Menurut Saiful, biaya tinggi muncul ketika calon kepala daerah melakukan praktik membeli suara pemilih, partai politik, hingga menyalahgunakan wewenang penyelenggara pemilu seperti KPU/KPUD serta pengawas pemilu.

Praktik-praktik tersebut, kata dia, membuat pilkada yang seharusnya menjadi wilayah dan barang publik justru dibajak menjadi kepentingan pribadi.

“Yang membuat pemilukada mahal adalah pelanggaran hukum/tindakan kriminal oleh calon dengan membeli suara pemilih, partai, dan wewenang penyelenggara (KPU/KPUD) dan pengawas (panwas) sehingga pemilu-kada sebagai wilayah dan barang publik dibajak menjadi wilayah dan barang private,” kata Saiful lewat akun X resminya, dikutip rilpolitik.com, Senin (19/1/2026).

Persoalan serupa, lanjut Saiful, juga terjadi dalam pemilihan anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD, serta dalam pemilihan presiden. “Demikian juga dalam pemilihan anggota legislatif (DPR/DPRD) dan pemilihan presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya perbaikan. Untuk jangka pendek, kata dia, bisa dimulai dari level elite politik. Dia berpandangan, membenahi perilaku elite jauh lebih realistis dibandingkan mengandalkan perubahan dari sisi pemilih yang jumlahnya mencapai 200 juta orang.

“Dalam jangka pendek mulai perbaiki dari elite. Kalau dari massa butuh waktu sangat lama. Meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan massa mungkin butuh beberapa generasi atau tidak akan pernah tercapai. Tapi ngawasi 100 ribu-1 juta calon lebih mungkin dari pada ngawasi populasi pemilih yang totalnya lebih dari 200 juta,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Pengamat Politik Nilai Biaya Pilkada Mahal Akibat Tindakan Kriminal Calon Beli Suara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi acara diskusi Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Burhanuddin menilai pada Pemilu 2024 publik mulai banyak yang berpandangan bahwa politik uang merupakan hal yang wajar dan normal.

“Toleransi politik uang pemilih itu meningkat tajam setelah 2019. Sebelumnya, mereka yang menganggap praktek politik uang itu wajar, sebelum pemilu serentak, itu kisaran 42 (persen). Sekarang, 60-70 persen yang menganggap politik uang praktek yang normal,” kata Burhanuddin.

Tak hanya itu, efek politik uang mempengaruhi pilihan pemilih juga meningkat. Dia menjelaskan di periode pemilu sebelumnya masyarakat hanya mengambil uang dan memilih pilihan calon sesuai hati nurani, tapi kini justru efek politik uang justru mempengaruhi pilihan calon.

“Makin banyak pemilih yang bisa tergiur oleh uang dan pilihan yang dipengaruhi oleh uang,” tuturnya.

Dia menyebut semua itu terjadi lantaran sistem politik yang ada saat ini membuka peluang bagi pemilih maupun calon untuk melakukan politik uang.

“Saya nggak mau menyalahkan pemilih, saya nggak mau menyalahkan caleg, sistemnya. Jadi, sistem dan institusi politik itu membuat masyarakat dan kandidat itu menyesuaikan dengan strategi apa yang dipakai,” tuturnya.

Artikel Toleransi Politik Uang Meningkat Pasca Pemilu 2019 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Bawaslu Sumenep dalam sidang kedua sengketa Pilkada Sumenep 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (17/1/2025).

Mulanya, Bawaslu Sumenep menjawab dalil permohonan pemohon (KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam) terkait money politics atau politik uang serta penggunaan fasilitas negara yang diduga dilakukan oleh Said Abdullah pada masa kampanye Pilkada Sumenep 2024.

Bawaslu menyatakan bahwa tak pernah ada laporan baik dari pemohon maupun masyarakat secara umum terkait dugaan politik uang tersebut.

Namun, Bawaslu mengatakan bahwa kegiatan Said Abdullah yang dipersoalkan pemohon paslon nomor urut 1 merupakan kegiatan reses dan tidak ada materi kampanye dalam kesempatan tersebut.

“Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan sebagaimana bukti PK5-PK9 halaman 5-7 yang pada pokoknya terhadap kegiatan tersebut tidak terdapat materi kampanye, akan tetapi merupakan kegiatan reses yang kapasitasnya sebagai anggota DPR RI,” kata anggota Bawaslu Sumenep, Moh Rusydi Zain dalam sidang beragenda pengajuan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu yang disiarkan secara streaming tersebut.

Ketua Majelis Hakim Panel 2, Saldi Isra kemudian memotong penjelasan Bawaslu. Saldi mengonfirmasi terkait pakaian yang dipakai Said Abdullah dalam kegiatan tersebut.

“Tapi (Said Abdullah) pakai baju nomor 2 ya?” tanya Saldi. Pertanyaan itu langsung diamini oleh Bawaslu Sumenep. “Siap, Yang Mulia,” jawab Rusydi.

“Iya ya?” tanya Saldi lagi menegaskan. Lagi-lagi Bawaslu membenarkan. “Siap, Yang Mulia,” jawab Bawaslu.

Saldi kemudian melanjutkan pertanyaannya ke Bawaslu terkait Said. “Apakah yang pakai (kaos bertulis 2) itu apa itu aja, Pak Abdullah itu aja atau semua peserta yang hadir di situ dikasih baju nomor 2?” tanya Saldi.

Terkait hal itu, Bawaslu menjawab bahwa selain Said Abdullah, tim yang mendampingi Said juga mengenakan kaos bertulis 2.

“Hanya yang Pak Said Abdullah, Yang Mulia. Dan tim yang datang,” tutur Rusydi.

Diketahui, pada sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, kubu Paslon nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam mendalilkan adanya praktik politik uang dan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh pejabat aktif negara bernama Said Abdullah yang tak lain juga adalah paman dari cabup nomor 2, Achmad Fauzi Wongsojudo.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bawaslu Sumenep Akui Said Abdullah Pakai Kaos Bertulis 2 dalam Dugaan Politik Uang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jansen mengatakan, semua sistem politik sudah pernah diterapkan di Indonesia sejak merdeka hingga sekarang. Namun, menurutnya, persoalan bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada massifnya politik uang.

“Kalau aku sih, sejak kita merdeka semua sistem sudah pernah kita coba dan pakai di Indonesia ini. Dari parlementer, presidensial sampai Presiden seumur hidup. Dari multi partai, 3 partai sampai partai lokal. Dari pemilu tertutup, semi terbuka sampai terbuka sekali seperti saat ini. Dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dipilih lembaga perwakilan seperti MPR dan DPRD, sampai dipilih langsung oleh rakyat seperti saat ini,” kata Jansen dalam keterangannya melalui akun X @jansen_jsp pada Minggu (15/12/2024).

“Masalahnya menurutku bukan di sistemnya, tapi politik uang nya. Mau di sistem apapun kalau politik uang ini tidak diberantas ya sistem itu pasti akan rusak. Akhirnya jadi tidak ideal. Karena ibarat komputer: memang politik uang inilah virus utamanya!” jelas dia.

Sebab itu, Jansen berpandangan untuk memperbaiki sistem pilkada langsung yang mahal ini adalah dengan cara memberantas politik uang.

“Jadi politik uang ini yg perlu kita beresi. Karena disitu masalahnya. Bukan yg lain. Mau pakai sistem apapun, politik itu ya pasti butuh biaya. Tapi politik uang ini yg membuat ukuran dan jumlah biaya itu jadi tidak normal. Bahkan angkanya sudah ditahap gila-gilaan. Bagaimana tidak gila, utk 1 kursi DPR-RI saja bisa habis 3 sampai 5 juta dollar USA. Utk Gubernur, Bupati dan Walikota mungkin bisa habis 10 sampai 30 juta USD. Orang asing saja serammmm dengarnya kalau tahu angka itu,” ungkapnya.

