Subairi menyebut gagasan KEK Tembakau justru lahir untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama puluhan tahun membuat Madura hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah industri lebih banyak dinikmati wilayah lain.

Pernyataan itu disampaikan Subairi merespons kritik yang mempertentangkan ide KEK Tembakau Madura dengan filosofi cukai dan kesehatan publik.

Subairi mengatakan, KAMURA menghormati setiap kritik terhadap wacana KEK Tembakau Madura. Namun, ia menilai kritik terhadap KEK Tembakau Madura tidak boleh berhenti pada cara pandang hilir semata, yakni rokok dan konsumsi. Ada realitas hulu yang juga harus dilihat, yaitu petani tembakau, buruh tani, pelaku usaha kecil, dan masyarakat Madura yang selama ini menggantungkan hidup pada ekosistem tembakau.

“Kalau tembakau hanya dibaca dari hilir, yang tampak memang rokok, konsumsi, dan risiko kesehatan. Tetapi kalau dibaca dari hulu, khususnya dari Madura, yang tampak adalah petani, keluarga, ekonomi desa, dan ketimpangan nilai tambah yang sudah berlangsung sangat lama,” kata Subairi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Menurut Subairi, KEK Tembakau Madura bukan bentuk pengistimewaan terhadap tembakau. Ia menegaskan bahwa KEK justru merupakan instrumen tata kelola kawasan untuk membawa ekosistem tembakau Madura ke dalam sistem yang legal, transparan, dan terkendali.

“Cukai tetap instrumen pengendalian konsumsi. Itu tidak kami bantah. Tetapi KEK adalah instrumen penataan ekonomi kawasan. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru melalui KEK, negara bisa lebih mudah mengawasi, membina, dan menarik aktivitas ekonomi yang selama ini bergerak di ruang abu-abu ke dalam sistem formal,” katanya.

Subairi juga menolak anggapan bahwa KEK Tembakau Madura otomatis bertentangan dengan agenda kesehatan publik. Menurutnya, rancangan KEK tidak semata-mata diarahkan pada produksi rokok konvensional, melainkan pada hilirisasi, diversifikasi produk, riset, standardisasi, pengolahan pascapanen, logistik, dan penguatan petani.

“KEK Tembakau Madura tidak boleh disederhanakan seolah-olah hanya bicara rokok. Kita bicara tata niaga yang lebih adil, peningkatan nilai tambah, perlindungan petani, dan diversifikasi produk turunan tembakau. Dengan KEK, tembakau Madura bisa dikelola lebih luas, lebih modern, dan lebih bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan utama Madura adalah ketimpangan hulu-hilir. Selama ini, petani menanggung risiko produksi paling besar, mulai dari cuaca, gagal panen, biaya pupuk, hingga fluktuasi harga. Namun, ketika tembakau masuk ke rantai industri, nilai tambah terbesar justru lebih banyak terkonsentrasi di luar Madura.

“Ini yang harus dikoreksi. Madura tidak boleh terus menjadi pemasok bahan baku, sementara kesejahteraan masyarakatnya tertinggal. KEK adalah cara agar nilai tambah tidak terus bocor keluar,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran bahwa KEK Tembakau akan menjadi preseden bagi daerah lain, Subairi menilai hal itu seharusnya dijawab dengan desain kebijakan, bukan dengan penolakan. Ia menyebut Madura memiliki kekhasan historis, ekologis, dan sosial-ekonomi yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah lain.

“Madura punya sejarah panjang dengan tembakau. Ini bukan semata komoditas, tetapi bagian dari struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, desain KEK Tembakau Madura harus dibaca sebagai kebijakan afirmatif berbasis kekhasan wilayah,” katanya.

Subairi menegaskan, tanpa KEK, persoalan tembakau Madura tidak otomatis selesai. Petani tetap menanam, industri rakyat tetap jalan, dan pasar tetap bergerak. Bedanya, semua itu akan terus berlangsung dalam ruang yang rapuh: sebagian informal, sulit diawasi, dan tidak memberi kepastian hukum maupun ekonomi.

“Kalau hanya ditindak, masalahnya akan berulang. Yang dibutuhkan bukan sekadar penertiban, tetapi penataan. KEK menawarkan jalan tengah: memformalkan, mengendalikan, sekaligus menyejahterakan,” tegasnya.

