Sebagai informasi, 2 tanker milik PT Pertamina belum mendapat izin melawati Selat Hormuz akibat perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Meski begitu, Bahlil menegaskan pemerintah akan terus menjaga pasokan energi di tengah kondisi saat ini.

“Kemudian LPG juga terlayani dengan baik selama masa Lebaran, dan solar pun dengan baik, dengan harga yang alhamdulillah sampai sekarang belum ada kenaikan. Kita belum menaikkan harga,” kata Bahlil, Kamis (26/3/2026).

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan langkah untuk tidak menaikkan harga tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tidak ingin membebani masyarakat dengan kenaikan harga BBM.

“Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat,” ujarnya.

Bahlil menambahkan, terus melakukan kordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk merumuskan kebijakan subsidi energi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

“Jadi untuk subsidi, jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tetap-tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya,” tutur Bahlil.

Artikel Pemerintah Belum Berencana Naikkan Harga BBM dan LPG 3 Kg pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025). Bahlil mengatakan, pihaknya hendak menata pendistribusian LPG 3 kilogram agar murah di pasaran.

“Sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi. Cuma kalau kita mau tata ada oknum-oknum mafia yang tidak ingin untuk rakyat dikasih harga murah. Maunya mahal-mahal saja,” kata Bahlil.

Subsidi Harus Tepat Sasaran

Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkap subsidi LPG mencapai Rp 87 triliun. Dia mengatakan, sesuai perintah Presiden Prabowo Subinto seluruh subsidi harus tepat sasaran.

“Kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan, agar semua subsidi itu sampai ke rakyat,” ujarnya.

Perbaiki Distribusi Subsidi

Bahlil juga menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki distribusi subsidi agar benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Ia menyinggung kasus LPG 3 Kg hingga korupsi tata kelola minyak di Pertamina.

Ia menyebut terungkapnya kasus-kasus tersebut merupakan wujud nyata pemerintah memperbaiki distribusi subsidi agar tepat sasaran.

“Pernah dengar kasus LPG? Pernah dengar siapa itu menterinya? Pernah dengar kasus Pertamax minyak siapa menterinya? Ini semua dalam rangka kita menjalankan ikhtiar agar seluruh subsidi yang punya rakyat itu harus sampai ke tangan rakyat. Tidak boleh dikorupsi oleh siapa-siapa, itu tujuannya, itu tujuannya,” terangnya.

Artikel Bahlil Sebut Ada Mafia yang Tak Ingin LPG 3 Kg Murah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Zulhas saat mengecek ketersediaan gas 3 kg di Pasar Klender SS, Jakarta Timur pada Rabu (5/2/2025).

Mulanya, Zulhas memastikan bahwa para pengecer sudah bisa berjualan gas melon lagi sebagai sub-pangkalan. Hal ini sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto.

“Oleh bapak Presiden dimandatkan kembali seperti semula ya pak. Bahkan diperkuat ini menjadi sub-pangkalan. Pengecer namanya jadi sub-pangkalan, mau ganti jadi apa saja yang penting jangan nyusahin ya kan,” kata Zulhas.

Menurutnya berkat arahan yang membolehkan pengecer kembali berjualan LPG 3 kg, ketersediaan stok gas melon sudah kembali normal. Termasuk salah satunya di pangkalan dekat pasar tersebut.

“Gimana tabung gas-nya, ada? Oh ada ini, gimana sekarang sudah sudah aman? Jadi ini sudah kembali seperti awal, tidak ada perubahan,” terang Zulhas.

“Tadinya maksudnya bagus, ditata supaya bagus tapi kan ada masalah sedikit, bukan sedikit, masalah banyak jadinya,” ucapnya lagi.

Karena stok LPG 3 kg yang sudah normal, Zulhas meminta sejumlah ibu-ibu yang sedang mengantre di dekat pangkalan untuk mengucapkan terima kasih kepada Prabowo.

