Karyono sepakat UU Polri direvisi. Selain karena sudah terlalu jadul, menurutnya, RUU tersebut bisa menjadi momentum positif bagi kepolisian jika semangatnya untuk berbenah.

“Saya setuju, RUU Polri ini sebenarnya menjadi momentum positif sejauh semangat RUU Polri dilandasi semangat penegakan hukum yang bersih dan punya integritas sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelindung masyarakat sipil,” kata Karyono dalam diskusi publik bertema bertema, “RUU Polri: Merajut Pluralisme dan Demokrasi untuk Polri yang Toleran dan Profesional” yang digelar Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (16/6/2025).

Ia mewanti-wanti RUU Polri bukan sekadar menambah masa pensiun dan fasilitas. Ia mengatakan RUU tersebut harus mengakomodir kehausan masyarakat akan rasa keadilan.

“Bukan semata-mata bagaimana menambah masa pensiun, menambah faslitas. Yang lebih dari itu, RUU Polri harus menjawab kebutuhan publik. Rasa keadilan masyarakat yang harus diserap dalam RUU Polri,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, pembahasan RUU Polri harus melibatkan masyarakat dan ahli. Ia tidak ingin RUU tersebut disahkan secara sembunyi-sembunyi.

“(RUU Polri) Harus melibatkan publik secara luas, melibatkan ahli. Ini penting. Itu harus dilakukan. Masukan seperti diskusi seperti ini perlu diakomodir. Jangan sampai seperti UU sebelumnya ditilep tiba-tiba disahkan. Itu akan menimbulkan problem baru di masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Karyono menyebut bahwa Polri membutuhkan pengawasan eksternal yang ketat. Polri sebagai institusi yang memiliki legitimasi kekerasan, kata dia, perlu adanya pengawasan.

“Kepolisian memang perlu pengawasan sebagai institusi yang punya legitimasi kekerasan. Dalam negara demokrasi tentu butuh polisi sebagai institusi yang menjamin ketertiban sosial dan pengayom masyarakat. Tetapi memang perlu pengawasan. Karena ketika otoritas kekuasaan tidak dibatasi dan diawasi, maka kekuasaan itu akan berubah jadi kekerasan,” jelasnya.

Karyono juga menyoroti penambahan kewenangan kepolisian dalam RUU Polri. Dia menilai, penambahan kewenangan harus dikaji secara mendalam agar tidak disalahgunakan.

“Menambah kewenangan Polri boleh, tetapi harus dikaji betul, jangan sampai disalahgunakan. Betul-betul untuk menjawab kebutuhan tantangan yang ada,” tegasnya.

Ia mencotohkan penambahan kewenangan Polri untuk menyadap. “Kewenangan menyadap harus jelas siapa yang boleh disadap. Jangan sampai ini nanti jadi pasal karet dan abuse of power,” ucapnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel RUU Polri Dinilai Bisa Jadi Momentum Positif Jika Semangatnya Berbenah pertama kali tampil pada Rilpolitik.