Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Surat Bersama Bupati se-Madura serta Naskah Akademik KEK Tembakau Madura dalam pertemuan yang berlangsung usai rangkaian kegiatan Haul Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, Minggu (8/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mengambil peran aktif dalam mendorong percepatan pembangunan Madura melalui skema kawasan ekonomi khusus.

“Saya paham kenapa ada keinginan KEK di Madura dan kita siap menjadi pengusul dan akan memperjuangkan ini sampai tuntas. Madura memiliki potensi yang sangat besar dan perlu didorong melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” ujarnya.

Khofifah juga menyampaikan bahwa usulan KEK Tembakau Madura sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang selama ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ini juga bagian dari upaya kita memastikan pembangunan berjalan adil dan merata. Seperti yang sering disampaikan Pak Wagub Emil, ‘no one left behind’. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari proses pembangunan,” katanya.

Sebagai langkah awal, Khofifah secara khusus menugaskan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui kajian lebih mendalam serta menyiapkan seluruh kebutuhan teknokratis dan administratif untuk proses pengusulan KEK kepada pemerintah pusat.

“Saya meminta Pak Wagub untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menyiapkan semua yang diperlukan agar proses pengusulan KEK Tembakau Madura dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Khofifah menilai pengembangan KEK di Madura tidak hanya berkaitan dengan penguatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam melindungi sekaligus mentransformasikan struktur ekonomi wilayah.

“KEK ini penting sebagai bagian dari proteksi dan transformasi wilayah, agar potensi ekonomi Madura—terutama pada sektor tembakau dan industri turunannya—dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan siap menindaklanjuti arahan gubernur dengan melakukan kajian yang diperlukan.

Menurutnya, usulan KEK Tembakau Madura memiliki dasar yang kuat karena didukung oleh kajian akademik serta dukungan politik dari para bupati di Madura.

“Kami akan menindaklanjuti arahan Ibu Gubernur dengan melakukan kajian lebih lanjut agar seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pengusulan KEK dapat disiapkan secara matang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa KEK Tembakau Madura juga dapat menjadi instrumen penting untuk melakukan transformasi ekonomi kawasan.

“Konsep KEK ini tidak hanya bicara tentang investasi, tetapi juga bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan memberikan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan.

“Pembangunan ekonomi daerah membutuhkan stabilitas dan kolaborasi semua pihak. Jika seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha bergerak bersama, maka program-program strategis seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus akan lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Komunitas Muda Madura (KAMURA), Subairi Muzakki, menjelaskan bahwa penyerahan dokumen tersebut merupakan amanah masyarakat Madura sekaligus hasil konsolidasi para kepala daerah di wilayah tersebut.

Menurutnya, selama ini Madura memiliki kontribusi besar dalam industri tembakau nasional, namun nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat masih terbatas.
“Selama puluhan tahun Madura menjadi salah satu sentra utama produksi tembakau nasional. Namun nilai tambah industrinya banyak dinikmati di luar Madura. Melalui KEK Tembakau Madura, kita ingin membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi sehingga petani, pelaku usaha lokal, dan masyarakat Madura memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi momentum penting bagi perjuangan masyarakat Madura untuk menghadirkan model pembangunan kawasan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, respon Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan seluruh pihak yang hadir sangat positif. Ini menjadi energi besar bagi masyarakat Madura untuk terus memperjuangkan lahirnya KEK Tembakau Madura sebagai jalan percepatan pembangunan kawasan,” katanya.

Artikel Gubernur Khofifah Siap Jadi Pengusul KEK Tembakau Madura ke Pemerintah Pusat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dukungan kolektif ini menandai keseriusan dan kekompakan para kepala daerah di Madura dalam memperjuangkan agenda besar transformasi ekonomi berbasis tembakau, yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Madura.

Dukungan para Bupati se-Madura disampaikan secara langsung kepada Tim KAMURA dalam rangkaian audiensi yang digelar berturut-turut sejak 5 hingga 9 Februari 2026.

