Netty menilai kasus tersebut tidak hanya menyisakan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam pemulihan kesehatan korban yang membutuhkan perhatian penuh dari negara.

“Kita semua tentu mengecam tindakan kekerasan yang diduga dialami korban. Namun pada saat yang sama, perhatian kita tidak boleh berhenti pada proses hukum. Yang tidak kalah penting adalah memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang optimal,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dengan gangguan mobilitas, kesulitan berbicara, gangguan penglihatan, serta berbagai luka fisik yang diduga merupakan dampak kekerasan berkepanjangan.

Menurut Netty, kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari perawatan fisik, rehabilitasi medik, fisioterapi, hingga pemulihan kesehatan jiwa.

“Korban diduga mengalami kekerasan dan isolasi dalam waktu yang panjang. Dampaknya bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Karena itu, layanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian utama dari proses pemulihan,” tegasnya.

Politisi PKS itu meminta Kementerian Kesehatan melalui fasilitas layanan kesehatan yang menangani korban untuk memastikan seluruh kebutuhan rehabilitasi dapat diberikan secara maksimal tanpa terkendala persoalan administratif maupun pembiayaan.

Netty juga menyoroti pentingnya pendampingan psikolog dan psikiater secara berkelanjutan. Menurutnya, pemulihan trauma tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemeriksaan awal, melainkan memerlukan proses yang panjang hingga korban mampu kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Kesehatan mental korban harus mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pendampingan tidak boleh berhenti setelah korban keluar dari rumah sakit, tetapi harus berlanjut sampai benar-benar pulih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Netty menilai kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap korban kekerasan, terutama perempuan yang berada dalam situasi rentan dan terisolasi.

“Kasus yang baru terungkap setelah bertahun-tahun ini menunjukkan pentingnya jejaring perlindungan sosial dan layanan kesehatan yang lebih responsif terhadap tanda-tanda kekerasan. Jangan sampai korban harus menanggung penderitaan dalam waktu lama sebelum mendapatkan pertolongan,” katanya.

Netty berharap seluruh pihak dapat mengawal proses pemulihan korban secara serius dan memastikan hak korban atas kesehatan, keamanan, dan masa depan yang lebih baik dapat terpenuhi.

“Korban membutuhkan keadilan, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk pulih dan melanjutkan hidupnya. Negara harus hadir mengawal kedua hal tersebut secara bersamaan,” pungkasnya.

Artikel Netty Sebut Pemulihan Korban Penyekapan di Bandung Harus Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Netty, kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sistemik demi menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI, pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan, sementara penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun.

Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.

Netty menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah. Namun ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah menunda reformasi yang lebih mendasar.

“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegasnya.

Politisi PKS itu juga meminta pemerintah memastikan tekanan keuangan BPJS tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

“Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujarnya.

Netty menilai momentum ini harus digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem JKN, termasuk efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan pembayaran iuran, validitas data peserta, hingga penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban penyakit yang dapat dicegah.

Artikel Komisi IX Ingatkan Pemerintah Soal BPJS Kesehatan Tekor Rp3 Triliun per Bulan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan standar ilmiah yang kuat serta berorientasi pada keselamatan dan kualitas gizi penerima manfaat.

“Program gizi nasional harus berbasis ilmu pengetahuan, bukan sekadar pelaksanaan teknis. Kehadiran para pakar gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah adalah langkah penting untuk memastikan kualitas kebijakan tetap terjaga,” ujar Netty dalam keterangannya, Senin (9/6/2026).

Netty menekankan bahwa penguatan struktur kelembagaan BGN menjadi semakin penting di tengah upaya pembenahan tata kelola program gizi nasional. Ia mengingatkan bahwa setiap program yang menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, harus memiliki standar keamanan dan pengawasan yang ketat.

