Supratman menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai.

Hal itu disampaikan Supratman saat mewakili pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (23/6/2025).

Supratman mencontohkan, pemohon perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang berasal dari organisasi masyarakat sipil dan aktivis. Menurutnya, mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan substansi undang-undang yang digugat. Sebab, mereka bukan prajurit aktif TNI.

“Para pemohon perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat serta para pemohon lainnya yang berprofesi mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung,” ujarnya.

“Para pemohon bukan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta tidak mendaftar sebagai calon prajurit TNI,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa para pemohon bukanlah addressat atau pihak yang dituju dalam UU TNI.

Selain itu, mereka juga bukan pegawai di instansi sipil yang secara langsung berpotensi terdampak dari ketentuan yang memungkinkan militer menduduki jabatan sipil.

“Para pemohon bukan merupakan addressat dari undang-undang a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil,” kata Supratman.

“Sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan undang-undang a quo,” imbuhnya.

Diketahui, UU TNI yang baru saja disahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain perkara Nomor 81, terdapat pula empat perkara lain yang terdaftar di MK, yakni Nomor 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, dan 75/PUU-XXIII/2025.

Gugatan terhadap revisi UU TNI ini diajukan oleh sejumlah pemohon dari beragam latar belakang seperti akademisi, mahasiswa dari berbagai universitas, hingga organisasi masyarakat sipil.

Para pemohon menilai pembentukan UU TNI tidak memenuhi asas partisipasi publik karena prosesnya dinilai tertutup.

Selain itu, mereka juga mengkritik sejumlah ketentuan dalam beleid tersebut, termasuk perluasan kewenangan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) dan diperbolehkannya prajurit aktif menduduki jabatan sipil.

Artikel Pemerintah Sebut Penggugat UU TNI Tak Punya Kedudukan Hukum pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin mengungkapkan bahwa selain menjaga stabilitas politik, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan proses elektoral.

Dia menegaskan bahwa konsep harmonis dalam iklim politik bukan hanya sekadar suasana yang damai, tetapi juga berkaitan erat dengan berjalannya proses politik sesuai aturan.

“Harmonis itu bukan sekadar adem ayem, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keberlangsungan iklim politik berjalan sesuai aturan,” kata Iqbal dalam FGD yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Hotel Terraz Tree, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Selasa (1/10/2024).

Ia menyoroti bahwa meskipun suasana terlihat tenang, seringkali penyelenggaraan negara dan proses elektoral masih diwarnai oleh berbagai permasalahan.

“Yang bisa kita lakukan adalah menjadi mekanisme cek and balancing terhadap pemerintah,” ujarnya.

Iqbal juga menekankan pentingnya peran OMS dalam mengedukasi masyarakat mengenai proses elektoral dan pemerintahan yang baik.

Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses politik yang sehat adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kita harus terus mengupayakan agar masyarakat memahami betul pentingnya proses elektoral dan keberlangsungan pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Iqbal menyatakan OMS akan terus mengingatkan pemerintah ketika jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan koridor yang semestinya.

“Kami akan mencoba mengingatkan pemerintah jika mereka tidak berjalan di jalur yang benar,” tambahnya.

Berbicara mengenai pelantikan 580 anggota DPR yang baru, Iqbal menyampaikan harapannya agar para legislator yang baru dilantik ini memahami betul tugas dan tanggung jawab mereka.

“Tentu kita dipaksa memiliki ekspektasi yang baik terhadap mereka, namun ke depan kita perlu terus mengingatkan mereka untuk memahami kembali tugas dan fungsinya, batasan etika, serta amanat yang sudah diberikan masyarakat melalui pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Iqbal juga menyinggung presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Ia berharap presiden terpilih mampu mengemban amanat dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dari mereka yang memilihnya.

“Presiden terpilih harus memahami bahwa ia terpilih dengan suara yang signifikan, sehingga penting baginya untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan demokratis, serta tidak mengabaikan esensi oposisi dan peran OMS sebagai pengawas,” jelasnya.

Iqbal menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menjaga proses pemerintahan yang demokratis dan transparan. Ia berharap pemerintahan ke depan tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya dan tetap menghormati fungsi pengawasan yang dijalankan oleh OMS.

Artikel OMS Pastikan Akan Terus Ingatkan Pemerintah Jika Keluar dari Koridor yang Semestinya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal ini menjadi tema utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Hotel Terraz Tree, Jakarta Selatan pada Selasa (1/10/2024).

FGD ini dihadiri oleh sejumlah pakar dari berbagai OMS yang membahas strategi menciptakan stabilitas politik di masa transisi. Di antaranya Mike Verawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia; Hadi R. Purnama, Direktur Hukum dan HAM LP3ES; Septa Dinata dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI); Mohammad Iqbal Kholidin dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); serta Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute.