Audiensi pertama berlangsung di Pendopo Kabupaten Bangkalan pada Kamis (5/2/2026), di mana Tim KAMURA diterima oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim. Dalam pertemuan tersebut, Lukman menyampaikan apresiasi atas gagasan KEK Tembakau Madura dan menyatakan kesiapan Bangkalan untuk terlibat aktif.

“Kami sangat mengapresiasi gagasan dan perjuangan ini. Insyaallah Kabupaten Bangkalan siap mengajukan diri sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau. Jika perlu, kami siap membawa para akademisi di Bangkalan untuk bersama-sama menghadap Gubernur Jawa Timur demi menggolkan KEK Tembakau Madura ini,” ujar Lukman.

Audiensi dilanjutkan di Kabupaten Pamekasan bersama Bupati KH. Kholilurrahman. Ia secara tegas menyatakan kesiapan Pamekasan mengajukan diri sebagai bagian dari KEK Tembakau Madura dan siap terlibat langsung dalam advokasi ke tingkat provinsi.

“Kami tegaskan bahwa Kabupaten Pamekasan siap mengajukan diri sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau. Saya siap jika harus menemui Gubernur, dan insyaallah tiga bupati kabupaten lain di Madura juga siap bertemu Gubernur Jawa Timur untuk memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan ini disambut positif,” tegasnya.

Kiai Kholil meyakini KEK Tembakau Madura akan menjadi solusi strategis pemberdayaan masyarakat.

“Jika KEK berjalan di Madura, saya yakin pengaruhnya akan sangat besar bagi penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dukungan senada disampaikan Bupati H. Sampang Slamet Junaidi dalam audiensi di Pendopo Sampang pada hari yang sama.

“Prinsipnya kami Pemerintah Kabupaten Sampang siap mendukung KEK Tembakau. Saya minta agar kita semua para bupati di Madura kompak untuk mendukung gagasan ini,” ujar Slamet Junaidi.

Rangkaian audiensi ditutup dengan pertemuan bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo pada Senin malam (9/2/2026).

Pertemuan ini merupakan audiensi kedua setelah pertemuan sebelumnya pada Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumenep kembali menegaskan dukungannya, terutama karena Sumenep merupakan wilayah hulu dan basis utama petani tembakau di Madura.

“Kami menilai KEK Tembakau Madura sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi petani, meningkatkan nilai tambah di daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan di Madura,” ujar Achmad Fauzi.

Dengan telah ditandatanganinya Surat Bersama oleh seluruh Bupati se-Madura, perjuangan KEK Tembakau Madura kini resmi menjadi aspirasi kolektif seluruh kepala daerah di Madura. Para Bupati sepakat untuk bergerak bersama guna memastikan Madura diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau ke pemerintah pusat.

Langkah politik bersama ini berangkat dari Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang telah rampung disusun oleh Komunitas Muda Madura (KAMURA), sebuah kerja kolektif para ilmuwan, akademisi, dan intelektual Madura. Naskah akademik ini disusun secara serius dan berbasis data, melalui survei lapangan, wawancara mendalam, serta pemetaan skema bisnis dan rantai nilai industri tembakau.

Subairi Muzakki, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik KEK Tembakau Madura mengatakan, kajian tersebut telah dibahas dan diuji secara terbuka melalui rangkaian seminar dan Focus Group Discussion (FGD) di lima universitas di Surabaya dan Madura.

“Proses ini kemudian diperkuat melalui pembahasan lanjutan di Jakarta yang digelai oleh lembaga riset tertua di Indonesia, yaitu LP3ES, dengan melibatkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian, dan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta wakil rakyat Madura di DPR RI,” tuturnya.

Sejarah sedang ditulis. Bupati se-Madura bersatu dalam niat mulia, bersatu demi satu tujuan: perbaikan ekonomi Madura—dari, untuk, dan demi rakyat Madura.

“Perjuangan belum selesai. Tapi langkah besar sudah dimulai. Dan semoga aspirasi bersama seluruh Bupati dan masyarakat Madura ini mendapat sambutan positif dari Gubernur Jatim,” pungkasnya.

