Menurut Fauzi, program dengan anggaran puluhan miliar sejak tahun 2022 telah mengalami penyimpangan sistematis yang merugikan petani dan mencoreng integritas tata kelola anggaran negara.

“Petani tidak diberdayakan, tapi dipalak secara halus lewat skema ‘koordinasi teknis’ yang mewajibkan setoran 20 persen sebelum bantuan turun. Ini bukan kontribusi, melainkan bentuk upeti modern,” ujar Fauzi dalam keterangannya Minggu (29/6/2025)

Tak hanya pungutan liar, Fauzi bahkan menyebut kelompok tani dipaksa membeli peralatan dari toko tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Harga barang jauh lebih tinggi dari harga pasar, tanpa ruang negosiasi. Dugaan praktik monopoli ini memperparah kerugian kelompok tani yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

Lebih jauh, Fauzi juga mengamati adanya indikasi konflik kepentingan dalam pendistribusian bantuan.

“Ada dua kelompok penerima yang terafiliasi dengan satu keluarga besar yang punya pengaruh dalam lingkar proyek. Ini jelas menunjukkan bahwa program telah dikendalikan bukan oleh kepentingan publik, tapi kepentingan politik,” tegasnya.

Ironisnya, program ini masih terus berjalan dan bahkan mendapatkan tambahan anggaran pada 2025, tanpa adanya evaluasi menyeluruh atau langkah korektif yang tegas dari pemerintah pusat.

Kegiatan seremonial seperti panen raya yang pernah digelar, menurut Fauzi juga hanya menjadi panggung formalitas yang hanya berorientasi pada citra, sebab komoditas yang dipanen diduga kuat bukan berasal dari bantuan program.

“Program UPLAND bukan gagal karena teknis. Ia gagal karena dirancang untuk mengakomodasi rente dan melanggengkan patronase. Ini bukan hanya soal salah urus, tapi soal pelanggaran prinsip keadilan,” tambahnya.

Desakan Penegakan Hukum

Fauzi menyerukan agar program UPLAND di Sumenep dijadikan prioritas penanganan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Kami mengajak aparat penegak hukum, jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama sama menjadikan proyek UPLAND sebagai kasus hukum. Karena jika tidak, ini akan terus jadi warisan busuk dalam sejarah pertanian sumenep,” tegas Fauzi.

Selain itu, IFAD dan ISDB sebagai mitra internasional diminta untuk tidak menutup mata terhadap dugaan skandal dan penyalahgunaan dana yang mereka salurkan.

“Apakah IFAD, ISBD, dan negara tahu bahwa dana yang mereka pinjamkan demi kesejahteraan petani justru dijadikan celengan politik oleh segelintir elit lokal?,” tanya Fauzi.

“Kami tidak menolak bantuan. Yang kami tolak adalah penyimpangan. Jika ini dibiarkan, UPLAND akan menjadi preseden buruk tentang bagaimana proyek pembangunan bisa dikendalikan oleh dinasti lokal,” kata Fauzi.

Fauzi juga melayangkan permintaan khusus kepada pemerintah, khususnya Menteri Pertanian untuk melakukan audit independen dan menyampaikan hasilnya ke publik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.

“Dan kepada negara, kepada pak menteri pertanian, apakah anda tahu atau pura-pura tidak tahu? Apakah ini memang dibiarkan agar siapa saja yang dekat kekuasaan bisa ikut menikmati remah-remah anggaran?,” pungkasnya.

Artikel Program UPLAND di Sumenep Diduga Jadi Ladang Rente Oligarki Lokal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Hashim bukan lagi sekadar adik sang presiden. Ia adalah otak di balik strategi ekonomi yang ingin membawa Indonesia keluar dari cengkeraman asing dan oligarki lama. Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, perannya melewati batas domestik, menghadiri berbagai forum global, termasuk COP26 di Azerbaijan. Namun, jabatan ini bukan hanya soal transisi energi atau isu lingkungan. Ini adalah panggung yang lebih besar—panggung di mana kepentingan negara dipertaruhkan.

Dari berbagai kebijakan yang digagasnya, satu hal menjadi jelas: Hashim ingin mengubah pola lama, di mana ekonomi nasional dikendalikan oleh segelintir taipan yang selama ini menikmati kebijakan era Jokowi. Ia ingin membawa kembali kendali ekonomi ke tangan pengusaha nasional, khususnya mereka yang disebutnya “pribumi”.

