Sulaisi akan melaporkan dugaan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

“Nanti Insyaallah dalam seminggu ke depan,” kata Sulaisi singkat saat dihubungi rilpolitik.com melalui pesan tertulis pada Senin (15/4/2024).

Namun, dia enggan menjelaskan secara detail sejumlah persiapan yang dilakukan sebelum membuat laporan ke Kejagung.

“Nanti saya Laporkan dulu,” ujar Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu.

Selain itu, Sulaisi juga belum bisa membocorkan sejumlah alat bukti yang sudah disiapkan untuk mempermudah penegak hukum dalam memproses laporannya.

“Nanti saya sampaikan setelah saya LP,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sulaisi membongkar adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Upland di Kabupaten Sumenep. Diketahui, proyek tersebut berasal dari dana hibah pemerintah pusat senilai Rp 52.874.640.000.

Sulaisi kemudian membeberkan lokasi proyek Upland diduga bermasalah yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu Desa Basoka, Kecamatan Rubaru.

Dia mengungkapkan, penyaluran dana hibah ke petani bawang merah di tersebut enilai Rp 4.420.000.000 tidak jelas penerimanya.

Sebab, kata Sulaisi, berdasarkan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tidak disebutkan nama kelompok tani (poktan) di Desa Basoka yang mendapatkan hibah. Begitu juga tak disebutkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 75 Tahun 2021.

Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan penerima hibah proyek Upland di lokasi lain yang disebutkan secara jelas nama Poktan lengkap dengan alamatnya.

“Khusus untuk Upland ini memang bagi saya ada potensi korupsi yang sejak awal, sejak proses budgeting,” ujar Sulaisi pada Kamis (4/4/2024).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Sulaisi Segera Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Upland Sumenep ke Kejagung pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Lantas, siapa aktor di balik dugaan kasus tersebut?

Sulaisi mengaku belum bisa memastikan. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan penyidik. Termasuk, dia juga belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan pejabat Sumenep seperti Bupati maupun kepala dinas dalam dugaan kasus tersebut.

“Untuk yang bermain itu kita belum bisa memastikan, apakah mengarah ke bupati atau ke kepala dinas atau dari kepala dinas yang itu arahnya ke bupati,” kata Sulaisi dalam keterangannya kepada rilpolitik.com pada Kamis (4/4/2024) malam.

Sulaisi nantinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mencari siapa sosok yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.

“Nah, kita nggak paham itu masih, itu urusan nanti di penyelidikan, di aparat penegak hukum,” ujar dia.

Sulaisi mengatakan, dalam laporannya nanti tidak bisa menyebut nama orang. Sebab, kasus ini baru sebatas dugaan. Ia berkata, urusan nama, biarlah menjadi kewenangan penyidik.

“Kita melaporkan itu tidak bisa menyebutkan orang. Itu urusan nanti aparat penegak hukum yang menentukan begitu mereka melakukan pemeriksaan,” tegas dia.

“Jadi urusan apakah itu bupati atau Kadis, itu urusan nanti itu,” imbuh Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu.

Sekali lagi, Sulaisi menegaskan belum bisa memastikan adanya keterlibatan Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan atau Kepala Dinas Pertanian saat itu, Arif Firmanto, dalam kasus tersebut.

“Itu ada di tangan aparat penegak hukum setelah kita laporkan dugaan tipikornya,” ujarnya.

Mantan aktivis HMI Madura itu juga menyampaikan bahwa dirinya tidak sedang membidik orang tertentu dalam rencana pelaporan kasus dugaan korupsi proyek Upland ini.

“Kita tidak membidik siapapun, kita tidak membidik orang, kita hanya sebatas dugaan. Soal siapa orangnya, nanti penyidik yang menentukan,” pungkasnya.

Dana Hibah Proyek Upland di Desa Basoka Dinilai Janggal

Sebelumnya, Sulaisi membeberkan lokasi proyek Upland diduga bermasalah yang dapat merugikan keuangan negara.

Sulaisi mengungkapkan, penyaluran dana hibah proyek Upland ke petani bawang merah di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, senilai Rp 4.420.000.000 tidak jelas penerimanya.

Sebab, kata Sulaisi, berdasarkan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tidak disebutkan nama kelompok tani (poktan) di Desa Basoka yang mendapatkan hibah. Begitu juga tak disebutkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 75 Tahun 2021.

Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan penerima hibah proyek Upland di lokasi lain yang disebutkan secara jelas nama Poktan lengkap dengan alamatnya.

“Khusus untuk Upland ini memang bagi saya ada potensi korupsi yang sejak awal, sejak proses budgeting,” ujar Sulaisi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kata Sulaisi Abdurrazaq Soal Aktor di Balik Dugaan Korupsi Proyek Upland Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan netizen terkait lokasi proyek Upland yang diduga dikorupsi. Sebab, di beberapa lokasi, proyek tersebut justru dinilai berjalan.

Menjawab pertanyaan itu, Sulaisi kemudian mengungkap lokasi proyek Upland yang diduga dikorupsi. Sumbernya adalah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 75 Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Sulaisi melalui keterangan videonya yang diunggah ke platform media sosial Tiktok seperti rilpolitik.com lihat pada Kamis (4/3/2024).

