Harga pertamax turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter.

Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan harga pertamina dex dari Rp14.500 menjadi 23.900 per liter.

Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar. Per 18 April 2026, pemerintah masih mempertahankan harga Rp10.000 per liter untuk pertalite dan Rp6.800 per liter untuk solar.

Pemerintah juga masih mempertahankan harga pertamax di level Rp12.300 per liter.

Terkait hal itu, anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga pertalite dan pertamax.

“Pasti berat bagi pemerintah manaikkan BBM non subsidi. Tapi apresiasi karena pertalite dan partamax tidak naik. Kelas menengah tetap dijaga,” kata Mardani dalam keterangannya, Sabtu.

Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah tetap dituntut untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen supaya keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

“Jalan menanjak masih panjang. Pemerintah punya jendela sempit menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tidak mudah tapi wajib dilakukan agar keluar dari middle income trap country” ujarnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Mardani Apresiasi Pemerintah Tak Naikkan Harga Pertalite dan Pertamax pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendukung ide tersebut. Namun, kata dia, langkah tersebut tidak cukup, perlu adanya penghematan yang ekstrem.

Meski begitu, kata dia, efisiensi tidak boleh mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan masyarakat.

“Usul ini bagus sebagai bagian dari usaha. Tapi tidak cukup, mesti ada penghematan drastis. Tapi pada bidang yang tidak ganggu target pertumbuhan ekonomi. Tentu pada pos-pos yang tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” kata Mardani lewat akun media sosialnya, Selasa (17/3/2026).

Ia mencontohkan keberhasilan Susi Pudjiastuti saat memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan penghematan anggaran.

Dengan jumlah kementerian/lembaga yang saat ini hampir mencapai 50, Mardani meyakini akan banyak belanja anggaran yang bisa dipangkas.

“Zaman Bu @susipudjiastuti menghapus kata ‘sosialisasi’ dalam satu kementerian bisa menghemat puluhan miliar. Sementara saat ini ada hampir lima puluh kementerian. Belum lagi berbagai pos anggaran untuk kajian. Contoh lain zaman Pak Ahok di DKI, melototi anggaran hingga satuan tiga bisa menghemat hampir dua triliun di satu Pemda,” ujar dia.

Intinya, kata Mardani, sudah saatnya Prabowo merombak secara total belanja anggaran kementerian/lembaga. Pemerintah harus berani memangkas anggaran dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat.

“Ini saatnya Pak Presiden @prabowo melakukan bedah total format dan pola anggaran, khususnya yang alokasinya besar. Memotong secara sukarela berbagai kegiatan di pemerintah pusat dan daerah, lalu mengalihkannya kepada rakyat, adalah langkah yang berani dan berpihak,” ujarnya.

“Presiden Donald Trump dengan Elon Musk dan DOGE (Department of Govt. Efficiency) melakukan itu dalam bentuk yang ekstrem. Tapi semua opsi bisa dicoba, agar pengeluaran pemerintah menjadi ramping dan anggaran diberikan pada guru, pengawai golongan rendah dan daerah,” pungkas Mardani.

(War/rilpolitik)

Artikel Mardani Setuju Ide WFH ASN untuk Efisiensi: Tapi Tidak Cukup, Mesti Ada Penghematan Drastis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Posisi Indonesia mesti selalu jelas: menghapus penjajahan dari muka bumi,” kata Mardani lewat unggahannya di X, Kamis (5/3/2026).

Mardani mengatakan tindakan penyerangan oleh AS dan Israel terhadap Iran merupakan bentuk penjajahan yang melanggar kedaulatan dan mengabaikan hukum internasional.

“Sikap zionis Israel dan Amerika jelas menunjukkan aksi seperti penjajah. Melanggar kedaulatan dan tidak mengindahkan hukum internasional,” ujarnya.

Sebab itu, kata dia, pemerintah harus bersikap tegas menyuarakan keadilan dan perdamaian di Board of Peace (BoP).

“Indonesia perlu bersikap tegas di BoP. Suarakan keadilan dan perdamaian. Khususnya kemerdekaan Palestina,” tegas politikus PKS itu.