Dalam beberapa bulan terakhir, Hashim telah membangun poros baru di dunia usaha Indonesia. Ia semakin dekat dengan Aburizal Bakrie, Chairul Tanjung, dan Haji Isam, yang kini menjadi kekuatan utama dalam blok ekonomi pro-Prabowo. Pertarungan terbesar terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di mana ia berhasil menempatkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, menggantikan Arsjad Rasjid.

Di balik layar, Hashim juga mendorong kebijakan buy local, termasuk kebijakan agar BUMN hanya membeli kapal dari galangan dalam negeri. Meski kebijakan ini dikritik karena dianggap bisa menurunkan daya saing industri nasional, Hashim bersikeras bahwa sudah saatnya industri lokal diberi ruang lebih besar.

Tidak semua orang di kabinet Prabowo sejalan dengan Hashim. Salah satu tantangan terbesarnya datang dari Erick Thohir, Menteri BUMN yang masih memiliki loyalitas kuat pada Jokowi. Erick lebih memilih pendekatan global, membuka pintu bagi investasi asing, termasuk dari China dan Timur Tengah.

Ketegangan antara keduanya semakin terasa dalam proyek-proyek strategis, seperti reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan kebijakan pembelian kapal oleh BUMN. Hashim menginginkan agar proyek-proyek tersebut dikendalikan oleh pengusaha nasional, sementara Erick lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan instabilitas ekonomi.

Namun, Hashim tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kebijakan. Ini adalah perang kepentingan antara dua blok kekuatan: blok ekonomi nasionalis yang ia pimpin, melawan oligarki lama yang masih berusaha bertahan melalui berbagai skema politik dan ekonomi.

Sebagai utusan khusus presiden di bidang energi dan iklim, Hashim membawa pendekatan yang berani. Dalam pertemuan COP26 di Azerbaijan, ia mengajukan argumen bahwa sawit adalah sumber energi hijau, meskipun banyak negara barat menuduh industri sawit Indonesia sebagai perusak lingkungan. Hashim bahkan mengkritik janji pendanaan energi hijau dari negara-negara barat sebagai “janji kosong”, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan internasional tanpa imbalan yang jelas.

Namun, sikapnya ini tidak hanya mendapat tentangan dari luar negeri. Di dalam negeri, para aktivis lingkungan dan akademisi mulai mempertanyakan apakah pendekatan Hashim benar-benar membawa manfaat bagi rakyat atau hanya memperkuat cengkeraman pengusaha tertentu dalam industri sawit dan batu bara.

Tidak hanya berhadapan dengan Erick Thohir, Hashim juga harus menghadapi manuver politik para pendukung Jokowi yang masih bercokol di dalam sistem pemerintahan. Salah satu yang paling menonjol adalah bagaimana Jokowi berusaha mempertahankan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak segera digantikan oleh Prabowo.

Menurut sumber yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, Jokowi telah meminta Prabowo untuk menunda pergantian Kapolri selama setahun. Listyo, yang sebelumnya adalah orang kepercayaannya sejak di Solo, masih memegang kendali atas berbagai aspek keamanan dalam negeri. Prabowo, yang memahami pentingnya dukungan Polri dalam stabilitas pemerintahannya, tampaknya menerima permintaan ini meskipun tidak sepenuhnya nyaman dengan kehadiran Listyo dalam barisannya.

Selain itu, Jokowi juga berusaha melindungi Erick Thohir, yang menjadi ujung tombak pertahanan oligarki lama dalam ekonomi BUMN. Lewat jaringan bisnisnya yang luas, Erick masih memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan aset negara, termasuk di dalam Danantara, lembaga pengelola investasi dengan aset lebih dari 9.000 triliun rupiah.

Hashim Djojohadikusumo bukan sekadar adik presiden. Ia adalah arsitek ekonomi yang sedang membentuk ulang lanskap bisnis-politik di Indonesia. Namun, jalannya tidak akan mudah. Ia menghadapi oligarki lama yang masih memiliki akar kuat di dalam pemerintahan, dari Erick Thohir di BUMN hingga jaringan bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh para taipan pendukung Jokowi.