Artikel Kompak Dukung KEK Tembakau, Bupati Se-Madura Teken Surat Bersama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Lutfil mengungkapkan tembakau Madura berkontribusi besar terhadap produksi tembakau nasional, yakni mencapai 35 persen. Sehingga, kata dia, keberadaan KEK Tembakau dapat menjaga keberlanjutan sektor tembakau Madura sebagai penopang signifikan produksi tembakau nasional.

“KEK Tembakau penting untuk keseimbangan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) nasional ke depan, karena semangat utama di balik terbentuknya KEK adalah untuk menjaga keberlanjutan budidaya tembakau Madura yg notabene mengkontribusi sekitar 35% produksi tembakau nasional,” kata Lutfil saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertema, ‘Mengawal Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Madura’ yang diselengarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep berkolaborasi dengan KAMURA dan BEM UNIBA Madura di Pendopo Keraton Sumenep, Rabu (26/11/2025).

Menurut Lutfil, IHT nasional terancam kehilangan pasokan bahan baku yang sangat besar tanpa adanya perlundungan yang memadai terhadap petani tembakau Madura.

“Kalau tidak ada perlindungan terhadap petani tembakau Madura, maka IHT nasional bisa terancam kehilangan 35% bahan baku berupa tembakau,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan yang dihadapi petani tembakau selama ini, yaitu lemahnya posisi tawar di hadapan pabrik besar. Menurutnya, keberadaan pabrik kecil justru menjadi penyelamat karena menyerap tembakau petani dengan harga yang proporsional.

“Jika selama ini petani tembakau sering rugi karena rendahnya posisi tawar di hadapan pabrikan IHT besar, maka IHT skala kecil di Madura justru hadir sebagai dewa penolong dengan menyerap tembakau petani dengan harga proporsional,” ucapnya.

“Nah, IHT yang menyerap tembakau petani dengan harga proporsional ini kan juga butuh keberlangsungan bisnis dengan berharap ada perlakuan khusus (insentif) misal dengan tarif cukai khusus dan insentif pajak serta dukungan kebijakan lainnya. Maka pilihannya adalah dibentuk KEK, sebagai wadah kebijakan penguatan termasuk aneka insentif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lutfil menyebut keberhasilan KEK Tembakau bisa membuka peluang pengembangan sektor unggulan lain di Madura. Bahkan, kata dia, ada potensi memperjuangkan kembali porsi hak daerah atas sumber daya migas melalui KEK.

“KEK Tembakau kalau berhasil bisa dikembangkan ke produk-produk unggulan lain, termasuk kemungkinan mengembalikan porsi hak daerah terhadap potensi migas – bisa melalui revisi UU Otonomi dengan memberikan perlakuan khusus kepada daerah yang sudah ada KEK-nya,” tutupnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Ketua PWI Jatim: KEK Tembakau Madura Penting Jaga Ekosistem Industri Hasil Tembakau Nasional pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau merupakan peluang terbesar dari Madura untuk mengoptimalisasi potensi lokal, khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan,” kata Emil dalam sambutannya yang diwakili Kepala Bakorwil IV Sufi Agustini pada acara Seminar dan FGD Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura yang diselenggarakan Komunitas Muda Madura (KAMURA) bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trunojoyo (UTM) di Aula Syaikhona Kholil, UTM, Bangkalan, Madura, Senin (17/11/2025).

Emil menjelaskan, Madura memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, utamanya di sektor pertanian dengan kontribusi mencapai 10,93 persen.

Sebab itu, ia berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau dapat memperkuat posisi Madura dalam struktur ekonomi Jawa Timur dan nasional.

“Saya optimis dengan dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai dan kolaborasi lintas sektor, Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau diharapkan mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat posisi Madura dalam struktur ekonomi Jawa Timur dan nasional,” ujar dia.

Anggota DPR RI, Slamet Ariyadi juga menyampaikan dukungannya atas gagasan menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau yang dipelopori Komunitas Muda Madura (KAMURA).

Dia menyampaikan kesiapannya untuk mengawal gagasan tersebut di Senayan. Ia pun berharap usulan ini mendapat respons positif dari pemangku kebijakan yang lain.

