Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Hak asasi manusia (HAM) lahir dari kesadaran universal bahwa setiap manusia memiliki martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Karena itu, penghormatan terhadap manusia menjadi ukuran utama kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan ekonomi dan teknologi hanya akan bermakna apabila berjalan seiring dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam perspektif tersebut, HAM merupakan fondasi penting peradaban. Peradaban HAM tidak hanya tercermin dalam keberadaan konstitusi, undang-undang, atau lembaga formal, tetapi tampak nyata dalam bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan manusia secara adil, setara, dan bermartabat. Ketika keadilan hadir dalam kehidupan publik, kelompok rentan terlindungi, hak-hak warga dipenuhi, hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, dan kebebasan dihormati, maka di situlah peradaban HAM tumbuh dan berkembang.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam bidang HAM. UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun demikian, tantangan implementasinya masih terus dihadapi. Diskriminasi, intoleransi, kekerasan, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa HAM belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Karena itu, pembangunan peradaban HAM harus ditempatkan sebagai agenda bersama. Persoalan HAM tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legalistik semata, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif bahwa manusia harus menjadi pusat orientasi pembangunan bangsa. Negara memang memegang tanggung jawab utama, tetapi keberhasilan pembangunan HAM sangat ditentukan pula oleh partisipasi masyarakat sipil, media, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan dunia usaha.

Dalam konteks ini, lima pilar HAM menjadi penting sebagai fondasi pembangunan peradaban yang berkeadaban.

Pertama, pemajuan HAM. Negara berkewajiban membangun kesadaran dan budaya HAM melalui pendidikan, penyuluhan, dan penguatan literasi publik. Program seperti “Desa Sadar HAM” yang telah dicanangkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai yang kini berkembang di sejumlah daerah merupakan langkah penting untuk mendekatkan nilai- nilai HAM ke kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan warga, penguatan kapasitas aparat desa, dan pembentukan budaya sosial yang menghargai kesetaraan, HAM tidak lagi berhenti sebagai wacana elite, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, perlindungan HAM. Negara harus hadir melindungi setiap warga negara, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. Perlindungan tersebut mencakup jaminan rasa aman dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kebijakan publik harus diukur dari sejauh mana ia mampu melindungi manusia, bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi atau kepentingan kekuasaan.

Ketiga, penegakan HAM. Penegakan hukum harus dijalankan secara objektif, adil, dan manusiawi. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat membutuhkan ruang publik yang mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Di sinilah pers memainkan peran penting. Sebagaimana ditegaskan Menteri HAM, pers bukan hanya pilar demokrasi, tetapi juga pilar pembangunan peradaban HAM. Kebebasan pers menjadi bagian penting dalam mengawasi kekuasaan dan memastikan suara korban ketidakadilan tetap terdengar.

Keempat, pemenuhan HAM. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi tidak boleh melahirkan ketimpangan yang merusak keadilan sosial. Sebaliknya, pembangunan harus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Kelima, penghormatan HAM. Penghormatan terhadap HAM harus menjadi budaya sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kemanusiaan harus hidup dalam relasi sosial di keluarga, sekolah, tempat kerja, ruang pelayanan publik, dan komunitas masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, intoleransi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta penyelesaian konflik dengan kekerasan menunjukkan bahwa tantangan HAM sesungguhnya terletak pada kualitas budaya dan peradaban masyarakat itu sendiri.

Sinergi Aktor Negara dan Non-Negara

Dalam pembangunan peradaban HAM, aktor non-negara memiliki peran yang sangat strategis. Organisasi masyarakat sipil selama ini menjadi penjaga nurani publik melalui pendampingan korban pelanggaran HAM, advokasi kebijakan, dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya keadilan dan kesetaraan. Dunia pendidikan juga berperan menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia sejak dini.

Di sisi lain, dunia usaha memikul tanggung jawab moral untuk menghormati HAM dalam praktik bisnisnya. Perusahaan tidak dapat semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi sambil mengabaikan hak pekerja, merusak lingkungan, atau menciptakan ketimpangan sosial. Penghormatan terhadap hak-hak pekerja, penyediaan kondisi kerja yang layak, dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan peradaban yang manusiawi.

Dengan demikian, peradaban HAM pada hakikatnya merupakan hasil sinergi antara negara dan non-negara dalam menjalankan lima kewajiban utama HAM: memajukan, melindungi, menegakkan, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Negara menyediakan kerangka hukum dan kebijakan, sementara masyarakat sipil, media, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan dunia usaha memastikan nilai-nilai kemanusiaan hidup dalam praktik sosial sehari-hari.

HAM untuk Semua dan Semua untuk HAM

Indonesia sebagai bangsa majemuk sangat membutuhkan fondasi peradaban HAM yang “Menyatu Dalam Kebhinekaannya dan Bhineka Dalam Kesatuannya.” Di tengah tantangan polarisasi sosial, intoleransi, dan berbagai bentuk kekerasan simbolik maupun fisik, penghormatan terhadap HAM menjadi perekat penting kehidupan kebangsaan. Demokrasi tidak akan bermakna apabila warga masih hidup dalam ketakutan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

Pada akhirnya, mewujudkan peradaban HAM berarti menjadikan martabat manusia sebagai orientasi utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika negara dan masyarakat bersama-sama menjalankan lima pilar HAM secara konsisten, maka HAM tidak lagi berhenti sebagai slogan politik atau norma hukum semata, melainkan tumbuh menjadi wajah peradaban bangsa yang adil, manusiawi, dan berkeadaban.

Menarik direnungkan tuturan Lucius Annaeus Seneca seorang filsuf Romawi (tahun ke- 4 SM-65 M), “Homo homini sacra res.” Manusia adalah suci bagi sesamanya, dan semua manusia pada dasarnya setara sebagai sesama makhluk bernurani dan berakal, harus hidup dengan kebajikan dan memperlakukan sesamanya secara bermartabat. HAM untuk Semua, dan Semua untuk HAM – Human Rights for All and All for Human Rights.

Artikel Mewujudkan Peradaban HAM: Sinergi Negara dan Non-Negara dalam Lima Pilar HAM pertama kali tampil pada Rilpolitik.