Mutasi Kajari tersebut tertuang dalam surat keputusan Kejaksaan Agung RI NOMOR: KEP-IV-10122/C/07/2026 TANGGAL 29 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan mutasi puluhan pejabat Kajari tersebut. Menurutnya, mutasi ini sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

“Iya benar ini proses mutasi bagian promosi dan penyegaran organisasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat,” kata Anang, kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Berikut 90 Kepala Kejaksaan Negeri yang dimutasi:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Apsari Dewi kini digantikan oleh Yudhi Kurniawan

2. Kepala Kejaksaan Negeri Paser Deddy Herliyantho kini digantikan oleh Hary Palar

3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Agung Arifianto kini digantikan oleh Agus Wirawan Eko Saputro

4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Atik Rusmiaty Ambarsari kini digantikan oleh Agustinus Baka Tandaliling

5. Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Budi Purwanto kini digantikan oleh Shinta Ayu Dewi

6. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Shinta Ayu Dewi kini digantikan oleh Kusufi Esti Ridliani

7. Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo digantikan oleh I Wayan Sumertayasa

8. Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Subari Kurniawan kini digantikan oleh Sunandar Pramono

9. Kepala Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya Sunandar Pramono kini digantikan oleh Ahmad Latupono

10. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Abdi Reza Fachlewi kini digantikan oleh Romy Arizyanto

11. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Satria Irawan digantikan oleh Akhwan Anas

12. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Akhwan Anas digantikan oleh Ariyanto Novindra

13. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kristanti Yuni Purnawanti kini digantikan oleh Muib

14. Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Mohammad Harun Sunadi kini digantikan oleh Andre

15. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Andre kini digantikan oleh Denny Iswanto

16. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Denny Achmad kini digantikan oleh Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe

17. Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Banu Laksamana kini digantikan oleh Neneng Rahmadini.

18. Kepala Kejaksaan Negeri Metro Neneng Rahmadini kini digantikan oleh Ricky Parlin Jahyamanda

19. Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan Douglas Pamino Nainggolan digantikan oleh Suseno

20. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Rachmad Surya Lubis kini digantikan oleh Sundoro Adi

21. Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Dedy Frits Rajagukguk kini digantikan oleh Naungan Harahap

22. Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Naungan Harahap kini digantikan oleh Nurdin

23. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nurul Wahida Rifal kini digantikan oleh Arief Indra Kusuma Adhi

24. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan kini dijabat oleh Heberth Pesta Hutapea

25. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah kini dijabat oleh Didik Haryanto

26. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan kini dijabat oleh Aditya Rakatana

27. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah kini dijabat oleh Jainah

28. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur kini dijabat oleh Ivan Hebron Siahaan

29. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis kini dijabat oleh Heru Kamarullah

30. Kepala Kejaksaan Negeri Bima kini dijabat oleh Andi Rio Rahmat Rahmatu

31. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur kini dijabat oleh Suci Wijayanti

32. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan kini dijabat oleh Ibnu Firman Ide Amin

33. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli kini dijabat oleh Ali Toatubun

34. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal kini dijabat oleh Salomina Meyke Saliama

35. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Muhammad Ruslan

36. Asep Sunarsa sebagai Kajari Landak

37. Rajendra Dharmalingga Wiritanaya sebagai Kajari Pidie

38. Erianto sebagai Kajari Kota Banjar

39. Aji Kalbu Pribadi sebagai Kajari Kutai Kartanegara

40. Muchsin sebagai Kajari Banjarmasin

41. Andri Kurniawan sebagai Kajari Yogyakarta

42. Regie Komara NA sebagai Kajari Majalengka

43. Andi Herman sebagai Kajari Buol

44. Anggara Suryanagara sebagai Kajari Tanjung Perak

45. Denny Wicaksono sebagai Kajari Tabalong

46. Andhy Hermawan Bolifaar sebagai Kajari Karimun

47. Ratih Andrawina Suminar sebagai Kajari Batang

48. Rizky Fachrurrozi sebagai Kajari Indragiri Hulu

49. David Razi sebagai Kajari Tojo Una-Una

50. Andi Reny Rummana sebagai Kajari Grobogan

51. Ikram Mhd Saleh sebagai Kajari Donggala

52. Dinar Kripsiaji sebagai Kajari Sleman

53. Putri Ayu Wulandari sebagai Kajari Kulon Progo

54. Bayu Novrian Dinata sebagai Kajari Lombok Tengah

55. Diana Wahyu Widiyanti sebagai Kajari Kota Bekasi

56. Muhammad Yuris Rawando sebagai Kajari Nabire

57. Adung Sutranggono sebagai Kajari Kota Malang

58. Johannes Harysuandy Siregar sebagai Kajari Indragiri Hilir

59. Arif Mirra Kanahau sebagai Kajari Belu

60. Andi Helmi Adam sebagai Kajari Bulungan

61. Mohtar Arifin sebagai Kajari Bombana

62. Agus Chandra sebagai Kajari Kabupaten Cirebon

63. Taruli Phalti Patuan sebagai Kajari Purbalingga

64. Agung Pamungkas sebagai Kajari Kotabaru

65. Mahfuddin Cakra Saputra sebagai Kajari Sumbawa Barat

66. Mohamad Rohmadi sebagai Kajari Bojonegoro

67. Lapatawe sebagai Kajari Palu

68. Rio Aditya Arifiansyah sebagai Kajari Wajo

69. Agita Tri Moertjahjanto sebagai Kajari Sibolga

70. Agus Rujito sebagai Kajari Kota Semarang

71. Abdurrachman sebagai Kajari Karanganyar

72. Alfian Bombing sebagai Kajari Tebo

73. Yosef Umbu Hina Marawali sebagai Kajari Timor Tengah Selatan

74. Ade Indrawan sebagai Kajari Bengkalis

75. Edwin Ignatius Beslar sebagai Kajari Kotawaringin Timur

76. Andi Fitriana sebagai Kajari Kepulauan Talaud

77. Marlambson Carel Williams sebagai Kajari Pekanbaru

78. Nanang Dwi Priharyadi sebagai Kajari Batubara

79. Adief Swandaru sebagai Kajari Pulang Pisau

80. Mohammad Nasir sebagai Kajari Palembang

81. Aka Kurniawan sebagai Kajari Kabupaten Tasikmalaya

82. Kiki Yonata sebagai Kajari Musi Banyuasin

83. Bohal Parlambohan Lubis sebagai Kajari Rejang Lebong

84. Hadiman sebagai Kajari Pati

85. Ardian sebagai Kajari Kota Tegal

86. Ujang Sutisna sebagai Kajari Tuban

87. Todo Batara Silalahi sebagai Kajari Konawe Selatan

88. Rahmad Isnaini sebagai Kajari Serdang Bedagai

89. Abdul Halim sebagai Kajari Barito Timur

90. Nur Wahyu Bintari sebagai Kajari Lebong

Artikel Kejagung Mutasi 90 Kajari, Ini Daftarnya! pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Febri hadir mendampingi Febrie dalam pemeriksaan di Kejagung pada Jumat (24/7/2026). Febri mengaku baru ditunjuk sebagai pengacara Febrie.

“Saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA (Febrie Adriansyah),” kata Febri Diansyah di Kejagung, Jumat (24/7/2026).

Febri lalu menyampaikan harapan kliennya terkait kasus yang sedang menjeratnya. Menurutnya, Febrie berharap agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil. Febrie juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih.

“Ada satu poin yang juga tadi disampaikan bahwa Pak FA sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi Jampidsus, beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya, Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan juga proses hukum ini berjalan secara adil,” jelasnya.

Diketahui, Kejagung akhirnya menahan Febrie Adriansyah terkait kasus dugaan TPPU yang menjeratnya. Penahanan Febrie dititipkan ke rumah tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari ke depan.

“Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan ditahan 20 hari ke depan dari hari ini di Rutan KPK cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, Jumat (24/7/2026).

Artikel Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan Rudi sendiri itu disampaikan sebagai bantahan atas tudingan sejumlah pihak bahwa pelimpahan kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan cacat hukum.

“Penjelasan Rudi Margono pada berita di atas bahwa pada tahun 2020 pernah ada pelimpahan penyidikan kasus ASABRI dari kepolisian ke kejaksaan itu tidak sesuai fakta. Waktu itu saya Menko Polhukam,” tegas Mahfud MD dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Mahfud mengungkap asal mula penanganan kasus dugaan korupsi ASABRI oleh Kejagung. Ia mengklaim dirinya menjadi pihak yang menyerahkan perkara tersebut ke Korps Adhyaksa setelah menerima laporan dari Menteri BUMN Erick Thohir.