“Kami sebagai anggota DPR RI, siap mengawal, siap menjadi penyambung lidah, siap menjadi mata dan telinga, siap menjadi tangan dan kaki masyarakat madura, bagaimana aspirasi mereka tersampaikan, bagaimana aspirasi mereka terpenuhi, dan bagaimana harapan menjadi suatu kenyataan,” ujar dia.

“KEK Tembakau ini kita akan kawal, kita tunggu di DPR bagaimana Badan Legislasi juga segera membahas RUU Tembakau. Bagaimana Menteri Perdagangan juga bisa membahas tentang tata niaga tembakau. Sehingga semua petani atau pelaku usaha bisa mendapatkan manfaat,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Wagub Jatim: KEK Tembakau Peluang Terbesar Madura Optimalkan Potensi Lokal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Gazali saat menjadi keynote speaker dalam acara Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Arah Baru Perekonomian Madura” yang diselenggarakan Komunitas Muda Madura (KAMURA) di Kampus UNIRA, Pamekasan, Madura, Kamis (13/11/2025).

Gazali mengatakan pengembangan Madura tidak bisa lepas dari kearifan lokal. Dia menyebut Madura memiliki beberapa potensi lokal yang bisa menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat.

“Misalnya garam, itu termasuk kearifan lokal bahwa Madura dikenal (sebagai) Pulau Garam. Kedua, tembakau. Tembakau di Madura dikenal daun emas hijau,” kata Gazali.

Gazali meyakini dua komoditas itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat Madura. Ia mencontohkan kondisi pasar malam yang biasanya menjadi ramai pengunjung saat musim panen tembakau.

“Kalau musim tembakau, pasar malam biasanya ramai. Itu indikator lebaran petani tembakau,” ucap dia.

Sebab itu, ia mendukung Madura ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau sebagai pintu masuk mensejahterakan masyarakat.

Meski begitu, Gazali menyebut langkah ini tidak mudah, perlu dorongan di tingkat elite agar KEK Tembakau Madura bisa terwujud.

“KAMURA sudah melakukan kajian akademik. kebijakan politik dari atas sangat penting. kalau menunggu syarat sangat sulit. Kita harus bersama-sama untuk menggoalkan kek tembakau sebagai pintu mensejahterakan masyarakat madura,” tegas dia.

Sebagai informasi, KAMURA saat ini sedang menyusun Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Seminar dan FGD ini merupakan bagian dari upaya memperkuat landasan ilmiah penyusunan naskah akademiknya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Rektor UNIRA: Kita Harus Goalkan KEK Tembakau Sebagai Pintu Sejahterakan Masyarakat Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, ekonom, aparat penegak hukum, hingga pelaku industri tembakau rakyat—dan menjadi bagian dari proses perumusan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang tengah disusun oleh KAMURA.

Adi Prayitno, Tim Perumus Naskah Akademik KEK Tembakau Madura KAMURA, menyampaikan bahwa inisiatif KEK Tembakau berangkat dari kenyataan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Madura.

“Bagi kita, tembakau itu adalah jantung bahkan denyut nadi kehidupan sehari-hari. Kita mau kuliah, mau menikah, mau kondangan, semua menunggu hasil tembakau. Hutang bertahun-tahun pun sering kita bayar setelah panen. Saya sendiri sudah 25 tahun jadi petani tembakau, dan sampai sekarang pun masih,” ujar Adi dalam forum yang disambut tepuk tangan peserta.

Adi menjelaskan, KAMURA tidak sekadar membahas isu tembakau dari aspek industri atau fiskal, tetapi dari realitas ekonomi rakyat. “Bagi kami, Kawasan Ekonomi Khusus ini bukan sekadar istilah teknokratis, tapi mimpi besar agar petani terbantu dan pabrik-pabrik rakyat bisa bertahan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa riset lapangan KAMURA mengungkap kenyataan bahwa KEK Tembakau menjadi harapan baru bagi kesejahtetaan petani tembakau.

“Apapun nanti namanya—apakah kawasan ekonomi khusus, perhatian khusus, atau perlakuan khusus—yang kami inginkan sederhana: tembakau petani dibeli dengan harga manusiawi, dan industri rokok rakyat diberi ruang hidup yang legal dan adil,” tegas Adi yang juga Dosen FISIP UIN Jakarta ini.

