Sejarawan JJ Rizal mengkritik pernyataan tersebut. Rizal menyebut Purbaya tidak paham sejarah lahirnya nasionalisme Indonesia.

“Nasionalisme Indonesia itu dilahirkan dan dikembangkan oleh para intelektual, bukan tentara,” kata Rizal di X, dikutip Selasa (5/5/2026).

Rizal bahkan menyebut Purbaya bukan hanya gagal paham sejarah, melainkan juga telah mengerdilkan pemahaman nasionalisme Indonesia.

“Sebab itu, menjadikan tentara sebagai rujukan pemahaman nasionalisme bukan saja gagal paham sejarah, tetapi juga mengerdilkan pemahaman nasionalisme Indonesia,” tutupnya.

Diketahui, Menkeu Purbaya mengungkap alasan pelibatan TNI dalam memberikan pembekalan terhadap para penerima beasiswa LPDP.

Menurut Purbaya, hal itu untuk membentuk karakter, meningkatkan disiplin, serta menumbuhkan rasa nasionalisme para peserta.

“LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal dari TNI, bukan untuk perang tapi untuk melatih, memperkuat rasa nasionalisme mereka. Kan biasanya kalau sit-up, push-up, itu disiplin itu kan latihan itu sebetulnya, latihan kecintaan ke negara. Yang disiplin itu kecintaan ke negaranya,” kata Purbaya konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

(War/rilpolitik)

Artikel Sejarawan Sebut Purbaya Kerdilkan Pemahaman Nasionalisme Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Namun sejarah tidak selalu berhenti di masa lalu. Ia bisa melompat, bahkan berbalik arah. Hari ini, beberapa mantan anggota Tim Mawar duduk di kursi-kursi penting di pemerintahan. Mereka tak lagi menyusup di kegelapan malam, tapi terang-terangan diberi mandat negara.

Lalu apa maksud Presiden Prabowo?
Apakah ini bentuk rehabilitasi?
Atau sinyal bahwa strategi militer kini sah digunakan di ladang birokrasi yang korup?

Sebagai rakyat biasa yang saban hari menghirup aroma keringat petani, garam dan nelayan, saya cuma bisa berasumsi dengan intuisi. Tapi satu yang terasa: Eks Tim Mawar sedang bersiap, dan bukan untuk penculikan seperti 1998. Bisa jadi mereka ditugaskan menculik hal-hal yang lebih busuk, menculik kebiasaan mencuri pajak, menculik tabiat maling anggaran, menculik nafsu mafia narkoba dan mafia pupuk yang membunuh generasi dan petani pelan-pelan.

Saya melihat ini bukan semata penempatan orang militer di pos sipil. Ini penugasan strategis, semi-operasi senyap dengan gaya ala Sandhi Yudha, perang intelijen khas Kopassus. Presiden Prabowo mulai menurunkan pasukan ke titik-titik strategis, ada Letnan Jenderal di Bea Cukai, ada jenderal yang dipasang untuk mengamankan distribusi pangan, hingga TNI kini menjadi penjaga jalur logistik dan cyber.

Ya, ini bukan darurat sipil, ini darurat moral. Negara sudah dikepung oleh kolaborasi tikus berdasi, maka jalan satu-satunya: turunkan pasukan. Apakah ini militerisme? Tidak. Ini respons adaptif dari negara terhadap situasi yang tak lagi bisa dihadapi dengan cara biasa.

Ketika kantor-kantor pemerintahan jadi ladang kompromi politik, ketika hukum berubah jadi komoditas, maka yang dibutuhkan adalah ketegasan, dan siapa yang lebih terlatih untuk itu kalau bukan para mantan prajurit? Tentu tidak semua senang. Di dunia maya, Presiden Prabowo terus menjadi sasaran kritik dan ejekan. Dituduh tak punya taring, disebut hanya bayang-bayang Presiden sebelumnya. Dikatakan sekadar melanjutkan warisan Jokowi.

Tapi bagi kami yang belajar sedikit tentang strategi, kami tahu: tindakan lebih keras dari kata-kata. Prabowo mungkin berteriak “Hidup Jokowi” di depan publik, tapi di ruang-ruang dalam, ia perlahan mengganti pion-pion yang dianggap tak loyal pada negara. Lihatlah siapa yang kini mengisi jabatan kunci, menteri pertahanan, pejabat keuangan, sampai posisi strategis di lembaga-lembaga yang tadinya identik dengan relasi Jokowi.

Semua dirombak perlahan. Tidak frontal, tapi efektif. Ini bukan sekadar politik, ini operasi bersih-bersih dengan balutan hormat. Dan Tim Mawar, yang dulu ditakuti karena bayangan masa lalu hari ini bisa jadi harapan. Mereka tahu apa itu pengkhianatan. Mereka tahu apa itu medan berbahaya. Dan jika benar mereka kini ingin menebus masa lalu dengan menjaga negara yang terus terjadi pembusukan dari dalam, bukankah itu sepatutnya kita beri ruang?

Kami bukan pendukung buta. Kami rakyat kampung yang tetap membayar listrik seperti orang kaya. Rokok kami tetap dikenai cukai seperti rokok orang Jakarta.

Kami tak punya jalur ke istana, tapi kami tahu betul bahwa negara ini tak bisa lagi dibiarkan melayang-layang di tangan orang-orang pintar yang licik. Kami ingin presiden yang tidak cuma merayakan demokrasi dengan pesta, tapi menegakkan disiplin dengan operasi. Jika Prabowo benar-benar ingin menculik penyakit bangsa ini, jika benar Tim Mawar Reborn bukan sekadar nostalgia tapi regenerasi loyalitas kepada rakyat, maka kami siap menyambut, meski dengan tetap waspada.

