Usulan ini disampaikan Bahlil saat memberikan paparan di HUT ke-61 partai Golkar yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Untuk itu, Bahlil memandang pembahasan RUU Bidang Politik bisa dimulai tahun depan, supaya pembahasan RUU ini bisa mendalam.

“Kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan. Ini agar pembahasaannya bisa komprehensif, hati-hati, dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU Ini harus melalui kajian yang mendalam,” ujar dia.

Meski begitu, ia mengkhawatirkan Undang-Undang yang telah melalui kajian matang justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tapi terus terang Bapak Presiden, sekalipun UU kita sudah kaji baik, saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku setuju dengan usulan Bahlil. Menurutnya, usulan itu merupakan solusi agar politik tidak ditentukan oleh orang berduit.

Prabowo pun menyampaikan akan menggalang kekuataan politik untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah ke depan.

“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” imbuh Prabowo.

Ia mengungkapkan, cara ini sudah dipakai banyak negara, mulai dari Malaysia hingga Inggris. Bahkan, negara terkaya di dunia memakai sistem politik yang murah.

“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” ucap Prabowo.

Sebab itu, Prabowo akan mempertimbangkan dengan baik pemikiran Bahlil terkait sistem pemilihan kepala daerah.

“Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani,” jelas Prabowo.

Artikel Bahlil Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prabowo Dukung dan Siap Galang Kekuatan Politik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait hal itu, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengapresiasi usulan tersebut dalam konteks evaluasi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Mahfud MD menilai, biaya politik untuk Pilkada selama ini terlalu mahal dan pelaksanaannya pun sangat kotor.

“Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12/2024).

Mahfud menyinggung disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2014 silam.

Namun, hanya beberapa hari UU tersebut disahkan, SBY langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.

“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu beranggapan usulan Prabowo ini bisa dibicarakan lebih jauh, mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.

“Nantilah didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12/12/2024), melempar wacana agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Prabowo menyebut salah satu alasan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD adalah efisiensi anggaran.

Selain itu, Prabowo juga menilai mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kontestan di Pilkada. Sehingga, menurutnya, perlu ada perbaikan sistem.

Artikel Mahfud MD Setuju Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung pertama kali tampil pada Rilpolitik.