Hal itu disampaikan Noel merespons permintaan maaf KPK usai menjadikan Eks Menag Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut) sebagai tahanan rumah menjelang Lebaran Idulfitri 1447 Hijriyah beberapa waktu lalu.

Menurut Noel, pengalihan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah merupakan skandar besar yang tidak cukup hanya selesai dengan permintaan maaf. Dia mengatakan komisioner KPK harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas skandal tersebut.

“Mereka selalu buat narasi dengan basisnya bohong, bohong, bohong, bohong, ujung-ujungnya minta maaf. Seharusnya mereka tidak minta maaf. Setelah minta maaf mereka harus undur diri. Pimpinan KPK harus undur diri. Karena sudah melakukan hal yang tercela di mata publik. Karena itu aib, skandal, skandal besar dalam proses sejarah KPK,” kata Noel lewat unggahannya di akun media sosial miliknya, dikutip rilpolitik.com, Selasa (31/3/2026).

Noel menyebut KPK kena OTT oleh istrinya terkait keputusan menjadikan Yaqut tahanan rumah. Diketahui, orang yang pertama kali mengungkap ketiadan Yaqut di rutan adalah istri Noel. Dari situ KPK kemudian mengaku bahwa Yaqut jadi tahanan rumah.

“Jadi sekali lagi, pimpinan KPK layak untuk mundur. Apalagi ini kan ter-OTT oleh istri saya. Yang namanya OTT itu persis apa yang dilakukan istri saya, sebuah peristiwa kejadian, sebuah tindak pidana, bohong itu tindak pidana. Nah pimpinan KPK itu jangan minta maaf aja. Tapi apa? Undur diri,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) itu lalu mengungkapkan bahwa dirinya sedang mempersiapkan rencana besar yang di luar dugaan KPK. Namun, ia tidak mengungkap rencana besar yang dimaksud.

Noel mengaku dirinya sebagai aktivis hanya bisa tertawa melihat perlakukan KPK membuat tahanan bisa gampang keluar masuk.

“Dan kita ini sama-sama aktivis ya. Kita punya rencana besar untuk KPK nanti. Dan kami sedang merencanakan sesuatu yang di luar dugaan rencannya KPK. Ya kita sama-sama aktivis ya kan jadi ketawa-ketawa aja buat lucu-lucuan tuh apa yang dilakukan KPK. Orang udah kayak apa, pintu koboy, keluar masuk gampang banget gitu lho. Keluar, masukin. Dikeluarin bikin malu KPK, masuk juga bikin malu KPK,” ucapnya.

Tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 itu kembali menegaskan bahwa KPK seharusnya malu dengan kelakuannya meskipun ia menyebut rasa malu itu sudah tidak ada lagi.

“Seharusnya KPK malu dengan apa yang dilakukannya. Nah persoalannya, problemnya, mereka tuh nggak punya rasa malu lagi gimana gitu. Udah nggak punya malu, ngga punya moral, standar moralnya pakai standar moral iblis, tukang bohong, nipu, licik, liar, gitu,” kata dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Immanuel Minta Pimpinan KPK Mundur, Sebut Tukang Bohong Hingga Pakai Standar Moral Iblis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Cholil menilai bergabungnya Indonesia ke Board of Peace sebagai bentuk ketidakberpihakan terhadap Palestina.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Pelestina. Karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” kata Cholil lewat akun X resminya, dikutip rilpolitik.com, Kamis (29/1/2026).

“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan,” imbuhnya.

Sebab itu, ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari forum tersebut. “Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” ujarnya.

Dia melihat misi dibentuknya Board of Peace itu dalam rangka mengosongkan dan menguasai Gaza.

“Misinya sudah tampak untuk pengosongan dan penguasaan bumi Gaza bersama penjajahnya. Sementara orang setempat ditinggal tak ada dalam pembangunan itu,” tegasnya.

