“Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi di Solo, Jumat (25/7/2025).

Sebab itu, Jokowi menduga ada tokoh besar yang bermain di balik dua isu yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik itu.

“Artinya memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” kata dia.

Namun begitu, Jokowi enggan mengungkap siapa tokoh besar yang dimaksud. Menurutnya, informasi tersebut sudah menjadi rahasia umum.

“Ya semua sudah tahu lah,” kata dia.

Artikel Jokowi Tuding Ada Tokoh Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jokowi menilai ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, yang tak lain adalah anak sulungnya.

“Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini. Ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi pada Senin (14/6/2025).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, agenda besar politik itu ingin menurunkan reputasi dirinya.

“Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” ujar dia.

Jokowi kembali mengulang pernyataannya bahwa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.

“Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik,” ucap Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menyatakan dirinya merespons itu secara biasa saja. “Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa,” pungkasnya.

Diketahui, polemik ijazah palsu Jokowi kembali muncul usai purnatugas pada Oktober 2024 lalu. Jokowi bahkan melaporkan lima orang terkait isu ijazah palsu tersebut.

Selain itu, belakangan juga muncul desakan ke DPR dan MPR untuk memakzulkan Gibran. Desakan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Artikel Jokowi Tuding Ada Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jokowi mengatakan, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan satu paket , bukan sendiri-sendiri seperti pemilihan di Filipina.

“Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya usai salat Iduladha, Jumat (6/6/2025).

“Di Filipina itu (pemilihan presiden dan wapres) sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket,” kata dia.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemakzulan anaknya itu sebagai dinamika politik biasa.

“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki mekanisme ketatanegaraan untuk memakzulkan kepala negara. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi untuk melengserkan presiden maupun wakilnya.

“Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru [bisa dimakzulkan],” kata dia.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming ke MPR-DPR RI.

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Artikel Tanggapan Jokowi Soal Upaya Pemakzulan Anaknya dari Kursi Wapres pertama kali tampil pada Rilpolitik.