Desakan mundur itu disampaikan Fauzi As merespons kehadiran Sutan dalam pelantikan pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kecamatan Kabupaten Sumenep hari ini, Minggu (10/11/2024).

Dalam pelantikan tersebut, Achmad Fauzi Wongsojudo selaku Ketua Percasi Jawa Timur, yang kini berstatus sebagai calon bupati petahana dari PDI Perjuangan turut hadir.

Fauzi As berpandangan bahwa telah terjadi konflik kepentingan antara Sutan selaku Ketum KONI sekaligus anggota DPRD dari PDIP dengan Achmad Fauzi selaku calon bupati petahana Sumenep dari partai yang sama.

Sebagai informasi, KONI merupakan lembaga yang mendapat sumber pendanaan dari negara.

“Itu konflik kepentingan. Ketua KONI DPRD Sumenep, dan Fauzi sebagai Ketua Percasi,” kata Fauzi As kepada rilpolitik.com pada Minggu (10/11/2024).

Karena itu, pria berambut gondrong itu meminta Sutan untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketum KONI Sumenep supaya tidak terjadi konflik kepentingan.

“Saya mendesak supaya Ketua KONI mundur agar tidak memicu dugaan yang mengarah pada penggunaan anggaran KONI untuk kepentingan politik petahana,” ujar dia.

“Mengingat Fauzi Sebagai calon Bupati dari PDIP dan Ketua Koni Sebagai DPRD Sumenep dari Partai yang Sama, ini sangat mengarah pada conflict of interest,” sambungnya.

Lebih lanjut, loyalis Paslon 1 KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) itu mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk tidak melakukan penyelewengan dalam mengelola keuangan negara demi kepentingan politik paslon petahana.

“Kita menghimbau pada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola uang negara jangan selalu melanggar asas asas kepatutan di mana program-program diadakan tidak dalam rangka membantu rakyat, tetapi membantu kepentingan menaikkan elektabilitas petahana,” ujarnya.

Penggunaan anggaran negara secara serampangan demi kepentingan elektoral paslon, katanya, dapat merusak masa depan demokrasi Indonesia.

“Ini dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi masa depan demokrasi kita,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Fauzi As Desak Sutan Hady Mundur Sebagai Ketum KONI Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ganjar mengatakan, potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair,” tegasnya.

Artikel Hindari Konflik Kepentingan, Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam pertama kali tampil pada Rilpolitik.