(War/rilpolitik)

Artikel Mardani Minta Pemerintah Pertegas Sikap di BoP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keanggotaan Timor Leste ini menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk memperluas inklusivitas dan memperkuat kerja sama regional. Deklarasi resmi sebagai anggota ke-11 ASEAN menempatkan Timor Leste pada posisi strategis untuk berkontribusi dalam berbagai program dan inisiatif kawasan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyambut baik bergabungnya Timor Leste ke ASEAN dan menekankan pentingnya peran Timor Leste dalam memperkuat solidaritas regional.

“Bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN adalah tonggak penting bagi integrasi regional Asia Tenggara. Kehadiran mereka tidak hanya memperluas kerja sama ekonomi dan pendidikan, tetapi juga memperkuat pembangunan yang berkelanjutan serta nilai-nilai kebersamaan antarnegara. Indonesia menyambut baik dan siap mendukung Timor Leste dalam memaksimalkan kontribusinya bagi ASEAN,” ujar Mardani dalam keterangan yang diterima rilpolitik.com, Selasa (28/10/2025).

Menurut anggota DPR RI Komisi II Fraksi PKS itu, keanggotaan ini menandai babak baru hubungan kerja sama regional antara Asia Tenggara daratan dan kepulauan.

Ia berharap bergabungnya Timor Leste dapat memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarnegara anggota, serta memberikan peluang baru bagi pengembangan kawasan Asia Tenggara.

“Kami percaya bahwa kehadiran Timor Leste akan memperkuat posisi ASEAN secara keseluruhan, dan Indonesia akan terus berada di garis depan untuk membantu setiap negara anggota baru dapat berkontribusi secara optimal bagi kemajuan kawasan,” tutup Mardani.

Artikel BKSAP DPR Sambut Baik Timor Leste Resmi Jadi Anggota ASEAN ke-11 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penutupan perbatasan Rafah tersebut dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati, serta mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui secara internasional. Tindakan ini berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan dan menambah penderitaan warga sipil di Gaza karena bantuan internasional terhambat dan belum dapat disalurkan ke warga Gaza.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa menahan akses kemanusiaan sama dengan memperpanjang penderitaan rakyat Gaza. “Setiap keterlambatan membuka jalur Rafah berarti semakin banyak nyawa yang terancam,” tegas Mardani, Senin (20/10/2025).

BKSAP DPR RI juga mengimbau Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata menekan Israel agar membuka perbatasan Rafah dan menghentikan semua bentuk blokade yang bertentangan dengan hukum internasional dan kesepakatan gencatan senjata.

Mardani menambahkan bahwa dukungan terhadap rakyat Palestina adalah amanat moral dan konstitusional bangsa Indonesia. “Selama penjajahan masih ada di muka bumi, kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina. BKSAP akan terus menjadi garda depan diplomasi parlemen untuk memastikan suara kemanusiaan tidak pernah padam” ujar Anggota DPR RI Komisi II F-PKS ini.

Artikel Penutupan Jalur Rafah Dinilai Langgar Genjatan Sejata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Program ini dirancang untuk membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat agar dapat lebih aktif berperan dalam proses politik dan pengambilan keputusan pemerintahan, sekaligus memperdalam hubungan bilateral antara kedua negara dalam mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting seperti Wakil Ketua Baleg DPR RI (Ahmad Doli Kurnia), Wakil Menteri Dalam Negeri (Bima Arya Sugiarto), Ketua KPU (Mochammad Afifuddin), Ketua Bawaslu (Rahmat Bagja), serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Mereka turut membahas potensi sinergi dan kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi di Indonesia, yang menjadi bagian dari agenda kerja sama yang lebih luas antara kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Mardani Ali Sera mengemukakan dua gagasan penting yang menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut, yakni Bringing Parliament Closer to the Voter dan Bringing Parliament Closer to the NGOs. Menurutnya, untuk menjembatani jarak antara parlemen dan masyarakat, perlu adanya upaya lebih untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung.

