Pernyataan itu menuai kritik dari pegiat media sosial Jhon Sitorus di X, @JhonSitorus_18. Dia menyebut Jokowi melempar tanggungjawab ke Prabowo setelah IKN menemui banyak masalah.

Dia mengungkit pencabutan status Jakarta sebagai Ibu Kota. Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran Jokowi butuh pengakuan.

“Dulu begitu OPTIMIS akan memindahkan Ibukota, bahkan buru2 mencabut status Jakarta sebagai Ibukota demi sebuah pengakuan,” kata Jhon pada Minggu (6/10/2024).

“Sekarang, setelah berbagai masalah muncul (Zero Investor, APBN habis dan prospek yang kurang menarik),” sambungnya.

Kini, Jokowi dianggap justru melempar tanggungjawab persoalan IKN kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

“Jokowi malah LEMPAR HANDUK dan menyerahkan semua masalah ke Prabowo. Ya, sesuai prediksi, Prabowo akan diwarisi sejumlah masalah Jokowi, salah satunya soal IKN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan Keppres pemindahan ibu kota semestinya diteken pemerintahan baru mendatang.

“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi di IKN, Minggu (6/10/2024).

(War/rilpolitik)

Artikel Jokowi Disebut Lempar Handuk Soal Pemindahan Ibu Kota pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi di IKN, Minggu (6/10/2024).

Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota bukan hanya tentang pemindahan fisik, tapi juga pembangunan ekosistem. Semua fasilitas harus sudah siap ketika ibu kota dipindahkan.

“Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu. Dan ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas,” kata Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, keramaian di IKN harus terus dihidupkan. Dia mengatakan segala kebutuhan masyarakat yang tinggal di IKN harus siap terlebih dahulu sebelum ibu kota resmi dipindah.

“Kemudian keramaian, restoran juga warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu harus siap,” ujar Jokowi.

“Kalau sekarang apartemennya siap tapi kantornya belum, terus mau apa?” sambung Jokowi.

Artikel Jokowi Serahkan Urusan Pemindahan Ibu Kota ke Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Jokowi, pindah ibu kota harus dihitung secara matang. Dia menyebut Keppres masih menunggu semua ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar siap.

“Kita melihat itu kesiapan betul betul, di sana harus betul-betul siap betul. Kalau cuma hanya tanda tangan, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap,” kata Jokowi menjawab soal kapan Keppres pemindahan ibu kota ke IKN diteken usai menghadiri Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Jokowi menegaskan buka hanya gedung yang siap, melainkan listrik, furnitur, hingga sumber daya manusia. Jokowi mengatakan pindah rumah saja rumit, apalagi pindah ibu kota.

“Bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap, pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung,” ujarnya.

Jokowi kemudian membuka opsi bisa saja Keppres pemindahan ibu kota itu diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan ekosistem harus terbangun untuk pindah ibu kota.

“Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih Prabowo Subianto, kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, nanti di sana siap nggak, rumah sakitnya siap nggak, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya (pindah) orangnya aja enak, hanya bawa baju,” ujarnya.

Artikel Tak Mau Buru-buru Teken Keppres Pindah Ibu Kota, Jokowi: Pindah Rumah Aja Ruwet pertama kali tampil pada Rilpolitik.