Usai rapat, Hadi menyatakan bahwa pimpinan TNI dan Polri sudah mengetahui data anggota yang terlibat judi online.

“Tidak semua anggota TNI-Polri ikut dalam judi online, pimpinan TNI-Polri sudah mengetahui data-datanya siapa-siapa saja yang main judi online,” kata Hadi dalam konferensi pers di ruang parikesit Kemenko Polhukam, Rabu.

Hadi memastikan anggota TNI-Polri yang terlibat judi online tidak akan dilibatkan dalam Satgas Pemberantasan Judi Online.

Pemerintah, kata Hadi, akan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) untuk menindak jual-beli rekening judi online sampai ke desa-desa.

“Justru Babinsa dan Bhabinkamtibnas yang akan diberikan pelatihan, bagaimana mengetahui modus-modus jual beli rekening dan modus-modus isi ulang,” kata Hadi.

Artikel Menko Polhukam Sebut Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Data Anggota Terlibat Judi Online pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau (Yursil), posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya,” kata Fahri pada Kamis (23/5/2024).

Fahri kemudian bicara terkait peluang Yusril sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, jabatan tersebut tidak cocok.

“Yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor,” ucapnya.

Selain itu, Yusril juga terkendala aturan MK terkait Jaksa Agung yang harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun.

“Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung. Dari segi perundang-undangannya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara. Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di menko. Supaya lebih holistik. Kira-kira gitu konsep pikirnya yang bisa tereksekusi menjadi kebijakan negara dan terdukung oleh perubahan-perubahan regulasi. Itu Prof Yusril cocoknya yang kayak gitu. Karena beliau sosok besar,” jelasnya.

Namun demikian, Fahri membantah Yusril mundur demi mengejar jabatan Menko Polhukam. Menurutnya, Yusril mundur atas keinginan pribadi.

“Nggak, belum, yang tadi saya ngomong analisis saya andaikan dibutuhkan bangsa dan negara, kalau mau dibutuhkan Prabowo. Tapi mundurnya Pak Yusril itu kan keinginan beliau yang sudah 2 tahun lalu sebelum pilpres ini diselenggarakan, beliau sudah berkepentingan untuk mundur,” ujar dia.

Artikel PBB Nilai Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pentingnya melanjutkan koordinasi dengan Kemenko Polhukam serta K/L lainnya untuk memperkuat tugas dan fungsi Komnas HAM,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan resminya pada Kamis (4/4/2024).

Selain melakukan pertemuan kelembagaan, kata Atnike, Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah isu HAM di antaranya situasi HAM di Papua serta penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Atnike menuturkan, dalam kesempatan itu, Komnas HAM menyampaikan hasil pengamatan situasi HAM di Papua tahun 2023. Komnas HAM menyoroti masih banyaknya peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan korban baik dari warga sipil maupun aparat TNI dan Polri.

“Pada tahun 2023, Komnas HAM mencatat 114 peristiwa HAM meliputi peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata, hak atas pendidikan, hak atas ketenagakerjaan, hak atas kesehatan dan konflik agraria. Dari total tersebut, 81 peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata,” terang Atnike.

Jumlah kasus tersebut, jelas Atnike, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Komnas HAM mengapresiasi langkah Menko Polhukam yang mendorong penegakan hukum atas peristiwa penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Puncak, Papua Tengah yang videonya beredar beberapa waktu lalu.

Komnas HAM menilai pentingnya penegakan hukum sebagai bentuk akuntabilitas negara dan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia–termasuk di Papua.

Sementara itu, terkait isu pelanggaran ham yang berat, Komnas HAM mendorong Kemenkopolhukam selaku pengampu Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PKP HAM) untuk melanjutkan kebijakan yang Keppresnya telah selesai pada akhir tahun 2023. Penyelesaian tersebut penting untuk diwujudkan agar lebih banyak korban dan keluarga yang dapat menerima pemulihan.

“Komnas HAM memandang perlunya tindak lanjut atas mekanisme non-yudisial yang diatur dalam INPRES Nomor 2 Tahun 2023 agar korban dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih luas,” ucap Atnike.

Artikel Temui Menko Polhukam, Komnas HAM Bahas Situasi HAM Papua dan Pelanggaran HAM yang Berat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya hormat dan respect dengan keputusan mundur Prof @mohmahfudmd untuk mengurangi potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara,” kata Ganjar melalui akun X resminya pada Rabu (31/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memuji keputusan Mahfud MD mundur. Hal itu disebut sebagai bentuk integritas Mahfud yang tinggi. “Ini menunjukkan integritas beliau yang sangat tinggi,” ujarnya.

Ganjar berharap keputusan untuk mundur dari jabatannya bisa diikuti oleh paslon lain. “Mudah-mudahan keputusan ini bisa dicontoh oleh yang lain,” tukasnya.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan mundur dari posisi Menko Polhukam RI. Pernyataan mundur itu disampaikan Mahfud di depan Pura Ulun Dano, Lampung, hari ini.

“Saudara-saudara sekalian saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Pura yang berada di tengah danau Tirtagangga, Lampung Tengah. Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang siang malam muncul sejak tanggal 23 Januari 2024, saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa membenarkan Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur termasuk Mahfud,” kata Mahfud secara virtual.

Dia mengatakan pengunduran diri ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan.

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga bilang bahwa dia sudah mengemas seluruh barang dan telah siap keluar dari rumah dinas.

“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” tambahnya.

(Su/rilpoltik)

Artikel Ganjar Respect dengan Keputusan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saudara-saudara sekalian saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Pura yang berada di tengah danau Tirtagangga, Lampung Tengah. Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang siang malam muncul sejak tanggal 23 Januari 2024, saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa membenarkan Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur termasuk Mahfud,” kata Mahfud secara virtual.

Cawapres nomor urut 03 itu mengatakan pengunduran diri ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan.

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga bilang bahwa dia sudah mengemas seluruh barang dan telah siap keluar dari rumah dinas.

“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” tambahnya.

Artikel Mahfud MD Resmi Mundur dari Jabatan Menko Polhukam pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ganjar mengatakan, potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair,” tegasnya.

Artikel Hindari Konflik Kepentingan, Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam pertama kali tampil pada Rilpolitik.