Bahkan, kata Fauzi As, Said Abdullah menggunakan seorang jenderal bintang 2 di Jakarta untuk mengintimidasi dirinya terkait dengan sumber dana pencalonan Mas Kiai.

Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi As saat berorasi dalam aksi demonstrasi menolak Pilkada curang di depan Kantor Bawaslu Sumenep pada Kamis (5/12/2024).

Kata Fauzi As, jenderal bintang 2 itu berkali-kali menelpon dirinya mengorek informasi terkait modal pencalonan Mas kiai. Telepon itu terjadi satu minggu sebelum hari pencoblosan.

“Saya menjawab pada waktu itu, Mas Kiai adalah modal patungan dari rakyat,” kata Fauzi As.

Dia pun menegaskan tidak pernah takut dengan pola-pola intimidasi yang dilakukan oleh Said Abdullah bersama antek-anteknya.

“Hari ini saya buka ini ke ruang publik saya berdiri bersama Mas Sulaisi tidak pernah takut dengan intimidasi dan tidak akan pernah mundur sampai Pilkada ini betul-betul diselenggarakan dengan cara-cara yang beradab,” tegas dia.

Fauzi As mengaku dirinya akhirnya memutuskan hubungan kerjasama dengan sosok jenderal tersebut lantaran lebih memilih untuk menjadi antek Said Abdullah. “Akhirnya saya putuskan, saya tidak bekerjasama lagi dengan jenderal yang dipakai oleh Said itu,” tuturnya.

Tak hanya melalui jenderal, Fauzi As juga menyampaikan Said Abdullah yang merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus paman dari Cabup petahana Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo itu juga berusaha mengintimidasi dirinya melalui pengusaha.

“Said Abdullah sibuk ngurus saya. Telepon pengusaha bisnisnya apa begitu. Dan ini saya sampaikan, mungkin dia mau laporkan saya silakan. Karena saya sudah merekam pembicaraan itu,” tuturnya.

“Mas Kiai berangkat ini atas aspirasi rakyat, atas ketidakadilan, bukan karena bersyahwat untuk menguasai Sumenep. Beda dengan sebelah,” lanjutnya.

Loyalis Mas Kiai itu mengatakan, pencalonan Kiai Fikri sejak awal memang dipersulit. Ia mengaku sejak awal menemani Mas Kiai menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut agar tetap bisa maju pada kontestasi Pilkada Sumenep 2024.

“Saya sampaikan bahwa memang dari awal, mulai dari pengurusan rekomendasi, kesulitan-kesulitan itu saya temeni bersama Mas Sulaisi berdua bolak-balik ke Jakarta. Itulah kekuatan Setan Gundul yang sampai hari ini mengakar di Kabupaten Sumenep.

Lantas, siapa kira-kira sosok jenderal bintang 2 yang dimaksud Fauzi As menjadi antek Said Abdullah?

Ditemui terpisah, Fauzi As masih enggan mengungkap identitas jenderal bintang dua yang dimaksud. Fauzi As hanya mengatakan bahwa dia merupakan jenderal aktif TNI dari Angkatan Darat.

“Dia jenderal aktif TNI dari Matra Angkatan Darat,” tuturnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Siapa Jenderal Bintang Dua Antek Said Abdullah yang Disebut Fauzi As Saat Demo Protes Pilkada Curang? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Sulaisi saat berorasi dalam aksi demonstrasi menuntut keadilan atas pelaksanaan Pilkada Sumenep 2024 yang dianggap curang di Kantor Bawaslu Sumenep pada Kamis (5/12/2024).

Sulaisi mengungkap banyak laporan dari pihaknya terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sumenep meski bukti-bukti yang diserahkan sudah nyata menunjukkan adanya pelanggaran.

Bawaslu, kata Sulaisi, dengan anggaran yang begitu besar dari negara justru tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang (UU).

Bahkan, Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu menduga Bawaslu justru menjadi antek perusak demokrasi di Sumenep.

“Karena itulah kami menilai bahwa fungsi pengawasan lumpuh. Fungsi pengawasan lumpuh, Bawaslu tidak optimal mengawal demokrasi dan kami duga mereka antek-antek perusak demokrasi,” kata Sulaisi dari mobil komando.

Relawan Paslon KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) itu mengaku selama ini pihaknya sudah berusaha membantu Bawaslu Sumenep untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran Pilkada. Namun, laporan-laporan tersebut justru tidak ditindaklanjuti.

