Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Henri Subiakto mengkritik penangkapan tersebut. Ia menantang pihak kepolisian untuk membuktikan pasal yang dilanggar Palti.

“Kalau UU ITE dipakai untuk menangkap orang yang repost video rekaman Bocor di Kabupaten Batubara, tunjukkan perbuatan dan pasal apa yang menurut polisi telah dilanggar?” kata Henri dikutip dari akun X-nya pada Jumat (19/1/2024).

Henri mengatakan, polisi tidak boleh asal menangkap seseorang tanpa melalui gelar perkara dengan menghadirkan saksi ahli.

“Polisi jangan asal melaksanakan pesan tanpa mengkaji norma secara benar. Harus ada gelar perkara dengan menghadirkan ahli yang menunjukkan sudah ada pelanggaran hukum,” ujar dia.

“Kalau sudah ada umumkan siapa ahlinya, tunjukkan pelanggaran hukumnya,” sambungnya.

Mantan Staf Ahli Menkominfo itu menegaskan tak ada pasal yang dilanggar oleh Palti terkait unggahan di akun media sosial X-nya itu yang merupakan repost dari rekaman suara diduga pejabat Batubara sedang memberikan arahan kepada para kepala desa untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024.

Bahkan, Henri mengaku siap menjadi ahli dalam kasus yang dituduhkan kepada relawan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu.

“Saya siap memberi keterangan ahli terkait ITE kasus ini. Tidak ada pasal UU ITE yang lama maupun yang baru dari hasil Revisi kedua yang dilanggar di kasus ini, apalagi yang bisa dipakai untuk menangkap atau menahan orang yang ditersangkakan,” tukasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Pakar Tantang Polisi Tunjukkan Pasal yang Dilanggar Aktivis Medsos Palti Hutabarat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Bambang menyebut penangkapan itu sebagai bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan aparat kepolisian dalam penegakan hukum.

“Alih-alih melakukan penyelidikan terkait substansi masalah terkait pelanggaran aturan Pemilu tentang netralitas aparat, justeru kepolisian melakukan penangkapan kepada anggota masyarakat yang menyampaikan informasi terkait indikasi pelanggaran Pemilu,” kata Bambang dalam rilis yang diterima rilpolitik.com pada Jumat (19/1/2024).

Bambang mengatakan, menilik surat penangkapan yang beredar, proses pelaporan, penyelidikan dan penyidikan sampai penangkapan yang berlangsung hanya 3 hari dari laporan dan sangat instan, akan memunculkan persepsi negatif yang semakin menggerus kepercayaan publik akan netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024.

“Pertunjukan arogansi aparat dan potensi abuse of power di ruang-ruang tertutup yang jauh dari pantauan publik ini adalah puncak gunung es dari problema yang terjadi dalam penegakan hukum,” ujar dia.

Menurut Bambang, penangkapan Palti oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri justru semakin menunjukkan ketidaknetralan aparat.

“Masyarakat tentu bisa membandingkan tindakan aparat yang tidak sama pada kasus surat pakta integritas yang diduga dikeluarkan KaBinda Papua Barat,” katanya.

“Tindakan Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri tersebut, justeru malah mengkonfirmasi ketidak netralan aparat,” sambung dia.

Dia pun meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi jajarannya yang telah menyalahgunakan kewenengannya dan lebih fokus dalam melakukan penyelidikan pada substansi masalah terkait pengarahan aparat yang mencederai marwah pesta demokrasi Pemilu yang jujur dan adil.

Diketahui, beredar surat penangkapan aktivis media sosial, Palti Hutabarat oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Palti ditangkap diduga karena mengunggah sebuah rekaman suara yang berisi arahan pejabat ke kepala desa untuk menggunakan dana desa dalam pemenangan salah satu paslon pada Pilpres 2024.

Rekaman tersebut diunggah Palti melalui akun X miliknya, @Paltiwest. Unggahan tersebut bisa dilihat di sini.

Artikel Pengamat Kecam Penangkapan Aktivis Medsos: Polri Arogan dan Tidak Netral pertama kali tampil pada Rilpolitik.