Menurutnya, fenomena tumbuhnya industri rokok rakyat justru menjadi bukti kebangkitan ekonomi lokal Madura. “Industri kecil ini menyerap tenaga kerja, menjaga harga tetap stabil, dan menggerakkan ekonomi desa. Tapi tanpa payung hukum dan kebijakan khusus, mereka terus terjepit,” tambahnya.

Adi juga menyinggung soal persepsi terhadap Madura sebagai daerah pinggiran.

“Madura itu bagian dari Jawa Timur. Banyak orang berkelakar seakan-akan Madura lain dari Jawa Timur, padahal kontribusinya nyata, bahkan sampai ke penerimaan negara lewat cukai. KEK Tembakau ini bukan sekadar proyek, tapi pengakuan atas peran besar Madura dalam ekonomi nasional,” ujar Adi yang dikenal sebagai pengamat politik ini.

Sementara itu, Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., M.A., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, menyoroti aspek sosial, kultural, dan ekonomi dari wacana KEK Tembakau.

“Yang sering melawan tembakau justru perusahaan farmasi lewat produk vape, padahal dampaknya tidak kalah buruk,” ujarnya.

Lathoif menegaskan bahwa tembakau bukan musuh masyarakat, melainkan bagian dari sejarah dan budaya Nusantara.

“Tembakau itu bukan sekadar daun, tapi tambang emas Madura,” katanya.
Ia juga menjelaskan pentingnya pendekatan aglomerasi ekonomi dalam KEK, yakni mengumpulkan kegiatan industri dalam satu kawasan untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kontrol mutu.

“Kalau KEK ini terbentuk, bukan hanya tembakaunya yang tumbuh, tapi juga industri pendukung seperti petrokimia, pupuk khusus, dan distribusi bahan baku. Itu akan menciptakan multiplier effect besar bagi Madura,” ujar Lathoif.

Menurutnya, negara perlu berpihak pada petani dan tidak terjebak dalam perang nikotin global yang merugikan petani tembakau.

“Jangan sampai aparat negara menjadi alat perang nikotin yang justru menekan rakyatnya sendiri. Kita perlu kebijakan yang melindungi kehidupan, bukan mematikan sumber hidup rakyat,” tandasnya.

Adi Prayitno menambahkan bahwa industri rokok rakyat bukanlah kriminalitas, melainkan ekspresi ekonomi rakyat kecil.

“Kami tidak pernah merugikan negara. Justru kontribusi tembakau terhadap negara mencapai ratusan triliun. Kembalinya ke Madura hanya miliaran, dan kami tidak pernah mengeluh. Kami hanya ingin diberi ruang untuk hidup dan bekerja secara legal,” katanya.

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura oleh KAMURA, yang sebelumnya telah melakukan audiensi dengan empat bupati Madura dan penelitian lapangan di empat kabupaten Madura. Hasil akhir naskah ini akan menjadi dasar pengusulan resmi KEK Tembakau Madura kepada pemerintah pusat.

“Bagi kami, tembakau bukan soal daun emas. Tembakau adalah tambang emas Madura—sumber kehidupan, kebanggaan, dan masa depan ekonomi rakyat,” tutup Adi Prayitno.

Artikel KAMURA Gelar Seminar di UINSA, Dorong KEK Tembakau Jadi Jalan Baru Ekonomi Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, Iwan saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan Seminar dan FGD bertema, “Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau dan Arah Baru Perekonomian Madura” di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Iwan berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura yang merupakan aspirasi para petani tembakau bisa segera terwujud.

“Mudah-mudahan ini dengan gagasan yang luar biasa mari kita sama-sama dengan naskah akademik yang sudah ada saya kira itu sudah jelas bahwa itu segera terbentuk terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau ini,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, pengembangan sentra industri hasil tembakau di Madura merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. “Terutama memperkuat struktur industri komoditas tembakau melalui konsentrasi kegiatan industri,” ujarnya.