Ia berharap perdebatan publik mengenai KEK Tembakau Madura tidak dikerdilkan menjadi seolah-olah pihak yang mendukung KEK berarti mendukung peningkatan konsumsi rokok. Menurutnya, bingkai seperti itu terlalu sempit dan tidak adil bagi masyarakat Madura.

“Kami terbuka terhadap kritik. Tetapi jangan sampai petani Madura dihapus dari percakapan. Mereka adalah pihak yang paling lama menanggung risiko dan paling sedikit menikmati nilai tambah,” kata Subairi.

Subairi menutup dengan menegaskan bahwa KEK Tembakau Madura adalah ikhtiar untuk menghadirkan negara secara lebih adil di wilayah hulu.

“Negara boleh mengendalikan konsumsi. Tetapi negara juga wajib menyejahterakan rakyatnya. Bagi KAMURA, KEK Tembakau Madura bukan privilege, melainkan koreksi struktural atas ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan,” pungkasnya.

Artikel KAMURA Jawab Kritik Soal KEK Tembakau Madura: Jangan Dipersempit Jadi Isu Rokok pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, Dudung menerima audiensi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Dudung mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan bersama tim lintas kementerian.

“Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian,” kata Dudung.

Dudung berjanji tidak akan ragu mengungkapkannya ke publik jika ditemukan pelanggaran.

“Kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk expose secara langsung,” tegas Dudung.

Dudung menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran. Hasil temuan di lapangan nantinya akan disampaikan kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

“Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan, sehingga tidak ada pemanfaatan-pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan. Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan,” ujarnya.

Artikel Kepala KSP Akan Sidak Program MBG Usai Terima Laporan Pimpinan KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kami memberi apresiasi kepada Kejati Jatim karena bergerak cepat dan menyentuh akar persoalan. Tapi proses hukum ini jangan berhenti pada teknis di lapangan. Penyalahgunaan kuota bantuan yang sejak awal tidak adil juga adalah bentuk korupsi yang harus dibongkar,” tegas Ketua Umum FPM, Asip Irama, dalam pernyataannya pers kepada media, Kamis (10/7).

FPM menyoroti bahwa Sumenep menerima alokasi BSPS untuk 5.490 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp109,8 miliar—jumlah yang jauh melampaui kabupaten lain di Madura bahkan di Jawa Timur. Menurut FPM, ketimpangan ini patut diduga sebagai akibat dari permainan kuota yang dikondisikan secara politis oleh aktor-aktor tertentu di tingkat atas. Kuota besar itu lalu dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk memperkaya diri dan mengatur penerima berdasarkan relasi, bukan kebutuhan.

“Korupsi bukan cuma soal uang yang dipotong, tapi soal kuasa yang diselewengkan. Ketika alokasi bantuan negara dikendalikan demi kepentingan kelompok tertentu, maka di situlah awal dari kebocoran anggaran terjadi. Ini harus dihentikan,” kata Asip.

Penyidikan Kejati Jatim sendiri telah menyita sejumlah barang bukti dari delapan titik penggeledahan, termasuk dokumen, perangkat elektronik, dan rekaman suara. Dugaan awal mengarah pada pemotongan dana sebesar Rp4–5 juta dari setiap unit bantuan senilai Rp20 juta. Namun bagi FPM, potongan itu hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam: dimulai dari siapa yang mengatur kuota, siapa yang menentukan penerima, hingga siapa yang membiarkan praktik ini berjalan.

FPM mencatat bahwa banyak penerima bantuan di Sumenep bukan berasal dari kalangan miskin, melainkan justru orang-orang dekat kekuasaan desa. Ada pula penerima ganda dalam satu keluarga, serta warga miskin yang tak masuk daftar. Di sisi lain, tukang bangunan kerap menalangi sendiri biaya pembangunan karena dana tak pernah diterima penuh. Material bangunan pun disuplai di bawah standar, dengan nota pembelian yang seragam dan diduga fiktif.

“Ketika rakyat miskin tak masuk daftar dan yang mampu justru menerima, itu bukan sekadar pelanggaran etik, tapi pengkhianatan terhadap mandat negara. Dan ketika kuotanya sendiri sudah timpang sejak awal, kita harus pertanyakan siapa yang mengatur dari atas,” ujar Asip.