“Saya yang menyerahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung ketika belum disidik. Waktu itu Menteri BUMN Erick Tohir melapor ke saya tentang terjadinya korupsi di ASABRI. Pak Erick waktu itu belum paham betul jalur-jalur hukum karena masih polos. Setelah datanya saya pegang, saya undang Kejagung untuk menanganinya. Masih ada jejak digital,” ujar dia.

Mahfud juga mengaku dirinya sebagai orang pertama yang mengumumkan adanya dugaan korupsi ASABRI ke publik melalui media massa. Atas tindakannya itu, Mahfud mengaku sempat mendapat ancaman akan dipolisikan oleh pimpinan ASABRI.

“Saya yang menginfokan korupsi ASABRI itu ke pers. Seorang Pimpinan ASABRI (S), Purn. Bintang 3, mengancam akan mempolisikan Menteri karena memfitnah ada korupsi ASABRI. Saya bilang: Silakan polisikan saya, saya tak punya bintang 3 tapi punya bintang 9. Jejak digitalnya ada,” ungkapnya.

Sebab itu, Mahfud menegaskan bahwa kasus ASABRI tidak pernah ditangani kepolisian. Mahfud memastikan kasus tersebut sejak awal memang ditangani Kejagung.

“Jadi untuk kasus ASABRI 2020 itu memang sejak awal ditangani kejagung, bukan karena penyerahan dari POLRI. Memang waktu itu banyak tokoh POLRI menyerukan POLRI keluar dari ASABRI dan menarik puluhan triliun dana prajuritnya yang disimpan di sana. Jadi tak ada pengalihan dari POLRI ke kejaksaan,” tuturnya.

“Waktu itu senior-senior POLRI memang geram karena dana prajurit POLRI dikorupsi. Tapi POLRI belum melakukan penyidikan, apalagi pengalihan. Saya dan Menteri Erick yang menyerahkan kasus ini ke Kejagung. Sang pengancam berbintang 3 akhirnya dijebloskan ke penjara karena korupsi terbukti terjadi,” tambahnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bantah Kejagung, Mahfud MD: Kasus ASABRI Bukan Penyerahan dari Polri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Hari ini, saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi,” kata Febrie di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jumat (24/7/2026).

Menurut Febrie, berdasarkan alat bukti yang diajukan, masih belum cukup alasan untuk dilakukan penahanan terhadap dirinya.

“Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Sehingga menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

“Di gedung bundar tidak pernah seperti itu. Dingedung bundar tidak pernah seperti itu. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan ekspos baru kita yakin bahwa ini tidak zalim sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan,” lanjutnya.

Meski begitu, Febrie mengaku siap menghadapi kasus ini dengan tetap menegaskan dirinya dikriminalisasi.

“Ini sudah menjadi keputusan pimpinanan, saya siap menghadapi dan saya merasa memang ini kriminalisasi,” ucapnya.

Diketahui, Kejakgung secara resmi menahan Febrie Adriansyah selama 20 hari ke depan pada Jumat (24/7/2026) malam. Penahanan dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan ditahan 20 hari ke depan dari hari ini di Rutan KPK cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, Jumat (24/7/2026).

Rudi menjelaskan alasan menahan Febrie. Menurutnya, penahanan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada Febrie karena memiliki rekam jejak menangani kasus besar.

Alasan lainnya adalah untuk proses akuntabilitas, dan transparansi sehingga perlu sinergi yang lebih banyak bersama KPK.

“Juga oleh karenanya untuk menjamin proses ke depannya yang bersangkutan mungkin lebih banyak (bersinergi dengan KPK), karena yang bersangkutan menangani kasus besar seperti kita ketahui,” ujar Rudi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Febrie Adriansyah: Saya Dikriminalisasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kejagung menitipkan penahanan Febrie di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 20 hari ke depan.

“Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan ditahan 20 hari ke depan dari hari ini di Rutan KPK cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, Jumat (24/7/2026).

Febrie Adriansyah tiba di Rutan KPK sekitar 23.25 WIB usai menjalani pemeriksaan sejak siang hari. Ia masuk rutan tanpa mengenakan rompi tahanan khas Kejagung. Ia justru tampak mengenakan batik berwarna abu-abu cokelat.

Rudi Margono menjelaskan penahanan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada Febrie karena memiliki rekam jejak menangani kasus besar.

Alasan lainnya adalah untuk proses akuntabilitas, dan transparansi sehingga perlu sinergi yang lebih banyak bersama KPK.