Ia juga meyakini keberedaan KEK Tembakau Madura akan membangkitkan perekonomian masyarakat lokal.

“Selain memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi lokal, terhadap pengembangan KEK ini juga berpotensi menjadi daya tarik tentunya bagi para pelaku usaha tumbuhnya berbagai sektor pendukung,” ucapnya.

Oleh karenanya, Pemprov Jawa Timur mendukung penuh penyusunan Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura yang dilakukan KAMURA dan siap mengawalnya hingga terwujud. Sebab, menurut Iwan, KEK Tembakau akan berdampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat Madura.

“Tentunya dari Pemprov Jawa Timur kami mendukung terkait pembentukan naskah akademik. Kalau misalkan data-datanya perlu kami support, apa yang perlu kami sharing, kami siap untuk berbagi sehingga KEK Tembakau ini bisa mewarnai di Jatim,” ujarnya.

“Kami siap membantu bekerjasama bersinergi untuk mengawal bagaimana terkait KEK ini karena sangat luar biasa dampaknya bagi masyarakat di madura khususnya,” pungkasnya.

Dukungan Madura ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau juga datang dari Pangdam Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin. Di acara yang sama, Rudy menyebut KEK Tembakau sebagai langkah pemberdayaan sumber daya dan potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan cukai tembakau menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar pendapatan negara, yakni mencapai Rp230 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 60 persen berasal dari Jawa Timur.

“Kita ketahui bersama, tembakau dan produksi rokok di Jawa Timur, khususnya di pulau madura itu sangat luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana penerimaan negara bidang pajak tahun lalu, kalau saya tidak salah sekitar Rp230 triliun dari CHT. Itu mungkin sekitar 60 persen itu dari Jawa Timur. Kalau saya tidak salah itu sekitar Rp127 triliun dari Jatim,” ujarnya.

“Keliatannya besar, tapi kalau kita tarik benang merahnya ke belakang bagaimana sih kontribusi kembalinya ke masyarakat khususnya petani tembakau dengan para produsen-produsen rokok yang middle low, apakah seimbang dengan apa yang sudah dikonstribusikan beliau-beliau kepada negara selama ini?” lanjut dia.

Ia lalu menjelaskan bahwa pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK. Namun demikian, menurutnya, KEK Tembakau Madura seharusnya tidak perlu mengikuti 100 persen aturan main yang ada dalam UU tersebut. Dia mengatakan KEK Tembakau Madura butuh aturan main khusus.

“Kalau kita menyerap 100 persen isi dari UU itu kalau menurut saya pribadi ya, mungkin analisa saya keliru, agak kurang pas. Karena itu lebih banyak kita bicara ekspor impor, kita bicara relaksasi yang sifatnya dari pusat kebijakannya. Kalau menurut saya kita perlu diskusikan aturan-aturan main khusus yang memang benar-benar khusus. Jadi kawasan ekonomi khusus di Madura ini terkait tembakau benar-benar khusus. Tidak sama seperti KEK yang di Morotai, di Sabang, di Batam atau di Gresik atau Tanjung Lesung dan lain-lain yang lebih banyak mungkin orientasinya mengedepankan investor,” ujarnya.

Menurut dia, Madura memiliki sumber daya yang cukup. Yang dibutuhkan saat ini hanya regulasi yang menjamin keamanan rantai produksi hasil tembakau.

“Sumber daya kita cukup, lebih dari cukup. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia termasuk juga permodalan. Semuanya kita bisa. Hanya bagaimana ada regulasi-regulasi yang menjamin keamanan dan kenyamanan rantai produksi. Kita ingin dari hulu ke hilir, mulai dari petani tembakau sampai dengan para produsen rokok itu bisa mendapatkan secara optimal. Mereka bisa bekerja dengan aman, nyaman sehingga kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura khususnya bisa meningkat,” ucapnya.

Artikel Pemprov Jatim Dukung Langkah KAMURA Susun Naskah Akademik KEK Tembakau Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Subairi Muzakki, menjelaskan bahwa proses penyusunan ini dilakukan secara ilmiah dan partisipatif.

