Hal itu disampaikan oleh deklarator Salam 4 Jari, Jhon Muhammad dalam siaran persnya yang diterima rilpolitik.com pada Senin (12/2/2024).

Jhon mengatakan, Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter yang membahas kecurangan proses Pemilu 2024. Sebab itu, tindakan pembungkaman melalui pelarangan nobar dan diskusi film ini sekaligus sebagai usaha pencegahan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih untuk memahami kecurangan Pemilu 2024 dari perspektif demokrasi.

Jhon menuturkan, pemberitahuan dari pihak manajemen M Bloc bahwa mereka memperoleh larangan dari Peruri sebagai pemilik aset bangunan yang digunakan MBloc untuk meminjamkan tempat, diterima secara mendadak oleh Salam 4 Jari pada Minggu (11/2/2024), pukul 21.58 WIB melalui pesan WhatsApp.

Tak berselang berapa lama, lanjutnya, Surat Ralat Keputusan Peminjaman Tempat di Creative Hall, M Bloc Space yang dilayangkan oleh MBloc telah diterima oleh Salam 4 Jari pada Senen, 12 Februari 2024 jam 00.42.

“Menurut pihak MBloc, penyelenggaraan acara ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Masa Tenang pada 11-13 Februari 2024 yang melarang melakukan aktivitas kampanye apapun terkait pemilu,” ujarnya.

Padahal, menurut John, Peraturan KPU (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

“Gerakan Salam 4 Jari bukan bagian dari peserta pemilu dan tidak terafiliasi peserta pemilu manapun yang akan melakukan Kampanye Pemilu dan pemaparan visi-misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Salam 4 Jari juga merupakan gerakan kolektif rakyat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Simbol 4 jari berarti penolakan terhadap Pemilu curang, penolakan narasi satu putaran lebih baik, dan komitmen pengawasan terhadap proses dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” jelas John.

Lebih detail John memaparkan, Bab V Pemberitaan dan Penyiaran, pasal 56 ayat (4) menyatakan bahwa Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Seperti kita ketahui bersama, kata John, gerakan Salam 4 Jari juga bukan media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran untuk mengarahkan kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu. Penyelenggaran nobar dan diskusi film Dirty Vote oleh Salam 4 Jari bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat sebagai pemilih agar memahami desain dan penyelenggaran kecurangan Pemilu

2024 dari hulu hingga ke hilir. Dengan demikian Salam 4 Jari bukan subjek hukum yang dilarang berdasarkan PKPU No 15/ 2023 pasal 56 ayat (4).

“Film Dirty Vote pun merupakan sebuah film dokumenter yang mengungkap kecurangan Pemilu 2024. Data dari film tersebut berasal dari sumber terbuka (open source) yang bisa diakses oleh publik, seperti berita yang dibuat rekan-rekan media dan Keputusan Mahkamah Konstitusi serta lembaga lain, “ujar John.

Menurut John, tidak ada data yang berasal dari sumber rahasia negara di film tersebut untuk usaha edukasi ini. Pembungkaman ini termasuk pembungkaman terhadap penelitian dan investigasi yang merupakan cara kerja akademisi dan jurnalis.

Seharusnya pendidikan demokrasi dan Pemilu bersih ini diberikan dan disosialisasi oleh negara, terutama KPU dan BAWASLU, kepada warga negaranya, bukan dibungkam melalui cara-cara seperti. “Melalui nobar dan diskusi film Dirty Vote, Salam 4 Jari justru membantu KPU dan Bawaslu agar masyarakat paham dan tahu harus melakukan apa kalau ada kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu 2024 di lapangan,” sambung John.

“Kami (Salam 4 Jari) mengapresiasi manajemen M Bloc yang berusaha disiplin serta ketat menegakkan aturan Pemilu, tidak seperti Ketua KPU dan Presiden. Namun disayangkan, jika dianggap penyelenggaran nobar dan diskusi film Dirty Vote bertentangan dengan PKPU terkait masa tenang, seharusnya pihak M Bloc menolak sejak awal permohonan peminjaman tempat ini,” jelas John.

