Secara keseluruhan, tutur Taufik, stok BBM nasional berada pada kisaran 14 hingga 40 hari. Perbedaan ketahanan stok tersebut bergantung pada jenis produk BBM.

“Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari. Itu berbeda-beda karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan Biosolar rata-rata sekarang di 15 harian,” kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7/2026).

Ia mengatakan Pertamina Patra Niaga terus mempercepat distribusi stok dari depo menuju SPBU guna mengurai antrean yang terjadi di sejumlah SPBU di Indonesia.

Taufik menjelaskan Pertamina menambah armada angkutan darat serta awak mobil tangki (AMT) atau pengemudinya. Selain itu, jam operasional SPBU dan pengiriman BBM dari depo ke SPBU juga ditambah.

Ia pun meminta masyarakat tidak khawatir mengenai ketersediaan stok BBM secara nasional.

“Saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan lebih dari cukup dan ini nanti akan kita uraikan untuk distribusinya lebih cepat ke SPBU-SPBU dan retail,” ujar Taufik.

Terkait kondisi antrean di SPBU yang ada di Sumatra seperti Medan, Taufik mengatakan kondisinya per Kamis pagi ini sudah normal.

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga menambah armada dan awak mobil tangki dalam dua hari terakhir untuk mempercepat penyaluran.

“Sumatra laporan tadi pagi sudah normal karena kami dua hari terakhir kita tambah armada dan juga tambah driver-nya ataupun awak mobil tankinya. Kami juga dibantu dengan tenaga keamanan TNI Polri untuk memastikan pengamanan distribusi BBM itu sampai di tujuan yang di SPBU yang dimaksud,” kata Taufik.

Artikel Stok Pertalite dan Biosolar Cukup Sampai 15 Hari pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Presiden Mahasiswa Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura, Moh. Iskil El Fatih, menilai bahwa pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi yang sedang dialami masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Sumenep.

“Kami menyambut baik setiap bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun di saat yang sama, pemerintah pusat juga harus melihat realitas yang dihadapi masyarakat. Ketika rakyat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa,” kata Iskil dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, kelangkaan BBM bukan hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan Pertamina harus segera melakukan langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal.

“Kehadiran negara tidak cukup hanya ditunjukkan melalui peresmian proyek pembangunan. Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat melalui terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Infrastruktur penting, tetapi akses energi yang mudah dan terjangkau juga merupakan hak masyarakat,” tambahnya.

BEM KM UNIBA Madura mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, agar persoalan serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

“Kami berharap kunjungan Presiden ke Madura tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mendengar dan menyelesaikan persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat,” tutupnya.

Artikel Presma Uniba Madura Desak Pemerintah Atasi Kelangkaan BBM Pertalite pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Harga pertamax turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter.

Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan harga pertamina dex dari Rp14.500 menjadi 23.900 per liter.

Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar. Per 18 April 2026, pemerintah masih mempertahankan harga Rp10.000 per liter untuk pertalite dan Rp6.800 per liter untuk solar.

Pemerintah juga masih mempertahankan harga pertamax di level Rp12.300 per liter.

Terkait hal itu, anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga pertalite dan pertamax.

“Pasti berat bagi pemerintah manaikkan BBM non subsidi. Tapi apresiasi karena pertalite dan partamax tidak naik. Kelas menengah tetap dijaga,” kata Mardani dalam keterangannya, Sabtu.

Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah tetap dituntut untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen supaya keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

“Jalan menanjak masih panjang. Pemerintah punya jendela sempit menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tidak mudah tapi wajib dilakukan agar keluar dari middle income trap country” ujarnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Mardani Apresiasi Pemerintah Tak Naikkan Harga Pertalite dan Pertamax pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Selain itu, masyarakat yang diperbolehkan membeli BBM subsidi juga bakal dibatasi kuota maksimal per hari.

Kepala BPH Migas Erika Retnowaru menjelaskan batas maksimal pembelian Pertalite per hari itu berkaca pada pembatasan Solar yang sebelumnya sudah diterapkan lewat surat Keputusan Kepala BPG Migas nomor 4 tahun 2020, yang mengatur batasan maksimal oleh konsumen pengguna.

“Ini kan baru mengatur terkait solar. Nanti kita mengatur terkait evaluasi, kemudian akan kita tambahkan aturan mengenai Pertalite. Jadi kita akan memberikan alokasi itu sesuai dengan kebutuhan,” kata dia beberapa waktu lalu.

Pada aturan itu Solar dibatasi pembeliannya per hari sebagai berikut:

– Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 liter per hari per kendaraan.

– Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan.

– Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut ia memaparkan nantinya semua konsumen pengguna BBM subsidi akan terdaftar di dalam sistem seperti halnya pengguna Solar.

“Sekarang untuk Solar sudah teregister, bisa beli kalau ada QR Code. Ini sama nanti akan kita berlakukan untuk Pertalite juga,” kata dia.

Kendati demikian, Erika belum mau mengungkap tentang berapa kuota pembelian per hari untuk Pertalite. Dia juga enggan mengungkap kriteria pembeli Pertalite.

Menurut Erika pihaknya akan merilis aturan teknis setelah aturan pembatasan BBM subsidi Pertalite terbit dari Kementerian ESDM.

Artikel Pembatasan Pertalite Akan Ada Pembelian Maksimal per Hari pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketentuan kendaraan yang tidak bisa lagi mengkonsumsi pertalite direncanakan untuk mobil dengan kapasitas di atas 1.400 cc dan motor di atas 150 cc.

Berikut sejumlah merek dan tipe mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc yang kemungkinan dilarang pakai Pertalite:

All New Ertiga

Daihatsu Terios

Daihatsu Xenia 1.5

DFSK Glory 560

Honda City Hatchback RS

Honda City

Honda HR-V

Honda Mobilio

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe

Hyundai Stargazer

Kia Grand Carnival

Lexus RX

Mazda 2 Hatchback

Mazda 2 Sedan

Mazda 3 Sedan

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Mazda CX-8

Mazda CX-9

Mercedes-Benz A 200

Mercedes-Benz GLE-Class

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport Elite

Mitsubishi Triton

Mitsubishi Xpander

Nissan Livina

Nissan Magnite

Nissan Serena

Nissan Terra

Nissan X Trail

Renault Triber

Suzuki Baleno Hatchback

Toyota Alphard

Toyota Avanza 1.5

Toyota Camry

Toyota Fortuner

Toyota GR Supra

Toyota Hiace

Toyota Hilux

Toyota Kijang Innova

Toyota Rush

Toyota Vios

Toyota Voxy

Toyota Yaris

Wuling Almaz RS

Wuling Confero S.

Sementara merek dan tipe motor yang terancam tidak boleh isi Pertalite dengan kapasitas mesin lebih dari 150 cc sebagai berikut:

Honda ADV 150

Honda CB150 Verza

Honda CB150R Streetfire

Honda CBR150R

Honda CRF 150

Honda PCX 150

Honda Stylo 160

Honda Vario 150

Honda Vario 160

Ninja H2

Ninja KX450

Ninja ZX10R

Ninja Versys 1000

Ninja Versys-X 250

Ninja Vulcan S

Ninja ZX-25R

Suzuki Burgman

Suzuki Gsx 150

Suzuki Satria R150

Vespa GTS Super Sport

Vespa Sprint

Yamaha Aerox

Yamaha Lexi

Yamaha Nmax

Yamaha R15.

Artikel Daftar Lengkap Kendaraan yang Dilarang Pakai Pertalite Per 1 Oktober pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Saat ini, pemerintah sedang membahas aturan terkait kriteria pengguna yang berhak menggunakan kedua jenis BBM bersubsidi itu.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan pembatasan tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).

“Ya memang ada rencana begitu (pembatasan diberlakukan 1 Oktober 2024). Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.

“Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Dia menyampaikan bahwa Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas.

“Dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, di luar daerah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Artikel Pembatasan Pertalite dan Solar Akan Diberlakukan Per 1 Oktober pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Faisal menyinggung kondisi Indonesia yang saat ini menjadi importir gula. Di lain sisi, pemerintah tengah menggenjot penggunaan bioetanol sebagai campuran bensin.

“Menyelesaikan masalah dengan menciptakan lebih banyak masalah baru. Kayak dulu premium dibunuh muncul pertalite, pertalite (mau) dibunuh, muncul macam (BBM baru) gak tahu,” katanya usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

“Ada perintah dari Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), Pertamina disuruh beli pabrik bioetanol di Brasil. itu solusinya jalan pintas semua, ternyata gagal. Emangnya mau saja kayak gitu, transaksional semua?” sambung Faisal.

Kalaupun pemerintah Indonesia ngotot meluncurkan produk BBM baru yang diklaim rendah sulfur, Faisal menduga itu mungkin di kelas solar. Namun, ia tetap heran mengapa upaya tersebut baru dicetuskan sekarang.

