“Kami tentu mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah hukum, karena itulah cara yang terbaik untuk menghindari berbagai macam perilaku dan tindakan yang bisa terjadi di luar prosedur hukum apabila tidak dilakukan penanganan secara serius dan sungguh-sungguh oleh aparat kepolisian,” kata Ustaz Jeje dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Lebih lanjut, Ustaz Jeje mengatakan bahwa penegakan hukum atas Panji Gumilang penting dilakukan secara konsisten, sungguh-sungguh, serius, dan menyeluruh. Tentu bukan hanya dugaan penodaan, penistaan, dan penyelewengan agama, tetapi juga dugaan-dugaan yang diadukan masyarakat terkait aspek pelanggaran pidana.

“Juga tentang kepastian kedudukan Panji Gumilang dalam mata rantai NII yang bukti-bukti, fakta, dan datanya sudah banyak diungkapkan secara tulisan dan lisan oleh para mantan pengikutnya. Ini tentu saja bisa ditelusuri, bisa dikaji, dan diinvestigasi kebenaran dan ketidakbenarannya,” ujar dia.

“Sehingga tidak menjadi isu yang terus mengambang di tengah masyarakat yang bisa dipermainkan untuk tunggangan politik setiap musim pemilu,” sambungnya.

PP Persis, tambah Ustaz Jeje, sejak semula mendorong dan mendukung proses hukum terhadap kasus Panji Gumilang sebagai syekh Ma’had Al Zaytun. “Semoga penanganannya bisa tuntas, bisa komprehensif, dan memenuhi tuntutan rasa keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Artikel Tangkap Panji Gumilang, Persis Apresiasi Polri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Panji Gumilang menggugat Mahfud secara perdata karena pernyataan-pernyataannya selama ini tentang dirinya dan Al Zaytun dianggap fitnah.

Tak tanggung-tanggung, Panji Gumilang menggugat Mahfud sebesar Rp5 triliun. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Dilansir CNNIndonesia.com, Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo membenarkan gugatan tersebut.

Zulkifli mengungkapkan gugatan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

“Iya gugatannya intinya PMH ya. Karena dianggap difitnah, itu aja intinya itu. Sama juga ke MUI. Ada juga ke MUI sama Abbas itu. Ada dua perkaranya Gumilang sekarang di sini,” ujar Zulkifli pada Kamis (20/7/2023).

“Sidang dijadwalkan pada 31 Juli 2023,” tambahnya.

Gugatan tersebut terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat pada Senin, 17 Juli 2023 lalu.

“Klasifikasi perkara: Perbuatan melawan hukum,” demikian dikutip dari SIPP.

Adapun isi petitumnya pertama meminta hakim mengabulkan gugatan Panji untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Mahfud MD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui statement statementnya telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Ketiga, meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Materil Rp5 dan imateril Rp5 triliun,” ujar Zulkifli mengutip petitum Panji Gumilang.

Keempat, Panji menuntut sahnya sita jaminan terhadap barang milik Mahfud MD baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dari jumlah nilai kerugian dan akan ditentukan kemudian. Kelima, menyatakan Mahfud MD patuh dan taat terhadap putusan ini.

“Keenam, menetapkan ganti rugi tersebut dibayarkan oleh tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan dibacakan,” ujar Zulkifli.

Ketujuh, menetapkan Mahfud MD membayar uang paksa sejumlah Rp5 juta untuk setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan.

Kedelapan, menyatakan bahwa isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Mahfud MD.

“Kesembilan, meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,” ucap Zulkifli.

Artikel Serangan Balik Panji Gumilang: Gugat Mahfud MD Rp5 Triliun pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Arsul meyakini sebagian besar umat Islam akan mendukung kebijakan pemerintah terkait pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu.

“Pak Menko @PolhukamRI @mohmahfudmd, arah kebijakan Pemerintah dlm soal Az-Zaytun sy yakini bisa diterima sebagian besar umat Islam,” kata Arsul melalui cuitannya pada Minggu (16/7/2023).

Menurut Arsul, pemerintah harus tegas memproses dugaan kasus hukum yang menjerat Panji Gumilang.

“Proses pidana thd PG yg patut diduga melakukan TP Penodaan Agama,” tegas Arsul.

Ia berharap tidak ada tarik-menarik kepentingan dalam proses penegakan hukum terhadap Panji Gumilang. “Selain kepentingan penegakan hukum itu sendiri,” ujarnya.

Selain proses hukum, ia juga meminta pemerintah untuk melakukan pembinaan atau mengambil alih pengelolaan Al Zaytun tanpa mengorbankan hak konstitusional santrinya.

“Melakukan “pembinaan” (apapun istilahnya, termasuk “mengambil alih” pengelolaan Ponpes-nya dg landasan hukum yg bisa dipertanggungjawabkan). Semuanya tentu tanpa mengorbankan hak konstitusional santri/murid Az-Zaytun untuk terus mendapatkan pendidikan keagamaan dan umum-nya,” tutup Arsul.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan selama ini Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang merasa nyaman dengan posisinya sehingga melakukan sejumlah dugaan tindak pidana.

“Panji Gumilang ini merasa sangat nyaman kemudian melakukan dugaan tindak pidana dan penodaan terhadap agama menurut ukuran orang umum,” kata Mahfud pada Sabtu (15/7/2023). (Abn)

Artikel PPP Minta Pemerintah Proses Hukum Panji Gumilang dan Ambil Alih Al Zaytun pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Alasan keharusan dibekukan sudah cukup banyak. Pertama, Panji Gumilang sudah terindikasi menyimpang dan menyeleweng dari ajaran yang lurus berdasar 10 kriteria kesesatan yang telah dirumuskan dan disepakati oleh seluruh ulama MUI,” kata Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rilpolitik.com, Senin (19/6/2023).

“Di antaranya kesesatan dalam penafsiran terhadap Al-Quran dan Hadits yang semaunya, tanpa mengindahkan kaidah penafsiran yang ditetapkan para ulama,” sambungnya.

Kedua, berdasarkan kesaksian dan pengakuan dari para alumni, mantan para pengajar maupun mantan para pengikutnya yang membongkar berbagai penyelewengan dan kedok kebohongan yang diterapkan di Al Zaytun.

Selain itu, juga berbagai laporan dugaan praktik dan perilaku kemaksiatan berat yang diterapkan di Ponpes Al Zaytun sudah sangat jauh dari ajaran Islam.

“Karena itu, Persis mendesak pemerintah segera membekukan Ponpes Al Zaytun, paling tidak untuk dilakukan penyelidikan mendalam dan menghentikan berbagai provokasi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jika tidak, maka bisa mendorong terjadinya aksi massa yang tidak diharapkan,” ujar Ajengan Jeje.

“Kita juga mengimbau agar para orang tua tidak sekali-kali menyekolahkan putra putri mereka ke Ponpes Al Zaytun yang jelas banyak indikasi kesesatan paham,” tambahnya.

Artikel Persis: Pesantren Al Zaytun Harusnya Sudah Dibekukan pertama kali tampil pada Rilpolitik.