Promosi jabatan Rossa tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi itu merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya pembinaan karier personel.

“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Johnny, dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan ucapan selamat atas penugasan baru Rossa. Budi memuji Rossa sebagai orang yang berintegritas dan memiliki pengalaman lengkap selama bertugas di KPK.

“Dedikasi tersebut tentunya menjadi bekal berharga dalam mengemban tugas dan tanggung jawab barunya nanti, untuk memperkuat komitmen penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik,” kata Budi.

Budi mengatakan penugasan personel Polri di KPK maupun penugasan kembali ke institusi asal sebagai bagian dari ruang kolaborasi yang strategis.

“Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama bertugas di KPK diharapkan menjadi nilai tambah dalam memperkuat koordinasi dan sinergi KPK-Polri ke depan,” ujarnya.

Profil Rossa Purbo Bekti

Rossa Purbo Bekti merupakan perwira menengah Polri yang berkarier dalam penanganan tindak pidana korupsi di KPK.

Penugasan di KPK dimulai sejak 2016 lalu. Pada awal penugasannya, Rossa menjabat sebagai pejabat fungsional di Direktorat Penyidik pada Deputi Bidang Penindakan KPK pada 2016.

Setahun kemudian, ia dipercaya mengemban posisi sebagai spesialis penyidik muda di Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, yang dijalaninya hingga 2020.

Karier Rossa di lembaga antirasuah berlanjut dengan penugasan sebagai penyidik muda pada periode 2021–2022.

Pada Desember 2023, Rossa menjabat sebagai penyidik tindak pidana korupsi ahli madya di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK.

Artikel Penyidik Senior KPK Jadi Kapolres Bangkalan pertama kali tampil pada Rilpolitik.