“Kita semua sudah berusaha untuk berdiri di sisi Bawaslu melaporkan pelanggaran-pelanggaran, tetapi ternyata pelanggaran itu ditafsirkan sama Bawaslu tidak ada laporan kita yang dinilai memenuhi syarat materil dan syarat materil oleh mereka ditafsirkan menurut kepala mereka sendiri,” ujarnya

“Jadi mereka bukan patuh pada hukum tapi patuh pada penjahat-penjahat demokrasi,” sambungnya.

Sebab itu, kata Sulaisi, ketidakbecusan Bawaslu ini harus dilawan. Dia menantang divisi penanganan pelanggaran untuk berdiskusi secara terbuka.

“Kita sudah melakukan, kita sudah melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan tapi sampai saat ini tidak ada satu pun yang naik menjadi perkara yang terbukti. Hanya karena tafsir tunggal oleh Bawaslu. Tafsir tunggal oleh Bawaslu inilah yang akan kita lawan dan kita minta silakan siapa koordinator penanganan di Bawaslu ini hadapi kami, kami ingin diskusi dengan saudara,” katanya.

Dia mengatakan diskusi sebagai cara beradab untuk menentukan apakah Bawaslu Sumenep penjahat atau bukan.

“Diskusi ini adalah cara beradab. Kami rakyat Sumenep tidak ada yang anarkis. Cara diskusi adalah cara beradab untuk menentukan apakah saudara ini penjahat atau bukan. Apakah saudara pemakan duit negara yang berpihak pada penjahat apa berpihak pada demokrasi,” tegas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bawaslu Sumenep Dituding Jadi Antek Perusak Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aksi ini digelar di depan Kantor Bawaslu Sumenep pada Kamis (5/12/2024). Aksi berlangsung sejak siang sekira pukul 11.00 WIB dengan dipimpin langsung oleh KH Moh Naqib Hasan, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur.

Sekitar 1 jam aksi demonstrasi berlangsung, perwakilan massa yang dipimpin Kiai Naqib Hasan langsung menemui Komisioner Bawaslu Sumenep untuk bernegosiasi terkait berbagai persoalan dugaan kecurangan Pilkada Sumenep. Namun, negosiasi itu berujung deadlock.

Kiai Naqib pun keluar dari kantor Bawaslu Sumenep dan secara tegas menginstruksikan massa untuk tetap bertahan di lokasi aksi sampai ada keputusan yang solutif dari Bawaslu setempat.

Aksi pun terus berlanjut hingga malam. Massa bahkan mendirikan tenda untuk bermalam di lokasi karena tak kunjung ada jawaban dari Bawaslu Sumenep terkait tuntutan aksi.

Sekira pukul 20.05 WIB, salah seorang orator aksi mengumumkan bahwa Kiai Naqib Hasan meminta bertemu kembali dengan Komisioner Bawaslu untuk berunding di suatu lokasi yang tidak disebutkan namanya.

Tiga komisioner Bawaslu yang tertahan sejak siang di dalam kantor akibat dijaga ketat massa akhirnya bisa menghirup udara segar. Ketiga komisioner tersebut adalah Ahmad Zubaidi (Ketua Bawaslu Sumenep), Moh Rusydi Zain (Komisi Hukum dan Penyelesaian Sengket), dan Hosnan Hermawan (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas).

Mereka pun menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk berunding kedua kalinya. Negosiasi berlangsung sekitar 2 jam. Namun lagi-lagi, negosiasi tak membuahkan hasil.

KH Moh Naqib Hasan yang terlibat langsung dalam negosiasi tersebut tak kuasa menahan rasa kecewanya terhadap Bawaslu Sumenep. Dengan nada emosional, dia menyebut Bawaslu Sumenep hanya bungkam, tak bisa berkata apa-apa terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilkada Sumenep 2024.

Kiai Naqib mengatakan, Bawaslu justru melimpahkan tanggung jawab segala kekacauan yang terjadi di Pilkada Sumenep ini ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

“Mereka (Komisioner Bawaslu Sumenep) tidak bisa mengambil keputusan. Mereka hanya mengembalikan kepada atasan saja, yaitu Bawaslu Jatim,” kata Kiai Naqib di hadapan massa aksi.

Dia menuturkan, Bawaslu Sumenep berkirim surat ke Bawaslu Jatim terkait berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Sumenep 2024.

“Jadi kita menunggu surat yang diberikan oleh Bawaslu Sumenep sepenuhnya kepada Bawaslu provinsi,” ujarnya.

