Saya membaca Naskah Akademik KEK Tembakau Madura dengan satu pertanyaan sederhana di kepala: Apakah ini hanya proposal kawasan industri seperti yang sudah banyak berdiri di Indonesia, ataukah ini sesuatu yang berbeda?

Setelah membaca keseluruhan, arah pikiran saya sampai pada kesimpulan bahwa KEK Tembakau Madura bukan sekadar kawasan ekonomi. Ia adalah alat koreksi dari sejarah ekonomi yang timpang.

Selama puluhan tahun Madura menanam, Madura merawat, Madura memanen. Namun, ketika tembakau berubah menjadi uang besar, lalu berubah menjadi pajak, berubah lagi menjadi keuntungan industri, sebagian besar nilainya justru berlayar jauh keluar dari pulau kami.

Madura menjadi ladang, daerah lain menjadi pabrik. Madura menjadi pemasok, daerah lain menjadi pemilik dan penikmat nilai tambah.

Di sinilah perbedaan paling mendasar antara KEK Tembakau Madura dengan sebagian besar KEK yang sudah ada di Indonesia. Itulah mengapa orang-orang Istana dan Presiden harus tahu.

KEK Kendal dibangun untuk manufaktur ekspor, KEK Batam untuk perdagangan dan logistik, KEK Gresik untuk industri besar, KEK Mandalika untuk pariwisata.

Logika yang dibangun hampir sama. Investor datang, pabrik berdiri, ekspor meningkat, devisa naik. Lalu selesai.

Namun, KEK Tembakau Madura lahir dari kegelisahan yang berbeda. Ia tidak lahir karena Madura kekurangan bahan baku. Justru sebaliknya, Madura terlalu lama menjadi penghasil bahan baku tanpa menjadi pusat pengolahan.

Karena itu, logika yang dibangun bukan lagi:
Investor-Pabrik-Ekspor. Melainkan:
Petani-Pabrik Rakyat-Hilirisasi-Nilai Tambah yang tinggal di Madura.

Inilah yang membuat KEK Tembakau Madura yang mungkin lebih dekat kepada KEK afirmatif, KEK pemerataan ekonomi, dan KEK berbasis komoditas lokal. Kekuatan sekaligus tantangannya ada di sana.

Saya pribadi meyakini konsep ini bisa dijalankan. Tetapi tidak bisa dipaksa menggunakan pakaian regulasi yang sama dengan KEK di tempat lain. Karena produknya berbeda. KEK Kendal berbicara elektronik. KEK Gresik berbicara petrokimia. KEK lain berbicara baja, otomotif, dan manufaktur ekspor.

Sementara Madura berbicara tentang rokok, nikotin farmasi, flavor, ekstrak tembakau, hingga berbagai produk turunannya yang pasar utamanya justru lebih banyak berada di dalam negeri.

Jika regulasinya disamakan persis dengan Batam atau Kendal, maka KEK Tembakau Madura akan kehilangan daya tarik bahkan sebelum dilahirkan.

Namun tantangan terbesar bukan di sana.
Musuh pertama yang akan dihadapi adalah regulasi cukai.

Banyak orang mengira ketika sebuah kawasan berubah menjadi KEK, maka semua persoalan fiskal selesai. Padahal industri hasil tembakau hidup di dalam rezim yang jauh lebih rumit.

Ada Undang-Undang Cukai, ada PMK Tarif Cukai, ada HJE, ada ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEK tidak otomatis menghapus seluruh lapisan regulasi tersebut. Artinya, walaupun pabrik berdiri di dalam KEK, mereka tetap harus berhadapan dengan sistem cukai nasional.

Musuh kedua adalah cara pandang negara sendiri. Bagi sebagian kalangan di Kementerian Keuangan, rokok adalah sumber penerimaan sekaligus objek pengendalian konsumsi.

Di sini terjadi benturan filosofi. KEK ingin tumbuh. Kebijakan kesehatan ingin menekan konsumsi. KEK ingin memperbesar industri. Sebagian regulator justru ingin memperkecilnya. Pertarungan gagasan seperti inilah yang sering tidak terlihat di permukaan.

Kemudian, ada tantangan yang jauh lebih sensitif, yaitu para pemain besar yang selama puluhan tahun telah menikmati struktur industri yang ada: Gudang Garam, Sampoerna, Djarum, Bentoel, dan Nojorono. Mereka membeli tembakau dari Madura, tetapi nilai tambah terbesar lahir di luar Madura.

Saya tidak mengatakan mereka salah. Mereka tumbuh sesuai aturan yang berlaku.

Namun harus diakui bahwa lahirnya KEK Tembakau Madura berpotensi mengubah peta ekonomi yang selama ini berlangsung.
Bahkan, sebelum berbicara industri besar, Madura sendiri memiliki tantangan internal yang tidak ringan.

