“Terkait PPP, tanggal 30 salah satu yang daftar adalah Pak Mardiono, setelah mereka akses sistem administrasi badan hukum, kami lakukan penelitian, maka setelah penelitian berdasar AD ART menggunakan AD ART hasil muktamar IX dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah tandatangan SK Pengesahan Kepengurusam Bapak Mardiono,” kata Supratman di Gedung DPR RI, Kamis (2/10/2025).

Diketahui, Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025), berlangsung ricuh. Hal ini kemudian menghasilkan dualisme kepemimpinan.

Dua kubu antara Mardiono dengan Agus Suparmanto saling klaim terpilih sebagai Ketum PPP.

Mardiono menyatakan terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP secara aklamasi usai mendapatkan persetujuan dari 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir.

Begitu juga kubu Agus Suparmanto yang mengklaim terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030 dan menyatakan penetapan Mardiono tidak sah.

Setelahnya, kedua kubu menyatakan akan mendaftarkan susunan pengurus baru pasca-muktamar setelah menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris.

Artikel Kemkum Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono di Mataram NTB, Sabtu (16/11/2024).

Mardiono mengatakan kepemimpinan sebagai amanah. Sebab itu, ia menyatakan siap jika diberi amanah menjadi ketum PPP.

“Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mardiono mengatakan tidak ada desakan Muktamar dipercepat. Sebab, katanya, pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.

“DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa PPP partai yang paling demokratis. Tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun, paling independen.

“Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” katanya.

Artikel Mardiono Siap Jadi Ketum PPP Lagi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto usai menerima kunjungan Plt Ketua Umum PPP Mardiono di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024).

“Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin Oktober yang akan datang,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyambut baik keputusan tersebut. Dia senang PPP mau bergabung dengan pemerintahannya Oktober mendatang.

Prabowo mengatakan bahwa dalam kepemimpinannya akan mengutamakan kolaborasi, kerja sama, dan persatuan dari semua unsur pemangku kepentingan Indonesia. Kerja sama itu untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

“Saya kira intinya itu dan kita merasa kerja sama ini sangat besar manfaatnya, dan sudah terlihat di banyak daerah. Kita sudah bersinergi, saya kira begitu,” imbuh Prabowo.

Sementara itu, Plt Ketum PPP Mardiono mengatakan bahwa keputusan partainya untuk bergabung dengan koalisi Prabowo karena proses Pilpres 2024 telah selesai.

Diketahui, PPP tidak mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Partai Ka’bah itu mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Tetapi karena itu (pilpres) sudah kita lakukan, sudah selesai, sudah ada keputusan, maka PPP tidak ada alasan lain harus mendukung kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo agar bisa menjalankan semua program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.

Mardiono menegaskan PPP berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, PPP juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra pada Pilkada 2024.

“Kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerja sama pada pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ini telah berjalan sejak proses pencalonan pilkada itu dilakukan. Itu sudah berjalan. Jadi, masih ada beberapa tempat lagi,” ucap Mardiono.

Sebelumnya, Nasdem juga menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran Oktober mendatang. Nasdem merupkan partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Artikel PPP Susul Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kemungkinan itu jauh, karena Pak Sandi sendiri dulu ketika jadi wakilnya Pak Anies, beliau baru satu tahun mengundurkan diri, masak sekarang mau balik lagi,” kata Mardiono saat membuka Muskerwil PPP di Surabaya pada Kamis (1/8/2024).

Dia juga mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait Sandiaga maju Pilkada Jakarta 2024.

“Sampai sekarang masih belum ada yang komunikasi dengan Pak Sandi maupun dengan PPP DKI untuk mengusung Sandi,” ujarnya.

Meski begitu, Mardiono menyatakan, politik itu dinamis. Segala hal bisa saja terjadi, termasuk Sandiaga maju di Pilgub Jakarta 2024.

“Kemungkinan tidak, tapi nggak tahu namanya politik ya. Tapi sampai sekarang belum ada komunikasi untuk menuju ke arah itu belum ada,” tandasnya.

