Hal itu disampaikan Deputi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata. Tedi mengatakan tidak keputusan penunjukan Abu Janda sebagai komisaris di lingkungan BUMN.

“Atas nama Permadi Arya, belum ada atau tidak ada pengangkatan atas nama tersebut,” kata Tedi pada Senin (7/4/2025).

Sebab itu, Tedi memastikan berita penunjukan Abu Janda sebagai Komisaris PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) tidak benar. “Jadi berita yang muncul tidak benar,” tegasnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial X Abu Janda ditunjuk menjadi Komisaris JMTO. Abu Janda sendiri sempat mengakui penunjukan dirinya sebagai komisaris anak perusahaan PT Jasamarga (Persero) itu.

Dia meminta doa agar dirinya amanah dalam mengemban jabatan. “Insyallah, doakan semoga amanah,” kata Permadi ke wartawan, Senin (7/4/2025).

Soal detail waktu penunjukannya, Abu Janda enggan menjelaskan. Dia hanya mengatakan bahwa nanti akan ada pengumuman resminya.

“Nanti ada pengumuman resminya,” ucap dia.

Artikel Kementerian BUMN Bantah Abu Janda Jadi Komisaris PT JMTO pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Namun, Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata mengatakan, sistem libur tiga hari dalam sepekan ini baru diterapkan di Kementerian BUMN saja. Sedangkan, perusahaan pelat merah belum.

“Belum (di BUMN), masih di Kementerian BUMN,” kata Tedi Bharata di Kementerian BUMN, Jumat (24/1/2025).

Tedi menyampaikan, pihaknya hingga kini masih terus mengevaluasi sistem kerja empat hari ini sebelum nantinya diterapkan secara penuh di perusahaan BUMN.

“Berjalan. Kita masih evaluasi lah ini,” kata dia.

Namun, ia menekankan di Kementerian BUMN sistem kerja ini sebagai fasilitas yang diberikan pegawai apabila waktu kerjanya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Jika belum, maka tidak bisa kerja hanya empat hari.

“Kita itu bentuknya fasilitas, compressed work schedule. Jadi 4 hari kalau memang waktunya memang sudah 40 jam seminggu. Jadi itu fasilitas, kalau mau diambil silahkan, tapi itu perlu di-approval gitu,” jelasnya.

Sebab itu, ia pun menyambut baik rencana tim transisi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berencana menerapkan sistem kerja empat hari untuk pekerja di Jakarta.

“Oh saya kira kita gak papa. Ini kebijakan yang bagus,” pungkas Tedi.

Artikel Sistem Kerja 4 Hari Seminggu Mulai Diterapkan di Kementerian BUMN pertama kali tampil pada Rilpolitik.