Selama puluhan tahun tata niaga tembakau dibentuk oleh jaringan grader, bandol, tengkulak, dan gudang. Mereka bukan sekadar pelaku ekonomi. Mereka adalah sistem yang sudah hidup lintas generasi.

Ketika KEK berbicara transparansi harga, standardisasi mutu, dan penguatan posisi petani, tentu akan ada pihak yang merasa nyaman dengan sistem lama dan tidak menginginkan perubahan.

Belum lagi narasi kesehatan global yang terus menguat. Begitu mendengar istilah “KEK Tembakau”, sebagian orang langsung bereaksi seolah negara sedang membangun pabrik rokok raksasa.

Padahal, jika membaca naskah akademiknya secara utuh, yang lebih banyak dibicarakan justru kesejahteraan petani, hilirisasi, pemerataan ekonomi, dan internalisasi nilai tambah. Bukan promosi konsumsi rokok.

Karena itu, menurut saya, ada satu strategi penting yang perlu dipertimbangkan. Jangan menjual gagasan ini sebagai KEK Rokok. Jual sebagai KEK Ekosistem Tembakau. Di dalamnya ada industri hasil tembakau. Ada flavor dan essence, ekstrak nikotin, farmasi berbasis nikotin, pestisida organik, kosmetik, riset benih, mesin pengolahan, logistik, dan pusat perdagangan tembakau nasional.

Dengan pendekatan itu, KEK tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai kawasan produksi rokok, melainkan sebagai pusat inovasi dan hilirisasi komoditas tembakau.

Jika saya diminta menjadi reviewer atas naskah akademik ini, saya akan mengatakan bahwa kekuatan terbesarnya terletak pada fondasi sosiologisnya yang kuat. Ia lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Basis komoditasnya jelas.

Dukungan petani sangat besar. Dan arah kebijakannya sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.

Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Belum terlihat desain rinci bagaimana KEK ini akan berdamai dengan rezim cukai nasional. Belum terlihat strategi menghadapi resistensi industri besar.

Dan yang paling penting, belum ada simulasi fiskal yang mampu meyakinkan pemerintah bahwa negara tetap akan memperoleh keuntungan jangka panjang meskipun memberikan berbagai insentif di awal.

Pada akhirnya, saya sampai pada satu kesimpulan. Secara akademik, KEK Tembakau Madura layak diperjuangkan. Secara sosiologis, ia memiliki legitimasi yang kuat. Secara ekonomi, ia menawarkan jalan keluar dari ketimpangan yang selama ini terjadi.

Tetapi tantangan sesungguhnya bukan mendapatkan status KEK. Tantangan sesungguhnya adalah membangun desain regulasi yang mampu mempertemukan kepentingan petani, pemerintah, industri, dan negara dalam satu titik keseimbangan.

Jika itu berhasil dilakukan, maka KEK Tembakau Madura bukan hanya akan menjadi kawasan ekonomi baru. Ia akan menjadi jalan pulang bagi nilai tambah yang selama puluhan tahun meninggalkan Madura. Ia akan menjadi bukti bahwa daerah penghasil tidak harus selamanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Ia bisa menjadi pemilik, pengolah, sekaligus penerima manfaat utama dari kekayaan yang selama ini lahir dari tangan-tangan petaninya.

DISCLAIMER:
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi rilpolitik.com.

Artikel Presiden, KEK Tembakau Jalan Pulang Ekonomi Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif apabila diarahkan untuk memberi ruang bagi pengusaha kecil dan menengah agar dapat masuk ke dalam sistem legal.

Achsanul menilai, selama ini banyak pelaku usaha hasil tembakau berskala kecil menghadapi tantangan besar untuk masuk ke sistem resmi. Karena itu, negara tidak cukup hanya hadir melalui pendekatan penindakan, tetapi juga harus memberi jalan pembinaan.

“Layer baru CHT adalah langkah baik. Tetapi bagi Madura, jalan keluar dari kemiskinan membutuhkan kebijakan yang lebih besar: KEK Tembakau,” ujar Presiden Madura United Fc itu, dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (2/6/2926).

Menurutnya, kebijakan penambahan layer CHT dapat menjadi pintu masuk bagi pengusaha kecil dan menengah untuk tertib, legal, serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Namun khusus untuk Madura, persoalan tembakau tidak hanya menyangkut tarif cukai semata.

Achsanul menjelaskan, masalah utama tembakau Madura jauh lebih mendasar. Di dalamnya terdapat persoalan tata niaga yang belum adil, posisi petani yang masih lemah, industri rakyat yang sulit naik kelas, serta nilai tambah ekonomi yang belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat Madura.

Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada kebijakan teknis tarif, melainkan melangkah lebih jauh dengan mempercepat penerapan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Tembakau Madura.

“Layer baru CHT bisa menjadi pintu masuk. Tetapi Madura membutuhkan rumah besar untuk membenahi seluruh ekosistem tembakaunya,” tegasnya.