Sebab itu, dengan berat hati Kiai Naqib meminta massa untuk membubarkan diri. Padahal, sebelumnya ia meminta massa untuk bermalam di depan Kantor Bawaslu Sumenep.

“Saya mohon semunya, tolong dengan sangat berat saya menyampaikan kita harus kembali (ke rumah) masing-masing pada malam ini. Kita tunggu keputusan Bawaslu provinsi,” ucapnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa semangat memperjuangkan kebenaran harus tetap menyala. “Semangat untuk menghadirkan kebenaran jangan sampai padam,” pesannya.

Ia juga menegaskan, tidak akan mencabut pernyataan sebelumnya bahwa ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Sumenep 2024.

“Kalau saya tadi mengatakan bahwa penyelenggara pemilu, kita mendapatkan kecurangan2, indikasi kecurangan, indikasi hal-hal yang ingin menguatkan salah satu paslon, saya tidak akan mencabutnya,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sulaisi Abdurrazaq, praktisi hukum yang juga terlibat dalam negosiasi bersama Komisioner Bawaslu.

Dia menyampaikan, Bawaslu Sumenep sudah berkirim surat ke Bawaslu Jatim terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Pilkada Sumenep. “Termasuk berkaitan dengan laporan-laporan kita yang saat itu tidak ada yang diregistrasi,” tuturnya.

Karena itu, Sulaisi menilai tak ada alasan bagi massa untuk tetap bertahan di depan Kantor Bawaslu Sumenep. Sebab, tanggung jawab penanganan dugaan kecurangan Pilkada Sumenep saat ini sudah dilimpahkan ke Bawaslu Jatim.

“Surat itu sudah disampaikan malam ini juga ke bawaslu Provinsi Jawa Timur sehingga kami tidak ada alasan atau tidak memiliki argumentasi yang kuat untuk meminta sahabat-sahabat sekalian untuk bertahan di tempat ini,” katanya.

“Karena kewenangan ini dilimpahkan atau diminta agar kebijakan dari Bawaslu provinsi Jawa Timur sehingga kita berharap kita bisa kembali ke rumah masing-masing dengan damai, dengan hati yang tenang, sambil menunggu apa yang akan menjadi keputusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur,” sambung dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tak Becus! Bawaslu Sumenep Lempar Tanggung Jawab Bobroknya Pilkada 2024 ke Provinsi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Tahlil ini dipimpin oleh KH Syarbini Latif, sesepuh shalawat nariyah malam Jumat manis.

Sebagai informasi, aksi ini sudah berlangsung sejak sekira pukul 11.00 WIB siang tadi. Massa tetap bertahan dan berencana akan menginap di depan Kantor Bawaslu Sumenep lantaran apa yang menjadi tuntutan aksi belum dipenuhi oleh Bawaslu.

Adapun tuntutan aksi adalah meminta pertanggungjawaban Bawaslu atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama proses Pilkada Sumenep.

Fungsi pengawasan Bawaslu Sumenep dianggap lumpuh selama tahapan Pilkada 2024.

Orator aksi, Sulaisi Abdurrazaq mengatakan banyak laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon petahana Achmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim yang tidak dilanjuti oleh Bawaslu lantaran dianggap tidak memenuhi syarat materil. Padahal, ia mengaku sudah menyerahkan barang bukti lebih dari cukup.

Dia mencontohkan laporan yang dibuat terkait kegiatan petahana Achmad Fauzi Wongsojudo bagi-bagi program di Kecamatan Batang-Batang menjelang pencoblosan.

“Kita gunakan logika rakyat, saya bertanya pada kalian, kalau ada salah satu calon bupati lakukan kegiatan sosialisasi di hari tenang, itu melanggar atau tidak? Lalu Bawaslu bilang tidak ada perbuatan yang melanggar,” kata Sulaisi.

Dia menuturkan setidaknya ada 7 barang bukti yang diserahkan ke Bawaslu berkaitan dengan kegiatan petahana di masa tenang Pilkada Sumenep 2024. Namun, katanya, laporannya tetap ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

“Sudah ada 7 bukti yang kita serahkan. Kata bawaslu Buktinya tidak berkaitan dengan kegiatan bupati. Bawaslu telah membuat kita yang terdidik ini menjadi jongkok otaknya, seolah-olah kita goblok semua,” ujar Sulaisi.

