Kemungkinan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar usai pemeriksaan Nadiem Makarim sebagai saksi pada Senin (23/6/2025). Sebagai informasi, Nadiem dimintai keterangan selama 12 jam dalam perkara tersebut.

Meski belum bisa memastikan, tetapi Harli menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang harus digali lebih dalam dari Nadiem berkaitan dengan proyek pengadaan laptop senilai Rp 9,9 triliun itu.

“Nah kalau melihat dari masih ada data-data yang masih belum dibawa, belum diserahkan, kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan juga yang perlu didalami,” kata Harli di kompleks Kejagung pada Senin (23/6/2025).

Selain itu, lanjutnya, Korps Adhyaksa juga masih membutuhkan keterangan Nadiem untuk mengonfirmasi jawaban pihak lain yang turut diperiksa dalam perkara tersebut.

“Saya kira ini sangat terkait dengan beberapa jawaban nanti dari pihak-pihak lain yang akan terus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Nadiem sendiri mengaku akan terus kooperatif jika dipanggil lagi oleh Kejagung demi terangnya persoalan ini.

“Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama,” kata Nadiem usai diperiksa.

Nadiem mengapresiasi Kejagung yang melaksanakan proses hukum dengan transparan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik mengedepankan asas keadilan, transparansi dan asas praduga tidak bersalah,” ujar Nadiem.

Artikel Kejagung Kembali Buka Peluang Panggil Nadiem di Kasus Pengadaan Laptop pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar merespons pernyataan Nadiem. Ia mengatakan bahwa sejak awal Jamdatun alias Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebenarnya telah memberikan sejumlah rekomendasi dalam proses pengadaan laptop.

Menurut Harli, Jamdatun telah meminta para pembuat kebijakan untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada.

“Di dalam rekomendasi yang diberikan oleh jajaran JPN adalah supaya pengadaan Chromebook ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan,” kata Harli di Jakarta pada Selasa (10/6/2025).

Harli mengatakan, rekomendasi ini diberikan oleh Jamdatun agar pengadaan Chromebook bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jadi, hal itu bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum. Karena, memang para JPN berbicara dalam kaitan ini secara normatif hukum,” lanjut Harli.

Dalam pengadaan Chromebook ini, Jamdatun melakukan pendampingan hukum kepada Kemendikbudristek. Pendampingan yang dimaksud berupa memberikan pendapat hukum.

Hari menyampaikan, Jamdatun telah memberikan rekomendasi agar laptop yang dibeli nandi menggunakan sistem operasi Windows, bukan Chromebook. Rekomendasi itu disampaikan sebelum pengadaan laptop itu dilakukan.

“Sejak awal, kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan kasus posisi pengadaan Chromebook, ini kan dari tim teknis di awal merekomendasikan supaya ini lebih kepada pemanfaatan sistem Windows,” katanya.

Namun, pada perjalanannya, Kemendikbudristek justru melakukan pengadaan untuk laptop berbasis Chromebook.

Harli mengatakan, rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan.

“Bahwa itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itu sangat tergantung pada lembaga yang meminta, yang memohon (pendampingan),” katanya.

Artikel Respons Kejagung Usai Nadiem Bilang Pengadaan Laptop Didampingi Jamdatun pertama kali tampil pada Rilpolitik.