Hal itu diungkap Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Prabu Revolusi, Jumat (13/9/2024).

“Anggaran Desiminasi Informasi Makan Gizi Gratis tahun 2025, Rp 15 miliar,” kata Prabu.

Prabu menyebut anggaran besar tersebut menunjukkan keseriusan Kominfo terhadap pelaksaan program unggulan pemerintahan mendatang. Dia berharap kucuran anggaran tersebut dapat menyukseskan kegiatan sosialisasi.

“Itu menunjukkan keseriusan dari Kominfo untuk memastikan agar program makan bergizi ini bisa diterima, dipahami dengan baik oleh publik. Karena menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ada beberapa jenis komunikasi publik yang akan dilakukan oleh Kominfo dalam melakukan sosialisasi. Salah satunya, menurut dia, adalah melalui media arus utama atau media massa.

“Melalui media mainstream jelas, karena lewat media mainstream ini adalah salah satu cara untuk lebih banyak menjangkau masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, dia menyebut akan melakukan sosialisai melalui media sosial dan sosialisasi secara langsung.

“Dan juga tetap akan ada diseminasi secara offline, karena kita juga harus menjangkau warga negara yang memang tidak mengakses.” jelasnya.
Menurut Prabu, hal yang menjadi perhatian adalah pemerataan informasi antara di pusat maupun di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

“Itu juga sama nilainya atau value-nya gitu. Nah, itu kita lakukan dengan berbagai macam cara,” pungkasnya.

Artikel Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Tembus Rp 15 M pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Bukanlah, bukan, bukan,” kata Budi seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Ketua Umum Projo itu mengatakan akun Fufufafa sudah lama dioperasikan. Dia menyebut telah mempelajari terkait polemik akun yang dikaitkan dengan Gibran itu.

“Oh, itu udah lama, udah-lah. Udah kita pelajarin,” kata dia.

Budi mengaku pendalaman terhadap akun itu dilakukan sejak mencuat di publik. “(Didalami) sejak kemarin. (Sejak viral) iya,” ujarnya.

Namun, Budi justru mengaku tidak tahu siapa pemilik asli akun tersebut jika bukan Gibran. Dia meminta wartawan untuk menunggu lebih dulu.

“Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja, entar ada waktunya (diungkap),” tambah dia.

Diketahui, jagat media sosial dalam beberapa hari terakhir dihebohkan dengan munculnya akun Kaskus Fufufafa. Akun ini menjadi perhatian warganet lantaran komentar-komentarnya yang kerap nyinyir dan menghina sosok Prabowo Subianto.

Berdasarkan, rumor yang berkembang akun tersebut diduga milik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wakil Presiden terpilih 2024 pendamping Prabowo.

Meski belum diketahui kebenaranya, warganet terus ramai-ramai menggali jejak digital akun itu untuk memastikan pemilik sebenarnya. Berdasarkan bukti-bukti yang diunggah, warganet semakin yakin bahwa akun Kaskus Fufufafa adalah milik Gibran.

Artikel Pastikan Bukan Milik Gibran, Tapi Menkominfo Tak Tahu Pemilik Asli Akun Fufufafa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemblokiran platform X dan Telegram bisa dilakukan karena banyaknya konten judi online dan pornografi atas laporan dari masyarakat.

“Pasti akan kami blokir kalau sudah membolehkan (porno dan judi online) begini,” katanya di Kominfo, Jakarta, Jumat (15/6/2024).

Dia pun menegaskan bahwa pemblokiran itu dilakukan terhadap platformnya, bukan terhadap kontennya. Kominfo tidak memiliki otoritas langsung untuk memblokir konten di sebuah platform.

Semuel menyadari ada banyak pengguna platform X yang menggunakannya secara bijak. Tetapi apabila platform tidak mematuhi aturan terpaksa harus diblokir.

“Kalau X tidak mau comply (mematuhi) ya untuk penggunanya mohon maaf mulai migrasi ke platform lain,” ucap Semuel.

Semuel juga menjelaskan pemerintah sudah memanggil perwakilan Telegram dan sudah mengirimkan surat untuk di follow up. Kominfo memberikan waktu paling lambat satu pekan untuk Telegram sebelum dilakukan pemblokiran.

“Sekali lagi (disurati) kalau yang ketiga kali diblokir,” ucap Semuel.

Artikel Kominfo Ancam Blokir Paltform X dan Telegram pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ustaz Jeje meminta kepada pihak kepolisian dan Kementerian Kominfo agar segera menyelidiki akun tersebut.

“Jika ternyata ada unsur pidana atau diduga ada penistaan kepada Nabi Muhammad Saw dalam akun tersebut agar segera menangkap pemilik akun Sunnah Nabi,” kata Ustaz Jeje dalam keterangannya, Ahad (20/8/2023).