Achsanul menyebut, gagasan KEK Tembakau Madura telah disusun melalui proses akademik dan kajian panjang. Selama enam bulan, penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan melibatkan lima universitas di Surabaya dan Madura. Proses tersebut mencakup FGD, seminar, survei, pemetaan wilayah, serta kajian atas kekuatan dan kelemahan ekonomi rakyat Madura.

Dari proses itu, menurut Achsanul, ditemukan satu kesimpulan penting bahwa salah satu fundamental terbaik untuk memajukan ekonomi Madura adalah membenahi tata niaga tembakau.

Ia menegaskan, Madura memiliki kekayaan alam yang khas dan strategis. Jika Sumatera dianugerahi sawit, Kalimantan batubara, Sulawesi nikel, dan Papua emas, maka Madura dianugerahi tembakau dan garam. Dua sektor tersebut telah lama menjadi napas ekonomi rakyat Madura.

“Karena itu, KEK Tembakau Madura harus dipercepat. Ini bukan sekadar kawasan industri, tetapi jalan besar untuk menata ekonomi rakyat dari hulu sampai hilir,” kata Achsanul.

Menurutnya, KEK Tembakau Madura dirancang untuk menata ekosistem tembakau secara menyeluruh, mulai dari petani, gudang, industri hasil tembakau rakyat, standardisasi mutu, perizinan, pembiayaan, teknologi produksi, pemasaran, logistik, hingga pengawasan cukai.

Dengan desain tersebut, pelaku usaha kecil tidak hanya diminta patuh kepada aturan, tetapi juga diberi jalan untuk naik kelas. Petani juga tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, melainkan diperkuat posisi tawarnya dalam rantai ekonomi tembakau.

Achsanul menambahkan, dukungan terhadap KEK Tembakau Madura juga telah datang dari empat pemerintah daerah di Madura. Menurutnya, persetujuan para bupati menunjukkan bahwa gagasan ini bukan lagi keinginan pribadi, tetapi telah menjadi kehendak bersama untuk membenahi ekonomi Madura secara legal, tertata, dan bermartabat.

“Madura ingin berbenah. Madura ingin masuk sistem. Madura ingin maju dengan cara yang benar,” ujarnya.

Achsanul berharap pemerintah melihat KEK Tembakau Madura sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, sekaligus memperkuat penerimaan negara melalui tata kelola industri hasil tembakau yang lebih tertib dan berkeadilan.

“Layer baru CHT adalah langkah awal yang baik. Tetapi langkah besarnya adalah mempercepat KEK Tembakau Madura,” pungkasnya.

Artikel Apresiasi Layer Baru CHT, Achsanul Qosasi Dorong Pemerintah Percepat KEK Tembakau Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Subairi menyebut gagasan KEK Tembakau justru lahir untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama puluhan tahun membuat Madura hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah industri lebih banyak dinikmati wilayah lain.

Pernyataan itu disampaikan Subairi merespons kritik yang mempertentangkan ide KEK Tembakau Madura dengan filosofi cukai dan kesehatan publik.

Subairi mengatakan, KAMURA menghormati setiap kritik terhadap wacana KEK Tembakau Madura. Namun, ia menilai kritik terhadap KEK Tembakau Madura tidak boleh berhenti pada cara pandang hilir semata, yakni rokok dan konsumsi. Ada realitas hulu yang juga harus dilihat, yaitu petani tembakau, buruh tani, pelaku usaha kecil, dan masyarakat Madura yang selama ini menggantungkan hidup pada ekosistem tembakau.

“Kalau tembakau hanya dibaca dari hilir, yang tampak memang rokok, konsumsi, dan risiko kesehatan. Tetapi kalau dibaca dari hulu, khususnya dari Madura, yang tampak adalah petani, keluarga, ekonomi desa, dan ketimpangan nilai tambah yang sudah berlangsung sangat lama,” kata Subairi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Menurut Subairi, KEK Tembakau Madura bukan bentuk pengistimewaan terhadap tembakau. Ia menegaskan bahwa KEK justru merupakan instrumen tata kelola kawasan untuk membawa ekosistem tembakau Madura ke dalam sistem yang legal, transparan, dan terkendali.

“Cukai tetap instrumen pengendalian konsumsi. Itu tidak kami bantah. Tetapi KEK adalah instrumen penataan ekonomi kawasan. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru melalui KEK, negara bisa lebih mudah mengawasi, membina, dan menarik aktivitas ekonomi yang selama ini bergerak di ruang abu-abu ke dalam sistem formal,” katanya.

Subairi juga menolak anggapan bahwa KEK Tembakau Madura otomatis bertentangan dengan agenda kesehatan publik. Menurutnya, rancangan KEK tidak semata-mata diarahkan pada produksi rokok konvensional, melainkan pada hilirisasi, diversifikasi produk, riset, standardisasi, pengolahan pascapanen, logistik, dan penguatan petani.