Diketahui, Indonesia secara resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang diklaim untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Dewan ini diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Keputusan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace menuai kritik karena justru dianggap tidak berpihak terhadap Palestina. Selain itu, Indonesia juga disebut harus membayar iuran sebesar Rp16,7 triliun.

Atas kritik itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono memastikan Board of Peace berjalan pada tujuan utamanya,  yakni menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.

“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Kalau kita lihat kronologinya, bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada Khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugiono, Selasa (27/1/2026).

Terkait iuran Rp16,7 triliun, Sugiono mengatakan hal itu tidak wajib. Menurutnya, negara-negara yang diundang untuk bergabung, termasuk Indonesia, akan menjadi anggota selama tiga tahun tanpa biaya.

“Tidak, tidak ada (iuran). Itu semua negara yang diundang, itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun,” tuturnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Waketum MUI Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace Bentukan Donald Trump pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keputusan Sahrin mengundurkan diri dari Komisaris PT Jakpro diambil sebagai langkah nyata dalam menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengunduran diri tersebut dilatarbelakangi oleh ditetapkanya Sahrin sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang diselenggarakan pada 18 Januari 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakpus.

“Bahwa pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat. Kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031, dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan,” ujar Sahrin dalam pernyataan resminya, Kamis (22/1/2026).

Sahrin menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola BUMD. Dalam aturannya, secara tegas menyatakan bahwa pejabat Komisaris BUMD tidak diperbolehkan berasal dari pengurus partai politik.

“Persyaratan untuk menjabat Komisaris tidak diperbolehkan berasal dari Partai Politik,” tuturnya.

ia menjelaskan bahwa mandat yang diterima untuk memimpin partai mengharuskannya untuk segera fokus pada penyusunan kepengurusan partai di seluruh tingkatan.

“Untuk menjaga integritas terhadap kepatuhan ketentuan hukum tersebut di atas. Maka, dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo,” jelas Sahrin.

Lebih lanjut, Sahrin menegaskan pengunduran diri ini juga merupakan wujud komitmen terhadap nilai Panca Dharma Gerakan Rakyat, khususnya integritas moral yakni kejujuran dalam bersikap, keberanian mengambil keputusan yang benar, serta konsistensi antara nilai dan tindakan.

Seperti diketahui, Sahrin telah menjalani peran sebagai Komisaris PT Jakpro sejak Agustus 2025 lalu. Selama masa jabatannya, ia telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat yang diberikan.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Komisaris PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) sejak bulan Agustus 2025. Sehingga saya menjalankan amanat tersebut dengan kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai komisaris,” tutupnya.

Artikel Jadi Ketum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid Mundur dari Komisaris Jakpro pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalan rapat.

Ia kemudian menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.

“Saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.

Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

“Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.

“Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Raja Juli mengklaim dirinya selama menjadi Menhut tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

“Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

“Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” imbuhnya.

Artikel Dianggap Tak Paham Hutan, Anggota DPR Sarankan Raja Juli Mundur dari Menhut pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur,” kata Gus Yahya usai rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Hotel Navator Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11/2025) dini hari.

Gus Yahya menegaskan dirinya mendapatkan mandat dari Muktamar ke-34 NU di Bandar Lampung 2021 lalu, untuk memimpin PBNU selama 5 tahun hingga 2026 mendatang. Ia pun bertekad menuntaskannya.

“Karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk lima tahun. Ya, pada Muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat lima tahun. Karena akan saya jalani selama 5 tahun. Insyaallah saya sanggup,” ujarnya.

Diketahui, Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal 20 November 2025, yang ditandatangani Rais Aam, KH. Miftachul Akhyar, menghasilkan keputusan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Jika tidak, maka Rais Syuriah PBNU akan melakukan tindakan pemecetan.

“KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” bunyi risalah tersebut.

“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tambahnya.

Alasan pemberhentian ini terkait dengan diundangnya jaringan Zionisme Internasional sebagai narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang dianggap telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Alasan lainnya adalah soal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Hal itu dinilai membahayakan terhadap eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Gus Yahya sebelumnya juga telah merespons desakan untuk mundur oleh Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar. Menurut dia, keputusan rapat Syuriah PBNU dilakukan secara sepihak dan tidak melalui tidak melalui prosedur yang benar, objektif, dan adil.

