irama Politik di Era Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebelumnya, publik sempat dibuat geger oleh keputusan Kemendagri yang memindahkan empat pulau tersebut dari Aceh Singkil ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Padahal, dalam sejarah maupun keseharian masyarakat, pulau-pulau itu lebih dekat secara geografis, genealogis, dan sosiologis ke Aceh.

Keputusan administratif yang kering itu seperti mengabaikan dimensi simbolik dari ruang hidup. Negara tampak ingin mengatur peta tanpa mendengar narasi. Tetapi seperti biasa, geografi bukan sekadar soal koordinat. Ia menyimpan ingatan. Ia merekam luka. Ia menuntut pengakuan.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau tersebut ke Aceh adalah pembalikan arus: dari birokrasi yang dingin menjadi politik yang mengandung kepekaan. Presiden memahami bahwa wilayah bukan semata tanah, melainkan juga kehormatan. Dalam satu tindakannya, Prabowo telah menyampaikan pesan halus: bahwa kedaulatan daerah, terutama Aceh yang punya sejarah istimewa, tidak bisa diputus hanya dengan tanda tangan kementerian.

Namun, tafsir politik ini tak lengkap jika tak menyebut nama Dasco—Sufmi Dasco Ahmad—Ketua Harian Partai Gerindra yang selama ini tampak tenang, namun memainkan peran kunci dalam diplomasi sunyi ini. Ia hadir langsung dalam pengumuman pengembalian pulau-pulau ke Aceh, bukan Prabowo. Ini bukan kebetulan. Dasco adalah tangan kanan Prabowo, dan dalam banyak urusan genting, dialah yang menjembatani antara kepentingan elite dan aspirasi rakyat.

Kita bisa melihat tindakan ini sebagai penegasan Prabowo terhadap model kepemimpinan yang delegatif namun tetap terarah. Ia bukan tipe pemimpin yang harus selalu tampil di depan kamera, tapi tahu kapan harus hadir secara simbolik dan kapan harus bekerja lewat para “jenderalnya”.

Sebagian pihak mungkin akan melihat keputusan ini sebagai bentuk koreksi politik, dan memang demikian adanya. Namun lebih dari itu, ini adalah cara Prabowo membangun ulang kepercayaan antara pusat dan Aceh. Ia memahami bahwa Aceh bukan sekadar provinsi—ia adalah narasi yang kompleks, penuh luka sejarah dan semangat perlawanan. Memulihkan kepercayaan Aceh kepada pusat tidak bisa dilakukan lewat proyek-proyek infrastruktur semata, melainkan lewat pengakuan atas hal-hal yang tampak kecil, namun bermakna besar—seperti empat pulau yang dikembalikan.

Pulau-pulau itu, kecil dan mungkin tak berpenghuni, menjadi simbol betapa rapuhnya rasa keadilan jika negara tidak awas. Tapi sekaligus menjadi bukti, bahwa politik yang berpihak masih mungkin. Bahwa pemimpin yang mendengar masih ada. Bahwa jalan sunyi seperti yang ditempuh Dasco masih relevan dalam hiruk-pikuk demokrasi kita yang sering gaduh namun kosong makna.

Dan dengan itu, kita pun belajar bahwa peta bukanlah sekadar gambar di atas kertas. Ia adalah sejarah yang terus ditulis ulang oleh siapa yang berkuasa, oleh siapa yang bersuara, dan oleh siapa yang bersedia mendengarkan. Keputusan tentang empat pulau ini mungkin tak masuk headline dunia, namun di sanubari rakyat Aceh, ia akan tinggal sebagai bukti bahwa negara masih bisa belajar dari kesalahan, dan mengakui jejak-jejaknya yang keliru.

Dalam sunyi laut di sekitar pulau-pulau itu, kita dengar gema dari masa depan yang pelan-pelan disusun kembali—dengan rasa hormat, bukan sekadar kuasa.

Artikel Empat Pulau Aceh: Makna Politik dari Keputusan Prabowo dan Diplomasi Sunyi Dasco pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait hal itu, Jansen mewanti-wanti agar tidak ada pihak tertentu yang berupaya membentur-benturkan antar agama demi kepentingan politik menjelang Pilpres 2024. Sebab, hal itu dapat memicu konflik horizontal yang berkepanjangan.

“Di tengah lagi “semangatnya” orang beragama di Indonesia ini, itu maka aku katakan: mari kita hindari betul soal agama dan keagamaan ini diaduk-aduk di politik. Apalagi di kontestasi besar seperti Pilpres ini yang melibatkan seluruh rakyat,” kata Jansen dikutip dari akun X-nya pada Senin (18/12/2023).

“Karena kalau yang “dipantik” sudah soal agama apalagi dibenturkan dengan agama lain, penjahat yang tidak pernah ibadah sekalipun pasti akan membela agamanya,” sambung dia.

Menurut Jansen, Indonesia akan benar-benar terpecah belah jika yang terjadi adalah konflik agama. Dia mencontohkan konflik yang terjadi di Poso, Ambon, dan lain-lain. Dia menyebut konflik tersebut panjang dan berdarah-darah serta efeknya cukup dalam.

“Itu maka aku selalu menyerukan mari kita hindari ini. Walau satu-dua ada juga konflik suku seperti kerusuhan Sampit dulu misalnya. Namun dalam konteks identitas, agama inilah menurutku yang paling berbahaya kalau “dipantik-pantik”. Daya bakarnya luas. Seperti api yang disiram minyak dari atas,” ujarnya.

Jansen pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan beragama yang beragam ini.

“Mari terus kita jaga kerukunan beragama di Indonesia ini. Karena sejak awal bangsa kita ini berdiri memang isinya sudah beragam. Dan bersama keragaman ini jugalah kita akan terus tumbuh. Dengan peran dan kontribusinya masing-masing. Sebagaimana dulu masing-masing yang beragam ini, telah memberi peran, sejarah dan kontribusinya dalam perjuangan mendirikan Negara kita ini,” tukasnya.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Jansen Demokrat Ingatkan Tak Ada yang Bentur-benturkan Agama di Musim Politik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dua spurt Su- 27 Rusia melakukan apa yang oleh militer AS digambarkan sebagai pencegatan sembrono terhadap drone MQ- 9″ Reaper” di wilayah udara internasional sebelum salah satu dari mereka bertabrakan dengannya pada pukul 703 pagi( 0603 GMT), menyebabkan drone itu jatuh. menabrak laut.

Beberapa kali sebelum tabrakan, spurt tempur Rusia membuang bahan bakar ke MQ- 9, mungkin mencoba membutakan atau merusaknya, dan terbang di depan drone tak berawak itu dalam manuver yang tidak aman, kata militer AS.

Artikel AS menyalahkan Rusia atas jatuhnya pesawat tak berawak di Laut Hitam, Moskow menyangkal pertama kali tampil pada Rilpolitik.