“KEK Tembakau Madura tidak boleh disederhanakan seolah-olah hanya bicara rokok. Kita bicara tata niaga yang lebih adil, peningkatan nilai tambah, perlindungan petani, dan diversifikasi produk turunan tembakau. Dengan KEK, tembakau Madura bisa dikelola lebih luas, lebih modern, dan lebih bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan utama Madura adalah ketimpangan hulu-hilir. Selama ini, petani menanggung risiko produksi paling besar, mulai dari cuaca, gagal panen, biaya pupuk, hingga fluktuasi harga. Namun, ketika tembakau masuk ke rantai industri, nilai tambah terbesar justru lebih banyak terkonsentrasi di luar Madura.

“Ini yang harus dikoreksi. Madura tidak boleh terus menjadi pemasok bahan baku, sementara kesejahteraan masyarakatnya tertinggal. KEK adalah cara agar nilai tambah tidak terus bocor keluar,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran bahwa KEK Tembakau akan menjadi preseden bagi daerah lain, Subairi menilai hal itu seharusnya dijawab dengan desain kebijakan, bukan dengan penolakan. Ia menyebut Madura memiliki kekhasan historis, ekologis, dan sosial-ekonomi yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah lain.

“Madura punya sejarah panjang dengan tembakau. Ini bukan semata komoditas, tetapi bagian dari struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, desain KEK Tembakau Madura harus dibaca sebagai kebijakan afirmatif berbasis kekhasan wilayah,” katanya.

Subairi menegaskan, tanpa KEK, persoalan tembakau Madura tidak otomatis selesai. Petani tetap menanam, industri rakyat tetap jalan, dan pasar tetap bergerak. Bedanya, semua itu akan terus berlangsung dalam ruang yang rapuh: sebagian informal, sulit diawasi, dan tidak memberi kepastian hukum maupun ekonomi.

“Kalau hanya ditindak, masalahnya akan berulang. Yang dibutuhkan bukan sekadar penertiban, tetapi penataan. KEK menawarkan jalan tengah: memformalkan, mengendalikan, sekaligus menyejahterakan,” tegasnya.

Ia berharap perdebatan publik mengenai KEK Tembakau Madura tidak dikerdilkan menjadi seolah-olah pihak yang mendukung KEK berarti mendukung peningkatan konsumsi rokok. Menurutnya, bingkai seperti itu terlalu sempit dan tidak adil bagi masyarakat Madura.

“Kami terbuka terhadap kritik. Tetapi jangan sampai petani Madura dihapus dari percakapan. Mereka adalah pihak yang paling lama menanggung risiko dan paling sedikit menikmati nilai tambah,” kata Subairi.

Subairi menutup dengan menegaskan bahwa KEK Tembakau Madura adalah ikhtiar untuk menghadirkan negara secara lebih adil di wilayah hulu.

“Negara boleh mengendalikan konsumsi. Tetapi negara juga wajib menyejahterakan rakyatnya. Bagi KAMURA, KEK Tembakau Madura bukan privilege, melainkan koreksi struktural atas ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan,” pungkasnya.

Artikel KAMURA Jawab Kritik Soal KEK Tembakau Madura: Jangan Dipersempit Jadi Isu Rokok pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Respons datang dari kalangan pemuda Madura yang menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh realisasi KEK tembakau sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal.

Menteri Luar Negeri BEM KM UNIBA Madura, Moh Iskil El Fatih, menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat harus segera direspons dengan langkah konkret di tingkat daerah.

“Ketika pemerintah pusat sudah memberi sinyal positif, maka ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. KEK Tembakau Madura harus segera ditindaklanjuti,” tegas Iskil dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, KEK tembakau memiliki potensi besar dalam menata industri, meningkatkan legalitas usaha, serta membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Madura yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.

Selain itu, konsep KEK dinilai mampu mengintegrasikan aktivitas produksi dan distribusi dalam satu kawasan, sehingga lebih terstruktur, terawasi, dan bernilai tambah.

Lebih lanjut, Moh Iskil El Fatih menyebut bahwa pemuda Madura melalui KAMURA (Komunitas Muda Madura) telah berkontribusi dengan menyusun naskah akademik sebagai landasan kebijakan.

“Naskah akademik yang disusun oleh KAMURA menjadi bentuk keseriusan pemuda dalam mendorong KEK ini. Harapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menindaklanjuti agar prosesnya tidak berhenti di wacana,” ujarnya.

Menurutnya, realisasi KEK juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah serta memperkuat posisi Madura dalam rantai industri tembakau nasional.

Pemuda Madura menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendorong percepatan kebijakan strategis tersebut agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Madura memiliki potensi besar di sektor tembakau. Sudah saatnya dikelola secara serius dan terstruktur agar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Iskil.

Momentum dukungan dari pemerintah pusat ini diharapkan menjadi titik awal percepatan realisasi KEK Tembakau Madura sebagai motor penggerak ekonomi kawasan dan simbol kebangkitan industri lokal.