Faisal mengklaim sudah pernah menyampaikan cara-cara bagaimana mengelola minyak dan gas bumi Indonesia. Itu disampaikan saat dirinya menjadi ketua Tim Tata Kelola Migas pada 2014-2015 lalu.

“Sudah ada semua rekomendasinya. Bagaimana supaya harga BBM gak gonjang ganjing dengan harga minyak, (harus) ada tabungan atau buffer-nya, gitu-gitu,” ungkap Faisal.

“Mengurangi sulfur ada namanya revitalisasi kilang. Masa sih karena standar kita sulfurnya tinggi, kita beli (minyak) yang sulfurnya rendah terus kita campur?” imbuhnya.

Artikel Ekonom Nilai Rencana Pemerintah Keluarkan BBM Anyar Akan Munculkan Masalah Baru pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Luhut menyampaikan komitmen pemerintah untuk menekan penggunaan bahan baku minyak dari fosil. Caranya, mencampurkan BBM fosil dengan sari tumbuh-tumbuhan.

Sebab itu, dia mengtakan tak menutup kemungkinan Pertalite akan diganti dengan BBM jenis Bioetanol.

Menurutnya, selain mengurangi minyak fosil, juga bertujuan untuk meningkatkan kandungan oktan agar lebih ramah lingkungan.

“Harus ke sana larinya,” ujar Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth, Sabtu (4/5/2024).

Luhut menjelaskan, ada banyak alternatif tumbuh-tumbuhan di Indonesia yang bisa diambil sarinya menjadi etanol sebagai campuran bahan bakar, di antaranya jagung, tebu, atau bahkan dari rumput laut.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap menyediakan subsidi meski Pertalite nantinya dihapus. Dia juga mengatakan akan memperbaiki sistem penerimaan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.

“Ya, tetap subsidi. Lagi kami hitung, supaya begini, targetnya yang kami subsidi adalah orang yang pantas disubsidi,” tuturnya.

Artikel Pertalite Segera Dihapus, Luhut Akan Sulap Jagung dan Tebu Jadi Pengganti pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi jika revisi Perpres 191 telah rampung.

“Nanti ada kategori kendaraan kelas mana yang boleh pakai solar, pakai pertalite. Umumnya yang dikasih, untuk kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum,” kata Arifin belum lama ini.

Alasan pembatasan, kata Arifin, dimaksudkan supaya alokasi subsidi BBM menjadi tepat sasaran.

Sebab jika tidak, pemerintah atau negara akan merugi. Karena itu, ia menargetkan revisi Perpres 191 Tahun 2014 rampung dalam waktu dekat.

“Targetnya tahun ini harus jalan. Dalam beberapa bulan ini,lah. Kan sudah setahun draft-nya (revisinya)” ujar Arifin.

Artikel Siap-siap! Pemerintah akan Batasi Pembelian Pertalite dan Solar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Jangan kambinghitamkan pertalite seolah sebagai satu-satunya penyebab polusi udara di Indonesia. Polusi udara juga berasal dari pabrik dan PLTU yang sebagiannya dimiliki oleh para pejabat di Indonesia,” kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis, 31 Agustus 2023.

“Seharusnya pabrik-pabrik dan PLTU ini yang lebih dulu ditertibkan oleh pemerintah. Kenapa justru pertalite sebagai kebutuhan masyarakat kecil yang disasar?” tanya Netty.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut, usulan penghapusan BBM jenis Pertalite tidak bijak lantaran masih banyak masyarakat pra sejahtera yang bergantung pada pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.

“Pertalite digunakan bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi juga dibutuhkan oleh buruh, petani dan nelayan kecil agar bisa mencari nafkah,” papar Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Kalau pertalite dihapuskan, lanjut Netty, ini akan berdampak pada naiknya biaya produksi karena harus beralih ke BBM jenis lain yang lebih mahal.

“Naiknya biaya produksi akan menaikkan harga jual. Dan tentu saja dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok seperti ikan, telur, beras dan lain-lain,” tambahnya.

“Ketika daya beli menurun, maka kemampuan keluarga untuk membeli asupan bergizi juga akan terganggu. Bagaimana kita mau menggenjot penurunan angka prevalensi stunting jika masyarakat tidak mampu membeli bahan makanan, terutama protein hewani yang semakin mahal?” ungkap Netty.

Oleh sebab itu, lanjut Netty, polusi memang harus dikendalikan, tetapi penghapusan BBM Pertalite bukanlah tindakan yang bijak karena dampaknya bisa kemana-mana.

Artikel DPR: Jangan Jadikan Pertalite Kambing Hitam Polusi Udara pertama kali tampil pada Rilpolitik.