Mohammad Iqbal Kholidin dari PERLUDEM menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada untuk menjaga stabilitas politik. “Demokrasi Indonesia masih muda dan terus diuji melalui partisipasi kritis masyarakat. Civic intelligence harus terus dikembangkan untuk memastikan publik tetap peduli dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas politik,” katanya.

Iqbal menekankan bahwa upaya transparansi sangat krusial, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, jika transparansi tidak dijaga, potensi manipulasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan semakin besar. “Kami mendorong peningkatan kualitas penyelenggara pemilu agar masyarakat merasa yakin bahwa proses Pilkada berjalan secara jujur dan adil,” tambahnya.

Hadi R. Purnama dari LP3ES menekankan bahwa konsolidasi OMS sangat penting dalam menjaga iklim politik tetap kondusif. “Perubahan dan transisi dalam politik adalah hal yang wajar. Kritik terhadap pemerintah juga perlu dilihat sebagai pengingat, bukan ancaman. Ini adalah bagian penting dari fungsi demokrasi yang sehat,” ungkap Hadi.

Ia menekankan bahwa OMS harus mengambil peran aktif dalam mencegah konflik yang mungkin timbul akibat gesekan kepentingan politik, terutama selama Pilkada. “OMS memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa transisi politik berjalan damai dan tidak memicu konflik,” tambahnya.

Septa Dinata dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menggarisbawahi pentingnya peran OMS di tingkat lokal dalam menjaga stabilitas politik. “OMS harus diberikan ruang lebih luas, terutama di daerah, di mana sering kali NGO menjadi representasi dari isu-isu lokal yang krusial,” katanya. Septa menekankan bahwa partisipasi OMS di tingkat lokal dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran OMS dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi. “OMS memiliki peran penting sebagai pengawas untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil,” jelasnya.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa OMS memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim politik yang harmonis dan kondusif menjelang Pilkada Serentak 2024. Transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan aktif dari OMS sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan tanpa konflik dan dengan partisipasi yang maksimal. Dengan konsolidasi dan kolaborasi yang baik antara OMS, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, diharapkan proses Pilkada 2024 dapat berlangsung damai, transparan, dan adil.

Focus Group Discussion ini berhasil membuka ruang dialog produktif dan memberikan berbagai pandangan yang memperkuat peran OMS dalam menjaga stabilitas politik selama transisi pemerintahan dan pelaksanaan Pilkada mendatang.

Artikel Sejumlah Pakar Sepakat OMS Berperan Penting Jaga Kondusifitas Politik Jelang Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur Hukum dan HAM LP3S, Hadi R Purnama, menekankan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban selama proses politik berlangsung.

“Peran OMS sangat penting sebagai organisasi masyarakat sipil yang ada di akar rumput (grassroots). Dalam beberapa tahun terakhir, ruang kebebasan sipil semakin mengecil. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang baik di antara masyarakat sipil untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan selama Pilkada 2024,” ujar Hadi R Purnama dalam acara focus group discussion bertema “Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam mewujudkan iklim politik yang harmonis menjelang pilkada serentak 2024” yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di kawasan Mampang Prapatan, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, OMS memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas politik. Ia mengakui, dalam konteks politik, konflik atau ketegangan tidak bisa dihindari.

“Kita tahu pasti ada letupan-letupan, namanya juga politik. Maka dari itu, bagaimana kita menjaga agar Pilkada ini berjalan lancar dan damai sangat penting,” tambahnya.

Selain pendidikan politik dan sosialisasi, Hadi menekankan bahwa pemantauan oleh OMS menjadi hal yang sangat penting.

“Pemantauan ini tidak hanya terkait dengan proses penghitungan suara, tetapi dalam konteks keseluruhan proses Pilkada,” ungkapnya.

Menurut Hadi, OMS perlu belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin muncul selama Pilkada.

Hadi juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan politik di tengah persaingan yang keras.

“Persaingan politik itu cukup keras, jadi masyarakat sipil harus melakukan konsolidasi dan koordinasi yang baik, serta belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi berharap agar anggota DPR yang baru bisa berkontribusi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

“Harapan kita besar, terutama untuk menjaga demokratisasi yang, menurut beberapa pandangan, indeksnya makin mengecil. Kita berharap anggota DPR yang baru dapat mengembalikan kebebasan ruang-ruang sipil dan kebebasan pers,” tegasnya.

Terakhir, Hadi menaruh harapan besar pada presiden terpilih nanti yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia berharap presiden yang baru mampu membawa perubahan yang lebih baik dari pendahulunya.

“Semoga presiden yang baru tidak terbebani oleh permasalahan-permasalahan presiden sebelumnya, dan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat sipil dan demokrasi Indonesia,” pungkasnya.

Artikel OMS Disebut Punya Peran Kunci Jaga Stabilitas Politik Jelang Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.