Tudingan tersebut dilontarkan lantaran Muhri tidak hadir dalam dialog interaktif yang digelar PMII Uniba Madura di Aula Bapenda Sumenep pada Minggu (17/5/2026). Forum tersebut membahas persoalan lingkungan dan tata kelola daerah di Kabupaten Sumenep.

Muhri dalam forum itu sedianya diagendakan menjadi salah satu pembicara selaku perwakilan legislatif, khususnya Komisi III yang memang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup.

Menurut Sekretaris Umum (Sekum) Komisariat PMII UNIBA, M. Wakil atau akrab disapa Akil, Muhri sebelumnya sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Namun, ketika dikonfirmasi ulang justru bilang berhalangan.

Pihak panitia pun, kata Akil, telah meminta Muhri untuk mengutus anggota yang lain. Hanya saja, Muhri tak memberikan kabar hingga acara bubar.

Ketidakjelasan Muhri ini dianggap Akil sebagai cerminan rendahnya perhatian legislatif terhadap persoalan lingkungan. Selain itu, sikap tersebut juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Mahasiswa ingin berdiskusi langsung dan mendengar corong legislatif soal kondisi lingkungan dan kebijakan daerah. Sangat disayangkan narasumber utama justru absen,” kata Akil dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Akil menjelaskan, forum bertajuk, ‘Sumenep di Ujung Tanduk: Meretas Solusi dan Konflik Sumber Daya, Krisis Air, Hingga Bisnis Racun’ itu sengaja digelar guna membuka ruang tukar gagasan yang melibatkan mahasiswa, eksekutif, dan legislatif, serta peneliti terkait masalah lingkungan di Kota Keris.

Ketidakhadiran Muhri ini kemudian memunculkan pertanyaan dari PMII Uniba Madura terkait komitmen wakil rakyat dalam menyerap aspirasi publik, utamanya dari kalangan mahasiswa.

“Bagaimana mau membuat kebijakan yang selaras dengan suara rakyat jika dialog seperti ini tidak hadir. Efeknya ya kemungkinan serampangan membuat kebijakan,” tegas Akil.

Akil lalu mendesak Dewan Etik DPRD Sumenep untuk memanggil dan memeriksa politikus PKB itu. Sebab, menurutnya, pelanggaran kode etik itu tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tetapi mangkir dari forum rakyat tanpa alasan yang jelas juga merupakan bagian dari pelanggaran fungsi wakil rakyat.

“Seharusnya Dewan Etik legislatif tidak hanya termenung menunggu perilaku dewan yang viral, tidak menghadiri dialog antar rakyat tanpa pemberitahuan itu sudah melanggar kode etik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Akil memberikan apresiasi kepada sejumlah narasumber yang hadir, salah satunya Kepala Dinas DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf.

Akil menilai Anwar telah menunjukan sikap gantleman seorang pimpinan yang berani beradu gagasan seputar persoalan yang terjadi.

“Kami sangat berterimakasih kepada Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni, yang telah bersedia hadir dan legowo menjawab berbagai pertanyaan serta gagasan dari Sahabat/i,” pungkasnya.

Artikel PMII Uniba Tuding Ketua Komisi III DPRD Sumenep Pengkhianat Rakyat pertama kali tampil pada Rilpolitik.