“Memang nggak ada yang mau dibiayai (APBN). Ya yang biayain dia sendiri lah. Kan orang yang taruh duitnya di situ, dia taruh duitnya di Indonesia,” ujar Luhut, Kamis (16/10/2025).

Dia menyampaikan pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya mengatur pembebasan pajak bagi investor saat menaruh uangnya di Family Office.

Meski begitu, lanjutnya, para investor harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan berinvestasi pada sejumlah proyek. Dari proyek-proyek itulah pemerintah akan menarik pajak.

“Kita tidak pajakin waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaan, dan menjamin keamanannya. Dan itu yang saya katakan, mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Untuk mendukung itu, Luhut menyebut pemerintah Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus seperti yang dilakukan negara lain. Ia lalu memastikan uang yang disimpan di Family Office tidak akan hilang.

“Makanya kita harus membuat special economic zone, dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain. Dan itu kita harus. Karena betul-betul menjamin bahwa uang dia itu tidak hilang,” tutur Luhut.

Ia pun mengklaim bahwa banyak pengusaha yang tertarik untuk menyimpan uangnya di Family Office Indonesia. Hanya saja, ia masih membocorkan pihak-pihak yang dimaksudnya.

“Banyak! Dari mana saja. Sekarang (Family Office) Singapura, mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa di Tiongkok bisa, tidak di Indonesia, dan selanjutnya. Banyak sekali,” imbuh Luhut.

Saat ini, pemerintah sedang mematangkan regulasi Family Office. Luhut yakin dengan naiknya Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan maka regulasi family office akan segera rampung.

“Ya itu dalam kita kerjain. Sekarang saya pikir, ya dengan Menteri Keuangan yang baru, mestinya lebih cepat,” tutupnya.

Artikel Luhut Pastikan Pendirian Family Office Tak Pakai APBN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dia menegaskan, tidak akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendirian Family Office.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Purbaya mengatakan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian, pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.

Di samping itu, Purbaya sendiri mengaku tidak terlalu memahami konsep Family Office. Ia menegaskan dirinya tak terlibat dalam rencana pembentukan tersebut.

“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.

Sebagai informasi, Family Office diinisiasi Luhut sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Luhut menargetkan proyek tersebut bisa beroperasi tahun ini.

Family office merupakan skema layanan keuangan yang ditujukan untuk mengelola kekayaan ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global agar menanamkan dananya di Indonesia.

Artikel Tolak Pakai APBN, Purbaya Persilakan Luhut Bangun Family Office dari Duit Sendiri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Luhut menilai program MBG telah berjalan bagus meski masih ada kekurangan. Menurutnya, semua butuh proses.

“Nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu,” kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Luhut mengatakan pemerintah akan memperbaiki segala kekurangan dalam pelaksanaan MBG.

“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana-sini kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana-sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” tambah Luhut.

Luhut mengatakan perbaikan dalam program tersebut dilakukan bertahap. Dalam waktu tiga bulan ia yakin hasilkan jadi lebih baik.

“Ya masih ada yang kurang tentu, tapi saya kira kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya tidak mungkin lah. Tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini. Dan saya suka tadi itu penyerapan lapangan kerja,” terang Luhut.

Luhut kembali menekankan agar tak pesimis dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya wajar ada kekurangan karena program tersebut pertama kali dijalankan di Indonesia.

“Jangan terlalu terlalu pesimis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi nggak usah kita juga terlalu, tidak ada kalau ada yang kurang. Saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang ya kita barang baru ya pastilah ada di sana-sini,” jelas Luhut.

Artikel Banyak Siswa Keracunan MBG, Luhut: Kita Bangsa Besar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Luhut mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BKPM, Rosan Roeslani terkait penerapan AI pada sistem OSS ini.

“Satu yang segera sudah jalan, sudah koordinasi juga dengan Kementerian Investasi adalah OSS berbasis AI. Dengan OSS berbasis AI ini semua proses perizinan dengan Pak Rosan kita bicara panjang lebar itu sudah bisa kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan,” sebut Luhut di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu menyatakan pemerintah akan mempercepat transformasi digital pemerintahan. Ia mengklaim sudah membentuk tim kecil untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

Agenda Komite akan difokuskan pada tiga use case utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data ditegaskan sebagai fondasi agar data bangsa tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman. Komite juga akan menggelar rapat rutin setiap bulan untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata.

Luhut mengatakan dalam waktu dekat juga akan melakukan pilot project penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial.

Dia menyatakan pilot project bakal dilakukan pada bulan September 2025 mendatang. Bahkan, Luhut bilang Presiden Prabowo Subianto sendiri punya rencana untuk memantau langsung program tersebut.

“Nanti bulan September, minggu ketiga kita sudah melakukan piloting. Pilot project di Banyuwangi dan Presiden akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi,” pungkas Luhut.

Artikel Luhut Sebut Sistem OSS di BKPM Segera Pakai AI pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kami mendanai sekitar Rp160 triliun tahun ini dan sekitar mungkin Rp300 triliun tahun depan,” kata Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Luhut menyebut MBG sebagai salah satu program unggulan yang baik. Dia meyakini program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Dia menyebut MBG akan melahirkan kesetaraan pembangunan di Indonesia. Program itu dipercaya mendistribusikan perekonomian ke seluruh wilayah Indonesia.

“Ini adalah kali pertama di Indonesia kita bisa melakukan sesuatu untuk membangun pusat-pusat ekonomi di banyak tempat di Indonesia,” kata Luhut.