Sebelumnya, Purbaya menyambut positif usulan Pemprov Jawa Timur untuk membentuk KEK Tembakau di Madura. Menurutnya, hal itu berpotensi menambah penerimaan negara.

“Itu satu hal yang positif saya pikir, berpotensi menambah penerimaan negara, bukan mengganggu,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya berharap, KEK Tembakau bisa menjadi jalan bagi para pelaku usaha untuk masuk ke sistem resmi dan memenuhi kewajiban cukai.

Dengan demikian, kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal dapat diminimalisir.

“Dugaan saya yang nanti masuk situ (KEK), pemain-pemain yang ilegal itu seenggaknya kita satu layer supaya mereka bisa masuk ke pasar yang legal,” ujarnya.

Artikel Pemuda Minta Pemda Tak Sia-siakan Dukungan Purbaya Terhadap KEK Tembakau Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Itu satu hal yang positif saya pikir, berpotensi menambah penerimaan negara, bukan mengganggu,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya berharap, KEK Tembakau bisa menjadi jalan bagi para pelaku usaha untuk masuk ke sistem resmi dan memenuhi kewajiban cukai.

Dengan demikian, kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal dapat diminimalisir.

“Dugaan saya yang nanti masuk situ (KEK), pemain-pemain yang ilegal itu seenggaknya kita satu layer supaya mereka bisa masuk ke pasar yang legal,” ujarnya.

Purbaya juga menegaskan akan menindaktegas pelaku usaha yang masih tetap melanggar aturan setelah dibuatkan KEK.

“Kalau dikasih pasar legal masih juga melanggar, ya saya akan tutup,” tegas dia.

Sebelumnya, Khofifah menyampaikan komitmennya untuk mengusulkan pembentukan KEK Tembakau Madura ke pemerintah pusat.

Khofifah menilai KEK Tembakau Madura sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang selama ini menjadi komitmen Pemprov Jatim.

“Madura memiliki potensi yang sangat besar dan perlu didorong melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” kata Khofifah saat menerima Surat Bersama Bupati se-Madura serta naskah akademik KEK Tembakau di Pamekasan pada 8 Maret 2026.

Sebagai informasi, KEK Tembakau ini pertama kali digagas oleh Komunitas Muda Madura (KAMURA) melalui penyusunan naskah akademik.

Naskah akademik tersebut disusun berbasis data, melalui survei lapangan, wawancara mendalam, serta pemetaan skema bisnis dan rantai nilai industri tembakau.

Hasilnya, telah dibahas dan diuji secara terbuka melalui rangkaian seminar dan Focus Group Discussion (FGD) di lima universitas di Surabaya dan Madura.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Menkeu Purbaya Sambut Positif Usulan Pembentukan KEK Tembakau di Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Achsanul Qosasi lewat unggahannya di akun media sosial miliknya, Jumat (10/4/2026).

Ia mengatakan, selama 6 bulan terakhir telah disusun naskah akademik yang melibatkan 5 universitas di Surabaya dan Madura. Hasilnya berupa penelitian tentang Fundamental terbaik dalam memajukan ekonomi Madura.

Menurut Achsanul, Madura memiliki kekayaan alam yang tidak kalah dari daerah lain di Indonesia, yakni tembakau dan garam. Namun, dua komoditas tersebut belum bisa terkelola dengan baik.

Masyarakat Madura, kata dia, akan sangat hormat terhadap siapa pun yang bisa memperbaiki tata niaga dua komoditas tersebut.

“Madura memiliki kekayaan alam yang baik anugerah Allah SWT, sebagaimana Sawit di Sumatera, Batubara di Kalimantan, Nikel di Sulawesi dan Emas di Papua. Sedangkan Madura dianugerahkan Tembakau dan Garam, siapa pun yang bisa membenahi tataniaga ini akan ‘disembah’ oleh rakyat Madura,” ujarnya.

Kini, masyarakat Madura telah menemukan formula untuk memperbaiki perekonomiannya melalui konsep KEK Tembakau agar tidak lagi menjadi bahan olok-olok daerah lain.

“Kami sudah menyusun ‘cara terbaik membenahi ekonomi Madura’, sehingga Madura terhindar dari kata ‘Ilegal, seenak sendiri, merugikan negara’ dlsb. Selama ini kami dijadikan lelucon yang tak lucu. Kami ditertawai, sejujurnya itu menyakitkan,” tegasnya.

Ia menyebut KEK Tembakau sebagai obat mujarab dari negara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Madura.

“KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) adalah obat mujarab dari Negara untuk memperbaiki ekonomi rakyat Madura. Di dalam Naskah Akademik ini sudah lengkap data dan alasan yang disusun melalui FGD, Seminar, Survey, Pemetaan Wilayah, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Rakyat Madura,” tuturnya.