“Sebagai anggota parlemen, kami harus lebih dekat dengan rakyat, tidak hanya hadir dalam pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami harus mendengarkan masalah mereka, seperti seorang dokter yang mendengarkan keluhan pasien, lalu membawa masalah tersebut untuk dicari solusinya di parlemen,” kata Mardani, Rabu (15/10/2025).

Mardani juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam memperkuat demokrasi.

“Kami ingin lebih dekat dengan LSM, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang bersama-sama berjuang untuk memajukan negara ini,” tegasnya.

Kerja sama dengan LSM, menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat lebih terdengar dan dapat diperjuangkan di tingkat pemerintahan.

Selain itu, Mardani menggarisbawahi bahaya penyebaran informasi yang salah di era digital. “Informasi yang salah dapat dengan mudah tersebar dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar program edukasi tentang penerimaan informasi yang benar dan bijak dapat dilakukan lebih intensif, khususnya untuk generasi muda yang sangat rentan terhadap disinformasi,” tambahnya.

Mardani berbagi pengalamannya ketika mengunjungi sebuah masjid di Singapura, di mana sekelompok anak-anak yang awalnya memiliki pandangan negatif terhadap penyembelihan dalam Idul Adha berubah setelah mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Di akhir pembicaraannya, Mardani menegaskan harapannya agar kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat dapat semakin erat. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat partisipasi demokrasi dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

“Langkah kecil seperti mendekatkan parlemen dengan rakyat dan LSM akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini,” tuturnya.

Program Partisipasi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Artikel Perkuat Demokrasi, Mardani Tegaskan Pentingnya Kedekatan Parlemen dengan Rakyat dan LSM pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan rilis yang diterima rilpolitik.com pada Senin (13/10/2025), pertemuan tersebut membahas usulan untuk menutup seluruh wilayah dan perairan Indonesia bagi kapal yang membawa produk yang berasal dari Israel maupun yang akan dikirim menuju Israel. Hal itu dilakukan sebagai bentuk nyata penolakan terhadap agresi dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

Langkah tersebut dipandang sebagai wujud konsistensi terhadap prinsip dan komitmen konstitusional Indonesia dalam mendukung kemerdekaan segala bangsa terutama Palestina.

Selain itu, mereka juga mengusulkan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena terus melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Kedua lembaga menegaskan perlunya langkah diplomatik yang lebih berani dan tegas untuk memastikan penegakan keadilan bagi Palestina.

BKSAP DPR RI juga berkomitmen untuk melanjutkan koordinasi dengan berbagai lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global guna memperkuat kampanye solidaritas dan tekanan internasional terhadap Israel.

Pertemuan ini juga menandai komitmen bersama untuk memperkuat jejaring diplomasi parlemen dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Artikel Dua Langkah Usulan BKSAP DPR dan  DBS Palestinian Centre Atasi Arogansi Israel pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Armada ini membawa bantuan medis, pangan, serta relawan internasional untuk mendukung rakyat Palestina yang tengah mengalami krisis kemanusiaan akibat Israel.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan sikap DPR RI dalam mengecam keras tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

“BKSAP DPR RI mengecam keras tindakan Israel yang menghadang kapal-kapal kemanusiaan. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Mardani dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Mengutip laporan Agence France-Presse (AFP), setidaknya terdapat 45 kapal dengan 500 peserta yang bergabung dalam armada Sumud Global Flotilla. Sekitar 500 relawan tersebut terdiri dari anggota parlemen, pengacara, aktivis, hingga tokoh penting dunia, termasuk Mandla Mandela, cucu Nelson Mandela, serta sejumlah legislator Eropa.

Namun pada Kamis (2/10/2025) dini hari waktu setempat, sekitar 120 kilometer dari pantai Gaza, 20 kapal militer Israel menghadang rombongan tersebut. Hingga saat ini, sedikitnya 13 kapal telah dicegat dan dipaksa berhenti oleh otoritas Israel.

BKSAP DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan PBB, serta organisasi internasional lainnya untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Israel agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak lagi dihalangi.

