Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu terpilih usai mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).

Terpilihnya Thomas ini berarti menyingkirkan dua kandidat lainnya yang diusulkan Presiden Prabowo ke DPR, yakni Diki Kartikonyono dan Solihin M Juhro.

“Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan ke rapat internal di Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Senin (26/1/2026).

Keputusan tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna DPR besok. “Nanti akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan besok,” ujarnya.

Thomas Dinilai Sosok yang Tepat

Misbakhun menilai Thomas merupakan figur yang tepat memimpin BI. Sebab, ia diterima oleh semua partai politik.

“Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik dan figur Bapak Thomas menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,” kata Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu menilai Thomas memiliki pemahaman yang kuat terkait pentingnya kelincahan atau agility dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil selama setengah jam.

“Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa, dan bagaimana membangun agile, kelincahan, dalam proses pengambilan keputusan ini,” ucap Misbakhun.

“Menurut saya, memang itu isu yang sedang kuat saat ini, bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara moneter dan fiskal,” imbuhnya.

Thomas Jamin Independensi BI

Sementara itu, Thomas memastikan independensi BI tetap terjaga meski dirinya sebelumnya merupakan kader Partai Gerindra. Diketahui, Thomas sebelumnya merupakan Bendahara Umum Gerindra.

“Bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu,” kata Thomas usai uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan sudah mundur dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Kemudian, pada 31 Desember 2025, dirinya juga telah mundur dari keanggotaan Partai Gerindra.

“2025, Maret saya sudah tidak menjadi Bendahara Umum. Sebelumnya saya Bendahara Umum Gerindra 17 tahun ya,” jelasnya.

“Di bulan Maret tahun lalu, saya tidak menjadi Bendahara Umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan Gerindra,” sambung dia.

Artikel DPR Resmi Pilih Ponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Lambannya pembangunan SPPG ini membuat Misbakhun khawatir program MBG akan berjalan lancar.

“Dari target 80 juta penerima manfaat, disiapkan 22.000 SPPG lebih. Sampai saat ini yang terbangun baru 2.000. Belum 10 persen. Ini yang membuat kami khawatir,” kata Misbakhun, dalam rapat bersama Menteri PPN/Bappenas, Kamis (3/7/2025).

Politikus Partai Golkar itu mendukung semangat besar di balik program MBG yang dinilai sebagai bentuk intervensi negara untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa.

Ia mengapresiasi ide Presiden Prabowo Subianto yang ingin menciptakan generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan kuat melalui pemenuhan gizi sejak dini.

“Saya pernah dua kali satu sesi bersama Kepala Badan Pangan, Pak Dadan. Ide besar Presiden untuk mengatasi kekurangan gizi generasi ke depan ini sangat luar biasa,” ujar dia.

Dia memaparkan data bahwa dari 27 juta penduduk miskin, sekitar 15 juta keluarga tidak mampu menyediakan sarapan untuk anak-anak mereka saat berangkat sekolah. Melalui program MBG, negara hadir langsung untuk mengisi kekosongan itu.

“Tidak ada keraguan bagi kami untuk mendukung program ini. Tapi, yang jadi tantangan adalah bagaimana melandingkan ide besar ini agar benar-benar bisa dioperasionalkan dalam praktik terbaik yang ideal,” lanjut dia.

Misbakhun menekankan pentingnya berbicara berdasarkan statistik dan realisasi konkret.

“Kalau kita yakin program ini baik, ayo kita buktikan secara statistik. Kita butuh lompatan implementasi, bukan sekadar niat baik,” ujar dia.

Artikel Ketua Komisi XI Cemas Pembangunan Dapur MBG Baru 10% dari Target pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat golongan mampu.

Menurut Misbakhun, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa menerjemahkan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan PPN.

Aturan pelaksanaannya di PMK sangat membingungkan dan menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena menggunakan dasar pengenaan dengan nilai lain 11/12, di mana ada penafsiran tunggal seakan-akan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak bisa menerapkan PPN dengan multitarif.

“Padahal sangat jelas bahwa dalam Pasal 7 UU HPP tidak ada larangan soal multitarif PPN, sehingga penerapan tarif PPN 11% dan PPN 12% bisa diterapkan bersamaan sekaligus. Tarif PPN 11% untuk yang tidak naik, sedangkan tarif PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Misbakhun mengatakan, dunia usaha resah dengan penerapan aturan ini. Beberapa perusahaan ritel dilaporkan telah memungut PPN sebesar 12%, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam media briefing pada 2 Januari 2025.

Persiapan yang mepet menjelang implementasi kebijakan ini juga dinilai menyulitkan pelaku usaha dalam menyesuaikan sistem mereka.

Misbakhun menyampaikan meskipun pengusaha dapat melakukan penghitungan ulang PPN melalui SPT Masa, kebijakan ini tetap membebani masyarakat.

Ia menekankan bahwa aturan yang multitafsir dan tidak sesuai dengan arahan Presiden dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebab itu, politikus Golkar ini menyarankan Dirjen Pajak untuk mengundurkan diri jika tidak mampu melaksanakan arahan presiden dengan tepat.

“Kalau Dirjen Pajak tidak mampu melaksanakan perintah Bapak Presiden Prabowo sebaiknya memilih untuk menulis surat pengunduran diri karena apa yang dibuat soal aturan pelaksanaan teknis ini sudah tidak seirama dengan kemauan dan kehendak Bapak Presiden Prabowo karena punya tafsir subjektif soal pasal UU HPP yang sudah jelas yang berakibat menimbulkan pelaksanaan yang menimbulkan kegaduhan di kalangan dunia usaha,” tegasnya.

Artikel Aturan PPN Membingungkan, Ketua Komisi XI DPR Sarankan Dirjen Pajak Mundur pertama kali tampil pada Rilpolitik.