“Kami melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, turun langsung ke lapangan, mewawancarai petani, pemilik pabrik, pedagang, dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya satu: membangun peta jalan ekonomi Madura yang berbasis keadilan, data, dan pengalaman hidup masyarakat sendiri,” ujar Subairi Muzakki dalam keterangannya dikutip Kamis (7/11/2025).

Tim riset KAMURA telah menyelesaikan survei kepada ratusan petani di empat kabupaten, melakukan in-depth interview dengan pedagang, tengkulak, dan pelaku usaha rokok rakyat.

“Melalui penelitian ini, KAMURA berupaya menghadirkan basis ilmiah dan moral bagi kebijakan pembangunan ekonomi Madura yang adil dan berkelanjutan, di mana tembakau diposisikan bukan sekadar komoditas fiskal, tetapi sebagai basis kemandirian, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan petani,” katanya.

Semua Kepala Daerah Mendukung

Langkah tersebut mendapat dukungan dari semua kepala daerah di empat kabupaten Madura. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo saat audensi dengan tim KAMURA tegas menyatakan dukungan daerah terhadap gagasan besar ini. Dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati itu, Fauzi menegaskan pentingnya memperbaiki tata kelola ekonomi petani tembakau.

“Kami berterima kasih atas kehadiran teman-teman KAMURA yang punya semangat dan pikiran ke depan terkait masa depan Madura. Tahun 2021 saya dilantik, saya langsung melihat nasib petani kita. Pertanian tembakau sangat miris. Jumlah mereka banyak, tapi justru jadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan. Maka, gagasan KEK Tembakau ini saya dukung penuh karena bisa mengubah nasib mereka,” ujar Fauzi.

Menurutnya, penguatan industri tembakau rakyat di Madura akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi desa.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menegaskan bahwa keberadaan KEK Tembakau adalah langkah penting untuk mengembalikan kebanggaan masyarakat terhadap pertanian tembakau.

“Selama ini, tembakau seolah menjadi komoditas yang dilihat sebelah mata, padahal inilah nadi ekonomi Madura. Kalau KEK Tembakau terbentuk, maka industri rakyat akan hidup, harga akan stabil, dan petani akan mendapatkan posisi tawar yang adil,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan cukai dan investasi berpihak pada petani, bukan hanya pada industri besar.
Dukungan serupa datang dari Bupati Bangkalan, yang melihat inisiatif ini sebagai langkah strategis memperkuat rantai industri dari hulu ke hilir.

“Kami melihat potensi besar di sektor tembakau. Kalau ini dikelola dengan pendekatan kawasan ekonomi khusus, maka Bangkalan bisa jadi simpul industri pengolahan dan distribusi. Tidak hanya ekonomi, tapi juga efek sosialnya akan luar biasa bagi masyarakat,” jelasnya.

Di Kabupaten Sampang, audiensi dilakukan bersama Wakil Bupati Ahmad Mahfudz. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas riset KAMURA dan menggarisbawahi pentingnya reformasi tata niaga tembakau.

“Selama ini, petani sering jadi pihak yang paling lemah dalam rantai niaga. Gagasan KEK Tembakau ini membuka ruang bagi reformasi ekonomi rakyat di Madura. Kami akan dukung karena ini menyentuh langsung akar masalah kemiskinan,” tegasnya.

Konsolidasi Ilmiah dan Politik Kebijakan

Sebagai kelanjutan dari riset dan audiensi, KAMURA akan menggelar Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau dan Arah Baru Perekonomian Madura pada Selasa, 11 November 2025 di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Acara ini akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si, para ekonom, akademisi, pelaku usaha, asosiasi petani, dan tokoh masyarakat Madura. FGD Surabaya merupakan forum pembuka dari lima rangkaian kegiatan serupa yang akan digelar di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Forum ini akan menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antar-daerah, menguji temuan lapangan, dan menyatukan arah antara pemerintah, petani, dan dunia usaha,” kata Subairi. “Kami ingin hasil penelitian ini tidak berhenti di meja akademik, tapi benar-benar menjadi dasar kebijakan pembangunan ekonomi Madura ke depan.”