“Program MBG menyasar kelompok rentan, yaitu anak-anak. Karena itu aspek keamanan pangan, kecukupan gizi, dan pengawasan distribusi harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya fungsi Dewan Pengarah sebagai pengarah kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) agar implementasi program di lapangan tidak menyimpang dari tujuan utama.

“Dewan Pengarah harus benar-benar berfungsi sebagai ruang kendali ilmiah dan etis, memastikan setiap kebijakan yang dijalankan tetap berada pada rel yang tepat,” ujarnya.

Terkait pelantikan pimpinan baru BGN, Netty berharap momentum ini dapat menjadi titik awal penguatan tata kelola lembaga secara menyeluruh, termasuk dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

“Perubahan kepemimpinan ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh, agar kepercayaan publik terhadap program gizi nasional semakin kuat,” kata Netty.

Artikel Legislator PKS Sambut Positif Penguatan Struktur Dewan Pengarah BGN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Angka ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Di balik setiap angka PHK, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi,” ujar Netty dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Netty mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang melakukan inspeksi lapangan untuk menindaklanjuti berbagai laporan terkait PHK, dugaan pelanggaran prosedur ketenagakerjaan, maupun praktik pemberangusan serikat pekerja.

Menurutnya, pengawasan yang kuat penting untuk memastikan setiap proses PHK dilakukan sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak-hak pekerja.

“Setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Jika terjadi PHK, hak normatif pekerja harus dipenuhi dan prosesnya harus sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Netty juga menilai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa JKP tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan tunai semata.

“Program JKP harus benar-benar menjadi jembatan agar pekerja dapat kembali masuk ke dunia kerja melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan akses informasi pasar kerja yang lebih efektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Netty menekankan bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia saat ini bukan hanya soal PHK, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pekerja perlu terus meningkatkan keterampilan dan kompetensinya agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

“Pekerja juga perlu memanfaatkan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang disediakan pemerintah maupun dunia usaha. Kompetensi yang kuat akan meningkatkan daya saing dan memperluas peluang kerja,” katanya.

Di sisi lain, Netty mengingatkan dunia usaha agar tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi tekanan ekonomi.

“Keberlanjutan usaha memang penting, tetapi perlindungan terhadap pekerja juga harus menjadi perhatian. Hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud jika kepentingan pekerja dan dunia usaha berjalan seimbang,” ujarnya.

Netty juga mendorong percepatan pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan produktif.

“Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Buruh sejahtera, usaha berkembang, dan ekonomi nasional tumbuh harus menjadi tujuan bersama,” pungkasnya.

Artikel Kata Legislator Soal PHK yang Mencapai 23 Ribu Lebih pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor.

Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan serius.

“Kita perlu menjadikan situasi ini sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap bahan baku impor membuat sistem kesehatan kita rentan terhadap fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global,” ujarnya.

Netty mengapresiasi langkah BPOM dan pemerintah yang menyiapkan berbagai strategi mitigasi, mulai dari diversifikasi pemasok bahan baku, optimalisasi produksi dalam negeri, hingga penguatan pengawasan dan percepatan akses obat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut harus bermuara pada perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

“Pasien hipertensi, diabetes, jantung, kanker, maupun penyakit kronis lainnya membutuhkan obat setiap hari. Karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Netty juga mendorong pemerintah untuk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian.

“Ketahanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memiliki rumah sakit dan tenaga kesehatan yang baik. Kita juga harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat-obatan strategis agar tidak mudah terguncang oleh dinamika global,” katanya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap harga obat di lapangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan proporsional. Jangan sampai akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial menjadi terganggu,” ujarnya.

Netty menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi negara.

“Dalam situasi apa pun, negara harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan obat yang aman, tersedia, dan terjangkau. Jangan sampai kondisi global mengurangi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak,” terangnya.

Artikel Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurutnya, langkah ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian kesehatan nasional sekaligus mendorong industri herbal Indonesia naik kelas berbasis riset dan bukti ilmiah.

“Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dan tradisi pengobatan herbal yang besar. Namun jika ingin masuk ke sistem pelayanan kesehatan nasional dan pembiayaan BPJS, maka standar ilmiah, keamanan, dan efektivitas harus menjadi prioritas utama,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/05).

Netty menegaskan bahwa tidak semua produk jamu atau obat herbal dapat otomatis dibiayai BPJS. Ia mendukung langkah BPOM yang menekankan bahwa hanya produk fitofarmaka yang telah melalui uji klinis dan memiliki pembuktian ilmiah yang layak mendapatkan akses dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jangan sampai masyarakat salah memahami seolah semua jamu akan ditanggung BPJS. Yang harus dikedepankan adalah produk yang benar-benar teruji secara ilmiah, aman, dan bermanfaat bagi pasien,” katanya.

Politisi PKS itu menilai kebijakan ini dapat menjadi stimulus penting bagi industri obat bahan alam nasional yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan riset dan pengembangan produk.

“Pengembangan fitofarmaka membutuhkan investasi besar, waktu panjang, dan proses penelitian yang tidak sederhana. Karena itu negara perlu menghadirkan ekosistem yang memberi kepastian bagi industri tanpa mengorbankan keselamatan pasien,” jelasnya.

Netty juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk herbal di pasaran. Ia menyinggung masih maraknya temuan obat bahan alam ilegal yang dicampur Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya.

“Di satu sisi kita ingin mendorong fitofarmaka nasional berkembang, tetapi di sisi lain pengawasan terhadap produk herbal ilegal juga harus diperketat agar masyarakat tidak menjadi korban produk yang tidak memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Netty mendorong penguatan riset nasional dan kolaborasi lintas sektor mulai dari kementerian, perguruan tinggi, industri, tenaga kesehatan, hingga petani bahan baku herbal.

“Kita perlu membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Mulai dari kualitas bahan baku, standardisasi produksi, riset klinis, sampai literasi tenaga kesehatan terhadap pemanfaatan obat bahan alam berbasis ilmiah,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa masuknya fitofarmaka ke dalam BPJS harus tetap mempertimbangkan aspek efisiensi pembiayaan JKN dan kebutuhan medis pasien.

“Tujuan utama sistem kesehatan adalah keselamatan dan kualitas layanan pasien. Karena itu seluruh kebijakan harus berbasis evidence-based medicine dan tata kelola yang akuntabel,” pungkasnya.

Artikel Kata Legislator Soal Rencana Fitofarmaka Masuk BPJS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Netty mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap ketersediaan obat-obatan dan standarisasi gizi guna mengantisipasi risiko kesehatan di tanah suci.

Netty menekankan pentingnya audit kesiapan logistik medis, terutama bagi jamaah yang memiliki penyakit bawaan.

“Kami meminta Kemenkes memastikan stok obat-obatan untuk penyakit degeneratif, seperti darah tinggi, jantung, dan diabetes, tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga terdistribusi secara merata di tiap kloter. Jangan sampai ada jamaah yang kesulitan mengakses obat rutin mereka saat berada di lapangan,” kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (12/5/2026).

Politisi PKS ini juga menyoroti komposisi jamaah yang masih didominasi oleh kelompok lanjut usia. Menurutnya, visi ‘Haji Ramah Lansia’ yang telah dicanangkan pemerintah harus diimplementasikan secara konkret melalui penguatan personel medis.

“Haji 2026 harus tetap mengusung semangat ‘Haji Ramah Lansia’. Komisi IX menekankan pentingnya pendampingan medis one-on-one atau satu-lawan-satu bagi jamaah dengan kondisi kesehatan yang sangat rentan. Petugas harus proaktif melakukan jemput bola, bukan sekadar menunggu di posko,” imbuhnya.