Keberhasilannya akan ditentukan oleh beberapa faktor:

1. Kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan investasi asing.
2. Kesuksesannya dalam membendung pengaruh oligarki lama di dalam kabinet.
3. Daya tahannya menghadapi kritik dari kelompok lingkungan dan masyarakat sipil.

Jika ia berhasil, Hashim akan dikenang sebagai arsitek kebijakan ekonomi yang membawa Indonesia menuju kemandirian. Jika gagal, ia hanya akan menjadi bagian dari siklus lama di mana politik dan bisnis selalu berjalan beriringan tanpa perubahan nyata bagi rakyat.

Di balik semua ini, pertanyaannya tetap sama: apakah Hashim adalah solusi atau hanya wajah baru dari sistem lama yang terus berulang?

Penulis: Subairi Muzakki
Direktur Institut Demokrasi Republikan

Artikel Hashim Djojohadikusumo: Sang Jembatan Kekuasaan di Tengah Pertarungan Oligarki pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, dua paslon akan bertarung dalam kontestasi ini, yakni KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) melawan petahana Achmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (FAHAM).

Fauzi As menilai Pilkada Sumenep 2024 memiliki keunikan tersendiri yang menarik untuk diamati. Ia menyebut Pilkada Kota Keris bukan pertarungan Kiai Ali Fikri (Mas Kiai) melawan Achmad Fauzi, melainkan oligarki.

“Lawan Mas Kiai itu bukan Fauzi Wongsojudo, tapi lawannya Mas Kiai itu oligarki yang sangat kuat begitu dengan seluruh elemen yang dia miliki,” kata Fauzi As dalam pernyataannya dikutip pada Kamis (14/11/2024).

Aktivis sekaligus pengamat kebijakan publik itu mengungkap adanya dugaan pengerahan aparat pemerintah hingga level desa untuk memenangkan petahana. Pengerahan aparat ini dinilai sebagai bentuk kepanikan dari petahana yang takut kalah.

“Ini anomali sebetulnya dengan apa yang beredar dan ditulis media bahwa Fauzi ini satu-satunya bupati di Jawa Timur yang berhasil menekan angka kemiskinan begitu, berhasil menekan angka pengangguran dan dengan segudang prestasi dan piala yang diterima. Tetapi di sisi lain dia masih risau, takut tidak menang di dalam kontestasi Pilkada 2024 ini,” ujarnya.

Menurut Fauzi As, petahana seharusnya tak perlu risau jika program-programnya selama memimpin Sumenep betul-betul disandarkan pada kepentingan publik. Sehingga tak perlu ada pengerahan aparat untuk memenangkannya.

“Kalau tagline di Mas Kiai itu Hijau 24 Karat ternyata lawan tandingnya Mas Kiai adalah Merah 24 Karat. Jadi aparat yang Merah 24 Karat, oknum kepala desa yang Merah 24 Karat itu bagian dari komponen penguat oligarki ya,” ucapnya.

Lebih lanjut, pria berambut gondrong itu mengingatkan Achmad Fauzi untuk berhenti melibatkan pejabat yang secara Undang-Undang dilarang berpolitik praktis.

“Kalau kemudian petahana tetap memaksakan mereka untuk melibatkan diri karena khawatir takut kalah, ini Fauzi sedang memberikan ranjau bagi perangkat-perangkat yang yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi dipaksakan untuk terlibat,” tegasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Fauzi As: Lawan Mas Kiai Bukan Achmad Fauzi, Tapi Oligarki pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Bahlil mengaku dulu selalu ingin marah saat melihat mobil bagus mendapat pengawalan. Namun, katanya, setelah jadi pejabat, mendapat pengawalan ternyata memang enak.

“Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan di bintang lima boleh. Enak juga barang ini. Dulu kita benci pake pengawal, begitu jadi Menteri ada pengawal. Ah paten juga barang ini ya,” kata dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu damai yang dihadiri mahasiswa di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Sebab itu, dia mengingatkan mahasiswa untuk jangan berani kritik pemerintahan saat ini sebagai oligarki. Karena bisa saja setelah jadi pejabat dan orang kaya nanti justru lebih jahat dari dirinya saat ini.

“Jadi saya mau menyampaikan kepada kalian, jangan coba coba bilang kalau kita-kita oligarki, tunggu kalian semua tunggu. Begitu kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat dari pada saya,” ujarnya.

