“Ini menjadi tantangan baru dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Produk yang secara umum dikenal sebagai rokok elektrik ternyata dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mengonsumsi zat berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan celah ini dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika,” ujar Netty, Kamis (5/11/2026).

Ia menilai salah satu persoalan yang perlu diwaspadai adalah sulitnya konsumen mengenali kandungan cairan vape hanya dari kemasan atau bentuk cartridge. Produk yang secara fisik terlihat seperti vape biasa belum tentu memiliki kandungan yang aman.

“Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak muda, menganggap semua vape sama hanya karena bentuk dan kemasannya terlihat seperti produk rokok elektrik pada umumnya. Konsumen tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengetahui kandungan di dalamnya. Karena itu, pengawasan dan keterbukaan informasi produk menjadi sangat penting,” jelasnya.

Netty juga menyoroti pengungkapan peredaran cartridge vape yang diduga mengandung narkotika di sejumlah wilayah, termasuk penyitaan ribuan cartridge di Pelabuhan Bakauheni dan pengungkapan ratusan cartridge di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

“Pengungkapan di berbagai daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat penelusuran jaringan. Jangan hanya berhenti pada penyitaan barang bukti atau penangkapan pelaku di lapangan,” katanya.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengungkap siapa pemasoknya, dari mana bahan tersebut berasal, bagaimana jalur distribusinya, dan siapa yang berada di balik peredaran ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Netty mendorong pemerintah mengevaluasi dan memperkuat regulasi rokok elektrik agar mampu mengikuti perkembangan modus penyalahgunaan serta munculnya berbagai zat psikoaktif baru.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada perangkat vape, tetapi harus mencakup cairan atau liquid, cartridge, bahan baku, proses produksi, hingga rantai distribusi.

“Perkembangan zat psikoaktif baru menuntut regulasi dan sistem pengawasan yang adaptif. Jangan sampai aturan tertinggal jauh dari modus yang digunakan pelaku. Kita perlu memastikan setiap produk yang beredar jelas asal-usul, kandungan, serta pihak yang bertanggung jawab atas produksinya,” tambahnya.

Artikel Anggota DPR Minta Perketat Pengawasan Vape  pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurutnya, kebutuhan menstruasi perlu dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, bukan semata-mata konsumsi barang kebutuhan sehari-hari.

“Menstruasi merupakan proses biologis yang dialami perempuan dan tidak bisa ditunda. Produk sanitasi menstruasi seperti pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN,” ujar Netty, Selasa (3/11/2026).

Ia menekankan bahwa beban pengeluaran untuk produk menstruasi dapat lebih dirasakan oleh perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

“Bagi sebagian perempuan, membeli pembalut mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun, jika dihitung secara rutin setiap bulan dan sepanjang tahun, nilainya tentu tidak sedikit. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat perempuan kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak dan higienis,” jelasnya.

Netty mendorong koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, persoalan ini tidak cukup dilihat dari perspektif penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan pelindungan perempuan.

“Kita membutuhkan pembahasan lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak parsial. Aspek kesehatan, pelindungan perempuan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara harus dipertimbangkan secara bersamaan,” tegas Netty.

Netty berharap pemerintah dapat membuka ruang kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perempuan, tenaga kesehatan, pelaku industri, dan kelompok masyarakat.

“Memastikan perempuan memiliki akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Kita ingin tidak ada perempuan yang harus mengorbankan kebutuhan kesehatan reproduksinya hanya karena keterbatasan ekonomi,” tutup Netty.

Artikel DPR Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Netty, beredarnya mainan dengan komponen menyerupai jarum medis perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika produk tersebut mudah diperoleh anak-anak di lingkungan sekolah.

“Mainan seharusnya menjadi sarana bermain yang aman bagi anak, bukan justru menghadirkan risiko luka atau membahayakan kesehatannya. Karena itu, produk dengan komponen tajam perlu diperiksa secara serius sebelum dinyatakan aman untuk digunakan,” ujar Netty, Selasa (27/10).

Politisi PKS ini mendorong Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait untuk menelusuri asal produk, jalur distribusi, serta standar keselamatan yang dipenuhi.

Netty juga meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif, termasuk untuk memastikan jenis dan kondisi jarum yang digunakan. Menurutnya, dugaan bahwa jarum tersebut berasal dari limbah medis bekas tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita perlu memastikan persoalan ini berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan hanya dugaan yang beredar di media sosial. Namun, sembari menunggu hasilnya, langkah pencegahan tetap penting agar anak-anak tidak terpapar risiko yang sebenarnya bisa dihindari,” tegasnya.

