“Pengaturan sudah cukup kuat,” ujar Mike, saat dimintai pendapatnya mengenai wacana revisi UU Polri, belum lama ini.

Menurut Mike, pembenahan internal Polri lebih baik dilakukan dengan memperkuat kebijakan teknis dan regulasi operasional yang ada, ketimbang merevisi undang-undang.

“Jika ingin merevisi, tidak perlu dalam segi undang-undang menurut saya. Bagaimana institusi kepolisian ini diperbaiki di dalam, itu saja, tidak perlu melalui revisi undang-undang,” katanya.

Menurutnya, sanksi tegas yang dijatuhkan terhadap pelanggaran adalah salah satu cara untuk memastikan perbaikan yang efektif.

Selain itu, Mike mengusulkan agar publik juga diberi ruang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian, tentu untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

“Bagaimana institusi kepolisian ini imputable. Bukan cuma polisi, masyarakat umum bisa men-tracking apa saja yang sudah dikerjakan polisi, termasuk indikasi-indikasi korupsi. Bagaimana ini saja yang dikuatkan,” ujarnya.

Jika revisi tetap dirasa perlu dilakukan, menurut Mike, fokus utamanya adalah penguatan aspek pengawasan masyarakat. Hal ini, salah satunya, untuk mencegah dan mengurangi indikasi indikasi pelanggaran di internal Polri.

“Kita butuh penegakan hukum yang kuat. Sudah bukan alasan lagi untuk tidak berbenah diri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mike mengingatkan bahwa apabila revisi UU Polri dilakukan, hal tersebut harus sesuai dengan konstitusi, terutama terkait peran dan fungsi Polri.

“Revisi harus dikembalikan sesuai yang ditetapkan oleh konstitusi kita, UUD 1945, bagaimana peran TNI-Polri,” tegas Mike.

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR Rudianto Lallo menyatakan siap membahas revisi Undang-Undang (RUU) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan jika dianggap mendesak.

“Tentu kalau dipandang mendesak juga dibahas RUU Kejaksaan, RUU Kepolisian, kita siap saja di Komisi III untuk membahas itu,” ujar Rudianto Lallo di Jakarta, Kamis (20/3/2025)

Artikel KPI Tekankan Penguatan Internal dan Pengawasan Publik Ketimbang Revisi UU Polri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal ini menjadi tema utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Hotel Terraz Tree, Jakarta Selatan pada Selasa (1/10/2024).

FGD ini dihadiri oleh sejumlah pakar dari berbagai OMS yang membahas strategi menciptakan stabilitas politik di masa transisi. Di antaranya Mike Verawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia; Hadi R. Purnama, Direktur Hukum dan HAM LP3ES; Septa Dinata dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI); Mohammad Iqbal Kholidin dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); serta Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute.

Mohammad Iqbal Kholidin dari PERLUDEM menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada untuk menjaga stabilitas politik. “Demokrasi Indonesia masih muda dan terus diuji melalui partisipasi kritis masyarakat. Civic intelligence harus terus dikembangkan untuk memastikan publik tetap peduli dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas politik,” katanya.

Iqbal menekankan bahwa upaya transparansi sangat krusial, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, jika transparansi tidak dijaga, potensi manipulasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan semakin besar. “Kami mendorong peningkatan kualitas penyelenggara pemilu agar masyarakat merasa yakin bahwa proses Pilkada berjalan secara jujur dan adil,” tambahnya.

Hadi R. Purnama dari LP3ES menekankan bahwa konsolidasi OMS sangat penting dalam menjaga iklim politik tetap kondusif. “Perubahan dan transisi dalam politik adalah hal yang wajar. Kritik terhadap pemerintah juga perlu dilihat sebagai pengingat, bukan ancaman. Ini adalah bagian penting dari fungsi demokrasi yang sehat,” ungkap Hadi.

Ia menekankan bahwa OMS harus mengambil peran aktif dalam mencegah konflik yang mungkin timbul akibat gesekan kepentingan politik, terutama selama Pilkada. “OMS memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa transisi politik berjalan damai dan tidak memicu konflik,” tambahnya.

Septa Dinata dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menggarisbawahi pentingnya peran OMS di tingkat lokal dalam menjaga stabilitas politik. “OMS harus diberikan ruang lebih luas, terutama di daerah, di mana sering kali NGO menjadi representasi dari isu-isu lokal yang krusial,” katanya. Septa menekankan bahwa partisipasi OMS di tingkat lokal dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran OMS dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi. “OMS memiliki peran penting sebagai pengawas untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil,” jelasnya.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa OMS memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim politik yang harmonis dan kondusif menjelang Pilkada Serentak 2024. Transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan aktif dari OMS sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan tanpa konflik dan dengan partisipasi yang maksimal. Dengan konsolidasi dan kolaborasi yang baik antara OMS, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, diharapkan proses Pilkada 2024 dapat berlangsung damai, transparan, dan adil.

Focus Group Discussion ini berhasil membuka ruang dialog produktif dan memberikan berbagai pandangan yang memperkuat peran OMS dalam menjaga stabilitas politik selama transisi pemerintahan dan pelaksanaan Pilkada mendatang.

Artikel Sejumlah Pakar Sepakat OMS Berperan Penting Jaga Kondusifitas Politik Jelang Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.