Artikel Mardiono Soal Peluang Sandiaga Maju Pilgub Jakarta: Kemungkinan Itu Jauh pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebab itu, Mardiono mendorong Cak Imin untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Hal itu, katanya, sebagai tangga bagi Cak Imin untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2029.

“Semua karier politiknya selalu berhasil, dan sudah melewati beberapa jabatan yang sudah pernah dijabat oleh beliau, menteri sudah, wakil pimpinan DPR sudah, MPR dan ketua organisasi juga sudah, calon wakil presiden sudah. Kalau calon presiden masih nunggu 5 tahun lagi,” kata Mardiono di Harlah ke-26 PKB, JCC Senayan, Selasa (23/7/2024).

“Ada satu yang belum, yaitu nyalon gubernur. Siapa tahu sukses untuk calon presiden kalau sudah melewati menjadi gubernur,” tambahnya.

Mardiono berharap Cak Imin bisa maju Pilgub di Jakarta atau Jawa Timur. “Kita harapkan Cak Imin nanti turun entah ke mana, apa DKI, Jawa Barat, Jawa Timur,” ujar Mardiono.

Mardiono menyebut Cak Imin adalah tokoh yang fenomenal. Dia yakin elektabilitas Cak Imin tak perlu diragukan.

“Ya mungkin penting kita untuk mendorong karena Cak Imin tidak bisa kita abaikan karena cak imin tokoh yang fenomenal,” katanya.

Artikel Mardiono Dorong Cak Imin Maju Pilgub 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dewan Majelis PPP mendorong DPP untuk segera menggelar Muktamar tahun ini sebagai evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024. Dorongan itu disampaikan melalui surat ke DPP PPP yang dipimpin Plt Ketum Mardiono.

Dalam surat yang dilihat rilpolitik.com pada Rabu (19/6/2024), surat tersebut berisi sejumlah sikap dewan majelis terkait dengan Mukmatar yang sedianya digelar pada tahun 2025.

Surat itu diketahui tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.

“Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur ‘Pelaksana Tugas’ Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” bunyi poin tersebut.

“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima,” lanjutnya.

Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

“Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.

Artikel Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak DPP Gelar Muktamar 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Insyaallah sedang diatur ya,” kata Mardiono di DPP PKB, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Mardiono belum bisa memastikan waktu pertemuannya. Dia hanya mengatakan pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tentu tentu (dalam waktu dekat),” katanya.

Mardiono mengatakan saat ini partainya tengah fokus dengan gugatan sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah gugatan usai, pihaknya akan melakukan rapimnas untuk menentukan sikap politik ke depannya.

“Setidaknya nanti akan ada rapimnas yang membicarakan arah koalisi kita. Tetapi fokus kami saat ini adalah menyelesaikan soal di MK dulu ya,” sebutnya.

Sebagai catatan, PPP merupakan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Partai itu saat ini berjuang di MK agar lolos PT 4 persen dan bisa melenggang ke Senayan.

Artikel PPP Atur Jadwal Pertemuan dengan Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan kesiapan itu disampaikan oleh Plt. Ketua Umum PPP Mardiono. Dia menyatakan perlunya persatuan untuk membangun Indonesia ke depan.

“Ya, iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya,” kata Mardiono di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Namun demikian, Mardiono mengaku belum melakukan diskusi di internal PPP untuk membahas kemungkinan partai berlambang Ka’bah itu bergabung dalam pemerintah Prabowo-Gibran mendatang.

“Ya, kita belum membicarakan itu kok, karena kita sekali lagi kami masih koalisi dengan Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden Jokowi,” tutur dia.

Sebagai informasi, pada Pilpres 2024, PPP bersama PDIP mengusung Ganjar-Mahfud sebagai pasangan Capres-Cawapres.

KPU pun telah memutuskan pasangan Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih Pilpres 2024. Mereka mengalahkan pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud dalam satu putaran.

Saat ini putusan KPU itu tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tuntutan kubu Ganjar-Mahfud meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Artikel PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran pertama kali tampil pada Rilpolitik.