Selain pengawasan produk, Netty menilai koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua perlu diperkuat. Sekolah dapat meningkatkan pengawasan terhadap mainan yang dibawa siswa, sementara orang tua perlu memeriksa keamanan produk sebelum membiarkan anak menggunakannya.

“Jika ada anak yang tertusuk jarum dari mainan semacam ini, orang tua sebaiknya segera membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penilaian dan penanganan yang tepat. Jangan menunggu sampai muncul gejala,” tambahnya.

Netty berharap pemerintah dapat menindaklanjuti laporan yang beredar melalui pemeriksaan produk, penelusuran distribusi, dan penyampaian hasil secara transparan.

“Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai tingkat risiko sekaligus mencegah peredaran produk yang tak memenuhi standar keselamatan,” katanya.

“Perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah perlu memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan keselamatan, sedangkan orang tua dan sekolah berperan mengawasi penggunaannya. Jangan sampai sesuatu yang dianggap sekadar mainan justru mengancam kesehatan anak,” tutup Netty.

Artikel DPR Minta Pemerintah Awasi Peredaran Mainan Squishy Suntikan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan laporan surveilans Kementerian Kesehatan periode 18–24 Oktober 2026, sebanyak 172 dari 400 spesimen yang diperiksa terdeteksi positif influenza. Meski proporsi hasil positif menurun dibandingkan minggu sebelumnya, pemantauan dan upaya pencegahan tetap perlu dilakukan secara konsisten.

“Data ini perlu menjadi pengingat bahwa kewaspadaan terhadap influenza harus terus dijaga. Kita tidak perlu panik, tetapi pencegahan dan deteksi dini jangan sampai diabaikan,” ujar Netty, Senin (26/10).

Ia menekankan bahwa anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit penyerta memerlukan perhatian khusus.

Netty mendorong agar edukasi mengenai gejala influenza, etika batuk dan bersin, kebersihan tangan, serta penggunaan masker ketika sakit terus diperkuat.

“Sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan. Anak-anak perlu dibiasakan menjaga kebersihan, sementara orang tua harus peka terhadap perubahan kondisi kesehatan anak dan tidak memaksakan mereka beraktivitas ketika sedang sakit,” jelasnya.

Politisi PKS ini juga meminta agar kesiapan Puskesmas dan rumah sakit terus diperhatikan. “Kemudahan akses pemeriksaan, ketepatan penanganan, dan sistem rujukan yang berjalan baik diperlukan agar pasien yang membutuhkan pertolongan dapat segera ditangani,” katanya.

“Kita juga membutuhkan informasi yang akurat, edukasi yang mudah dipahami, dan layanan kesehatan yang siap. Penggunaan obat, termasuk antivirus, harus berdasarkan penilaian tenaga medis, bukan karena kepanikan atau mengikuti informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.

Artikel Waspada Influenza, Legislator Minta Perkuat Deteksi Dini dan Perlindungan Kelompok Rentan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Netty, usulan tersebut perlu disikapi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keagamaan, kesehatan masyarakat, serta fakta ilmiah mengenai kandungan dan risiko penggunaan rokok elektrik.

“Saya mendukung setiap upaya yang bertujuan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika dan berbagai risiko kesehatan. Kajian mengenai vape perlu dilakukan secara mendalam agar menghasilkan panduan yang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Netty, Selasa (20/10/2026)

Ia menegaskan, kewenangan untuk mengkaji dan menetapkan fatwa berada pada MUI. Karena itu, proses tersebut perlu dihormati agar keputusan yang dihasilkan memiliki landasan keagamaan yang kuat dan mempertimbangkan bukti ilmiah yang relevan.

Di sisi lain, Netty menilai pengawasan terhadap peredaran dan kandungan cairan vape juga perlu diperkuat.

“Pemeriksaan terhadap produk yang beredar penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika atau zat terlarang,” katanya.

“Jika ditemukan produk yang mengandung narkotika atau zat terlarang, penanganannya harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan hukum. Pengawasan juga perlu diarahkan pada rantai distribusi agar masyarakat terlindungi dari produk yang membahayakan,” jelasnya.

Netty juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Menurutnya, rokok elektrik tidak boleh dipersepsikan sebagai produk yang sepenuhnya aman, terlebih ketika risiko penggunaannya belum dipahami secara memadai oleh masyarakat.

Ia mendorong sinergi antara MUI, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Polri untuk memperkuat edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

“Jangan sampai generasi muda terpapar risiko kesehatan atau menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika melalui produk yang mudah diakses. Pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran,” tambahnya.