Redaksi rilpolitik.com sudah mendapatkan izin dari pria yang merupakan Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu untuk mengutip pernyataanya.

Dari dokumen PPAS itu, Sulaisi menemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran dana hibah proyek Upland ke petani bawang merah, khususnya di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

Dalam dokumen tersebut, jelas Sulaisi, tidak disebutkan kelompok tani (Poktan) yang mendapatkan dana hibah. Dana hibah proyek Upland yang digelontorkan untuk desa Basoka ini cukup besar, yakni mancapai Rp 4.420.000.000.

“Jadi kalau Upland ini, dia hanya menyebutkan itu penerimanya itu hibah sarana prasarana bawang merah. Ini Desa Basoka Kecamatan Rubaru. Ini khusus untuk yang di Desa Basoka ya, ini Rp 4.420.000.000. Ini khusus untuk Upland ini. Ini tidak disebutkan Poktan yang mana yang dapat, ini nggak ada,” beber Sulaisi.

Sulaisi kemudian menyandingkan dokumen PPAS itu dengan Perbup Nomor 75 Tahun 2021. Di situ, kata Sulaisi, juga tidak disebutkan Poktan penerima hibah proyek Upland di Desa Basoka.

“Coba cek di Perbup Nomor 75 Tahun 2021, ini sama. Jadi di Perbub ini juga, sama nih tidak disebutkan penerimanya tuh Poktan apa,” ungkapnya.

Hal ini, kata Sulaisi, berbeda dengan penerima hibah proyek Upland di lokasi lain yang disebutkan secara jelas nama Poktan beserta dengan alamatnya.

“Nah itu, salah satu proses lah ya yang berbeda misalnya dengan yang lain,” ucapnya.

“Kita coba buka yang lain misalnya, belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar hand traktor misalnya, disebutin tuh penerimanya Poktan Sportif, KWT Mawar Indah, alamatnya di mana. Jadi jelas dia penerimanya,” sambung dia.

Lebih lanjut, mantan aktivis HMI Madura itu menyebut potensi korupsi proyek Upland ini sebenarnya sudah terlihat sejak proses budgeting.

“Khusus untuk Upland ini memang bagi saya ada potensi korupsi yang sejak awal, sejak proses budgeting,” ujarnya.

Dugaan korupsi proyek ini semakin menguat, kata Sulaisi, dibuktikan dengan adanya pemberitaan salah satu media online pada 11 Maret 2022, yang mengungkap bahwa panen raya bawang merah di Desa Basoka adalah hoax.

Di berita tersebut, beber Sulaisi, lokasi yang menjadi tempat panen raya bukan milik anggota kelompok tani Desa Basoka. Bahkan, bawang merah yang dipanen Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Kepala Dinas Pertanian saat itu, Arif Firmanto juga bukan berasal dari bibit bantuan yang diberikan Pemkab Sumenep melalui Dinas Pertanian.

“Ini pengakuan mereka (petani). Jadi banyak hal lah ya di beberapa berita. Tapi itu berita. Kemudian begitu kita cek dengan dimulai sejak budgeting, ini (proyek Upland) sejak budgeting memang bermasalah. Jadi kita cek di PPAS, kemudian kita cek di Perbup misalnya, kemudian kita cek di APBD nya begitu. Nah, khusus untuk Upland ini penerimanya nggak jelas. Ya ini Poktan yang mana penerimanya. Nah gitu,” urai dia.

“Jadi ini bagi saya dugaan korupsinya itu terjadi sejak proses budgeting, itu perspektif saya,” imbuhnya.

Segera Buat Laporan

Sulaisi mengatakan akan segera melaporkan dugaan korupsi ini ke aparat penegak hukum (APH) dengan membawa segala alat bukti yang sudah dikantonginya.

“Saya akan coba segera masukkan laporannya besok dengan alat bukti yang kami terima, termasuk di PPAS, termasuk Perbup, termasuk di APBD, termasuk eksekusinya, termasuk berita-berita yang viral, termasuk saksi-saksi begitu yang pada saat setelah panen yang kemudian viral itu,” tuturnya.

Sulaisi juga menyampaikan akan mengkoordinasikan sejumlah saksi untuk bisa memberikan keterangannya ke penyidik agar kasus ini menjadi clear.

“Teman-teman melakukan investigasi, saksi-saksi di sana akan coba kita koordinasi dalam rangka memberi keterangan di aparat penegak hukum supaya ini bisa dilakukan langkah konkrit untuk melakukan penyelidikan terhadap proses realisasi program ini sesungguhnya, Ini benar-benar terjadi penyimpangan atau tidak. Ini baru akan ketahuan begitu aparat penegak hukum sudah melangkah,” pungkas Sulaisi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Sulaisi Beberkan Lokasi Proyek Upland di Sumenep yang Diduga Dikorupsi, Segera Buat Laporan ke APH pertama kali tampil pada Rilpolitik.