Dan jika suatu hari nanti korupsi benar-benar diculik dari negeri ini, kami rakyat miskin akan kirim bunga. Bunga Mawar, tentu saja. “Yang paling layak diculik hari ini bukan aktivis, melainkan mental pengkhianat di tubuh negara.”

Catatan Anak Kampung, dari pulau miskin yang terus menyumbang pajak dan harapan “Madura Provinsi.” (*)

*Penulis adalah Fauzi As, pengamat kebijakan publik.

**DISCLAIMER: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi sang penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi.

Artikel Ini yang Akan Diculik Tim Mawar Reborn pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Djaka bukan wajah baru di dunia pertahanan dan keamanan. Ia punya rekam jejak panjang di Kopassus dan Badan Intelijen Negara (BIN). Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Utama BIN sebelum memasuki masa pensiun dari militer.

Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai langsung menuai perhatian. Lembaga ini dikenal punya peran penting dalam mengamankan penerimaan negara, tetapi juga kerap diterpa isu penyelundupan, penghindaran cukai, dan dugaan korupsi.

Langkah ini disambut positif berbagai pihak, termasuk kalangan muda yang selama ini vokal mendorong reformasi birokrasi. Koordinator Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama, menyebut pelantikan Djaka sebagai momen penting untuk memulai perubahan menyeluruh di tubuh Bea Cukai.

“Ini bukan cuma pergantian pejabat, tapi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Letjen Djaka punya latar belakang dan ketegasan yang dibutuhkan untuk membenahi sistem yang sudah lama bermasalah,” ujar Asip di Jakarta pada Senin (26/5/2025).

Menurut Asip, pendekatan intelijen yang dimiliki Djaka dapat menjadi kunci memperbaiki sistem pengawasan yang selama ini kerap tertinggal dari praktik di lapangan.

“Kami percaya kepemimpinan beliau akan membawa Bea Cukai jadi lebih modern, bersih, dan transparan. Perubahan tak hanya dibutuhkan di lapangan, tapi juga dari sisi tata kelola kelembagaan,” lanjutnya.

Asip juga menyoroti pentingnya sinergi antara Bea Cukai dengan lembaga penegak hukum dan kementerian teknis. Ia berharap koordinasi di bawah kepemimpinan Djaka bisa berjalan lebih solid.

“Kolaborasi lintas sektor penting untuk membangun sistem perdagangan yang adil dan berdaya saing. Ini juga bagian dari menciptakan iklim usaha yang sehat,” katanya.

Namun, tantangan besar sudah menanti. Djaka Budhi Utama diharapkan bisa mempercepat transformasi layanan Bea Cukai, mulai dari digitalisasi, peningkatan integritas SDM, hingga perbaikan sistem pelayanan kepada pelaku usaha.

Asip tetap optimistis Djaka bisa menjawab tantangan yang ada. Ia berharap publik ikut mengawal proses pembenahan agar Bea Cukai bisa jadi lembaga yang lebih bersih dan profesional.

Artikel Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama Dilantik Jadi Dirjen Bea Cukai, Aktivis Milenial: Ini Harapan Baru! pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan menunjuk Dirjen Bea Cukai dari TNI. Menurutnya, Ditjen Bea dan Cukai memang harus dipimpin sosok pemberani.

“Saudara mesti paham bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani,” sebut Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

Sebab, menurutnya banyak sekali potensi pelanggaran yang terjadi di sektor kepabeanan, misalnya penyelundupan barang ilegal.

“Kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai. Contoh adalah misalnya penyelundupan-penyelundupan, barang-barang ilegal, nah ini kan masuknya melalui jalur Bea Cukai,” papar Prasetyo.

Sosok Djaka yang berlatar belakang militer dinilai memiliki kemampuan koordinasi lintas wilayah yang dapat menunjang tugasnya.

“Kita berdiskusi bahwa kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan ini beliau tidak akan bekerja sendiri ya. Sekali lagi, untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita keroyok bersama-sama,” tegasnya.

Prasetyo mengatakan, Djaka sudah mundur dari satuan TNI agar proses penunjukannya sebagai Dirjen Bea dan Cukai tidak melanggar semua ketentuan yang ada.

“Jadi beliau sudah mengundurkan diri secara peraturan perundang-undangan sudah tidak ada yang dilanggar,” pungkas Prasetyo.

Tercatat sebelumnya sudah dua kali pimpinan Bea Cukai pernah dipimpin orang militer. Pertama adalah Wahono pada 1981-1983, yang pernah menjabat sejumlah posisi strategis di TNI (dulu ABRI/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Wahono tidak aktif lagi sebagai anggota ABRI atau menjadi purnawirawan sejak 1978. Artinya, dia menjabat menjadi Dirjen Bea Cukai setelah tidak aktif di TNI.

Orang militer kedua yang pernah memimpin Bea Cukai adalah Brigjen Drs. Hardjono pada 1986-1988. Penunjukan itu dimaksudkan untuk menegakkan pengawasan dan beragam penyelewengan yang sebelumnya rawan dengan instansi tersebut.

Artikel Alasan Istana Tunjuk Dirjen Bea dan Cukai dari Militer pertama kali tampil pada Rilpolitik.