Gus Yahya mengungkapkan bahwa selama ini memang ada upaya untuk menyingkirkan dirinya dari Ketum PBNU, bahkan sebelum Muktamar 2026 mendatang, dengan cara memanipulasi posisi Rais Aam, KH. Miftachul Akhyar.

“Ada upaya mengiyingkirkan saya sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan menggunakan, saya kalau boleh menggunakan istilah yang lebih cadas, dengan manipulasi posisi Syuriah dalam hal ini Rais Aam untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan ketua umum,” kata Gus Yahya dalam sebuah Zoom Meeting yang kemudian videonya diunggah akun Facebook @Mohammad Yasin Al-Branangiy Al-Liqo’iy, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Gus Yahya mengatakan, Rapat Harian Syuriah yang digelar di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025, memang sejak awal diarahkan untuk membahas rencana pemberhentian dirinya dari kursi Ketum PBNU.

“Tadi malam, mulai sore sampai malam, dilakukan pertemuan Syuriah dan di situ dibicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya,” ujarnya.

Keinginan memberhentikan itu, kata Gus Yahya, kemudian dibalut dengan narasi-narasi sebagai alat pembenaran tanpa memberikan ruang klarifikasi terhadap dirinya.

“Dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu dengan tanpa memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan klarifikasi terbuka. Sehingga saya katakan sekali lagi, keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Syuriah, dalam hal ini Rais Aam,” tegas Gus Yahya.

(War/rilpolitik)

Artikel Gus Yahya Tegaskan Tak Akan Mundur dari Ketum PBNU pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan risalah rapat yang beredar di kalangan wartawan, rapat ini dipimpin langsung oleh Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar dan dihadiri oleh 37 orang dari 50 orang Pengurus Harian Syuriah PBNU.

Alasan permintaan penguduran diri Gus Yahya terkait dengan diundangnya jaringan Zionisme Internasional sebagai narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), kaderisasi tingkat tertinggi NU.

Tindakan mengundang jaringan Zionisme Internasional itu dianggap telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

“Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan,” bunyi risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar pada 20 November 2025, dikutip rilpolitik.com Sabtu (22/11/2025).

Alasan lainnya adalah soal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Hal itu dinilai membahayakan terhadap eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, rapat memutuskan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Jika tidak, maka Rais Syuriah PBNU akan melakukan tindakan pemecetan.

“KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” bunyi risalah tersebut.

“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tambahnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Waduh! Rais Aam Minta Gus Yahya Mundur dari Ketum PBNU pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa poster bertuliskan “Mendesak Kapolri untuk menegakkan kepatuhan internal agar anggota Polri Komjen Dwiyono tidak menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme pengunduran diri atau pensiun sesuai hukum” serta “Komjen Dwiyono harus dicopot dari jabatan Sekjen BP2MI atau mengundurkan diri dari kepolisian”.

Koordinator Lapangan aksi, Bung Faris, menegaskan bahwa langkah turun ke jalan ini merupakan bentuk tekanan moral terhadap pemerintah, kementerian terkait, dan BP2MI agar segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai bersifat final dan mengikat.

Dipicu Putusan MK dan Status Sekjen BP2MI

Polemik jabatan Sekjen BP2MI mencuat setelah MK melalui Amar Putusannya atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menegaskan secara eksplisit bahwa anggota Polri aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil, termasuk melalui mekanisme “penugasan”, yang sebelumnya dianggap menjadi celah hukum. Dengan putusan tersebut, setiap anggota Polri yang hendak menduduki jabatan sipil diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Faris menilai penempatan Komjen Dwiyono sebagai Sekjen BP2MI berpotensi bertentangan dengan keputusan MK dan prinsip netralitas birokrasi. “BP2MI adalah lembaga sipil yang mengurus perlindungan pekerja migran. Lembaga ini tidak boleh berada dalam potensi konflik fungsi dengan aparat penegak hukum aktif. Ketidakjelasan status Sekjen hari ini menimbulkan keraguan publik terhadap integritas tata kelola pemerintahan,” ujar Faris dalam orasinya.