Selain itu, Mardani Ali Sera juga mengapresiasi gerakan Flotilla dan berbagai inisiatif masyarakat serta kekuatan sipil internasional yang berani menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

“Gerakan Flotilla adalah bukti nyata bahwa solidaritas masyarakat sipil lintas negara tidak bisa dibungkam. Kami memberikan apresiasi tinggi bagi relawan, tokoh, dan berbagai elemen masyarakat yang dengan keberanian dan ketulusan hati ikut serta dalam misi kemanusiaan ini,” ujar Mardani.

Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI akan terus mendukung Palestina di berbagai forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), guna memastikan suara rakyat Palestina mendapat perhatian dunia.

Artikel Cegat Kapal Bantuan untuk Gaza, BKSAP Kecam Israel pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Misi ini menunjukkan bahwa solidaritas untuk rakyat Palestina bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga lahir dari kepedulian masyarakat sipil.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran perwakilan dari Indonesia dalam misi tersebut membawa pesan penting bagi dunia internasional.

“Kami mendoakan keselamatan seluruh peserta misi flotilla. Perjuangan mereka adalah suara nurani kemanusiaan, bahwa penderitaan rakyat Palestina tidak boleh diabaikan,” kata Mardani dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

Mardani juga mengapresiasi keberanian para relawan dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam Global Sumud Flotilla yang berangkat dengan tujuan mulia membawa bantuan kemanusiaan dan menyuarakan keadilan bagi Palestina.

Aksi ini sejalan dengan komitmen DPR RI untuk terus menggunakan diplomasi parlemen dalam memperkuat dukungan internasional terhadap Palestina.

“Semoga keberangkatan ini membawa pesan damai dan menguatkan harapan rakyat Palestina. Kami percaya, sekecil apapun upaya kemanusiaan akan berarti besar bagi perjuangan mereka menuju kemerdekaan,” tambah Mardani.

Salah satu warga Indonesia yang ikut serta dalam misi tersebut adalah Wanda Hamidah. Keikutsertaan tokoh publik dalam misi internasional ini tidak hanya memperkuat suara kemanusiaan, tetapi juga meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu Palestina yang telah menjadi perhatian global selama puluhan tahun.

Artikel BKSAP DPR RI Dukung Penuh Misi Global Sumud Flotilla Untuk Gaza pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ini eksperimen yang berisiko. Mesti dikaji dengan saksama. Setuju mesti ada kesatuan orkestrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar efektivitas pembangunan berjalan dengan optimal,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Menurut Mardani, usulan itu mengharuskan adanya revisi UU Pilkada dan UU Pemda. Namun, dia khawatir suara rakyat bisa terdistorsi.

“Sudah terlalu lama Indonesia ada dalam middle income country trap. Pemilihan melalui DPRD ‘seolah’ dapat menyeragamkan, tapi perlu revisi UU Pilkada dan UU Pemda yang komprehensif,” ujarnya.

“Tapi peluang suara rakyat terdistorsi juga ada,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dia menyebut wacana ini harus terus melibatkan pendapat publik. “Jadi, jadikan ini diskursus publik dan dengar semua kawan-kawan dari CSO (Civil Society Organization) dulu,” ujarnya.

Sebelumya, Mendagri Tito Karnavian membuka peluang terkait wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Dia mengatakan bisa saja pilkada dipilih DPRD jika merujuk pada pasal 18B ayat 4 UUD 1945.

“Saya hanya bicara aturan saja. Kalau bicara aturan, kita lihat pasal 18B ayat 4 UUD itu kuncinya di situ. Kuncinya. Di dalam mengenai pemilihan kepala daerah, itu hanya di atur dalam satu pasal saja, bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dipilih secara demokratis, itu bahasanya seperti itu,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Tito menekankan frasa demokratis dalam pasal tersebut. Ia menilai demokratis tidak harus dipilih secara langsung, tapi bisa juga lewat perwakilan DPRD.

Artikel Mardani Sebut Wacana Pilkada Dipilih DPRD Berisiko pertama kali tampil pada Rilpolitik.