“Terima kasih Pak Prabowo, bilang terima kasih Pak Presiden Prabowo,” kata Zulhas kepada ibu-ibu yang kemudian disambut dengan ucapan terima kasih ibu-ibu itu kepada Prabowo.

Artikel Stok LPG 3 Kg Kembali Normal, Zulhas Minta Ibu-Ibu Berterima Kasih ke Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun angkat suara. Ia justru membela kebijakan Bahlil yang meresahkan masyarakat itu.

Menurut Hasan, Kementerian ESDM justru sedang mendorong para pengecer untuk mendaftar menjadi agen resmi penjualan LPG.

“Kementerian ESDM justru mendorong para pengecer ini mendaftar menjadi agen resmi,” kata Hasan dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Hasan mengatakan posisi para pengecer ini kemudian bisa diformalisasikan sebagai agen resmi jika nantinya telah mendaftar.

Dengan demikian, Hasan berharap jangkauan LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran.

“Dan pendistribusian elpiji 3 kg bisa di-tracking agar tepat sasaran,” kata dia.

Diketahui, Kementerian ESDM mengharuskan pengecer beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya, dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke PT Pertamina.

Pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha bisa membuatnya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg.

Artikel Istana Bela Kebijakan Bahlil Soal LPG 3 Kg yang Meresahkan Rakyat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM untuk memberikan penjelasan ke publik tentang penataan penjualan LPG 3 kg.

“Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk meredam kebingungan dan kegundahan warga serta menegaskan bahwa penjualan LPG 3 kg tetap masih bisa dilakukan melalui pangkalan-pangkalan resmi dari agen-agen penjualan,” kata Eddy, dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Dia mengatakan penataan harus segera dilakukan terhadap para pengecer yang selama ini keberadaannya paling dekat dengan hunian masyarakat.

“Penataan penting dan sebaiknya dilakukan segera agar para pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg melalui sistem pendataan dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

Politikus PAN itu mengatakan para pengecer adalah ujung tombak penjualan ritel yang langsung dapat diakses masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

“Kehadiran pengecer penting agar masyarakat tidak perlu menghabiskan ongkos membeli LPG 3 kg di agen-agen penjualan yang sangat mungkin lokasinya jauh dari tempat tinggal warga,” jelasnya.

Eddy mengungkapkan, pemantauan terhadap pricing policy sering berada di luar jangkauan pemerintah karena harga jual LPG 3 kg di pengecer bisa berbeda-beda.

“Namun jika para pengecer ini terdaftar resmi dan terpantau aktivitas jual belinya secara digital, pemerintah bisa mengontrol aktivitas penjualan dan masyarakat tidak akan terkendala membeli LPG 3 kg di lingkungan tempat tinggalnya,” ungkapnya.

“Jika dalam prakteknya diketahui ada pengecer-pengecer yang ‘nakal’ dan menjual LPG 3 kg di luar ketentuan yang telah ditetapkan, berikan sanksi berupa pencabutan alokasi LPG 3 kg dan umumkan kepada warga sekitar,” tegasnya

Artikel Eddy Soeparno Harap Pengecer Tetap Bisa Jual LPG 3 Kg pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Enggak ada, enggak ada (kelangkaan LPG 3 kg). Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang,” kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).

Menurut Bahlil, yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan.

Dikatakan Bahlil, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.

Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai jika membeli langsung di pangkalan.

“Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana mensosialisasikan ini, untuk ngambilnya jangan di pengecer, tapi di pangkalan. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa upaya perubahan dari status pengecer menjadi pangkalan sedang dalam pembahasan. Hal ini diyakini akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh LPG 3 kg dengan tetap mendapatkan harga yang sesuai.

“Ya memang kalau pengecer-pengecer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengecer. Lagi saya atur sekarang,” ujar Bahlil.

“Memang saya tahu ini pasti ada terjadi dinamika dikit, tapi ini penyesuaian. Tapi ingat, pemerintah punya niat baik kepada rakyat,” imbuhnya.

Artikel Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg, Bahlil: Niat Baik Pemerintah ke Rakyat pertama kali tampil pada Rilpolitik.