Terkait hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai wajar para wajib lapor mengisi LHKPN sembarangan. Bahkan, katanya, mereka berani tak lapor LHKPN. Sebab, kepatuhan LHKPN tak memiliki sanksi.

Boyamin mengatakan, banyak sekali pejabat setara eselon 2 bahkan jenderal bintang 2 yang berani tidak setor LHKPN ke KPK.

“Jadi tidak kaget, karena apa? Banyak yang tidak mengisi saja tidak ada sanksinya, apalagi ngisi yang tidak benar. Bisa aja mengatakan Fortuner Rp 6 juta mungkin itu edisi pertama dan sudah remuk dan rongsokan, dalihnya begitu,” jata Boyamin pada Kamis (12/12/2024).

Boyamin secara blak-blakan menyebut pengisian LHKPN secara asal-asalan disebabkan oleh institusi lembaga antirasuah itu sendiri. Ia menuding KPK bahkan tak pernah meneliti lebih lanjut harta yang dilaporkan pejabat.

“KPK tidak pernah meneliti lebih lanjut, hanya verifikasi faktual dengan sekadarnya, tidak pernah didalami, maka orang semau-maunya,” katanya.

Sebab itu, ia menilai KPK jangan menyalahkan pengisinya, melainkan salahkan diri sendiri yang tidak tegas.

“Intinya, KPK jangan heran dan apalagi menyalahkan pengisi LHKPN, justru Ketua KPK harus menyalahkan KPK yang tidak tegas dan tidak mau capek meneliti,” pungkasnya.

Artikel Kata MAKI Soal Pejabat Isi LHKPN Asal-asalan: Salah KPK Sendiri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkapkan banyak wajib lapor yang mengisi LHKPN tidak sesuai dengan kekayaan yang mereka miliki.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Mahkamah Agung (MA), Jakarta pada Senin (9/12/2024).

“Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal daripada benarnya, fakta pengisian itu enggak benar lebih banyak gitu,” kata Nawawi.

Nawawi mengatakan, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi, tetapi tidak dilakukan secara jujur. Ia mencontohkan, terdapat wajib lapor yang menyampaikan LHKPN dengan menyebut Fortuner seharga Rp 6 juta.

“Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta kita nanya ke dia gitu di mana dapat Fortuner Rp 6 juta kita pengen beli juga 10 gitu kan,” ujar Nawawi.

Ia pun menyentil pejabat yang tidak jujur isi LHKPN. Ia mengingatkan KPK memiliki tiga kasus korupsi yang lahir dari temuan tim LHKPN. Saat itu, kata Nawawi, ramai fenomena pejabat memamerkan kekayaan atau flexing.

Ketiga pejabat itu adalah eks Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

“Apa yang kita temukan itu jungkir balik faktanya itu ada ratusan bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” tuturnya.

Artikel KPK Ungkap Banyak Pejabat Tak Jujur Isi LHKPN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai. KPK sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik tercela ini tidak menjalar ke lebih banyak pihak,” kata Tessa dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Namun, Tessa belum bisa memastikan jumlah pegawai KPK yang terlibat dalam permainan judi online. Menurutnya, pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran.

Berdasarkan penelusuran awal oleh Inspektorat, kata Tessa, ditemukan pula beberapa nama yang bukan pegawai KPK.

Dia menyampaikan, Inspektorat kini masih berupaya mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut untuk tindak lanjut berikutnya.

“KPK dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh pegawainya, mengenai dampak dan bahaya praktik judi online ini,” ucap Tessa.

Sementara itu, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan terdapat sekitar 17 pegawai KPK yang terlibat judi online.

Nawawi mengatakan pegawai yang terlibat permainan judi online itu di antaranya sopir hingga pengamanan. Namun, ia enggan menjelaskan berapa jumlah dan bagaimana proses penindakan para pegawai tersebut.

“Kami sudah memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan. Tapi kalau bisa belum dibuka,” katanya.

Artikel Terungkap! Belasan Pegawai KPK Terlibat Judi Online pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Untuk diketahui, Nawawi dilantik jadi Ketua KPK menggantikan Firli Bahuri yang jadi tersangka dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya.

Menurut Romli, Jokowi seharusnya tidak melakukan penunjukan langsung Nawawi sebagai pengganti Firli, melainkan harus melalui mekanisme pengajuan di DPR RI.

Sebab itu, kata Romli, penunjukkan Nawawi itu cacat secara hukum sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK tidak sah.

“Prosedur penunjukkan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengandung cacat hukum sehingga prosedur penunjukkan dimaksud batal demi hukum dan karenanya segala tindakan hukum KPK dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan,” kata Romli.

Romli mengatakan, mengacu kepada Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan pada saat UU itu berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan beleid sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, mekanisme pergantian pimpinan KPK yang ditetapkan menjadi tersangka diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden mengacu pada Pasal 32 ayat (2).

“Pasal 33 ayat (1), dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Romli mengutip undang-undang.

Kemudian pada Pasal 33 ayat (2) UU disebutkan, prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Romli dalam analisisnya menyatakan, Presiden Jokowi berwenang mengangkat langsung pengganti pimpinan KPK jika terjadi kekosongan yang menyebabkan jumlah komisioner berjumlah kurang dari 3 orang. Hal itu tercantum pada Pasal 33A ayat (1).

“Pergantian pimpinan KPK dan penunjukkan pimpinan baru KPK hanya dapat dilaksanakan jika jumlah pimpinan KPK berkurang hanya tinggal 3 orang; hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan KPK tersisa 4(empat) orang,” papar Romli.

Romli menambahkan, jika mengikuti prosedur pergantian pimpinan KPK dengan penunjukkan Nawawi Pamolango yang juga pimpinan KPK semasa Firli selaku pengganti, maka pimpinan KPK berjumlah 4 orang dan tidak berjumlah 5 orang, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 dan UU Nomor 19 tahun 2019.

Padahal, lanjut Romli, pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 21 ayat (1) terdiri atas 5 anggota.

Diketahui, Nawawi dilantik sebagai Ketua KPK di Istana Negara hari ini, Senin (27/11/2023). Dia menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Eks Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Artikel Pakar Sebut Pelantikan Nawawi Pomolango Sebagai Ketua KPK Cacat Hukum pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pelantikan Nawawi berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023). Dia dilantik berdasarkan Keputusan Bersama (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan (2019-2024) dan Pengangkatan Ketua KPK Sementara Masa Jabatan 2019-2024 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Nawawi kemudian membacakan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Jokowi.

Dengan demikian, Nawawi resmi menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara.

Sebelumnya, Nawawi Pomolango merupakan Wakil Ketua KPK periode 2019-2024.

Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain para pimpinan KPK, anggota Dewan Pengawas KPK, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad.

Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Artikel Jokowi Lantik Ketua KPK Sementara Pengganti Firli Bahuri pertama kali tampil pada Rilpolitik.