Ketika Kabinet Persatuan Nasional dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid, saya bersama Menteri HAM Hasballah M. Saad memenuhi undangan Menteri Pembangunan Internasional dan HAM Norwegia, Hilde F. Johnson, untuk pertemuan bilateral di Oslo pada 5–7 September 2000. Saat itu di dunia hanya terdapat tiga negara yang memiliki kementerian HAM, yakni Indonesia, Norwegia, dan Burundi. Karena itu, pertemuan tingkat tinggi para Menteri HAM dunia bahkan dapat berlangsung hanya di sebuah ruang kecil karena hanya tiga orang.

Meski perjalanan itu telah berlalu lebih dari seperempat abad silam, ada satu pengalaman sederhana yang hingga kini tetap melekat dalam ingatan saya—bahkan terasa semakin relevan ketika kita berbicara tentang pembangunan dan kelestarian lingkungan di Indonesia.

Saat itu saya meninggalkan hotel di Oslo menuju bandara. Saya tidak lagi mengingat pasti berapa kilometer jaraknya, tetapi perjalanan terasa panjang karena mobil melintasi kawasan hutan dan perbukitan yang sangat indah. Jalan raya tampak lengang, nyaris tanpa pemukiman. Di kiri dan kanan hanya hamparan pepohonan dan bentang alam Nordik yang tenang.

Di tengah perjalanan itulah saya melihat sesuatu yang mengejutkan: sebuah jembatan penyeberangan melintas di atas jalan raya. Yang membuat saya heran, di sekitar tempat itu tidak ada rumah penduduk maupun aktivitas manusia. Dalam hati saya bertanya- tanya, “Untuk siapa jembatan itu dibangun?”

Rasa ingin tahu itu mendorong saya bertanya kepada sopir yang mengantar ke bandara. Ia menjelaskan bahwa jembatan tersebut bukan diperuntukkan bagi manusia, melainkan untuk satwa liar. Orang Norwegia menyebutnya eco-bridge atau wildlife crossing.

Penjelasan itu membuka cara pandang saya tentang hubungan antara pembangunan dan alam.

Sopir tersebut menjelaskan bahwa jalan raya sering membelah kawasan hutan menjadi dua bagian. Jika tidak ada penghubung, satwa di kedua sisi hutan akan terpisah. Mereka kehilangan jalur migrasi, sulit mencari pasangan, bahkan banyak yang mati tertabrak kendaraan ketika mencoba menyeberang jalan.

Karena itulah dibangun jembatan khusus satwa liar. Jembatan itu ditutup tanah, ditanami rumput, semak, bahkan pohon kecil sehingga dari sudut pandang hewan terasa seperti bagian alami dari hutan.

Berbagai satwa menggunakan jalur tersebut, antara lain rusa, elk atau moose, beruang, serigala, rubah, bahkan reptil kecil. Selain jembatan hijau, Norwegia juga membangun terowongan bawah jalan bagi hewan kecil seperti katak, tupai, dan musang agar tetap dapat berpindah kawasan tanpa menghadapi lalu lintas kendaraan.

Pengalaman itu memberi kesan mendalam. Saya menyadari bahwa kemajuan bangsa ternyata tidak hanya diukur dari megahnya jalan raya, tingginya gedung, atau kecanggihan teknologinya. Kemajuan juga tercermin dari bagaimana manusia menghormati kehidupan lain di sekitarnya.

Norwegia memahami bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh memutus kehidupan alam. Jalan raya boleh dibangun, kendaraan boleh melaju cepat, tetapi hak hidup satwa liar tetap harus dijaga. Mereka menyadari bahwa hutan bukan sekadar ruang kosong yang dapat dibelah sesuka hati, melainkan rumah bagi makhluk hidup yang juga memiliki hak untuk bertahan dan berkembang.

Kesadaran ekologis itu berjalan seiring dengan budaya keselamatan jalan raya yang kuat. Data resmi pemerintah Norwegia menunjukkan bahwa sepanjang 2024 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas berada pada kisaran 87–90 orang di seluruh negeri, salah satu yang terendah di Eropa.

Pemerintah Norwegia menjalankan prinsip Vision Zero, yaitu keyakinan bahwa tidak boleh ada satu pun nyawa manusia hilang di jalan raya. Karena itu pembangunan jalan selalu dirancang dengan pendekatan keselamatan menyeluruh: pengaturan kecepatan yang ketat, kualitas jalan yang baik, disiplin berlalu lintas, pagar pengaman, pengawasan teknologi, hingga koridor satwa liar agar hewan tidak memasuki jalur kendaraan.