Ia menambahkan bahwa aksi kali ini tidak hanya menyasar BP2MI, tetapi juga menjadi dorongan bagi Presiden RI, Polri dan KemenPAN-RB untuk menertibkan seluruh jabatan sipil yang masih ditempati polisi aktif. Menurut HAMI, kasus Sekjen BP2MI hanyalah salah satu contoh dari masalah struktural yang lebih luas dalam manajemen jabatan publik.

HAMI menyampaikan lima tuntutan utama:

1. BP2MI dan Kemenaker diminta menyampaikan klarifikasi terbuka mengenai status kedinasan Komjen Dwiyono, apakah telah mengundurkan diri, dinonaktifkan, atau masih berstatus aktif di Polri.

2. Presiden RI, Polri dan KemenPAN-RB diminta menertibkan seluruh jabatan sipil yang masih ditempati polisi aktif sebagai implementasi wajib putusan MK.

3. Kapolri didesak menegakkan kepatuhan internal agar setiap anggota Polri tidak menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme pengunduran diri atau pensiun.

4. BP2MI diminta menghormati putusan MK dan menyesuaikan struktur jabatannya sesuai prinsip supremasi konstitusi.

5. HAMI menuntut pencopotan atau pengunduran diri Komjen Dwiyono dari jabatan Sekjen BP2MI apabila statusnya masih aktif di kepolisian.

Faris mengatakan, “Kami tidak menolak individu. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan MK. Negara harus memberi contoh dalam menaati konstitusi.”

Pantauan di lapangan menunjukkan aksi berjalan damai. Massa membentangkan spanduk, dan membakar ban serta menyampaikan orasi secara bergantian, dan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan BP2MI. Aparat keamanan turut berjaga untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas kantor.

HAMI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga Komjen Dwiyono dicopot/mundur atau nonaktif dari kepolisian. Mereka juga membuka kemungkinan melanjutkan aksi berjilid-jilid di BP2MI, Mabes Polri dan Istana Negara bila respons pemerintah dianggap tidak memadai.

“Sikap kami jelas: patuhi putusan MK, tegakkan konstitusi, dan bersihkan jabatan sipil dari rangkap kedinasan. Ini bukan sekadar isu personal, tetapi soal martabat hukum di negara ini, kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid,” tegas Faris.

Artikel Respons Putusan MK, HAMI Gelar Demo, Desak Komjen Dwiyono Mundur dari BP2MI pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Saraswati dikutip Kamis (11/9/2025).

Meski mundur, Saraswati berharap masih dapat menyelesaikan satu tugas legislasi terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII DPR.

“Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi VII,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan permohonan maaf juga terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat, hingga Kepulauan Seribu. Ia juga berjanji akan menyalurkan sisa dana dapil untuk bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, serta pemberdayaan anak muda di wilayah yang ia wakili.

“Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengembang tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis,” katanya.

Keponakan Prabowo ini menjelaskan alasan pengunduran dirinya dari anggota DPR. Ia menyinggung potongan video dirinya yang viral dan memicu kontroversi beberapa waktu lalu.

Potongan video dimaksud adalah pernyataan terkait lapangan pekerjaan bagi anak muda. Ia diviralkan menyebut anak muda jangan bergantung terhadap pemerintah tetapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

“Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif,” ujarnya.

Ia mengakui potongan ucapannya telah melukai banyak pihak, khususnya anak muda yang tengah berjuang merintis usaha.

“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujarnya.

Dalam video tersebut, Saraswati juga menegaskan tetap akan melanjutkan advokasi isu perdagangan manusia, krisis iklim, energi terbarukan, serta keterwakilan perempuan melalui organisasi yang ia pimpin di luar parlemen.

