Terkait hal itu, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep, Ubaid Abdul Hayat menyayangkan kejadian tersebut. Meski begitu, dia meyakini Korps Adhyaksa tidak mungkin asal melakukan penahanan.

“Mengenai penahanan Imrah sebagai Kepala Desa Pragaan Daya, kami PKDI sangat menyayangkan hal ini terjadi. Tentunya penahanan itu dilakukan oleh pihak kejaksaan, ya kejaksaan sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat tentang penyalahgunaan dana desa,” kata Ubaid dalam pernyataannya, dikutip Sabtu (25/4/2026).

PKDI, kata Ubaid, mendukung penegakan hukum oleh Kejari Sumenep yang telah dilakukan secara transparan dan profesional.

“PKDI tentunya sangat mendukung langkah-langkah dari pihak kejaksaan yang telah melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan yang secara transparan dan profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peristiwa ini akan menjadi evaluasi dan instrospeksi bagi para kepala desa lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

“Kejadian ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi para kepala desa yang di Kabupaten Sumenep agar lebih hati-hati dalam menggunakan dana desa ataupun bentuk bantuan keuangan desa lainnya yang diterima oleh para kepala desa” ucapnya.

Diketahui, Kejari Sumenep menetapkan Kades Pragaan Daya, Imrah, sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan peyalahgunaan dana desa.

Kasi Intelijen Kejari Sumenep Endro Riski E mengatakan, penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek yang dibiayai dana desa dengan total kerugian negara mencapai Rp585 juta.

Menurut Endro, ada tiga proyek yang diduga menyimpang di Desa Pragaan Daya. Pertama, proyek pengerasan jalan di Dusun Blumbang dan Dusun Dandan. Kedua, program peningkatan produksi tanaman pangan. Ketiga, penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(War/rilpolitik)

Artikel Kades Pragaan Daya Ditahan Dugaan Korupsi, PKDI Sumenep Yakin Kejari Punya Bukti Kuat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Sulaisi, desakan Miskun itu justru membuka kesadaran publik terkait potensi pengelolaan dana desa (dandes) di seluruh Kabupaten Sumenep yang bobrok.

“Setelah Menteri PKP Maruarar Sirait membeberkan dugaan penyimpangan program BSPS senilai Rp 109 miliar di Sumenep, kini Kepala Desa Miskun Legiono menekan balik meminta Menteri klarifikasi. Namun, langkah ini justru membuka mata publik soal kemungkinan kebobrokan yang lebih besar: realisasi dana desa di seluruh Sumenep,” kata Sulaisi dalam keterangannya pada Jumat (23/5/2025).

Sulaisi curiga manuver Miskun itu sebagai bentuk pengalihan isu. Dia mengungkap Miskun merupakan salah satu kades yang kerap hadir dalam kegiatan reses Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.

“Saya melihat Miskun Legiono itu Kades yang kerap terlibat dalam agenda reses Said Abdullah. Manuvernya patut dinilai sebagai bentuk pengalihan isu,” ujarnya.

Sebab itu, sebagai bentuk respons atas keberanian kades meminta menteri klarifikasi, maka Sulaisi juga mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan audit penggunaan dana desa di Kabupaten Sumenep.

“Kalau berani minta Menteri klarifikasi, kami justru meminta Kejagung berani bongkar data realisasi dana desa. Jangan sampai para Kades justru melindungi sistem-struktur yang rusak,” tegasnya.

“Rakyat mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit menyeluruh atas dana desa di seluruh Desa di Kabupaten Sumenep. Buka data realisasi anggaran dan proyek fisik yang selama ini terkesan tertutup,” lanjutnya.

Menurut dia, jika BSPS saja bisa disunat dan dikorupsi secara berjamaah, maka bukan tidak mungkin korupsi dana desa lebih parah lagi.

“Sudah lama kami dengar ada proyek fiktif, pembelian barang dengan mark up, bahkan pembangunan fisik yang dikerjakan asal-asalan,” ujarnya.

Menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, sikap Kades Miskun Legiono yang berani “angkat kepala” kepada Menteri Maruarar Sirait dapat dinilai sebagai upaya melindungi pelaku utama penyimpangan BSPS Sumenep.

“Kami curiga sikap tersebut adalah gerakan solidaritas untuk saling menutupi kesalahan. Apalagi, sebagian dari saksi diminta diam apabila diperiksa Kejati. Kami mencium ada arahan dari atas, bukan cuma soal klarifikasi ke Menteri Ara, tapi juga untuk meredam pemeriksaan. Ini indikasi kuat adanya skenario,” ujarnya.

Dia mengatakan, skandal BSPS hanya puncak gunung es. Menurutnya, yang lebih gawat saat ini desa-desa yang seharusnya jadi benteng demokrasi rakyat justru diduga dikooptasi kekuasaan. Karena itu, dana desa harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak sedang melawan desa. Kami sedang melawan sistem yang korup. Sumenep harus bersih-bersih. Bukan cuma BSPS. Tapi juga seluruh dana desa. Kalau Kades minta klarifikasi ke Menteri, rakyat berhak minta kejujuran dari seluruh Kades,” ucapnya

“Tidak ada keadilan di desa kalau dana rakyat jadi ladang elit,” pungkasnya.

Artikel Kades Sumenep Tuntut Menteri Ara Klarifikasi Soal Kasus BSPS, Rakyat Desak Kejagung Audit Dandes pertama kali tampil pada Rilpolitik.