“UU jelas melarang patahana melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu calon meskipun itu program pemerintah. Tapi begitu kami tanya, Bawaslu tak bisa menjelaskan apa-apa,” sambungnya.

Karena itu, Sulaisi menegaskan fungsi pengawasan Bawaslu telah lumpuh. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

“Maka kita sebagai rakyat yang cinta negeri datang ke tempat ini untuk memastikan pilkada berjalan bersih. Tidak boleh KPU-Bawaslu berpihak kepada salah satu calon. Pilkada 2024 tidak beradab,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Massa Gelar Tahlil dan Doa Bersama atas Matinya Demokrasi di Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Massa terus memantau pergerakan Komisioner Bawaslu di lokasi. Mereka tidak ingin para pimpinan pengawas pemilu itu kabur atau meninggalkan kantornya sebelum menemui massa.

Salah satu orator aksi meminta agar Bawaslu memberikan jawaban atas tuntutan aksi yang sudah disampaikan. Ia secara tegas menyebut pelaksanaan Pilkada Sumenep cacat.

“Sedikit kasih jawaban seperti apa yang menjadi tuntutan kita. Jelas demokrasi, pelaksanaan pilkada 2024 cacat,” kata dia.

Dia menyampaikan, berbagai bukti dugaan pelanggaran dan kecurangan sudah disampaikan baik kepada Bawaslu maupun kepolisian. Namun, katanya, tidak ada tindaklanjut.

“Bukti sudah banyak disampaikan kepada Bawaslu, kepada Polres tetapi sampai saat ini belum ada jawaban yang memuaskan,” tuturnya.

“Eh, malah menghitung (rekap suara). Pelaksanaan Pilkada yang nggak beres kok malah menghitung?” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa massa memperjuangkan keadilan. “Perjuangn kita tidak tendensius, perjuangan kita murni memperjuangkan keadilan,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Orator Aksi: Pilkada Sumenep 2024 Cacat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Tenda didirikan karena massa berniat akan menginap setelah tidak mendapat solusi dari Bawaslu Sumenep terkait berbagai pelanggaran dan dugaan kecurangan Pilkada Sumenep 2024.

Pantauan rilpolitik.com di lokasi pukul 19.15 WIB, sudah ada tiga ruang tenda yang didirikan.

Pendirian tenda ini sempat mendapat penolakan dari aparat kepolisian yang berjaga karena dianggap mengganggu lalu lintas. Namun, massa tetap bersikeras dan menegaskan tidak akan mengganggu lalu lintas.

Salah seorang orator menyampaikan bahwa tenda ini sengaja dirikan karena malam ini akan banyak massa yang bergabung.

“Kami persiapkan tenda karena massa akan datang lebih banyak malam ini. Kami mohon maaf kepada Pak Polsisi yang terhormat biarkan kami dirikan tenda. Kami tidak ganggu lalu lintas. Kami hanya menggunakan separuh jalan,” ujarnya.

Dia juag berjanji aksi akan tetap berjalan secara aman dan damai. Namun, dia menegaskan agar aparat tidak memancing emosi massa.

“Kami telah berjanji akan aman, tidak ada anarkis, tapi tolong jangan pancing kami. Kami dari awal sudah menyatakan gerakan kami damai, tapi bawaslu tidak pernah memberikan jawaban yang solutif atas berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Sumenep,” katanya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Aksi Lanjut, Massa Dirikan Tenda di Depan Kantor Bawaslu Sumenep Malam Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hari ini, massa yang mengatasnamakan diri Koalisi Rakyat Melawan (KORAMEL) menggelar aksi demonstrasi menolak pelaksanaan Pilkada Sumenep yang curang di depan Kantor Bawaslu Sumenep.

Loyalis Mas Kiai (panggilan akrab Cabup nomor 1 KH Ali Fikri), Fauzi As secara blak-blakan menyebut aktor di balik brutalnya Pilkada Sumenep adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.

Said Abdullah diketahui merupakan politikus senior PDI Perjuangan yang juga paman dari Cabup petahana Achmad Fauzi Wongsojudo.

Fauzi As mengatakan bahwa Mas Kiai sejak awal memang berusaha untuk dijegal dengan cara intimidasi agar tidak maju pada kontestasi Pilkada Sumenep 2024.

“Saya lihat temen-temen yang orasi dari tadi sebetulnya tidak ada yang berani menyebut siapa aktor di balik junubnya demokrasi di Sumenep ini,” kata Fauzi As dalam orasinya di depan Kantor Bawaslu Sumenep hari ini, Kamis (5/12/2024).