Jansen lebih setuju mencari solusi untuk meminimalisir praktik politik uang ketimbang mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tak langsung.

“Jadi lebih baik mari kita susun “anti virus” yg hebat utk memberantas politik uang ini. Ganti sistem hanya akan sekedar mengurangi jumlah dan dampak politik uang ini saja,” katanya.

“Namun kalau memang itu tujuan terdekat yg ingin diraih ya silahkan saja,” pungkas dia.

Diketahui, wacana pemilihan kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih DPRD muncul kembali setelah wacana tersebut dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024).

Salah satu pertimbangannya adalah efisiensi anggaran dan tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh konstestan yang bertarung pada Pilkada.

(War/rilpolitik)

Artikel Soal Wacana Pilkada Oleh DPRD, Jansen: Masalahnya Bukan Sistem, Tapi Politik Uang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mulanya, Mas Kiai mengucapkan terima kasih kepada para relawan dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukungnya. Dia menyebut dukungan mereka sangat luar biasa dan telah memberikan nuansa baru dalam kontestasi Pilkada Sumenep tahun ini.

“Ucapan terima kasih saya juga sampaikan untuk tim pemenangan mulai dari tingkat kabupaten, koordinator kecamatan, koordinator desa, koordinator TPS hingga saksi yang telah bekerja all out untuk perjuangan ini,” kata Mas Kiai dalam pernyatannya pada Jumat (29/11/2024).

“Terima kasih juga saya sampaikan untuk semua barisan relawan, Muhibbin Mas Kiai Sa’ateh dan lain-lain yang telah bekerja tanpa pamrih di bidangnya masing-masing,” lanjutnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk itu pun menyebut para relawan dan pendukungnya yang telah berjuang keras di Pilkada Sumenep sebagai Pejuang Koalisi Rakyat.

Kiai Ali Fikri kemudian mengungkap massifnya politik uang dan intimidasi yang terjadi pada Pilkada Sumenep 2024. Sebab itu, ia menyatakan tidak puas dengan proses demokrasi yang telah berlangsung.

“Rasanya tidak berlebihan jika kami katakan bahwa kita tidak puas dengan kondisi yang terjadi. Suara rakyat dibajak kuasa uang yang terkonversi menjadi daya intimidasi dan daya rusak yang fundamental terhadap demokrasi,” ujar dia.

Oleh karena itu, Mas Kiai berharap timnya terus secara aktif bekerja mengawal suara rakyat Sumenep.

“Berbagai laporan tentu masih kami harapkan bisa disampaikan langsung melalui divisi hukum dan advokasi. Laporkan berbagai indikasi pelanggaran Pemilu sebagai bentuk pengingkaran kita terhadap praktek perusakan demokrasi,” tegas dia.

Dia menegaskan, kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Dia ingin memastikan bahwa rakyat benar-benar berpesta dalam proses demokrasi.

“Kita tidak boleh diam terhadap berbagai kemungkaran, termasuk kemungkaran yang terjadi di ranah Pilkada kali ini agar kita dapat mengawal bagaimana rakyat bisa benar-benar berpesta dalam demokrasi,” ucapnya.

Terkahir, dia berdoa semoga langkah yang sudah dan akan dilakukan mendapat ridho dari Allah.

“Semoga niat baik kita, langkah-langkah yang kita tempuh dan yang masih akan kita tempuh semuanya di bawah ridho Allah SWT dalam hidayah dan ma’unahnya,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Mas Kiai Soal Pilkada Sumenep: Suara Rakyat Dibajak Kuasa Uang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam pesan suara sebelumnya yang menyebar di banyak platform media sosial dan WhatsApp, Najma menyebut tim Mas Kiai, sapaan akrab KH Ali Fikri, menyebar uang menjelang hari pencoblosan Pilkada Sumenep 27 November mendatang. Menurutnya, peristiwa itu terjadi di Desa Jeddung, Kecamatan Pragaan dengan jumlah nominal Rp25 ribu per orang.