Netty berharap kajian yang dilakukan MUI dapat menjadi bagian dari upaya bersama membangun kesadaran masyarakat tentang penggunaan vape secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan publik.

“Tujuan kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan perlindungan yang memadai. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita berharap upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berjalan semakin optimal,” tutupnya.

Artikel DPR Dukung Kajian Fatwa Vape pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Netty, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya,penanganan karhutla perlu berjalan beriringan dengan langkah mitigasi dampak kesehatan. Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap.

Netty juga mendorong penyampaian informasi kualitas udara secara berkala dan mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut harus disertai panduan yang jelas mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta langkah yang perlu dilakukan ketika muncul gejala gangguan pernapasan.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” katanya.

Selain aspek kesehatan, Netty menilai pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten. Upaya pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus dilakukan secara terpadu agar kebakaran tidak terus berulang.

Ia mengapresiasi kerja petugas gabungan dan relawan yang terus berupaya menangani kebakaran di lapangan. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat dengan pencegahan sejak dini, dukungan sarana yang memadai, dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan di wilayah rawan.

“Pemadaman memang penting, tetapi pencegahan tidak boleh tertinggal. Kita perlu memastikan kesiapsiagaan berjalan sebelum kebakaran meluas dan masyarakat terpapar asap dalam waktu lama,” ujarnya.

Netty menegaskan, pelindungan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah perlu memastikan bahwa respons darurat tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga pada keselamatan warga, keberlanjutan layanan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.

“Negara harus hadir dalam dua hal sekaligus, mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga,” tutup Netty.

Artikel DPR Minta Siagakan Layanan Kesehatan di Wilayah Terdampak Kabut Asap pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kementerian Kesehatan mencatat aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan. Hingga minggu ke-38 tahun 2026, proporsi positif influenza dalam surveilans mencapai sekitar 56 persen.

“Peningkatan kasus tentu perlu menjadi perhatian, tetapi masyarakat tidak perlu panik. Yang harus diperkuat adalah kewaspadaan, surveilans, kesiapan fasilitas kesehatan, dan komunikasi publik yang konsisten,” kata Netty, Rabu (30/9/2026).

Menurut Netty, data surveilans juga menunjukkan bahwa anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Dalam laporan Kemenkes, sekitar 39 persen kasus influenza yang terdeteksi pada periode tersebut berasal dari kelompok usia 0–4 tahun.

“Anak usia dini harus menjadi perhatian karena mereka termasuk kelompok yang cukup banyak terdeteksi dalam surveilans. Edukasi kepada orang tua mengenai gejala influenza, kapan harus berkonsultasi ke fasilitas kesehatan, serta pentingnya menjaga kebersihan dan etika batuk perlu terus diperkuat,” ujarnya.

Netty juga menyoroti munculnya influenza A(H3N2) subclade K yang telah terdeteksi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data surveilans Kemenkes, subclade tersebut telah ditemukan pada 184 kasus sejak 2025 hingga minggu ke-36 2026 dan tersebar di 20 provinsi.

“Jangan sampai istilah-istilah teknis justru membuat masyarakat salah memahami situasi. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang sederhana, berbasis data, dan mudah diikuti masyarakat,” katanya.

Netty juga mengapresiasi imbauan Kemenkes agar masyarakat tidak melakukan panic buying obat antivirus seperti oseltamivir. Penggunaan obat tersebut perlu berdasarkan indikasi medis dan tidak dilakukan secara sembarangan.

“Jangan sampai kekhawatiran terhadap influenza justru mendorong masyarakat membeli atau mengonsumsi obat tanpa pemeriksaan. Pengobatan harus mengikuti indikasi dan rekomendasi tenaga kesehatan,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah memastikan tiga hal berjalan bersamaan: deteksi dini yang kuat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, dan edukasi masyarakat yang konsisten.

“Komisi IX tentu mendorong agar sistem surveilans terus diperkuat. Kita ingin pemerintah mampu mendeteksi perubahan pola influenza lebih cepat, fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan, dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Kewaspadaan harus meningkat, tetapi kepanikan jangan,” pungkas Netty.

Artikel Komisi IX Minta Pemerintah Perkuat Kewaspadaan Terhadap Virus Influenza pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026, termasuk 26.545 kasus pada balita. Kondisi tersebut, menurut Netty, menunjukkan bahwa dampak karhutla sudah nyata dirasakan masyarakat dan membutuhkan respons kesehatan yang lebih terukur.

“Ketika jumlah kasus ISPA pada anak meningkat, kita tidak bisa lagi melihat karhutla hanya sebagai persoalan lingkungan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kesiapan layanan dan pelindungan kelompok rentan,” ujar Netty, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan puskesmas dan rumah sakit di daerah terdampak memiliki kesiapan menghadapi peningkatan pasien dengan gangguan pernapasan. Pemantauan tren penyakit juga penting untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat.