Menurut Bahlil, menjadi pejabat memang membuat cemburu semua orang. Maka wajar pula banyak pihak termasuk partai politik saling berebutan kekuasaan.

“Saya mau sampaikan aja, Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Makanya orang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih pengin berkuasa tapi tiba-tiba enggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi,” ujarnya.

Artikel Bahlil: Kalian Jadi Pejabat Bisa Lebih Jahat dari Saya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Anak muda itu membuat maklumat berjudul, “Maklumat Orang Muda untuk Demokrasi”. Dalam maklumat tersebut, anak muda menyatakan putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres merupakan sirine kegawatan bagi demokrasi di Indonesia.

Dalam rilis resmi yang diterima redaksi pada Senin (6/11/2023), orang muda mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang ikut memutus perkara tersebut, adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Peristiwa ini mencemari MK dan mencerminkan adanya intervensi kekuasaan Jokowi.

“Putusan ini memuluskan jalan pembentukan dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memungkinkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden 2024,” demikian bunyi rilis tersebut.

Para pemuda menilai pembentukan dinasti politik Presiden Jokowi merupakan satu dari sekian banyak fenomena yang menandakan bahwa kekuasaan oligarki masih sangat kuat di negeri ini. Oligarki adalah sistem yang membolehkan segelintir elit untuk menyalahgunakan institusi-institusi publik untuk kepentingan penumpukan kekayaan privat.

“Penyalahgunaan tersebut dimulai dari pengeluaran berbagai kebijakan yang nirpartisipasi publik bermakna hingga merusak aturan main demokrasi yang ada. Oligarki merupakan biang kerok utama dalam kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini,” katanya.

Mereka menilai para elite politik Indonesia hanya memanfaatkan anak muda sebagai strategi untuk maraup suara. Mereka tidak yakin majunya Gibran menjadi Cawapres sebagai upaya mendorong anak muda menduduki kursi pimpinan nasional.

“Naiknya wacana peran orang muda dalam politik tidak lain hanyalah strategi “gincu elit” belaka,” ujarnya.

“Wacana tersebut tidak untuk menyoroti masalah ketidakadilan sosial antargenerasi yang dapat menegaskan pentingnya peran orang muda dalam berpolitik. Melainkan, peran pemuda lebih pasif, hanya sebatas alat untuk meraup suara untuk kekuasaan oligarki dalam Pemilu 2024,” lanjutnya.

Penggunaan narasi “pemimpin muda” yang berkelindan dengan dinasti politik dalam pencalonan Gibran menunjukkan betapa manipulatifnya para elit dalam menggunakan narasi orang muda.

Pada maklumat tersebut, para pemuda menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memecat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman secara tidak hormat atas pelanggaran etik.

Dua, meminta semua pejabat publik yang berkonflik kepentingan dengan Pemilu 2024, termasuk Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.

“Tiga, menghapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dengan menjadikannya 0% dalam UU Pemilu.

Lima, mencabut seluruh ketentuan undang-undang dan kebijakan yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.

Maklumat ini ditandatangani oleh sejumlah aktivis muda dari berbagai organisasi di antaranya: Axel Paskalis dari Public Virtue Research Institute, Decmonth Pasaribu dari Extinction Rebellion Indonesia, Alva Maldini (Lingkar Studi Feminis), Eva Nurcahyani (BEM STHI Jentera), Hafizh Nabiyyin (Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet), Syahdan (Bangsa Mahardhika), Rivaldi Haryo Seno (Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), Jihan Faatihah (Perempuan Mahardhika), Elza Yulianti (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia), Muhammad Arira Fitra (Suara Muda Kelas Pekerja), dan Pradnya Wicaksana (peneliti independen).

Abn/rilpolitik)

Artikel Anak Muda Nilai Dinasti Politik Jokowi Jadi Bukti Kuatnya Oligarki pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Firman Noor dalam webinar 25 tahun reformasi yang digelar Gerakan Bersama Indonesia, Kamis (18/5/2023).

“Sekarang situasi kembali seperti orba dengan KKN-nya, bahkan dalam satu level yang lebih vulgar. Ini penyebabnya apa? ternyata kemunduran demokrasi kita seiring dengan naiknya oligarki yang sempat limbung saat Soeharto lengser, tapi mereka tahu yang akan berkuasa parpol, nah mereka pelan-pelan mendekat dan kini menguasai parpol,” jelas Firman Noor.