Artikel Rahayu Saraswati Mundur dari Anggota DPR pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ada kalimat klasik dari filsuf Yunani, Plato, yang patut kita ingat: “Hukum adalah tatanan akal, bukan nafsu. Bila hukum tunduk pada nafsu, maka ia berhenti menjadi hukum.”

Apa yang baru saja terjadi di Jakarta, ketika seorang anak bangsa bernama Affan Kurniawan (21 tahun) tewas dilindas mobil rantis Brimob, bukan sekadar kecelakaan. Itu adalah pengkhianatan terhadap hukum dan kemanusiaan.

Affan bukan demonstran. Ia bukan provokator. Ia hanyalah seorang pengemudi ojek online yang sedang mencari nafkah, mengantarkan pesanan pelanggan, saat jalanan macet akibat ricuh di sekitar DPR.

Namun hidupnya direnggut begitu saja oleh roda besi negara yang seharusnya melindungi. Detik-detik tubuh mudanya dilindas mobil rantis terekam jelas, viral, dan menorehkan luka mendalam di hati publik.

Luka Kemanusiaan

Bayangkan keluarga Affan, seorang ibu yang kini harus merelakan anaknya pulang hanya sebagai jenazah. Bayangkan ayahnya yang mungkin selama ini menganggap anaknya penopang keluarga, kini hanya bisa menatap nisan.

Kita seakan-akan kembali ke masa kelam, di mana aparat kehilangan nurani dan rakyat kecil jadi korban benturan negara dengan rakyatnya sendiri.

Kapolri tidak bisa lagi sekadar minta maaf, menyebut ini “musibah”. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di depan mata, dengan wajah institusi kepolisian tercetak jelas sebagai pelaku.

Dan dalam tragedi seperti ini, pimpinan tertinggi tidak cukup hanya meminta maaf. Pimpinan tertinggi harus berani mengambil tanggung jawab penuh.

Kritik untuk Kapolri

Institusi Polri telah diberi kekuatan luar biasa: senjata, kendaraan tempur, dan legitimasi hukum. Tapi kekuatan itu kerap berubah menjadi mesin tanpa kendali.

Polri bukan lagi sekadar aparat hukum, tapi menjelma industri yang memperdagangkan hukum, yang mengamankan pelanggaran, dan kerap menjadikan rakyat kecil sebagai tumbal.

Dari kasus jual-beli perkara, dari pelanggaran etik, hingga kini seorang pemuda rakyat jelata mati di jalanan semua itu menunjukkan Polri gagal mengendalikan tubuhnya yang kekar.

Kapolri harus berani legowo mundur. Karena kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan kehormatan. Dan kehormatan seorang pemimpin diuji justru ketika institusinya menorehkan aib.

Bola Api yang Bisa Membesar
Kasus Affan bisa menjadi bola api. Gelombang massa sudah berkali-kali mewarnai jalanan negeri ini, dari 1998 hingga hari ini.

Satu nyawa rakyat kecil yang melayang di tangan negara bisa menjadi pemantik api yang tidak mudah dipadamkan.

Apalagi di tengah ketidakpuasan publik terhadap berbagai kebijakan, tragedi ini bisa berubah menjadi simbol perlawanan.

Presiden tidak boleh diam. Ini adalah momentum untuk merevisi hubungan negara dengan kepolisian, bahkan untuk menghidupkan kembali wacana pemindahan Polri ke bawah Kementerian Dalam Negeri.

Selama ini Polri berada langsung di bawah Presiden, tapi bukti demi bukti menunjukkan bahwa kedekatan struktural ini justru menjadikan Polri super power, tanpa kendali efektif, dan seringkali tanpa koreksi.

Harapan untuk Keadilan

Kita menangis bersama keluarga Affan, tapi tangis tidak cukup. Harus ada perubahan. Harus ada keberanian.

Jika hukum adalah pilar negara, maka hukum harus ditegakkan terlebih dahulu atas aparatnya sendiri.

