Hal itu disampaikan Pramono dalam acara konsolidasi bersama kader DPC PDIP Jakarta Selatan pada Sabtu (14/2024).

“Jangan pernah membawa politik identitas, etnisitas, agama yang kemudian menyinggung orang lain enggak, jangan pernah,” kata Pramono.

”Kita politiknya politik santun, merangkul, mengajak, meminta, memohon bahkan kalau kita disakiti kita senyum aja,” lanjut Menteri Sekretaris Kabinet itu.

Pramono juga mengungkapkan, dirinya pada saat dicalonkan banyak yang menganggap akan turun gunung. Sebab, Pramono adalah politisi senior yang sudah malang melintang di kancah politik tanah air.

Ia lantas meminta para kader partai berlambang banteng moncong putih itu untuk turun ke masyarakat untuk mendukungnya.

“Maka yang perlu kita lakukan sekarang ini rangkul masyarakat, perkuat akar rumput, dekati dari hati ke hati,” ujar dia.

Artikel Promono Ingatkan Kader PDIP Tak Pakai Politik Identitas di Pilgub Jakarta pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal ini tentu berbeda dengan kondisi Pilpres 2019 lalu di mana penggunaan politik identitas sangat mencolok.

“Sepertinya peta pemilu 2024 berbeda dengan 2019 di mana memang kita tidak bisa pungkiri politik identitas itu sangat kentara, mencolok sekali. Tapi pada sekarang ini saya tidak melihat itu. Tidak ada satu paslon yang menggunakan isu agama sebagai trigger untuk meraup suara masyarakat,” kata Ali Fauzi saat ditemui di kediamannya, di Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu (25/11/2023).

“Maka sekarang kan nggak ada istilah kadrun. Saya sebenarnya cukup senang,” imbuhnya.

Ali Fauzi berharap masyarakat Indonesia semakin bijaksana dalam menentukan pilihan politiknya yakni menitikberatkan pada kualitas calon yang bertarung.

“Saya sebenarnya berharap rakyat Indonesia itu bijak, bijaksana, tentu tidak asal coblos, harus profiling masing-masing capres itu, potensi akademiknya, intelektualnya itu kan harus di ini dari masing-masing tiga itu,” ujar dia.

Namun demikian, Ali Fauzi mengakui bahwa kualitas pemilih Indonesia memang masih belum seperti di Eropa yang demokrasinya sudah matang.

“Jujur kualitas pemilih masyarakat Indonesia itu belum seperti di Eropa, belum seperti di dunia yang demokrasinya lebih maju. Ini baru masih tahap belajar,” ucapnya.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Eks Kombatan Ini Senang Tak Ada Penggunaan Politik Identitas di Pilpres 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Guntur merespon kunjungan Anies dan Cak Imin di kediaman Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu (27/9/2023) malam.

“Anies mencoba peruntungan dengan kembali merapat ke Rizieq setelah berhasil di Pilkada DKI dengan memainkan politik identitas & isu SARA, tapi Prabowo mengulangi cara Anies untuk Pilpres 2019 gagal total, sekarang untuk Pilpres 2024 Anies, diikuti Imin merapat ke Rizieq,” kata Guntur melalui platform X miliknya, @GunRomli pada Kamis (28/9/2023).

Pertemuan Anies-Cak Imin dengan Habib Rizeq, kata Guntur, memiliki beberapa tujuan. Pertama, sebagai alarm akan ada permainan politik identitas dan isu SARA seperti di Pilkada DKI 2017.

Kedua, Ini cara Anies untuk terus menarik barisan 212 yang masih ada di kubu Prabowo untuk kembali ke Anies, dengan menunjukkan bahwa Anies adalah loyalis Rizieq.

“Ketiga, pesan pada Jokowi bahwa Anies & Imin semakin jadi antitesa Jokowi, karena Jokowi yang membubarkan FPI yang didirikan Rizieq, tapi Anies justru mesra dengan Rizieq,” ujarnya.

Kemesraan Anies dengan Rizieq, menurut Guntur, akan berdampak terhadap elektoral Prabowo Subianto.

“Kubu Prabowo makin melemah krn ditinggal barisan 212,” terangnya.

Namun demikian, lanjutnya, kubu Prabowo tidak akan tinggal diam ceruk suaranya pada 2019 itu direbut oleh Anies.

“Kubu Prabowo akan terpancing melakukan cara yang sama dengan menggandeng tokoh2-tokoh 212 yang masih ada di barisan Prabowo untuk menghentikan eksodus 212 dari kubu Prabowo,” katanya.

Sementara itu, Guntur menegaskan, kubu Ganjar Pranowo sama sekali tidak tertarik mendapat dukungan dari kelompok 212.

“Kubu Ganjar? Tidak tertarik dgn 212,” tukasnya.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Waspada! Anies Disebut Akan Kembali Memainkan Politik Identitas dan Isu SARA di 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando tampak kecewa dengan keputusan tersebut. Meski demikian, ia mengaku sudah menduga sebelumnya bahwa KPI tidak akan berani memutus ada pelanggaran dalam tayangan tersebut.

“Seperti sudah bisa diduga, KPI memutuskan munculnya Ganjar di azan MNC bukan pelanggaran aturan,” kata Ade Armando melalui akun X miliknya, @adearmando61 pada Kamis (14/9/2023).

Ade Armando menyebut KPI memang tidak akan berani melawan pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

“Ya mana berani sih KPI pada pemodal sebesar HT yang mengabdi pada partai terbesar di Indonesia,” tukasnya.

Hary Tanoe, selain sebagai pemilik MNC Group yang di dalamnya ada RCTI, juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 bersama PDI Perjuangan.

Kemunculan Ganjar dalam tayangan azan RCTI mengundang banyak reaksi. Tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas.

KPI pun melakukan rangkaian kajian serta memanggil stasiun TV yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Hasilnya, tidak ada pelanggaran dalam tayangan tersebut.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso menjelaskan alasan KPI memutuskan tayangan azan itu tidak termasuk pelanggaran lantaran tidak ada pasal yang bisa diterapkan dalam kasus tersebut. Pun tayangan itu menurutnya tidak melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Selain itu, pertimbangan KPI yang lain, Ganjar masih belum berstatus sebagai capres yang resmi didaftarkan di KPU. Pun masa kampanye Pemilu 2024 belum dimulai.

“Jadi memang pertimbangan utamanya adalah memang statusnya sebagai apa. Karena berdasarkan kajian dan pemeriksaan kami, kehadiran pak Ganjar sebagai talent dan bukan merupakan bagian pengiklanan,” kata dia.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Tak Sanksi Ganjar Tampil di Azan TV, Ade Armando Sewot, Tuding KPI Takut Sama Hary Tanoe pertama kali tampil pada Rilpolitik.