Oligarki semakin kuat dalam politik ketika ongkos politik semakin mahal dengan maraknya politik uang. Firman mengutip catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut 82% calon Kepala Daerah terkait oligarki. Bahkan menurut Mahfud MD, kata Firman Noor malah 92% kandidat terkait dengan cukong.

Bobroknya situasi elit politik tersebut, juga merusak kondisi masyarakat di mana publik semakin memaklumi politik uang. “LIPI pernah meneliti, 46,7 % responden menganggap money politics itu biasa, bahkan 40% mengaku terlibat. Nah ini warning karena hampir 50% tidak merasa aneh atau risih tapi biasa,” ungkap Firman.

Senada dengan Firman, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebut partai adalah institusi demokrasi yang tertinggal untuk direformasi, terlebih dalam aspek keuangan.

“Tata kelola keuangan parpol harus dikuatkan, tidak hanya lagi bergantung figur Ketua Umum dan pemodal. Ketika parpol hanya bergantung pada Ketum untuk membiayai semua operasional parpol yang ada, semua pengambilan keputusan parpol hanya berdasarkan Ketua Umum,” ujar Fadil.

Agenda reformasi partai politik, menurut Firman harus dimulai dengan merevisi Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu di mana keuangan Parpol harus bisa dipantau secara transparan dan akuntabel.

“Jika keuangan parpol dikelola secara transparan dan akuntabel, tidak bergantung pada satu dua individu oligarki, Parpol lebih leluasa mengeksplorasi ide, memperdebatkan gagasan untuk menjawab kebutuhan kebangsaan, sebaliknya otoritas partai terkunci pada satu dua orang saja, bagaimana diskursus mau terbangun?,” kata Fadil.

Menurut Co-Founder Bersama Indonesia, Bachtiar Firdaus, pascareformasi, agenda pelembagaan demokrasi harus terus dilanjutkan, yaitu dengan penguatan demokrasi dari prosedural menuju substansial. Dengan demikian akan lahir sistem rekrutmen pemimpin yang efektif. Tanpa kepemimpinan efektif indonesia tidak bisa menjadi negara maju.

“Pelembagaan kita mulai dari reformasi parpol, demokrasi internal, keuangan hingga pengkaderan parpol sehingga memunculkan pemimpin berintegritas. Sampai pada reformasi birokrasi, meluas tidak hanya di sektor publik tapi juga sektor privat,” kata Bachtiar.

Sayangnya, hal yang terjadi hari ini justru sebaliknya, partai politik cenderung melahirkan kepemimpinan yang koruptif. Hal itu tak hanya berimbas pada banyaknya politisi yang diciduk KPK, tapi juga membuat negara tak serius melakukan pemberantasan demokrasi.

“Pemberantasan korupsi di indonesia makin jadi seremoni dan rutinitas, tidak ada pembenahan sistem secara kelembagaan yang benar-benar serius. Kita lihat hukuman jadi koruptor di indonesia sangat enak, tidak dimiskinkan, fasilitas mewah di penjara, sampai dapat remisi,” jelas Bachtiar.

Sebagai kelanjutan dari reformasi politik, menurut Stafsus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo, perlu dilakukan reformasi birokrasi. Meski demokrasi membaik, jika birokrasi tidak dibenahi secara terarah, Indonesia ke depan akan semakin memprihatinkan.

Gatot mencontohkan kasus pemborosan anggaran hingga Rp 500 Triliun yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Kendati ia menyebut pemborosan anggaran tak sebesar itu, namun hal itu kerap terjadi akibat birokrasi yang tidak efektif.

“Bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan hanya dari selesainya rapat? dan itu masih masuk indikator performance, bukan bagaimana persoalannya selesai. Oleh karena itu kinerjanya kita perlu benahi, antara proses perencanaan dan penganggaran tidak nyambung, bagaimana dengan turunannya? itu PR yang luar biasa besar di birokrasi,” kata Gatot.

Setelah sistem birokrasi dibenah, Gatot menegaskan perlunya pembenahan sumber daya manusia (SDM) birokrasi agar berintegritas. “Kita boleh punya investasi teknologi yang luar biasa di birokrasi, SOP paling hebat, tools paling canggih, tapi tanpa manusia yang punya karakter yang bagus, akan sia-sia,” pungkas Gatot.

