Ia bahkan sempat menerima penghargaan dari salah satu media online sebagai Tokoh Pendorong Wisata dan Perekonomian Daerah.

Namun, Front Pemuda Madura (FPM) mempertanyakan penghargaan tersebut. Pasalnya, gelar itu dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi ril di lapangan.

“Gelar itu kan seharusnya mencerminkan kontribusi nyata dan keberhasilan Fauzi dalam mengembangkan destinasi serta industri pariwisata lokal. Tapi fakta ril di lapangan justru bertolak belakang,” kata Ketua Umum FPM, Asip Irama pada Minggu (4/5/2025).

Asip menyinggung Pantai Lombang yang belakangan menjadi sorotan akibat kondisi toiletnya yang memprihatinkan. Menurut dia, hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan dari Fauzi selaku bupati.

“Dia gembar-gembor seolah telah melakukan banyak hal untuk pembangunan pariwisata di Sumenep. Faktanya, kondisi Pantai Lombang yang notabene dikelola sendiri oleh Pemkab Sumenep justru terkesan tak terawat sampai menjadi sorotan temen-temen media,” ujarnya.

Karena itu, Asip mempertanyakan dasar pemberian penghargaan terhadap Fauzi di bidang pariwisata. Sebab, hal itu justru tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan.

“Atas dasar apa penghargaan itu diberikan? Penghargaan itu tidak merefleksikan kondisi ril lapangan. Bagi saya, itu hanya penghargaan seremonial yang tidak berkorelasi dengan dampak di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, Asip mengatakan bahwa Fauzi seharusnya tidak hanya bangga dengan gelar, tapi membuktikan komitmen melalui aksi nyata.

“Tanpa langkah konkret dan perubahan signifikan, klaim peduli pariwisata hanya akan menjadi narasi kosong yang jauh dari kenyataan,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kondisi Ril Pariwisata Sumenep Memprihatinkan, FPM Pertanyakan Penghargaan Bupati Fauzi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pantai yang terletak di Kecamatan Batang Batang itu mematok harga tiket masuk di atas harga yang sudah diatur melalui Perda.

Berdasarkan pantauan rilpolitik.com di lapangan pada Jumat (12/4/2024), harga tiket masuk Pantai Lombang untuk wisatawan lokal sebesar Rp 20 ribu per orang untuk sekali masuk.

Padahal, berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2024, harga tiket masuk Pantai Lombang ditetapkan sebesar Rp 15 ribu untuk wisatawan lokal dewasa usia ke atas 12 tahun dan Rp 10 ribu untuk wisatawan anak-anak usia di bawah 12 tahun. Harga tersebut berlaku untuk hari tertentu atau masa libur.

Artinya, harga tiket masuk Pantai Lombang saat ini lebih mahal Rp 5.000 per orang untuk wisatawan dewasa ketimbang harga yang sudah diatur di Perda 01/2024.

Berikut daftar harga tiket masuk Pantai Lombang sesuai dengan Perda 01/2024:

Hari Biasa:

1. Wisata Asing: Rp 20.000/orang
2. Dewasa (>12 tahun): Rp 10.000/orang
3. Anak-anak (<12 tahun): Rp 6.000/orang

Hari Tertentu/Libur:

1. Wisata Asing: Rp 30.000/orang
2. Dewasa (>12 tahun): Rp 15.000/orang
3. Anak-anak (<12 tahun): Rp 10.000/orang

Daftar tarif tersebut bahkan sudah dipampang di loket dengan menggunakan baliho yang bisa dilihat oleh para pengunjung.

Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Moh. Iksan menjawab pertanyaan jurnalis rilpolitik.com perihal harga tiket masuk yang diduga tidak sesuai dengan Perda 01/2024 itu.

Iksan menyebut kenaikan harga tiket di musim libur lebaran atau natal dan tahun baru (nataru) merupakan suatu hal yang biasa terjadi setiap tahun. Ia menyampaikan, harga tiket itu dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdrawis).

Pengelolaan oleh Pokdarwis, kata Iksan, sesuai dengan kontrak kerjasama yang sudah disepakati sesuai dengan regulasi.

“Setiap tahun ada kontrak dengan Pokdarwis setempat untuk pengelolaan liburan lebaran dan nataru,” kata Iksan kepada rilpolitik.com melalui pesan tertulis pada Jumat (12/4/2024).

Iksan mengatakan, hal tersebut sebagai cara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan objek wisata yang dikelola Pemkab seperti Pantai Lombang dan Slopeng.

“Setiap tahun hal seperti ini dilaksanakan, bukan hari ini saja, dan alhamdulillah PAD terpenuhi melebihi target,” tutur dia.