Kini, Najma akhirnya meralat ucapannya dan meminta maaf terhadap para kiai, ulama dan tim pemenangan serta para pendukung Mas Kiai di Pilkada Sumenep. Ia mengakui bahwa pesan suara yang beredar itu adalah dirinya.

Namun, dia mengaku tak bermaksud untuk mencemarkan nama baik para ulama dan kiai pendukung tim paslon FINAL. Dia berdalih pesan suara itu dibuat dirinya saat bangun tidur.

“Ini murni saya lakukan, maaf saat saya bikin VN langsung baru bangun tidur denger VN dari orang lain saya langsung bikin VN dengan tujuan internal teman-teman tim pemenangan 02 bukan untuk disebarkan kemana-mana. Kemudian, ini tersebar menjadi tersebar ntah siapa yang menyebarkan,” kata Najma dalam sebuah video dikutip pada Senin (25/11/2024).

“Saya tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan ajunan para tim, terurama Bapak Haji Hasbi selaku Ketua Tim (FINAL) di Pragaan dan seluruh tim yang sudah datang ke sini, saya tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik, menyinggung, menyakiti hati ajunan semua. Ini murni karena kedhoifan saya, kefakiran saya,” imbuhnya.

Sebab itu, Najma meminta maaf atas pesan suara yang bermuatan fitnah terhadap para kiai dan ulama pendukung Paslon FINAL.

“Dengan setulus hati saya minta maaf dhohiron wa bathinan. Semoga gusti Allah juga memaafkan semua kesalahan dan dosa2 saya akibat ketidaktahuan saya, kefakiran saya,” ucapnya.

Sebelumnya, Najma melalui pesan suara menyebut ada temuan Paslon 01 bagi-bagi uang di Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan. Dia meminta para ibu nyai dan tim pemenangan Paslon FAHAM (Achmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim) untuk waspada. Pesan suara itu kemudian tersebar luas dan diglorifikasi oleh para buzzer politik.

“Ada temuan bahwa 01 ini bagi-bagi duit di Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan. Per orang per kepala Rp25 ribu. Hati-hari dan waspada, ini bisa menyeluruh se kabupaten,” katanya.

Dia kemudian menyindir para ulama dan kiai pendukung FINAL. Menurutnya, apa yang diorasikan selama ini dan nyanyian tolak uang yang sering dilantunkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Tidak demikian dalam prakteknya. Yang katanya orasi-orasi para alim ulama itu, para kiai2-kiai pendukungnya bahwa paslon 1 tidak akan bagi-bagi uang karena memang tidak punya uang katanya, tapi ternyata paslon 1 kenyataannya juga bagi-bagi uang. Ini terjadi di Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Fitnah Tim Mas Kiai Bagi Uang di Pragaan, Nyai Najma Prenduan Akhirnya Minta Maaf pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebab, paslon terkadang memanfaatkan hari tenang untuk memainkan praktik kotor, salah satunya politik uang demi mempengaruhi suara pemilih.

Atas dasar itu, Relawan Paslon nomor 1 KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) membuka layanan pengaduan bagi seluruh masyarakat Sumenep yang menemukan dugaan pelanggaran selama proses Pilkada Sumenep 2024.

Layanan pengaduan ini cukup diakses melalui WhatsApp (WA) ke nomor 081 99 11111 82 atau ke nomor 087 8700 33413.

Salah satu relawan FINAL, Fauzi As berpesan kepada masyarakat Sumenep untuk tidak perlu takut melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada. Pesan tersebut disampaikan dalam bahasa Madura yang kemudian diterjemahkan oleh rilpolitik.com ke bahasa Indonesia.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak menolak jika ada yang memberi uang dalam konteks Pilkada Sumenep 2024. Dia meminta agar uang tersebut diambil, tetapi nanti dikumpulkan untuk dijadikan sebagai barang bukti pelanggaran Pemilu.