Presiden Madura United FC itu berharap pemerintah melihat KEK Tembakau sebagai kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terlebih, KEK Tembakau telah mendapat persetujuan dari empat kepala daerah di Madura.

“Semoga Negara melihat hal ini sbg kekuatan dlm meningkatkan kesejahteraan rakyat Madura. Karena 4 Pemerintah Daerah (Bupati) sudah menyetujui melalui sebuah usulan dalam wadah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tembakau Madura,” harap dia.

“Kami mau berbenah, kami juga ingin maju sebagaimana saudara-saudara kami di Daerah lain. Salam Silaturrahim dari Madura,” tutup Achsanul.

Sebagai informasi, Naskah Akademik KEK Tembakau itu disusun oleh Komunitas Muda Madura (KAMURA). Naskah akademik ini disusun secara serius dan berbasis data, melalui survei lapangan, wawancara mendalam, serta pemetaan skema bisnis dan rantai nilai industri tembakau.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Achsanul Qosasi: KEK Tembakau Obat Mujarab Perbaiki Ekonomi Rakyat Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Surat Bersama Bupati se-Madura serta Naskah Akademik KEK Tembakau Madura dalam pertemuan yang berlangsung usai rangkaian kegiatan Haul Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, Minggu (8/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mengambil peran aktif dalam mendorong percepatan pembangunan Madura melalui skema kawasan ekonomi khusus.

“Saya paham kenapa ada keinginan KEK di Madura dan kita siap menjadi pengusul dan akan memperjuangkan ini sampai tuntas. Madura memiliki potensi yang sangat besar dan perlu didorong melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” ujarnya.

Khofifah juga menyampaikan bahwa usulan KEK Tembakau Madura sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang selama ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ini juga bagian dari upaya kita memastikan pembangunan berjalan adil dan merata. Seperti yang sering disampaikan Pak Wagub Emil, ‘no one left behind’. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari proses pembangunan,” katanya.

Sebagai langkah awal, Khofifah secara khusus menugaskan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui kajian lebih mendalam serta menyiapkan seluruh kebutuhan teknokratis dan administratif untuk proses pengusulan KEK kepada pemerintah pusat.

“Saya meminta Pak Wagub untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menyiapkan semua yang diperlukan agar proses pengusulan KEK Tembakau Madura dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Khofifah menilai pengembangan KEK di Madura tidak hanya berkaitan dengan penguatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam melindungi sekaligus mentransformasikan struktur ekonomi wilayah.

“KEK ini penting sebagai bagian dari proteksi dan transformasi wilayah, agar potensi ekonomi Madura—terutama pada sektor tembakau dan industri turunannya—dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan siap menindaklanjuti arahan gubernur dengan melakukan kajian yang diperlukan.

Menurutnya, usulan KEK Tembakau Madura memiliki dasar yang kuat karena didukung oleh kajian akademik serta dukungan politik dari para bupati di Madura.

“Kami akan menindaklanjuti arahan Ibu Gubernur dengan melakukan kajian lebih lanjut agar seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pengusulan KEK dapat disiapkan secara matang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa KEK Tembakau Madura juga dapat menjadi instrumen penting untuk melakukan transformasi ekonomi kawasan.

“Konsep KEK ini tidak hanya bicara tentang investasi, tetapi juga bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan memberikan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan.

“Pembangunan ekonomi daerah membutuhkan stabilitas dan kolaborasi semua pihak. Jika seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha bergerak bersama, maka program-program strategis seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus akan lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Komunitas Muda Madura (KAMURA), Subairi Muzakki, menjelaskan bahwa penyerahan dokumen tersebut merupakan amanah masyarakat Madura sekaligus hasil konsolidasi para kepala daerah di wilayah tersebut.

Menurutnya, selama ini Madura memiliki kontribusi besar dalam industri tembakau nasional, namun nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat masih terbatas.
“Selama puluhan tahun Madura menjadi salah satu sentra utama produksi tembakau nasional. Namun nilai tambah industrinya banyak dinikmati di luar Madura. Melalui KEK Tembakau Madura, kita ingin membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi sehingga petani, pelaku usaha lokal, dan masyarakat Madura memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi momentum penting bagi perjuangan masyarakat Madura untuk menghadirkan model pembangunan kawasan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, respon Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan seluruh pihak yang hadir sangat positif. Ini menjadi energi besar bagi masyarakat Madura untuk terus memperjuangkan lahirnya KEK Tembakau Madura sebagai jalan percepatan pembangunan kawasan,” katanya.

Artikel Gubernur Khofifah Siap Jadi Pengusul KEK Tembakau Madura ke Pemerintah Pusat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dukungan kolektif ini menandai keseriusan dan kekompakan para kepala daerah di Madura dalam memperjuangkan agenda besar transformasi ekonomi berbasis tembakau, yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Madura.

Dukungan para Bupati se-Madura disampaikan secara langsung kepada Tim KAMURA dalam rangkaian audiensi yang digelar berturut-turut sejak 5 hingga 9 Februari 2026.