Selain aspek medis, Netty menaruh perhatian besar pada kualitas asupan makanan jamaah selama 40 hari di Arab Saudi

“Gizi jamaah adalah pondasi utama Kesehatan. Perlu pegawasan ketat standarisasi menu katering agar memenuhi kecukupan kalori dan aspek higienitas yang tinggi. Hal ini sangat krusial untuk menjaga imunitas jamaah agar tetap prima dalam menjalankan rangkaian ibadah yang berat,” jelas Netty.

Menutup pernyataannya, Netty berharap pemerintah dapat belajar dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya agar manajemen kesehatan haji 2026 jauh lebih mitigatif, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan terjadi di tanah suci.

Artikel Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Medis dan Gizi Jamaah Haji 2026 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, tercatat sedikitnya 23 kasus Hantavirus dengan tiga kematian dalam tiga tahun terakhir yang tersebar di sembilan provinsi.

“Walaupun jumlah kasusnya belum besar, tingkat fatalitas yang mencapai 13 persen tidak boleh dianggap ringan. Pemerintah harus bergerak cepat memperkuat deteksi dini, surveillance, dan edukasi kesehatan masyarakat,” ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (09/05).

Netty menjelaskan bahwa Hantavirus merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui urine, kotoran, air liur, atau debu yang terkontaminasi dan terhirup manusia.

Ia mengingatkan masyarakat agar mengenali gejala awal penyakit tersebut. Menurutnya, gejala Hantavirus sering menyerupai flu biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, tubuh lemas, mual, muntah, dan sesak napas.

“Karena gejalanya mirip penyakit umum lainnya, masyarakat sering terlambat menyadari. Padahal jika kondisi memburuk, Hantavirus dapat menyerang paru-paru maupun organ tubuh lainnya dan berisiko fatal,” jelasnya.

Netty menegaskan bahwa Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang penularannya berkaitan erat dengan sanitasi lingkungan dan paparan tikus yang terinfeksi.

Menurutnya, kondisi lingkungan padat penduduk, pengelolaan sampah yang buruk, serta sanitasi yang belum optimal dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

“Ini menjadi alarm penting bahwa kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kualitas lingkungan. Pencegahan harus dimulai dari pengendalian faktor risiko di masyarakat,” katanya.

Ia meminta Kementerian Kesehatan memperkuat sistem surveillance epidemiologi dan kesiapan fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang sudah teridentifikasi memiliki kasus.

“Tenaga kesehatan perlu mendapatkan penguatan kapasitas agar mampu mengenali gejala secara cepat, melakukan diagnosis dini, serta mencegah keterlambatan penanganan,” ujarnya.

Netty juga mengingatkan pentingnya komunikasi risiko yang tepat kepada masyarakat agar publik tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan.

“Edukasi harus masif. Masyarakat perlu memahami bahwa penularan dominan berasal dari tikus dan lingkungan yang terkontaminasi, sehingga langkah-langkah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan menjadi sangat penting,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk rutin membersihkan rumah dan tempat penyimpanan makanan, menggunakan pelindung saat membersihkan area yang banyak kotoran tikus, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala setelah kontak dengan lingkungan yang diduga terkontaminasi.

Selain itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, untuk pengendalian populasi tikus, perbaikan sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Netty menilai kasus ini juga menjadi pengingat penting bahwa Indonesia perlu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi penyakit infeksi emerging dan zoonosis yang berpotensi muncul akibat perubahan lingkungan dan mobilitas global.

“Kita tidak boleh menunggu kasus membesar baru bertindak. Prinsip kesehatan masyarakat adalah mencegah sebelum menjadi wabah,” pungkasnya.

Artikel Kasus Hantavirus Muncul di 9 Provinsi, DPR: Perkuat Deteksi Dini dan Edukasi Kesehatan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Fokus utama kita tidak boleh berhenti pada proses hukum, tetapi harus memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, baik fisik maupun mental, secara layak dan berkelanjutan,” tegas Netty dalam keterangan media, Kamis (07/05).