“Untuk seluruh masyarakat Sumenep, mengingatkan jika malam ini atau besok atau lusa ada yang ngasih uang untuk mempengaruhi pilihan di Pilkada, terima uangnya, lalu kumpulkan untuk dijadikan bukti pelanggaran pemilu,” kata Fauzi dalam unggahan videonya di media sosial Tiktok pada Minggu (24/11/2024) malam.

“Artinya, kalian nggak perlu takut dan khawatir, mari bersama-sama gandengan tangan untuk melawan kedzaliman terhadap masyarakat Sumenep,” sambungnya.

Di akhir pernyataannya, Fauzi As menyampaikan pesan, “Jhe’ tolak pessenah, keng argheih keyaenah (jangan tolak uangnya, tapi hargai kiainya),” pungkasnya.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan praktisi hukum Madura, Sulaisi Abdurrazaq. Dia menyebut uang dari ‘setan gundul’ sudah mulai bertebaran menjelang hari pencoblosan 27 November mendatang.

Dia pun meminta masyarakat untuk menerima uang tersebut jika dikasih, untuk kemudian dikumpulkan sebagai bahan laporan ke Bawaslu.

“Mari kita Kawal agar rakyat kita secara massif dapat menerima uang setan gundul yang hari ini mulai massif ditebarkan melalui bajing-bajing, melalui pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Sulaisi dalam pernyataan videonya pada Minggu malam.

Frasa ‘setan gundul’ yang dilontarkan Sulaisi tentu saja tak bermakna harfiah. Frasa tersebut hanya julukan konotatif untuk mereka yang disebut ingin mengacaukan suasana Pilkada Sumenep dengan politik uang.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Relawan FINAL Buka Nomor Pengaduan Pelanggaran Pilkada Sumenep 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sulaisi mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumenep yang peduli terhadap masa depan demokrasi Madura untuk bersama-sama mengawal kontestasi Pilkada Sumenep agar tidak dikuasai politik uang yang disebar oleh para bajing untuk mempengaruhi suara pemilih.

“Mari kita Kawal agar rakyat kita secara massif dapat menerima uang setan gundul yang hari ini mulai massif ditebarkan melalui bajing-bajing, melalui pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Sulaisi dalam pernyataan videonya pada Minggu (24/11/2024).

Frasa ‘setan gundul’ yang dilontarkan Sulaisi tentu saja tak bermakna harfiah. Frasa tersebut hanya julukan konotatif untuk mereka yang disebut ingin mengacaukan suasana Pilkada Sumenep dengan politik uang.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu justru menyarankan masyarakat untuk menerima jika diberi uang oleh tim paslon. Namun, uang itu nantinya diserahkan secara ramai-ramai ke Bawaslu sebagai bukti pelanggaran Pemilu.

“Saya sarankan agar saudara menerima uang itu, menerima secara massif uang itu, lalu silakan secara massif pula kita jadikan uang yang mereka tebar itu sebagai barang bukti. Kita serahkan bersama-sama ke Bawaslu,” ujarnya.

“Jika saudara takut, saudara bisa menyerahkan melalui saya atau kalau saudara takut bisa saudara menyerahkan bersama-sama dengan saya dan tim,” sambung dia.

Sulaisi mengatakan, langkah pelaporan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap politik uang yang merusak demokrasi. Ia berharap gerakan ini dilakukan secara massif.

“Marilah kita lakukan ini secara massif, jangan menolak uangnya, terima uangnya, jadikan itu sebagai barang bukti. Serahkan melalui saya, ketemu dengan saya, kita lakukan gerakan massif. Karena mulai hari ini, ternyata hujan uang sudah sangat meluas di Kabupaten Sumenep. Kita Lawan bersama-sama dengan cara melaporkan kasus ini ke Gakkumdu di Bawaslu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pilkada Sumenep akan diikuti dua paslon, yakni KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) dan Achmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (FAHAM).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Uang Setan Gundul Mulai Massif, Sulaisi: Terima dan Serahkan ke Bawaslu Sebagai Bukti Pelanggaran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Kiai Unais dalam sebuah diskusi Mahasiswa Sumenep Menyapa bertajuk, “Mahasiswa Cerdas Memilih Pemimpin Menuju Sumenep Bermanfaat” di Kafe Ayoka Sumenep pada Selasa (19/11/2024).

