Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, Radityo Satrio mengatakan, langkah tegas dalam pemberantasan korupsi merupakan hal yang krusial demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.

Menurut Radityo, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan serta mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Oleh karena itu, PC IMM Jakarta Pusat mendorong agar setiap indikasi korupsi diusut secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa supremasi hukum berjalan dengan seadil-adilnya tanpa intervensi pihak mana pun.” ujar Radityo pada Minggu (9/2/2025).

Selain itu, Radityo juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih proaktif dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap tata kelola pemerintahan.

“Budaya transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegasnya

Radityo melanjutkan, PC IMM Jakarta Pusat berkomitmen untuk terus menyuarakan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan serta mendorong langkah-langkah konkret dalam pemberantasan korupsi demi mewujudkan Jakarta Pusat yang lebih baik.

“Oleh karena itu, PC IMM Jakarta Pusat akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, namun juga tidak akan ragu untuk mengkritisi setiap kebijakan yang berpotensi merugikan publik atau mencederai nilai-nilai keadilan,” pungkasnya.

Artikel IMM Jakarta Pusat Dukung Kejati Berantas Korupsi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ia menyinggung pernyataan Prabowo yang menyebut akan memaafkan koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya.

“Sikap Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi seperti membingungkan,” kata Mahfud MD melalui unggahan akun X resminya dikutip Senin (23/12/2024).

“Katanya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika, Tapi katanya lagi koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hasil korupsinya,” sambungnya.

Namun demikian, lanjutnya, masih ada harapan dari Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Masih ada harapan karena dia juga bilang, ‘Tunggu setelah 6 bulan’,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo melempar wacana mengampuni koruptor yang mau mengembalikan hasil curiannya saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar, Mesir, Rabu (18/12/2024).

Prabowo saat itu menyebut koruptor bisa dimaafkan jika mengembalikan uang negara yang dicuri. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta para koruptor bertobat dengan mengembalikan uang curian.

“Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan, dong,” kata Prabowo.

“Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” sambungnya.

Artikel Mahfud MD Sebut Sikap Prabowo Soal Pemberantasan Korupsi Membingungkan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Yudi mengatakan, Indonesia memang memerlukan banyak strategi untuk memberantas korupsi.

“Kondisi pemberantasan korupsi saat ini memang memprihatinkan dengan indeks persepsi korupsi hanya 34 poin dengan nilai sempurna 100. Itulah sebabnya perlu strategi khusus yang akan memberi harapan baru bagi pemberantasan korupsi,” kata Yudi kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Yudi mendukung lahirnya Kortas Tipikor Polri langsung di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, penegakan hukum oleh kepolisian dalam bidang penindakan dan pencegahan korupsi akan semakin terarah.

“Dan ini tentu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang ini penindakan korupsi yang tegas dan keras serta upaya pencegahan korupsi dalam bentuk perbaikan sistem dan digitalisasi,” ucap dia.

Menurut Yudi, Polri bisa melaksanakan tugas tersebut tentu melalui sinergi yang baik dengan kejaksaan dan KPK.

“Karena pemberantasan korupsi tidak bisa sendirian juga,” ujarnya.

Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri diluncurkan bersamaan dengan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung PTIK, Jakarta Selatan pada Senin (9/12/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Korps Tipidkor akan memaksimalkan pemberantasan korupsi.

“Kita optimalkan untuk bisa melaksanakan tugasnya bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Sigit.

Artikel Eks Penyidik KPK Apresiasi Korps Tipidkor Polri: Angin Segar Pemberantasan Korupsi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait kabar korupsi di Indonesia yang seolah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari.

“Persoalan korupsi masih menjadi problem serius yang belum teratasi hingga saat ini. Belum ada upaya serius dan terukur membangun sistem pencegahan dan pengawasan dalam birokrasi pemerintahan tingkat pusat hingga daerah,” kata Masinton kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Bahkan, Masinton menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia gagal dan berjalan tanpa arah.

“Dikarenakan tidak adanya kepemimpinan dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi seperti pencegahan, pengawasan dan penindakan,” ujarnya.

“Penindakan kasus korupsi berjalan sendiri-sendiri oleh berbagai instansi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Akibatnya setiap lembaga penegak hukum berlomba-lomba melakukan aksi tindakan hukum atas nama pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Masinton juga berbicara soal pemberantasan korupsi kerap digunakan sebagai senjata politik.

“Lebih parah lagi pemberantasan korupsi dijadikan sebagai agenda terselubung dan senjata politik untuk mengintimidasi, menaklukkan dan membidik orang-orang tertentu. Ini lah problem utama kenapa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia gagal total,” katanya.

Artikel Masinton Sebut Pemberantasan Korupsi Gagal dan Berjalan Tanpa Arah, Ini Sebabnya! pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pertama, melibatkan eks koruptor sebagai penyuluh merupakan kontradiksi. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan dapat menjadi teladan dalam pencegahan kejahatan tersebut? Ini hanya akan memberi sinyal keliru bahwa pelaku korupsi dapat diampuni dan diberi kesempatan untuk berkiprah kembali di masyarakat.

Kedua, memberi label “penyintas korupsi” kepada mantan napi korupsi adalah kekeliruan besar. Mereka seharusnya disebut pelaku, bukan korban seperti napi narkoba atau terorisme. Menyamakan keduanya hanya menunjukkan pemahaman yang keliru tentang definisi korban.

Ketiga, masyarakat tentu menolak kehadiran eks koruptor di ruang publik. Sebagai pihak yang dirugikan, kepercayaan masyarakat terhadap para koruptor sudah lama hilang. Melibatkan mereka justru berpotensi menghancurkan semangat anti korupsi yang selama ini dibangun.

Keempat, konsekuensi logis dari korupsi sebagai kejahatan luar biasa adalah perlakuan yang luar biasa juga harus diberikan kepada pelakunya. Memberi mereka kesempatan menjadi penyuluh tentu bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

Kelima, testimoni sesungguhnya seharusnya datang dari korban bukan pelaku. Hanya dengan mendengar pengalaman langsung dari masyarakat yang menderita akibat korupsi, inspirasi untuk pemberantasannya dapat tumbuh.

Alih-alih melibatkan eks koruptor, upaya pemberantasan korupsi lebih baik difokuskan pada penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat. Hanya dengan cara inilah kepercayaan publik dapat dibangun dan semangat pemberantasan korupsi tidak runtuh.

Penulis: Ach Ghirda Fahana (220111100172)

Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Artikel Eks Koruptor Sebagai Penyuluh Anti Korupsi, Langkah Kontraproduktif pertama kali tampil pada Rilpolitik.