“Saya sedikit bercerita bahwa perjalanan Mas Kiai dari awal ini memang sudah penuh dengan pola-pola intimidasi yang dilakukan oleh, kalau bahasanya Mas Sulaisi menggunakan diksi Setan Gundul. Barangkali ada orang-orang Said di sini silakan direkam ini suara saya,” lanjutnya.

Pria berambut gondrong itu bercerita sempat ditelepon oleh seorang jenderal aktif bintang 2 yang merupakan suruhan dari Said Abdullah. Sang jenderal, katanya, atas suruhan Said bertanya terkait sumber dana pencalonan KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) di Pilkada Sumenep. Telepon itu terjadi tepat satu minggu sebelum hari pencoblosan.

“Saya menjawab pada waktu itu, Mas Kiai adalah modal patungan dari rakyat,” tuturnya.

Fauzi As menegaskan dirinya tidak akan pernah takut menghadapi intimidasi yang dilakukan Said beserta orang-orangnya.

“Saya berdiri bersama Mas Sulaisi tidak pernah takut dengan intimidasi dan tidak akan pernah mundur sampai Pilkada ini betul-betul diselenggarakan dengan cara-cara yang beradab,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, Said juga disebut menelepon sejumlah pengusaha untuk mengorek informasi-informasi terkait bisnis yang dilakukan oleh Fauzi As. Ia pun menantang Said untuk melaporkan dirinya jika berani.

“Seharian informasi yang saya dapat, Said Abdullah sibuk ngurus saya. Telepon pengusaha bisnisnya apa begitu. Dan ini saya sampaikan, mungkin dia mau laporkan saya, silakan. Karena saya sudah merekam pembicaraan itu,” tutur Fauzi.

Terkait pencalonan Mas Kiai, Fauzi As menegaskan bahwa hal itu berangkat atas aspirasi rakyat melawan ketidakadilan. Dia menyatakan Mas Kiai bukan sosok yang bersyahwat untuk menguasai Sumenep. “Beda dengan sebelah,” ujarnya.

“Dan saya sampaikan bahwa memang dari awal, mulai dari pengurusan rekomendasi, kesulitan-kesulitan itu saya temeni bersama Mas Sulaisi berdua bolak-balik ke Jakarta. Itulah kekuatan Setan Gundul yang sampai hari ini mengakar di Kabupaten Sumenep,” ucapnya.

Fauzi As mengatakan sengaja menyampaikan ke publik berbagai upaya kotor yang dilakukan Said Abdullah untuk menjegal pencalonan Mas Kiai.

“Supaya publik menjadi tahu bahwa Mas Kiai tidak hanya ditekan di lokal tapi menggunakan tokoh-tokoh nasional untuk meneleponi orang-orangnya,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Said Abdullah Disebut Sebagai Aktor di Balik Brutalnya Pilkada Sumenep 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kiai Naqib berkomitmen untuk tetap bertahan dan mengajak massa untuk tidak beranjak kemana-kemana sebelum tuntutan mereka dipenuhi oleh Bawaslu Sumenep.

Tuntutan yang dimaksud adalah berbagai dugaan kecurangan yang dilakukan paslon petahana Achmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim selama tahapan Pilkada Sumenep 2024 yang menurutnya tidak ditangani secara serius oleh Bawaslu setempat.

Sekitar pukul 16.50 WIB, istri Kiai Naqib pun menyusul sang suami ke Bawaslu Sumenep. Ia membawakan Kiai Naqib tas hitam diduga berisi pakaian ganti.

Hal ini menunjukkan keseriusan Kiai Naqib untuk tetap bertahan mengawal massa menyuarakan aspirasinya terkait kecurangan Pilkada Sumenep.

Sebelumnya, Kia Naqib menegaskan akan berada di garda terdepan mengawal perlawanan atas kecurangan Pilkada Sumenep 2024.

“Saya di depan yg akan membela hak rakyat sampai kapanpun,” tegas Kiai Naqib.

Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah itu sudah bernegosiasi dengan Komisioner Bawaslu Sumenep terkaot berbagai pelanggaran selama Pilkada, namun negosiasi berakhir deadlock.

Ia pun meminta ribuan massa yang hadir untuk tetap menjaga keteguhan sikap dalam mengawal, menuntut kecurangan dituntaskan.

