Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam keterangan resminya, Sabtu (27/4/2024).

Bahkan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” ujar Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

“Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM,” ucap Arif.

Arif juga membantah adanya keberpihakan KemenKopUKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan bahwa KemenKopUKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif.

“Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021,” kata Arif.

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya, bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

“Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan,” kata Arif.

Artikel Klarifikasi Kemenkop: Tak Pernah Larang Warung Madura Beroperasi 24 Jam pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sulaisi mengaku kecewa dan prihatin dengan imbauan tersebut. Alasannya, banyak sekali warga Madura yang merantau ke luar kota untuk membuka usaha warung kelontong dengan jam operasional 24 jam alias tak pernah tutup.

“Kenapa harus ke luar Madura? Karena di Madura itu sangat susah pekerjaan. Sulit sekali mencari mata pencaharian dalam rangka untuk memperbaiki taraf hidup diri dan keluarga,” kata Sulaisi dalam pernyataan videonya seperti rilpolitik.com kutip pada Sabtu (27/4/2024).

Sulaisi juga mengaku prihatin karena Kementerian Koperasi menunjukkan sikap ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil, utamanya pelaku UMKM.

“Karena Kementerian Koperasi adalah wajah negara. Dengan sikap yang seperti itu, kami menilai bahwa Kementerian Koperasi tidak memihak rakyat kecil. Kementerian Koperasi tidak memihak rakyat yang sengsara. Kementerian Koperasi tidak memihak rakyat Madura yang sudah sengsara, miskin, sulit sekali mencari pekerjaan,” ujarnya.

Mantan Ketua HMI Cabang Pamekasan itu mengatakan, masyarakat Madura selama ini tidak pernah menggugat atau membebani negara. Masyarakat Madura selalu mencari solusi sendiri atas kesulitan hidupnya dengan modal etos kerja.

“Kalau dengan meningkatkan semangat kerja, mereka bekerja 24 jam untuk menjaga toko, lalu menjadi persoalan, lalu apa lagi yang bisa kami lakukan? Rakyat kami apa yang harus dilakukan sehingga bisa memperbaiki taraf hidup? Tidak ada lagi,” tegas dia.

Sulaisi menyampaikan, Madura merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia, sehingga sulit bagi warganya untuk mencari pekerjaan.

“Madura itu adalah daerah yang sangat miskin. Ranking pertama kabupaten termiskin di Madura itu ada di sini. Ranking kedua kabupaten termiskin ada di Madura. Ranking ketiga kabupaten termiskin ada di Madura. Ranking keenam kabupaten termiskin ada di Madura,” bebernya.

“Jadi Madura ini Pak Menteri adalah daerah yang sangat miskin sehingga sulit sekali pekerjaan. Apa lagi yang bisa dikerjakan,” imbuh dia.

Sebab itu, Sulaisi meminta Kementerian Koperasi untuk mendukung UMKM seperti toko kelontong Madura maupun daerah lainnya.

“Jangan sampai dengan alasan karena toko-toko ritel merasa terganggu dengan bukanya toko Madura atau toko kelontong yang buka 24 jam, lalu mereka yang dengan etos kerja, hanya toko-toko yang ada di rumahan, toko-toko kecil seperti itu, lalu mereka dibatasi,” ucapnya.

“Kami mohon pak menteri, Kementerian Koperasi dan UKM agar memberi support kepada rakyat Madura, memberi support kepada rakyat di manapun kau berada, mau itu masyarakat Madura atau masyarakat di luar Madura yang buka toko kelontong baik itu 24 jam atau bukan 24 jam. Kami mohon agar mereka dilindungi,” pungkasnya.

Diketahui, Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim meminta warung Madura untuk mematuhi aturan jam operasional yang berlaku di daerah. Pernyataan itu merespon polemik warung Madura yang buka 24 jam di Bali.

Polemik ini berawal dari adanya keluhan para pengusaha minimarket yang merasa tersaingi oleh Warung Madura.

“Kalau ada regulasi terkait jam kerja, tentu kami minta untuk dipatuhi,” kata Arif di Bali pada hari Rabu (24/4/2024) kemarin.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Soal Jam Operasional Warung Madura, Sulaisi Nilai Kemenkop Tak Berpihak ke Rakyat Kecil pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya menghimbau kepada saudara-saudara saya dari keluarga besar Madura, Ikatan Keluarga Madura, pedagang kelontong dari warga kami warga Madura, Madas, Madura Asli, untuk selalu mengikuti peraturan daerah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” kata Ketua DPW IKAMA DKI Jakarta, Haji Ahmad Fauzi dalam keterangan videonya seperti rilpolitik.com kutip pada Jumat (26/4/2024).

Namun, Fauzi menilai imbauan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melalui sekretarisnya, Arif Rahman Hakim, yang membandingkan toko kelontong dengan minimarket tidak fair. Sebab, katanya, toko kelontong merupakan bisnis UMKM yang dikelola secara pribadi oleh warga demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Kalau Kemenkop membandingkan antara minimarket sama warung kelontong itu sangat senjang sekali. Minimarket pun ada yang buka 24 jam,” ujarnya.

“Sementara pedagang kelontong itu adalah pribadi-pribadi di mana beliau itu berjualan semakin banyak waktunya kemungkinan omsetnya semakin banyak. Dan itu pribadi-pribadi di mana kami memang warga Madura semuanya warga yang hidupnya kebanyakan merantau untuk mencari nafkah, untuk mencari tambahan, untuk menjalani kehidupan,” sambung dia.

Fauzi tidak masalah warung Madura buka 24 jam dengan catatan tetap mematuhi aturan yang berlaku di setiap daerah.

“Jadi sekali lagi buat warga Madura pedagang kelontong di manapun berada tetap ikuti aturan daerah,” ujarnya.

Dia pun meminta pengusaha warung kelontong asal Madura untuk tidak perlu gentar bersaing dengan minimarket sekalipun. Dia menyinggung mental Madura yang pemberani.

“Jangan takut bersaing walaupun dengan minimarket, Alfamart, Indomaret kita harus tampil. Jiwa Madura berani jualan bensin di depan pom bensin. Apalagi warung kelontong,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fauzi menyampaikan IKAMA siap membela para pedagang asal Madura jika ada persoalan hukum dan intimidasi dalam menjalankan aktivitasnya.

“Teruslah berjualan, kami akan membackupnya. Kalau ada persoalan hukum yang menimpa atau ada intimidasi laporlah kepada kami. IKAMA siap, Madas siap, untuk menjadi garda terdepan membela anda,” pungkasnya.

Sebelumnya, keberadaan warung Madura yang buka 24 jam di sejumlah daerah di Bali menuai polemik. Banyak pengusaha yang mengeluh karena merasa usahanya terancam.

Keluhan ini kemudian direspon oleh pemerintah setempat. Mereka mengklaim memang memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur jam operasional tempat usaha.

Polemik ini semakin meluas setelah muncul komentar dari Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim yang meminta warung Madura untuk mematuhi aturan jam operasional.

“Kalau ada regulasi terkait jam kerja, tentu kami minta untuk dipatuhi,” kata Arif di Bali pada hari Rabu (24/4) kemarin.

(Faw/rilpolitik)

Artikel IKAMA DKI Nilai Imbauan Kemenkop Soal Warung Madura Tak Fair pertama kali tampil pada Rilpolitik.