Dengan demikian ini adalah upaya pembungkaman oleh pihak tertentu kepada M Bloc juga. Pihak ini jelas tidak menginginkan edukasi perihal kecurangan Pemilu 2024 agar masyarakat lalai dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 demi agenda kemenangan satu putaran yang terus dinarasikan ke publik.

Dalam kesempatan ini, John juga memastikan bahwa rakyat ternyata tidak takut, dan akan terus menyebarluaskan dan mendiskusikan film ini. Salah satu yang akan melangsungkan diskusi tersebut adalah ICW dan Bersama Indonesia.

“Ibarat pepatah: patah satu tumbuh seribu. Mari kita jadikan ini sebagai simbol perlawanan. Lanjutkan Gerakan Salam 4 Jari ini sampai kita pastikan rakyat benar-benar menang,” tutup Jhon.

Artikel Pelarangan Nobar Dirty Vote Disebut Sebagai Pembunuhan Terhadap Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan informasi yang diterima rilpolitik.com pada Minggu (11/2/2024) malam, acara nobar dan diskusi film “Dirty Vote” bertajuk, “Mengungkap Desain Kecurangan Pemilu 2024” itu mendadak dibatalkan oleh Peruri sebagai pemilik aset Mbloc Space.

Belum diketahui secara pasti alasan dari pembatalan tersebut.

“Kabar Duka untuk Demokrasi. Malam ini jam 21.58 kami (Salam 4 Jari) mendapat kabar kalau acara nobar dan diskusi film Dirty Vote yang akan diselenggarakan tanggal 12 Februari 2024, Jam 19.00 – 21.30 WIB di Mbloc Creative Hall mendadak dilarang oleh pihak Peruri sebagai pemilik aset Mbloc Space, dengan alasan yang belum diketahui dengan pasti,” kata panitia acara seperti rilpolitik.com kutip dalam siaran persnya.

“Surat pelarangan rencananya akan dikirimkan/diinfokan malam ini juga,” sambungnya.

Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait pembatalan kegiatan tersebut. Panitia meminta maaf jika kegiatan dibatalkan.

“Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujarnya.

“Kami mohon maaf jika dengan terpaksa acara nobar dan diskusi besok dibatalkan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, film dokumenter Dirty Talk merupakan produksi WarchDoc. Film tersebut mengangkat isu kecurangan dalam Pemilu 2024. Tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, turut tampil dalam film tersebut yang menjelaskan berbagai instrumen kekuasaan yang dianggap digunakan untuk memenangkan pemilu dengan merusak tatanan demokrasi.

Film ini sebelumnya sudah mendapat pertentangan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Wakil Ketua TKN, Habiburrokhman menyebut film ini sebagai sebuah karya yang penuh dengan fitnah. Menurutnya, sebagian besar isi film bersifat asumsi dan tidak ilmiah.

“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” ujar Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Menurut Habib, film “Dirty Vote” sengaja dibuat untuk merusak citra penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia meragukan dasar tuduhan-tuduhan yang diungkapkan dalam film tersebut.

Meskipun demikian, TKN Prabowo-Gibran belum bersiap untuk mengambil langkah hukum. Habib menyatakan bahwa TKN sedang fokus pada hari pemungutan suara dan menyebut bahwa sumber daya manusia mereka tidak mencukupi untuk mengambil langkah-langkah hukum saat ini.

“Situasi sekarang kami konsentrasi pengamanan pencoblosan, jadi SDM kami juga tidak memadai untuk melakukan langkah-langkah hukum. Jadi, kami cadangkan dulu hak-hak kami untuk melakukan langkah hukum,” ungkapnya.

Artikel Acara Nobar dan Diskusi Dirty Vote di Mbloc Space Batal, Izin Dicabut Mendadak pertama kali tampil pada Rilpolitik.