Artikel Pemerintah Akan Naikkan Anggaran MBG Jadi Rp300 Triliun Tahun Depan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi jangan tinggal di Indonesia,” ujar Luhut di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Luhut menjelaskan, jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh kekuatan asing.

Dia menyebut jangan sampai Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran bisa membuat Indonesia terpecah.

“Ya iya makanya itu, siapapun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas,” jelasnya.

“Jangan kamu juga ikut menjadi bagian memecah belah. Dengar itu,” imbuh Luhut.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.

Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Artikel Luhut Minta Purnawirawan yang Tuntut Gibran Dicopot Tak Tinggal di Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Luhut menyebut desakan yang muncul dari para purnawirawan itu sebagai perilaku kampungan. Menurutnya, semua pihak seharusnya kompak mendukung pemerintah dalam menghadapi ekonomi global yang morat-marit.

“Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

“Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” imbuhnya.

Luhut juga mengomentari mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KASAD yang belakangan akhirnya dibatalkan.

Sebagai informasi, Letjen Kunto merupakan anak dari Wapres ke-6 RI, Try Sutrisno. Try Sutrisno merupakan salah satu purnawirawan TNI yang mendukung pemakzulan Gibran.

Surat mutasi Letjen Kunto menjadi Stafsus KASAD muncul setelah Try Sutrisno terlibat dalam gerakan makzulkan Gibran. Sebab itu, banyak pihak yang mengaitkan mutasi itu dengan dukung Try Sutrisno.

Tudingan itu dibantah TNI. Belakangan, mutasi Letjen Kunto dianulir. Ia pun tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

Luhut pun menilai bahwa mutasi seorang prajurit TNI merupakan hal yang biasa terjadi. Ia menilai, tak ada kaitannya mutasi itu dengan sikap Try Sutrisno.

“Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” ungkapnya.

Artikel Luhut Sebut Purnawirawan yang Minta Gibran Dicopot Kampungan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dia berharap harga BBM bisa berlaku satu harga dan subisidi tak lagi berupa barang, melainkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima.

“Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Dengan begitu, kata Luhut, pemerintah dinilai bisa menghemat anggaran lagi hingga triliunan rupiah.

“Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” tuturnya.

Luhut mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyebut distribusi subsidi energi nantinya diawasi dengan teknologi.

“Kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat bagus sehingga Pertamina bisa mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini, kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil,” ucapnya.

Artikel Luhut Ingin 2027 Tak Ada Subsidi BBM Lagi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Demonstrasi Indonesia Gelap itu dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi hingga kesejahteraan rakyat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan pun merespons gerakan tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini telah berjalan dengan cukup baik. Meski begitu, ia mengakui memang ada kekurangan di berbagai sisi.

Namun, katanya, kekurangan tidak hanya di Indonesia, melaikan juga negara lain termasuk Amerika Serikat (AS).

“Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah,” katanya dalam acara Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).

Luhut mengatakan anak muda sebenarnya punya peluang bekerja di Indonesia. Ia mencontohkan 300 anak muda yang saat ini mengerjakan Government Technology alias Govtech. Karena itu, ia menilai orang yang menilai Indonesia gelap tidak tepat.

“Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini,” katanya.

Artikel Respons Luhut Soal Gerakan Indonesia Gelap: Kau yang Gelap, Bukan Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kebiasaan Luhut yang terkesan anti kritik itu menuai kontroversi. Pegiat media sosial, Denny Siregar pun menjuluki Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dengan gelar ‘Bapak Anti Kritik Indonesia’.

Julukan itu disampaikan Denny Siregar melalui akun paltform X, @Dennysiregar7 dilihat rilpolitik.com pada Kamis (16/1/2025).

Denny Siregar dalam unggahannya mengumpulkan sejumlah tangkapan layar pemberitaan media online terkait pernyataan Luhut yang terkesan anti kritik.

Pada unggahannya itu, Denny Siregar memberikan keterangan. “Bapak Anti Kritik Indonesia,” tulisnya.

Diketahui, pernyataan Luhut seringkali menuai kontroversi di publik. Hal itu lantaran Mantan Menko Maritim dan Investasi itu kerap melontarkan pernyataan yang menunjukkan sikap anti kritik.

Misalnya, Luhut pernah meminta agar para pengkritik angkat kaki dari Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di forum Business Matching 2024 pada 12 Maret 2024.

Kala itu, Luhut secara terang-terangan mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menganggap para pengkritik selalu melihat pemerintah jelek.

“Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan mengkritik semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia,” kata Luhut saat itu.

Luhut juga pernah menyebut kritik akademisi kampus terhadap Jokowi sebagai bentuk politisasi.

Pernyataan itu disampaikan Luhut menyikapi petisi atau pernyataan sikap para akademisi kampus baik negeri maupun swasta yang menganggap demokrasi era Jokowi mengalami kemunduran.

“Guru besar itu harus membuat ketenangan, bukan membuat kontroversi yang dia tidak lengkapi informasinya membuat cerita-cerita macam-macam. Itu enggak bagus buat dia sebagai profesor dan sebagai institusi pendidikan. Enggak bisa,” kata Luhut pada 7 Februari 2024.

Terbaru, Luhut meminta semua pihak untuk tidak terlalu cepat melayangkan kritik terhadap program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut para pengkritik kebijakan pemerintah kadang selalu sok tahu.

“Jangan cepat kritik, tunggu lihat dulu, kita ini kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Luhut Binsar Panjaitan Dijuluki Bapak Anti Kritik Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.