“Juga oleh karenanya untuk menjamin proses ke depannya yang bersangkutan mungkin lebih banyak (bersinergi dengan KPK), karena yang bersangkutan menangani kasus besar seperti kita ketahui,” ujarnya.

Diketahui, Kejagung mengusut sejumlah surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pelimpahan kasus dari Kortas Tipikor Polri yang melibatkan nama Febrie Adriansyah. Tiga sprindik lainnya mencakup kasus dugaan korupsi terkait ASABRI, Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara PLTU yang sempat menyebabkan blackout.

Terbaru, Tim 9 yang dipimpin Jamwas Rudi Margono telah menerbitkan sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar tersebut.

Artikel Kejagung Tahan Febrie Adriansyah Tanpa Rompi Tahanan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ancaman jemput paksa itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono di gedung Kejagung, Jumat (24/7/2026).

Febrie sebelumnya mangkir dari pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Rabu (22/7/2026). Hari ini, Febrie kembali dijadwalkan untuk diperiksa.

“Jika memang tidak hadir, sesuai Pasal 28 KUHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa,” kata Rudi.

Saat wawancara ini berlangsung, Rudi mengatakan bahwa penyidik masih menunggu kedatangan Febrie.

Diketahui, penyidik memanggil Febrie untuk diperiksa terkait dugaan TPPU. Pemanggilan ini dilakukan setelah Kejagung menerima barang bukti dugaan TPPU Febrie berupa emas 74 kg dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Namun, Febrie tidak memenuhi pemanggilan tersebut dengan alasan kesehatan.

“Dua orang tidak memenuhi panggilan yakni FA (Febrie Adriansyah) dengan alasan kesehatan dan NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, Tim Penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli 2026 mendatang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna.

Artikel Kajagung Ancam Jemput Paksa Febrie Jika Mangkir Lagi Hari Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Nanik memastikan pemberitaan tersebut hoax alias bohong. Ia mempersilakan wartawan yang menulis berita tersebut untuk bertanya secara langsung kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Coba tanya Pak Jaksa Agung deh, bener apa nggak?” kata Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Kamis (23/7/2026).

Nanik mengaku sudah mengonfirmasi secara langsung kepada Jaksa Agung melalui sambungan telefon terkait pemberitaan tersebut.

Dari Jaksa Agung justru diperoleh informasi bahwa sebenarnya Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, yang dijadikan narasumber oleh beberapa media sedang sakit dan tidak masuk kantor.

“Masak menyebut sumber beritanya dari Kapuspenkum Kejagung, padahal kata Pak Jaksa Agung ST Burhanudin, Kapuspenkum yang bernama Anang Supriatna sakit dan sampai hari Jum’at (22/7) kemarin belum masuk,” ujarnya.

Nanik pun mengaku tak habis pikir dengan pemberitaan yang menyebut dirinya berpeluang dipanggil Kejagung.

“Kok bisa ya wartawan buat berita seperti itu, mengarang bebas hanya biar bombas,” kata dia.

Diketahui, Nanik S Deyang mundur dari jabatan sebagai Kepala BGN dengan alasan mau fokus menjalani pengobatan jantung di rumah sakit luar negeri.

Nanik mengaku sudah berpamitan untuk mundur sejak 12 Juli 2026, atau setelah dirinya divonis mengalami penyumbatan pada jantung.

“Saat saya masuk RS dan setelah dilakukan CT Scan jantung lanjut katerisasi jantung kemudian dinyatakan ada penyumbatan tanggal 12 Juli 2026, saya langsung pamit mundur sebagai Kepala BGN ke Bang Dasco (Wakil Ketua DPR) dan Mas Prasetyo Hadi (Mensesneg),” tuturnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Nanik S Deyang Bantah Pemberitaan Sebut Dirinya Berpeluang Diperiksa Kejagung pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan selamat atas penunjukan Kuntadi sebagai Jampidsus. Menurutnya, Kuntadi dikenal sebagai jaksa yang bersih dan berintegritas.

menaruh kepercayaan penuh kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru, Kuntadi. Habiburokhman mendukung Kuntadi untuk segera mengusut tuntas kasus yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Saya Habiburokhman, selaku Ketua Komisi III DPR RI, mengucapkan selamat atas diangkatnya Pak Kuntadi sebagai Jampidsus baru. Beliau dikenal sebagai sosok jaksa yang bersih, berintegritas, dan independen,” kata Habiburokhman, Kamis (23/7/2026).

Habiburokhman pun berharap Kuntadi dapat menuntaskan kasus Febrie secara cepat dan transparan.