FPM mendesak agar Kejati Jatim tidak hanya memeriksa pihak pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri jejak kekuasaan dalam pengambilan keputusan kuota. Bagi mereka, keadilan tidak bisa ditegakkan dari bawah ke atas saja, melainkan harus menyentuh arsitek kebijakan di level pusat dan provinsi.

“Yang membagi kuota secara tak adil itulah aktor intelektual sebenarnya. Karena dari merekalah ketimpangan struktural bermula. Dan ketimpangan semacam ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi dosa politik yang merusak tatanan keadilan sosial,” tegasnya.

FPM juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap data penerima BSPS se-Jawa Timur, serta reformasi mekanisme distribusi agar lebih transparan dan berpihak pada rakyat miskin yang sesungguhnya. Selain itu, mereka menuntut agar warga yang dirugikan dalam praktik pelaksanaan di lapangan mendapat restitusi yang layak, baik berupa perbaikan rumah maupun pengembalian dana yang dipotong.

“Kami percaya Kejati Jatim telah mengambil langkah berani. Tapi langkah ini jangan berhenti di lapisan kulit. Bongkar juga siapa yang mengatur jeroan program ini, termasuk siapa yang menentukan kuota Sumenep lebih besar dibanding daerah lain. Di sanalah letak awal dari skema penyelewengan yang harus dibongkar demi keadilan,” pungkas Asip.

Artikel FPM Apresiasi Kejati Jatim Usut Korupsi BSPS Sumenep, Soroti Dalang Ketimpangan Kuota pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pantauan Rilpolitik.com di lokasi, acara ini berlangsung sejak pukul 20.08 WIB, diawali dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil bersama. Kemudian dilanjutkan dengan aksi teatrikal oleh aktivis PMII dan pembacaan puisi.

Dalam aksinya ini, massa membawa gambar Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan wakilnya Dewi Khalifah.

Ketua Umum PMII Sumenep Abdul Mahmud mengatakan, kegiatan ini merupakan kritik moral PC PMII Sumenep terhadap bobroknya kinerja Bupati Achmad Fauzi.

“Dengan diadakannya Tahlil Akbar ini, dalam rangka satu untuk memperingati secara moral matinya kinerja bupati Sumenep dan hilangnya hati nurani penguasa terhadap situasi dan konsisi yang hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupatan Sumenep,” kata Mahmud dalam pernyataan persnya.

Ia menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah pimpinan Bupati Achmad Fauzi. Tuntutan ini, menurutnya, sudah melalui proses diskusi dan aksi yang sudah PMII lakukan selama ini.

Pertama, PMII Sumenep meminta Bupati Fauzi untuk berhenti melakukan pencitraan. Ia mendesak Fauzi untuk fokus pada pengentasan kemiskinan.

“Stop pencitraan. Evaluasi dan realisasikan program kebijakan pengentasan kemiskinan secara transparan dengan data integral yang bisa diakses oleh masyarakat atau publik,” ujarnya.

Kedua, mendorang Bupati Fauzi merestrukturisasi semua OPD berdasarkan kualifikasi yang jelas dan transparan.

“Tiga, usir perusahaan migas yang DBH, PI dan CSR-nya tak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat kabupaten Sumenep,” tegasnya.

Ia pun menyindir manuver politik Achmad Fauzi belakangan ini yang cenderung sibuk mempersiapkan diri untuk maju pada Pilgub Jawa Timur 2024.

PMII Sumenep meminta Fauzi untuk fokus urus kemiskinan dan ketimpangan di Sumenep sebelum berpikir naik level ke Jatim.

“Hari ini, PC PMII Sumenep dengan tegas mengatakan, berdiam dulu di kabupaten Sumenep, urus kemiskinan dan semua ketimpangan yang ada,” pungkasnya.

Kegiatan ini selesai pukul 21.00 WIB. Massa pun berangsur membubarkan diri. (Abn)

Artikel Melalui Tahlil Akbar, PMII Sumenep Kritik Bobroknya Kinerja Bupati Achmad Fauzi pertama kali tampil pada Rilpolitik.