“Saya menilai, akun Youtube Sunnah Nabi diduga telah melakukan pelecehan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW,” sambungnya.

Menurut Ustaz Jeje, channel youtube ini dibuat secara sengaja dengan misi penyesatan pemahaman terhadap beberapa aspek sejarah Nabi dan ajaran Islam.

“Terutama bagi non muslim dan masyarakat muslim yang awam,” tambahnya.

Terkait konten-konten yang disuguhkan, Ustaz Jeje mengimbau, agar kaum muslimin waspada dan selektif dalam menerima tontonan-tontonan di medsos yang dibuat para musuh dan pembenci Islam dengan menggunakan nama chanel media Islam.

“Walaupun didalam akun tersebut memberikan argumen cuplikan Quran atau Hadits, tapi sesungguhnya menyajikan kesesatan pemikiran dan interpretasi,” ujar Ustaz Jeje.

Artikel Persis Minta Kepolisian dan Kominfo Selidiki Kanal Youtube Diduga Hina Nabi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Budi Arie mengatakan sejauh ini baru ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kewenangannya terbatas hanya mengawasi konten penyiaran televisi serta radio dan belum ada lembaga atau tim yang mengawasi media sosial seperti Facebook hingga TikTok.

“Dan mungkin pada waktunya kita akan perlu pengawas sosmed, siber, untuk mengawasi konten-konten sosmed,” kata Budi Arie pada Senin (17/7/2023).

Menurut Ketum Projo itu, Kominfo perlu berinovasi dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Harapannya bisa menghasilkan cara penanganan konten medsos yang lebih antisipatif.

Budi Arie mungkin belum tahu bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika selama ini sudah memiliki mesin pengais (crawling) konten negatif bernama Ais sebagai langkah untuk menangkal konten-konten negatif di internet.

Dilansir situs resmi Kominfo, mesin sensor senilai Rp200 miliar itu sudah beroperasi sejak 28 Desember 2018 lalu.

Menurut Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan saat itu, mesin Ais dapat memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi jutaan tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif. (Abn)

Artikel Budi Arie Mau Bikin Tim Pengawas Medsos, Padahal Kominfo Sudah Punya Mesin Sensor pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hingga saat ini, Kejagung sudah menetapkan enam orang sebagai tersangka, di antaranya Anang Achmad Latif (Direktur Utama Bakti Kominfo), Galubung Menak (Dirut PT Mora Telematika Indonesia), dan Yohan Suryanto (Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020).

Selain itu, Kejagung juga mentersangkakan Mukti Ali (Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment) dan Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitech Media Sinergy). Terbaru, Kejagung juga menetapkan Menkominfo Johnny G Plate.

Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menilai kasus mega korupsi tersebut terjadi akibat lemahnya fungsi pengawasan legislatif di DPR RI.

“Fungsi DPR RI itu salah satunya adalah fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan APBN,” kata pria yang akrab dengan sapaan Uki itu melalui akun Twitternya, @Uki23 pada Kamis (15/6/2023).

“Kenapa fungsi pengawasan DPR RI lumpuh hingga kasus korupsi BTS senilai 8 triliun Rupiah ini bisa sampai terjadi?” tanya Uki.

Menurut Uki, kasus yang juga menjerat mantan Sekjen Partai Nasdem itu terjadi sudah sejak periode 2020-2021.

“Seharusnya DPR RI punya cukup waktu untuk mencegahnya melalui fungsi pengawasan politik,” ujarnya.

Uki mengatakan, tak masuk akal jika DPR RI sebagai lembaga pengawas pemerintah tidak menyadari adanya penyelewengan dalam proyek tersebut. Padahal, katanya, nilai korupsinya sangat besar.

“Diduga 8 dari 10 triliun yang diselewengkan. Sungguh tidak masuk akal, kalau 8 dari 10 yang diselewengkan lantas si pengawas tidak menyadari,”

Lebih lanjut, Uki juga mempertanyakan sikap DPR RI yang justru terkesan bungkam setelah dugaan penyelewengan proyek BTS itu menguap ke permukaan.

“Ketika kasus korupsi ini terkuak, kenapa DPR RI seperti tidak ada sikap? Kenapa Komisi I DPR RI tidak panggil Kejaksaan, KPK atau instrumen penegakan hukum lainnya untuk menjelaskan kepada rakyat duduk perkaranya secara terbuka dan transparan?,” tanyanya. (Abn)

Artikel Soal Mega Korupsi BTS, PSI Pertanyakan Fungsi Pengawasan DPR RI pertama kali tampil pada Rilpolitik.