“Dengan kepemimpinan beliau, saya berharap kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah dapat diusut secara cepat, transparan, dan berkeadilan hingga tuntas,” ujarnya.

Dia menilai kasus Febrie bukan perkara biasa. Menurutnya, kasus tersebut mempertaruhkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Citra Korps Adhyaksa saat ini dipertaruhkan. Jangan sampai nama baik dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan tercoreng oleh perilaku oknum,” tegasnya.

Artikel Ketua Komisi III DPR Harap Jampidsus Baru Segera Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, dengan sprindik baru tersebut, status hukum Febrie masih sebagai saksi, bukan tersangka.

“Iya (status masih saksi),” kata Anang kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).

Ketiga Sprindik tersebut, yakni sprindik nomor 43 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel. Kemudian, sprindik nomor 44 dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi untuk batubara di PT PLN yang sebabkan blackout. Terakhir, sprindik nomor 45 terkait dengan Asabri.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri) dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka untuk ketiga perkara korupsi tersebut sebelum akhirnya dialihkan penanganannya ke Kejagung.

Anang mengatakan pihaknya akan menelaah kembali hasil penyidikan sebelumnya dari Polri. Sebab itu, ia belum dapat memastikan status hukum Febrie ke depan.

“Kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada,“ ujar Anang.

Anang juga mengatakan penyidik belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Febrie. “Belum dijadwalkan, tapi yang jelas akan secepatnya setelah kita terima semua segera,” tegasnya.

Artikel Terbitkan Sprindik Baru, Kejagung Batalkan Status Tersangka Febrie Adriansyah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pengalihan itu tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya UU Nomor 20 tahun 2025, utamanya pengalihan dari kepolisian ke kejaksaan. Walaupun dalam perkara ini adalah kasus korupsi,” kata Marlaf dalam keterangannya, dikutip rilpolitik.com di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Marlaf, pengalihan hanya boleh dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.

“Jadi kalau dari kepolisian ke kejaksaan itu tidak ada dasar hukumnya. Yang ada adalah KPK mengambil alih proses penyidikan baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan,” jelas dia.

“KPK ini menggunakan lex specialis, yaitu UU KPK, khususnya ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 10A UU Tindak Pidana Korupsi,” imbuhnya.

Marlaf pun menyebut pengalihan kasus Febrie dari kepolisian ke kejaksaan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan.

“(Ini) menjadi preseden yang tidak baik terhadap proses hukum ke depan apabila institusi negara yang semestinya melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum, ternyata dalam praktiknya tidak melaksanakan penegakan hukum sesuai hukum,” ujarnya.

Oleh karena itu, Marlaf mengajak publik untuk turut mengkritisi pengalihan kasus Febrie dari kepolisian ke kejaksaan karena dinilai tidak memiliki landasan hukum. Hal itu penting agar praktik serupa tidak terulang dan Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berhenti pada slogan saja.

“Memang banyak sekali atau sudah menjadi rahasia umum proses hukum itu kerap kali dilalui dengan cara-cara yang melawan hukum. Praktik-praktik seperti itu kalau tetap terus dipertahankan, maka negara hukum kita ini hanya akan terus jadi slogan. Oleh sebab itu, mari speak up bersama-sama bahwa pengalihan dari kepolisian ke kejaksaan dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjerat Febrie saat ini itu tidak benar dan harus kita suarakan bareng-bareng. Karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas,” tegas Marlaf.

Lebih lanjut, Marlaf juga menyoroti proses penetapan Febrie sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Menurutnya, penetapan Febrie sebagai tersangka juga diduga tidak melalui proses hukum yang benar.

“Dalam proses penetapan tersangka terhadap Febrie diduga juga tidak melalui proses pemeriksaan dalam status Febrie sebagai saksi. Ujug-ujug Febrie ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kapasitas Febrie yang ditetapkan sebagai tersangka pun juga diduga tidak dilalui melalui proses pemeriksaan yang benar. Artinya, proses penyidikan terhadap Febrie yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang itu juga betul-betul tidak dilalui secara proporsional sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” ungkap Marlaf.

“Hal itulah yang harus kita suarakan bersama bahwa proses hukum itu ayo kita dorong supaya dilalui dengan cara-cara yang tidak melawan hukum,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Pengalihan Kasus Eks Jampidsus Febrie ke Kejagung Dinilai Melawan Hukum pertama kali tampil pada Rilpolitik.