Netty menekankan bahwa korban merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan layanan kesehatan yang sensitif dan berperspektif korban, terutama dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

Ia mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera memastikan fasilitas layanan kesehatan, khususnya rumah sakit daerah, memberikan pelayanan medis secara gratis, proaktif, dan tidak membebani korban, termasuk pemeriksaan fisik dan visum yang menjadi bagian penting dalam proses hukum.

“Proses medis seperti visum tidak boleh menjadi hambatan bagi korban. Negara harus memastikan akses layanan ini mudah, cepat, dan berpihak pada korban,” ujarnya.

Selain layanan fisik, Netty menyoroti pentingnya penanganan kesehatan jiwa. Dengan jumlah korban yang mencapai puluhan, ia menilai kondisi ini sebagai situasi darurat yang membutuhkan intervensi serius dan berkelanjutan.

“Trauma akibat kekerasan seksual tidak selesai dalam satu-dua kali pendampingan. Harus ada layanan psikologis yang berkelanjutan hingga korban benar-benar pulih,” tegasnya.

Ia mendorong Kementerian Kesehatan, khususnya melalui Direktorat Kesehatan Jiwa dan kelompok rentan, untuk mengerahkan tenaga profesional seperti psikolog klinis dan tenaga kesehatan jiwa guna memberikan pendampingan intensif.

Netty juga meminta dilakukan pemantauan kesehatan reproduksi secara komprehensif, guna memastikan tidak ada dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik korban.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sistem layanan kesehatan dalam merespons kasus kekerasan, termasuk memastikan adanya mekanisme rujukan yang terintegrasi, layanan yang ramah korban, serta tenaga kesehatan yang memiliki perspektif perlindungan korban.

“Korban harus merasa aman ketika datang ke fasilitas kesehatan, bukan justru mengalami tekanan atau stigma. Ini penting untuk memastikan mereka berani melapor dan mendapatkan penanganan,” tambahnya.

Netty menegaskan bahwa negara harus hadir secara utuh dalam pemulihan korban, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi kesehatan yang menjadi fondasi utama pemulihan jangka panjang.

“Pemulihan korban adalah tanggung jawab negara. Layanan kesehatan yang berpihak pada korban adalah kunci agar mereka bisa bangkit dan melanjutkan hidup,” pungkasnya.

Artikel DPR Minta Pemulihan Kesehatan Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Pati Harus Gratis dan Komprehensif pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna,” ujar Netty dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Netty menyoroti ketidakjelasan status peserta internship yang berada di antara posisi sebagai peserta didik dan tenaga layanan kesehatan.

“Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hak, termasuk terkait jam kerja, jaminan kesehatan, serta kepastian kesejahteraan,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem supervisi dan pendampingan di lapangan. Program internship, kata Netty, seharusnya menjadi proses pembelajaran untuk membangun kompetensi dan kemandirian, bukan menggantikan peran tenaga medis penuh tanpa pengawasan memadai.

“Banyak laporan yang menunjukkan beban kerja tinggi, bahkan melebihi batas, serta minimnya pendampingan. Ini berisiko tidak hanya bagi dokter muda, tetapi juga bagi keselamatan pasien,” tegasnya.

Netty juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan. Ia menyebut masih banyak peserta internship yang enggan melaporkan kondisi kerja yang tidak ideal karena khawatir berdampak pada penilaian dan kelulusan mereka.

Untuk itu, Netty mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera melakukan langkah konkret, antara lain dengan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship, memperkuat sistem supervisi, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang aman dan independen.

Ia juga mendorong pembentukan tim investigasi yang transparan dan akuntabel guna mengungkap penyebab pasti dari rangkaian kasus tersebut, sekaligus merumuskan perbaikan kebijakan ke depan.

“Keselamatan dokter adalah bagian dari keselamatan pasien. Kita tidak boleh menutup mata. Ini momentum untuk melakukan pembenahan total,” pungkasnya.

Artikel Anggota DPR Minta Evaluasi Sistem Internship Buntut 4 Dokter Muda Meninggal pertama kali tampil pada Rilpolitik.