Audiensi pertama berlangsung di Pendopo Kabupaten Bangkalan pada Kamis (5/2/2026), di mana Tim KAMURA diterima oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim. Dalam pertemuan tersebut, Lukman menyampaikan apresiasi atas gagasan KEK Tembakau Madura dan menyatakan kesiapan Bangkalan untuk terlibat aktif.

“Kami sangat mengapresiasi gagasan dan perjuangan ini. Insyaallah Kabupaten Bangkalan siap mengajukan diri sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau. Jika perlu, kami siap membawa para akademisi di Bangkalan untuk bersama-sama menghadap Gubernur Jawa Timur demi menggolkan KEK Tembakau Madura ini,” ujar Lukman.

Audiensi dilanjutkan di Kabupaten Pamekasan bersama Bupati KH. Kholilurrahman. Ia secara tegas menyatakan kesiapan Pamekasan mengajukan diri sebagai bagian dari KEK Tembakau Madura dan siap terlibat langsung dalam advokasi ke tingkat provinsi.

“Kami tegaskan bahwa Kabupaten Pamekasan siap mengajukan diri sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau. Saya siap jika harus menemui Gubernur, dan insyaallah tiga bupati kabupaten lain di Madura juga siap bertemu Gubernur Jawa Timur untuk memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan ini disambut positif,” tegasnya.

Kiai Kholil meyakini KEK Tembakau Madura akan menjadi solusi strategis pemberdayaan masyarakat.

“Jika KEK berjalan di Madura, saya yakin pengaruhnya akan sangat besar bagi penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dukungan senada disampaikan Bupati H. Sampang Slamet Junaidi dalam audiensi di Pendopo Sampang pada hari yang sama.

“Prinsipnya kami Pemerintah Kabupaten Sampang siap mendukung KEK Tembakau. Saya minta agar kita semua para bupati di Madura kompak untuk mendukung gagasan ini,” ujar Slamet Junaidi.

Rangkaian audiensi ditutup dengan pertemuan bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo pada Senin malam (9/2/2026).

Pertemuan ini merupakan audiensi kedua setelah pertemuan sebelumnya pada Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumenep kembali menegaskan dukungannya, terutama karena Sumenep merupakan wilayah hulu dan basis utama petani tembakau di Madura.

“Kami menilai KEK Tembakau Madura sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi petani, meningkatkan nilai tambah di daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan di Madura,” ujar Achmad Fauzi.

Dengan telah ditandatanganinya Surat Bersama oleh seluruh Bupati se-Madura, perjuangan KEK Tembakau Madura kini resmi menjadi aspirasi kolektif seluruh kepala daerah di Madura. Para Bupati sepakat untuk bergerak bersama guna memastikan Madura diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau ke pemerintah pusat.

Langkah politik bersama ini berangkat dari Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang telah rampung disusun oleh Komunitas Muda Madura (KAMURA), sebuah kerja kolektif para ilmuwan, akademisi, dan intelektual Madura. Naskah akademik ini disusun secara serius dan berbasis data, melalui survei lapangan, wawancara mendalam, serta pemetaan skema bisnis dan rantai nilai industri tembakau.

Subairi Muzakki, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik KEK Tembakau Madura mengatakan, kajian tersebut telah dibahas dan diuji secara terbuka melalui rangkaian seminar dan Focus Group Discussion (FGD) di lima universitas di Surabaya dan Madura.

“Proses ini kemudian diperkuat melalui pembahasan lanjutan di Jakarta yang digelai oleh lembaga riset tertua di Indonesia, yaitu LP3ES, dengan melibatkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian, dan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta wakil rakyat Madura di DPR RI,” tuturnya.

Sejarah sedang ditulis. Bupati se-Madura bersatu dalam niat mulia, bersatu demi satu tujuan: perbaikan ekonomi Madura—dari, untuk, dan demi rakyat Madura.

“Perjuangan belum selesai. Tapi langkah besar sudah dimulai. Dan semoga aspirasi bersama seluruh Bupati dan masyarakat Madura ini mendapat sambutan positif dari Gubernur Jatim,” pungkasnya.

Artikel Kompak Dukung KEK Tembakau, Bupati Se-Madura Teken Surat Bersama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema, ‘Kawasan Ekonomi Khusus: Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya dan Pengolahan Tembakau’ yang digelar KAMURA di Kampus Poltera Sampang, Sabtu (29/11/2025).

Pria yang akrab disapa Aba Idi itu berharap KEK Tembakau dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Madura, khususnya para petani tembakau.

“Hari ini, dengan niat yang sama, kita punya cita-cita untuk ingin segera mewujudkan Madura ini menjadi KEK Tembakau. Sehingga ada kemandirian ekonomi di Madura,” kata dia.

Bupati menyampaikan bahwa tembakau memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan diyakini akan mampu mensejahterakan masyarakat jika bisa dikelola dengan baik.