Artikel Reformasi Gagal karena Partai Politik Dikuasai Oligarki pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Jokowi dan sejumlah pejabat negara lainnya serta para elite partai politik.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut kegiatan Musra ini merupakan upaya melanggengkan kekuasaan Jokowi hingga tiga periode.

Menurutnya, Jokowi ingin ambisi politiknya meminta perpanjangan masa jabatan satu periode lagi seolah murni berasal dari aspirasi rakyat.

“Tujuan pokok musra hanya satu yaitu melakukan fetakompli pada rakyat Indonesia bahwa seolah-olah rakyat Indonesia menginginkan Jokowi diberi satu lagi tambahan periode kepresidenan,” kata Amien Rais dikutip dari video yang disebar melalui akun Twitter pribadinya, @realAmienRais, Minggu (14/5/2023).

Ia mengatakan kegiatan yang mengerahkan massa hingga puluhan ribu itu mendapat pendanaan dari rezim dan oligarki.

“Pengerahan massa yang selalu berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu tentu didanai oleh rezim atau oligarki penyokong rezim,” ungkanya.

Sehingga, menurutnya, mengumpulkan massa dalam jumlah besar bukanlah sesuatu yang sulit karena ada sokongan dana dari rezim dan okigarki.

“Soal dana, no problem. Izin polisi selalu oke,” ujarnya.

Diketahui, Jokowi menghadiri acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) yang diadakan relawannya di Istora Senayan hari ini. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi menyampaikan pidatonya.

Di hadapan puluhan ribu pendukungnya yang hadir, Jokowi dengan menggebu-gebu mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin masa depan yang dekat dengan rakyat dan berani ambil risiko demi kepentingan rakyat.

“Rakyat kita butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang bener. Yang dekat dengan rakyat,” kata Jokowi dengan nada berapi-api.

“Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Relawan Serahkan Rekomendasi Nama Capres dan Cawapres Hasil Musra ke Jokowi

Panitia menyerahkan rekomendasi capres cawapres hasil Musra ke Presiden Jokowi. Nantinya, Jokowi akan menentukan satu dari tiga nama bakal capres yang akan didukung berdasarkan hasil musra sejumlah organisasi relawan.

Ketiga nama itu adalah capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Capres Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sementara itu, hasil Musra juga merekomendasikan sejumlah figur sebagai bakal cawapres yang turut diserahkan ke Jokowi.

Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Artikel Musra Disebut Upaya Langgengkan Kekuasaan Jokowi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Amien, kegiatan tersebut merupakan kepentingan Jokowi untuk memuluskan ambisi politiknya menambah satu periode lagi sebagai presiden.

“Tujuan pokok Musra hanya satu, yaitu melakukan fetakompli pada rakyat Indonesia bahwa seolah-olah rakyat Indonesia menginginkan Jokowi diberi satu lagi tambahan periode kepresidenan,” kata Amien dalam video yang tayang di akun Twitter resminya, @realAmienRais.

Bahkan, ia menuding Musra tersebut mendapat sokongan dana dari rezim penguasa dan oligarki.

“Pengerahan massa yang selalu berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu tentu didanai oleh rezim atau oligarki penyokong rezim,” ungkapnya.

Jadi menurutnya, Musra ini bisa digelar di sejumlah kota besar di Indonesia karena adanya dukungan dana dari rezim dan oligarki.

“Soal dana, no problem. Izin polisi selalu oke,” ucapnya.

Amien mengatakan, Jokowi sebagai presiden menguasai semua sumber daya mulai dari dana hingga media. Sehingga tak heran jika Jokowi menjadi orang paling kuat yang banyak ditakuti.

“Karena sebagai presiden, jokowi punya semua resources dalam bentuk dana, mesin birokrasi, intelijen, sebagian media mainstream yang sudah jadi anjing penjaga Istana, istilah saya itu guard dog dan lain-lain. Maka Jokowi memang menjadi the most powerful guy yang ditakuti oleh hampir semua kalangan,” pungkasnya.

Artikel Amien Rais Tuding Musra Relawan Jokowi Dibiayai Rezim dan Oligarki pertama kali tampil pada Rilpolitik.