“Jangan menunggu fasilitas kesehatan penuh baru bertindak. Pemerintah harus membaca data kasus secara berkala dan memastikan tenaga kesehatan, obat-obatan serta layanan rujukan siap,” katanya.

Netty meminta pelindungan khusus diberikan kepada balita, anak dengan asma dan penyakit pernapasan, anak dengan penyakit jantung tertentu, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

Selain layanan kesehatan, menurut Netty, pelindungan anak di lingkungan sekolah juga harus disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.

“Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di luar ruangan harus dikurangi. Sekolah perlu mengikuti indikator kualitas udara dan memiliki protokol yang jelas agar kesehatan anak tidak dipertaruhkan,” ujarnya.

Netty juga mendorong pemerintah memperkuat penyampaian informasi publik mengenai kualitas udara dan risiko kesehatan.

“Masyarakat harus mendapatkan panduan yang jelas mengenai kapan perlu membatasi aktivitas di luar rumah dan kapan harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan,” katanya.

“Orang tua jangan menunggu kondisi anak memburuk. Jika muncul sesak napas, batuk yang menetap, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, segera periksakan ke fasilitas kesehatan,” tambahnya.

Menurut Netty, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.

“Kita tidak cukup hanya memadamkan api. Kita juga harus memadamkan dampaknya sebelum menjadi beban kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat, terutama anak-anak,” pungkas Netty.

Artikel Kasus ISPA Meningkat, Anggota DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menyatakan hasil pengawasan dan pengujian laboratorium menemukan 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan. Pemerintah telah memerintahkan penghentian produksi dan penarikan produk, serta menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.

“Kalau sebuah produk mencantumkan klaim kandungan gizi tertentu, maka klaim itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat membeli produk dengan keyakinan bahwa informasi pada label sesuai dengan isi sebenarnya,” ujar Netty, Selasa (22/9/2026).

Menurut Netty, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah produk ditemukan bermasalah. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan sejak proses perizinan, produksi, distribusi hingga produk berada di tangan konsumen.

“Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah masyarakat dirugikan. Sistem pengawasan harus mampu mendeteksi ketidaksesuaian lebih awal,” katanya.

Netty juga meminta masyarakat tidak menyamaratakan seluruh produk beras premium atau fortifikasi sebagai produk bermasalah. Temuan pemerintah saat ini secara spesifik berkaitan dengan beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi dan diduga tidak memenuhi klaim maupun standar yang dipersyaratkan.

“Publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas agar tidak muncul kepanikan atau kesimpulan bahwa seluruh beras premium bermasalah. Yang harus kita kawal adalah produk yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan,” jelas Netty.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan pangan menjadi semakin penting karena beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat secara luas.

“Pangan yang dikonsumsi setiap hari harus memberikan kepastian, baik dari sisi mutu, keamanan maupun informasi kandungannya. Konsumen berhak mendapatkan produk sesuai dengan apa yang mereka bayar,” pungkas Netty.

Artikel Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Beras pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Netty, saat ini Panja bersama pemerintah sedang membahas berbagai substansi penting dalam RUU tersebut setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Kami ingin memastikan RUU ini benar-benar menjawab persoalan ketenagakerjaan hari ini. Perlindungan pekerja penting, tetapi kepastian bagi dunia usaha juga harus dijaga agar penciptaan lapangan kerja dapat terus berlangsung,” ujar Netty, Kamis (17/9/2026).

Netty menyebut sejumlah isu seperti pengupahan, PKWT, alih daya, PHK, pesangon, pemagangan, K3, serta perlindungan pekerja informal dan pekerja platform digital perlu dibahas secara cermat.

Menurutnya, perubahan pola kerja membuat regulasi ketenagakerjaan tidak cukup hanya melihat hubungan kerja konvensional.

“Kita ingin semua pekerja masuk dalam sistem pelindungan dan jangan ada yang tertinggal. Pada saat yang sama lita harus memastikan rugulasi tidak menghambat dunia usaha untuk tumbuh dan membuka kesempatan kerja,” katanya.

Netty menegaskan, pembahasan RUU harus dilakukan secara terbuka dengan mendengarkan aspirasi berbagai pihak dan berlandaskan data.

“Panja memiliki tanggung jawab mencari titik temu. Tujuannya bukan memenangkan salah satu pihak, tetapi menghadirkan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel Netty Sebut RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Bisa Menjawab Persoalan pertama kali tampil pada Rilpolitik.