“Saya butuh keteguhan dan keteguhan hati untuk mengawal menuntut dan mendesak. Kata kata yg berlindung di balik borma ya g itu tidak benar sepenuhnya menurut UU. Kita kuatkan hati untuk menuntut kecurangan ini demi Sumenep yang bersih dan tidak ugal ugalan,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Istri Nyusul ke Bawaslu Sumenep, Bawakan Kiai Naqib Tas Berisi Baju Ganti pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pantauan rilpolitik.com di lokasi sekitar pukul 16.17 WIB, Kiai Naqib bahkan rela duduk bersila dengan hanya beralaskan plastik. Ia duduk bersama massa lain yang hadir.

Dalam orasinya, pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep itu berharap ada solusi dari Bawaslu Sumenep terkait berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Sumenep.

“Kita hanya butuh dialog yang proporsional. Kita juga tidak ingin berlama-lama di sini,” kata Kiai Naqib.

Dia menginstruksikan massa untuk tetap bertahan di lokasi hingga ada solusi yang proporsional dari Bawaslu. Dia mengatakan, pihaknya hanya berharap solusi dari Bawaslu.

Kiai Naqib bahkan meminta massa yang hadir untuk menelepon kerabatnya agar datang ke Bawaslu Sumenep ikut memperjuangkan keadilan.

“Jika ada kerabat silakan ditelepon untuk datang ke sini, kita bersama-sama menyuarakan kedialan,” ujarnya.

Kepada polisi, Kiai Naqib berpesan untuk tetap menggunakan akal sehatnya sehingga tidak ada kekerasan terhadap massa dalam menyuarakan aspirasinya.

“Kami juga berasal dari lingkungan yang beradab, bukan biadab,” tegasnya.

Kini, sudah pukul 16.25 WIB, massa masih tetap bertahan. Bahkan, mereka bertekad untuk mendirikan tenda di depan Kantor Bawaslu Sumenep sampai tuntutan mereka benar-benar terpenuhi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kiai Naqib Hasan Duduk Bersimpuh Temani Massa Aksi Lawan Kejahatan Demokrasi Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dia mencontohkan laporan yang dibuat terkait kegiatan petahana Achmad Fauzi Wongsojudo bagi-bagi program di Kecamatan Batang-Batang menjelang pencoblosan.

“Kita gunakan logika rakyat, saya bertanya pada kalian, kalau ada salah satu calon bupati lakukan kegiatan sosialisasi di hari tenang, itu melanggar atau tidak? Lalu Bawaslu bilang tidak ada perbuatan yang melanggar,” kata Sulaisi saat berorasi dalam aksi unjuk rasa menolak pilkada curang di depan Kantor Bawaslu Sumenep pada Kamis (5/12/2024).

Padahal, kata Sulaisi, barang bukti yang diserahkan seharusnya sudah lebih dari cukup. Dia menuturkan setidaknya ada 7 barang bukti yang diserahkan ke Bawaslu berkaitan dengan kegiatan petahana di masa tenang Pilkada Sumenep 2024. Namun, katanya, laporannya tetap ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

“Sudah ada 7 bukti yang kita serahkan. Kata bawaslu Buktinya tidak berkaitan dengan kegiatan bupati. Bawaslu telah membuat kita yang terdidik ini menjadi jongkok otaknya, seolah-olah kita goblok semua,” ujar Sulaisi.

“UU jelas melarang patahana melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu calon meskipun itu program pemerintah. Tapi begitu kami tanya, Bawaslu tak bisa menjelaskan apa-apa,” sambungnya.

Karena itu, Sulaisi menegaskan fungsi pengawasan Bawaslu telah lumpuh. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

“Maka kita sebagai rakyat yang cinta negeri datang ke tempat ini untuk memastikan pilkada berjalan bersih. Tidak boleh KPU-Bawaslu berpihak kepada salah satu calon. Pilkada 2024 tidak beradab,” ujarnya.

Menurut Sulaisi, kecurangan Pilkada Sumenep terjadi hingga di tingkat bawah. Namun, tak ada tindaktegas dari Bawaslu Sumenep.

“Tidak hanya di KPU, bahkan PPS dan KPPS. Sebab tidak ada KPPS yang dipanggil dan dipecat, seolah tanggungjawab pilkada bersih itu hanya ada di tangan kita,” tegasnya.

(Wp/rilpolitik)

Artikel Plintat-plintut Tangani Kejahatan Pilkada Sumenep, Sulaisi: Fungsi Pengawasan Bawaslu Tumpul pertama kali tampil pada Rilpolitik.