Saat ditanya terkait payung hukum penetapan harga tiket di atas harga yang sudah diatur melalui Perda Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2024, Iksan mengatakan bahwa kontrak kerjasama sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Target PAD.

“Kontrak kerjasama sesuai dengan perbup tentang penjabaran target PAD, di mana target dari Perbup untuk lebaran target kontraknya adalah Rp. 94 juta,” jelas Iksan.

“Kontrak yang disepakati dan sudah ditransfer ke Kasda (Kas Daerah) sebesar Rp 100 juta,” tukasnya.

Pantai Lombang memang selalu menjadi magnet pariwisata di Kabupaten Sumenep setiap musim liburan. Seperti halnya masa libur Lebaran tahun ini.

Pantai Lombang merupkan satu dari 3 objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga retribusinya menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

(Ba/rilpolitik)

Artikel Harga Tiket Pantai Lombang Sumenep Diduga Langgar Perda pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hampir setiap weekend dan musim libur lebaran, Pantai Lombang yang terletak di Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep ini dipadati para wisatawan baik dari dalam maupun luar Madura.

Pantainya yang luas dan indah menjadikan Pantai Lombang sebagai tempat wisata yang sangat potensial jika bisa dikelola dengan baik.

Namun, infrastruktur yang tidak memadai justru menjadi kendala dan keluhan pengunjung selama ini. Salah satunya infrastruktur jalan.

Pantauan redaksi di lokasi pada Selasa (9/5/2023), akses masuk dan keluar kendaraan dari loket penjualan tiket menuju bibir pantai yang berjarak sekitar kurang lebih 1 kilometer itu mengalami kerusakan yang cukup parah.

Aspal pada jalan tersebut sudah banyak yang mengelupas dan banyak jalan berlubang sehingga tak jarang dijumpai genangan air di sepanjang jalan menuju bibir pantai.

Seorang pengunjung berinisial M meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi serius membenahi destinasi wisata utamanya Pantai Lombang ini.

“Jangan hanya ngomong doang gembar-gembor genjot wisata, tapi hal-hal seperti ini (jalan rusak) tidak diperhatikan,” katanya saat diwawancarai Rilpolitik.com di lokasi kemarin.

Menurutnya, kondisi ini cukup ironis. Pasalnya, Pantai Lombang masuk destinasi wisata andalan di Sumenep.

“Katanya fokus pada sektor pariwisata, pengembangan tempat wisata, tapi infrastukturnya rusak begini dibiarkan,” ujarnya.

Ia lantas mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten Sumenep dalam hal pengembangan destinasi wisata.

“Kita jadi bertanya-tanya, pemerintah sebenarnya serius atau ngga (bangun pariwisata). Akses jalan aja yang kurang lebih panjanganya hanya 1 kilometer ini dibiarkan rusak begitu. Ini kan bikin pengunjung gak nyaman,” ucapnya.

Tak hanya masalah jalan, pria yang diketahui berasal dari Bluto itu juga menyoroti kondisi sampah yang berserakan.

“Kita lihat di sini, ada banyak sampah berserakan. Ini gak ada petugas kebersihannya atau gimana? Padahal kita masuk ke sini kan bayar lima belas ribu per orang, ada uang parkir juga,” ungkapnya.

Diketahui, di salah satu sudut pantai, ada banyak tumpukan sampah plastik bekas makanan dan minuman serta limbah kelapa muda. Bahkan, sampah plastik ditemui juga tepat di bibir pantainya.

“Ini perlu dibangun tempat pengelolaan sampah. Jangan sampah dibuang di sini begitu saja tanpa ada penanganan yang jelas. Ini kan selain merusak pemandangan, juga merusak lingkungan,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, fasilitas umum seperti toilet juga beberapa sudah tidak layak dan perlu revitalisasi. Pun soal kebersihannya.

“Pintunya udah banyak yang rusak. Kalau mau ditutup harus diganjel pakai batu. Kebersihan toiletnya juga perlu diperhatikan,” ujarnya.

“Ini kritik saya sebagai pengunjung ke para pengelola agar bisa merawat destinasi wisata ini dengan baik,” pungkasnya.

Pemkab Sumenep di bawah kepemimpinan Achmad Fauzi gencar mempromosikan tempat wisata. Pantai Lombang menjadi salah satu destinasi andalan.

Menurut Fauzi, pengembangan pariwisata menjadi salah satu upaya menekan angka kemiskinan di Sumenep.

Artikel Tiket Rp15.000, Kondisi Pantai Lombang Sumenep Memprihatinkan: Akses Jalan Rusak dan Sampah Berserakan pertama kali tampil pada Rilpolitik.