Mulanya, Cawabup pendamping KH Ali Fikri itu menegaskan pihaknya tidak akan memainkan politik uang untuk mendulang suara pada Pilkada Sumenep 2024. Dia menilai politik uang sebagai akar dari korupsi.

“Pasangan Final (Ali Fikri-Unais Ali Hisyam) ini tidak akan bermain politik uang. Kenapa? Kami manyadari politik uang adalah merupakan akar dari korupsi. Akar dari korupsi adalah politik uang,” kata Unais.

Dia mencontohkan, jika paslon mengeluarkan modal Rp50 miliar untuk membeli suara rakyat, uang itu tidak akan bisa balik hanya dengan mengandalkan gaji dan tunjangan sebagai bupati dan wakil bupati.

Hal itu yang membuka peluang bagi paslon untuk melakukan korupsi ketika terpilih dan menjabat nanti. Sebab itu, Unais memastikan pihaknya tidak akan melakukan praktik uang.

“Saya dan Kiai Fikri sudah sempat menghitung gaji dan tunjangan itu sangat tidak bisa mengembalikan modal Rp50 miliar,” ujarnya.

“Untuk menghindari perilaku korupsi setelah menjabat kami pastikan tak pakai politik uang,” lanjutnya.

Selain itu, katanya, politik uang juga mencederai demokrasi. “Karena orang tak laku pun atau kucing pun kalau dia bisa bayar bisa jadi bupati,” sambungnya.

Unais kemudian menyampaikan politik uang hanya dilakukan oleh paslon yang tidak laku di masyarakat. Sehingga, mereka akan melakukan segala cara agar bisa dipilih.

“Fakta bahwa orang yang tidak percaya diri untuk menang itu akan menggunakan politik uang,” ucapnya.

“Tapi orang yang merasa akan dipilih rakyat tidak akan melakukan itu,” sambungnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kiai Unais Sebut Politik Uang Dimainkan Orang yang Tak Pede Menang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Bahwa pasangan Final (Ali Fikri-Unais Ali Hisyam) ini tidak akan bermain politik uang. Kenapa? Kami manyadari politik uang adalah merupakan akar dari korupsi. Akar dari korupsi adalah politik uang,” kata Unais dalam sebuah diskusi bersama mahasiswa di Ayoka Cafe & Resto, Jalan Seludang, Pajagalan, Kota Sumenep pada Selasa (19/11/2024).

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan politik uang telah menyebabkan biaya politik menjadi mahal. Dia mencontohkan modal Rp50 miliar untuk beli suara rakyat tidak akan bisa balik dalam 5 tahun jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan sebagai bupati dan atau wakil bupati.

“Saya dan Kiai Fikri sudah sempat menghitung gaji dan tunjangan itu sangat tidak bisa mengembalikan modal 50 miliar,” ujarnya.

Di situ kemudian, katanya, membuka peluang bagi paslon jika terpilih nanti untuk mendapatkan uang haram supaya bisa balik modal.

“Untuk menghindari perilaku korupsi setelah menjabat kami pastikan tak pakai politik uang,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, politik uang juga mencederai demokrasi. “Karena orang tak laku pun atau kucing pun kalau dia bisa bayar bisa jadi bupati,” sambungnya.

Unais menyampaikan politik uang hanya dilakukan oleh paslon yang tidak percaya diri bisa dipilih oleh rakyat.

“Fakta bahwa orang yang tidak percaya diri untuk menang itu akan menggunakan politik uang. Tapi orang yang merasa akan dipilih rakyat tidak akan melakukan itu,” ujar dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kiai Unais: Politik Uang Akar dari Korupsi, Gaji dan Tunjangan Tak Cukup Balik Modal pertama kali tampil pada Rilpolitik.