Jika negara ingin dipercaya rakyat, maka Kapolri harus menunjukkan teladan: bukan dengan serangkaian rapat klarifikasi, melainkan dengan sikap mundur secara ksatria.

Bukan karena tekanan, bukan karena kalah, tetapi karena tanggung jawab moral. Inilah satu-satunya cara agar tragedi Affan tidak menjelma menjadi bara yang terus membakar.

Dan biarlah kata-kata Plato kembali mengingatkan kita: “Hukum yang baik adalah hukum yang berdiri di atas keadilan, bukan kekuasaan.” Jika hukum terus tunduk pada kekuasaan, maka rakyat akan kehilangan pegangan, dan yang tersisa hanyalah kemarahan.

Surabaya, Jumat 29 Agustus 2025.

Artikel Kapolri Harus Mundur: Tragedi Affan, Luka Kemanusiaan yang Bisa Menjadi Bola Api pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menegaskan bahwa tragedi berdarah yang terus terjadi menunjukkan adanya masalah sistemik di tubuh Polri. Karena itu, tanggung jawab tidak boleh hanya dilemparkan kepada oknum anggota di lapangan.

“Kami menilai Kapolri telah gagal menjaga marwah institusi. Peristiwa demi peristiwa berdarah terus berulang, nyawa rakyat melayang, tetapi yang disalahkan selalu oknum bawah. Ini tidak adil dan tidak bisa dibiarkan. Kapolri harus bertanggung jawab penuh,” tegas Asip dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/8).

HAMI mencatat sejumlah peristiwa besar yang terjadi di era kepemimpinan Listyo Sigit.

Tragedi Kanjuruhan (Oktober 2022): 131 orang meninggal akibat tembakan gas air mata polisi di stadion Malang.

Kasus Pembunuhan Brigadir J (Juli 2022): terbongkar rekayasa kasus dan keterlibatan petinggi Polri, mencoreng citra institusi.

Kekerasan terhadap Jurnalis (April 2025): ajudan Kapolri melakukan pemukulan terhadap jurnalis di Semarang.

Penembakan Pelajar di Semarang (2025): seorang pelajar tewas akibat tindakan brutal oknum polisi.

Kasus Penembakan Laskar FPI di KM 50 (2020): hingga kini masih menjadi catatan kelam dan meninggalkan luka publik.

“Rangkaian peristiwa ini jelas menunjukkan kegagalan kepemimpinan. Bukan hanya soal disiplin anggota, melainkan kegagalan tata kelola komando tertinggi. Maka wajar jika publik mendesak Kapolri mundur atau Presiden segera mencopotnya,” lanjut Asip.

HAMI menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tinggal diam. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan Polri kembali pada jati dirinya: pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Jika Kapolri enggan mundur, maka Presiden harus segera mencopotnya. Kepercayaan publik terhadap Polri terus merosot. Reformasi kepolisian harus dimulai dari pucuk pimpinan,” kata Asip.

HAMI juga menilai permintaan maaf Kapolri dalam kasus Affan Kurniawan hanyalah bentuk penyesalan yang tidak menyentuh akar persoalan. Tanpa langkah tegas, pola kekerasan akan kembali berulang.

Selain mendesak pencopotan Kapolri, HAMI menyampaikan solidaritas kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan. Semua biaya pengobatan, pemakaman, serta santunan bagi keluarga harus ditanggung penuh oleh institusi Polri.

HAMI juga meminta investigasi independen melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, dan unsur masyarakat sipil untuk memastikan proses hukum berjalan transparan.

“Tragedi Affan bukan hanya melukai keluarga, tetapi juga melukai bangsa. Kami, anak-anak muda, tidak akan tinggal diam. Darah rakyat tidak boleh jadi korban atas arogansi kekuasaan bersenjata,” pungkas Asip.

Artikel HAMI Desak Kapolri Mundur atau Presiden yang Copot pertama kali tampil pada Rilpolitik.