Bandingkan dengan Indonesia

Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terjadi lebih dari 152 ribu kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan korban jiwa melampaui 27 ribu orang atau rata-rata 3–4 korban meninggal setiap jam.

Memang perbandingan itu tidak sepenuhnya setara karena Indonesia memiliki jumlah penduduk dan kendaraan jauh lebih besar dibanding Norwegia. Namun perbedaan tersebut tetap memperlihatkan jurang besar dalam cara kedua negara memandang keselamatan jalan dan hubungan pembangunan dengan lingkungan.

Di Indonesia, pembangunan jalan sering memotong kawasan hutan tanpa koridor ekologis memadai. Akibatnya satwa liar kehilangan jalur migrasi dan memasuki jalan raya. Konflik manusia dan satwa pun meningkat dari tahun ke tahun.

Di Sumatra misalnya, beberapa kasus satwa liar mati tertabrak kendaraan mulai sering terjadi. Pada akhir 2024 seekor macan akar ditemukan mati tertabrak di ruas Tol Pekanbaru–Dumai. Di Aceh, gangguan hewan yang masuk ke jalur tol bahkan disebut sebagai salah satu penyebab kecelakaan di ruas Tol Sigli–Banda Aceh.

Ironisnya, di banyak tempat kita masih memandang hutan sebagai ruang kosong yang dapat dibelah demi percepatan pembangunan. Jalan raya dianggap simbol kemajuan, sementara satwa liar sering dipandang sebagai hambatan pembangunan. Padahal manusialah yang terlebih dahulu memecah habitat mereka.

Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan biodiversitas jauh lebih besar dibanding Norwegia. Hutan tropis Indonesia menjadi rumah bagi orangutan, harimau Sumatra, badak Jawa, anoa, dan gajah Sumatra. Karena itu kerusakan koridor hutan di Indonesia memiliki dampak ekologis jauh lebih serius.

Beberapa upaya memang mulai dilakukan. Di sejumlah ruas jalan tol di Sumatra telah dibangun underpass atau jalur penyeberangan satwa liar. Namun jumlahnya masih sangat terbatas dibanding luas kawasan hutan yang terfragmentasi oleh jalan raya, pertambangan, perkebunan, dan permukiman.

Konsep eco-bridge sesungguhnya bukan sekadar soal jembatan untuk hewan. Ia mencerminkan filosofi pembangunan yang beradab: bahwa manusia tidak hidup sendirian di bumi ini.

Perjalanan singkat saya di Norwegia pada September 2000 akhirnya meninggalkan pelajaran jauh lebih besar daripada sekadar kenangan wisata. Di tengah jalan raya yang sunyi di antara hutan dan bukit-bukit Nordik, saya belajar bahwa bangsa yang maju bukanlah bangsa yang sekadar mampu membangun jalan raya panjang dan modern, melainkan bangsa yang mampu membangun tanpa memutus kehidupan alamnya.

Indonesia tentu tidak harus menjadi Norwegia. Kita memiliki sejarah, budaya, jumlah penduduk, dan tantangan geografis berbeda. Namun kita dapat belajar dari satu nilai penting yang mereka pegang teguh: bahwa pembangunan sejati bukanlah menaklukkan alam, membakar dan menjarah hutan, menggali tambang, menguruk pantai, melainkan menemukan cara hidup harmonis berdampingan dengannya.

Sebab pada akhirnya, jalan raya yang baik bukan hanya yang menghubungkan kota dengan kota atau desa dengan kota, tetapi juga yang tetap menjaga hubungan antara manusia, hutan, dan seluruh kehidupan di dalamnya.

Di tengah tantangan pembangunan modern, Norwegia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus dibangun dengan mengorbankan hutan dan kehidupan satwa liar. Mereka menunjukkan bahwa jalan raya dapat dibangun tanpa memutus jalur kehidupan alam. Dan mungkin di situlah letak makna terdalam dari peradaban: kemampuan manusia untuk maju tanpa kehilangan rasa hormat dan cinta kasih kepada bumi tempat ia hidup.

Dalam bahasa Norwegia terdapat ungkapan: “Vi arver ikke jorden fra våre forfedre, vi låner den fra våre barn.” Kita tidak mewarisi bumi dari leluhur kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita.

Artikel Ketika Jalan Raya Tidak Memutus Kehidupan Hutan: Pelajaran dari Perjalanan Pertama ke Norwegia pertama kali tampil pada Rilpolitik.