Dia kemudian mencontohkan Kabupaten Pamekasan sebagai daerah yang mampu menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Hal itu, menurut Idi, berkat maraknya kemunculan pabrik rokok lokal.

“Penurunan kemiskinan ekstrem di Pamekasan itu banyak berkurang. Kenapa? Karena di sana banyak pabrik rokok. Banyak ditopang buruh-buruh yang bekerja di pabrik rokok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Idi menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah di Madura harus bersinergi merumuskan strategi kemajuan untuk Madura.

“Kita selaku pemerintah daerah harus menyatukan persepsi berpikir tentang kemajuan Madura. Kita pikirkan bersama. Kita bergerak bersama sehingga apa yang kita cita-citakan terwujud. Tentunya cita-cita itu bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Madura secara keseluruhan, bukan kelompok, bukan kabupaten, tapi madura,” ucap dia.

“Semua sama. Tapi bagaimana kita mengeksplor kekayaan alam yang ada ini, termasuk tembakau sehingga kekayaan alam di Madura ini menjadi penunjang perekonomian madura keseluruhan,” imbuhnya.

Dia meyakini dengan sinergi kepala daerah, Madura akan maju. Dia tidak ingin Madura hanya dikenal negatifnya saja.

“Kalau kita konsisten dan komitmen Insyaallah Madura akan maju. Kalau kita umpanya dari sumber daya alamnya, dari pertaniannya berjalan dengan baik, insyaallah maju. Jangan sampai Madura ini hanya dikenal hal-hal negatifnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Idi menegaskan Pemkab Sampang mendukung penetapan Madura menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau sebagai jalan kemajuan. Dia pun yakin kepala daerah lainnya di Madura juga mendukung.

“Semangat. Saya akan menyertai perjuangan (KEK Tembakau) ini. Saya pribadi maupun pemerintah siap mendukung (KEK Tembakau Madura). Insyaallah kabupaten lain akan mendukung juga karena kita mau disadari atau tidak perekomian Madura ini banyak ditopang oleh industri rokok di Madura,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura-Komunitas Muda Madura (KAMURA) Subairi Muzakki menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersilaturrahmi ke seluruh kepala daerah di Madura berkaitan dengan gagasan KEK Tembakau yang diusungnya.

Menurut dia, semua kepala daerah di Madura satu suara: mendukung KEK Tembakau sebagai momentum kebangkitan perekonomian Madura.

“Respons semua kepala daerah satu, mendukung KEK tembakau. Mendukung gagasan (KEK Tembakau) ini karena inilah momentum ekonomi madura kembali menentukan arahnya yg sebelum ada pabrik rokok arahnya biasa saja. Kita mengirim bahan mentah ke luar sehingga tidak ada perubahan di Madura,” tutur Subairi dalam sambutannya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bupati Sampang Dukung KEK Tembakau Sebagai Jalan Kemajuan Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan ini ditegaskan Laily saat memberikan sambutan dalam kegiatan Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema, ‘Kawasan Ekonomi Khusus: Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya dan Pengolahan Tembakau’ yang digelar KAMURA di Kampus Poltera Sampang, Sabtu (29/11/2025).

Laily menjelaskan Poltera memiliki budaya ‘belanja masalah’ dengan cara berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar keluhan, hambatan, dan tantangan yang mereka hadapi.

“Masalah-masalah tersebut kemudian kami analisa secara keilmuan untuk diubah menjadi solusi teknologi yang alternatif, terukur dan sesuai dengan kebutuhan. Dari proses itu lahirlah berbagai inovasi yang kami sebut Teranusa,” kata Laily.

Laily mengungkapkan bahwa Poltera mampu melahirkan banyak inovasi teknologi tepat guna dari budaya ‘belanja masalah’ ini. Salah satunya, Kapal PVC, Ambulance Boots, dan lain-lain.

“Semua inovasi ini lahir dari masalah nyata dan ditransformasi menjadi solusi yang berdampak,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung terkait gagasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau. Menurutnya, KEK membutuhkan ekosistem berbasis teknologi agar mampu mengolah potensi lokal menjadi nilai tambah.

“Dalam konteks tembakau, Poltera siap menjadi mitra strategis dalam tiga tahap utama, mulai hulu, budidaya, hilir, pengeringan dan pengolahan, serta industrialisasi dan rantai nilai KEK,” tegas Laily.

Laily juga menegaskan kesiapan Poltera untuk menjadi pusat inovasi teknologi KEK Tembakau Madura.

“Poltera siap menjadi pusat inovasi tekhologi KEK, mencari masalah, menganalisasi secara ilmiah dan menghasilkan solusi berbasis teknologi tepat guna,” ucapnya.

“Poltera selalu membuka pintu kolaborasi untuk semua pihak,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Poltera Siap Jadi Pusat Inovasi Tekhnologi KEK Tembakau Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.