Komunitas Muda Madura (KAMURA) merupakan jaringan riset dan advokasi kebijakan yang beranggotakan akademisi, aktivis muda, dan praktisi kebijakan publik. Melalui riset lapangan, audiensi lintas kabupaten, dan diskusi kebijakan, KAMURA berupaya mendorong KEK Tembakau Madura menjadi pilot project kawasan ekonomi berbasis komoditas rakyat yang menggabungkan sektor industri, pertanian, dan sosial-ekonomi lokal.

“KEK Tembakau bukan sekadar proyek ekonomi, tapi gerakan peradaban. Ini tentang mengembalikan martabat petani dan menjadikan Madura berdiri di atas kakinya sendiri,” pungkas Subairi Muzakki.

Artikel Kepala Daerah Se-Madura Dukung KEK Tembakau pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Mahfudz menyatakan dukungan penuhb terhadap rencana KAMURA yang mendorong terwujudnya Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berbasis tembakau.

“Pemerintah Kabupaten Sampang menyambut baik inisiatif ini. Tembakau merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat Madura, termasuk di Sampang,” ujar Mahfudz.

Menurut Mahfudz, meski lahan tembakau di Sampang tidak seluas Pamekasan, komoditas ini tetap menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat, terutama di kecamatan seperti Robatal, Torjun, dan Jrengik. “Hanya beberapa wilayah seperti Ketapang yang memang kurang cocok untuk budidaya tembakau,” jelasnya.

Ia menambahkan, kehadiran para pengusaha lokal telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga tembakau. Sebelumnya, harga sangat bergantung pada perusahaan besar dan sering kali tidak berpihak pada petani. Kini, dengan adanya kompetisi antara pengusaha kecil-menengah dan perusahaan besar, harga menjadi lebih adil.

Wabup juga menyoroti tumbuhnya pabrik rokok rakyat di Sampang sebagai salah satu faktor yang memperkuat ekonomi lokal. “Adanya pabrik rokok membuat permintaan terhadap tembakau meningkat. Sekarang hampir tidak ada lagi tembakau petani yang tidak laku,” katanya.

Selain berdampak ekonomi, keberadaan pabrik rokok juga dinilai berkontribusi pada penurunan aktivitas ilegal di masyarakat. “Beberapa tahun lalu Sampang sering dikaitkan dengan peredaran narkoba karena minimnya lapangan kerja. Dengan tumbuhnya industri rokok rakyat, banyak masyarakat yang beralih ke pekerjaan yang lebih produktif,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut Mahfudz, terus berupaya mendukung perkembangan industri tembakau dan rokok rakyat, antara lain dengan kemudahan perizinan dan bantuan alat produksi seperti mesin pencacah tembakau. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala, terutama untuk penyediaan air bagi pertanian tembakau.

Di sisi lain, Mahfudz menyoroti dua persoalan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Salah satunya, belum adanya perlindungan hukum yang kuat bagi petani, terutama terkait mekanisme penentuan harga tembakau. “Selama ini harga masih mengikuti standar di Pamekasan, padahal kondisi di Sampang berbeda,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfudz mengingatkan agar gagasan KEK Tembakau tidak dimaknai sebagai upaya menyingkirkan perusahaan besar yang telah lama beroperasi di Madura. “Justru harus menjadi ruang kolaborasi antara industri besar dan pengusaha lokal agar saling menghidupi,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sampang, Salim Segaf, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia menegaskan kesiapan DPRD untuk mendukung setiap kebijakan yang memperkuat ekonomi tembakau. “Kami akan membantu sesuai kewenangan, terutama bila ada investor yang ingin mengembangkan potensi tembakau dan produk turunannya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Humaidi selaku perwakilan Tim Perumus Naskah Akademik KEK Tembakau menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih atas sambutan hangat dan dukungan Bapak Wakil Bupati serta DPRD Sampang. Dukungan ini menjadi energi penting bagi KAMURA untuk menyempurnakan naskah akademik KEK Tembakau sebagai basis advokasi kebijakan ekonomi Madura ke depan,” ujarnya.

Artikel Wabup Sampang Dukung Inisiatif KAMURA Jadikan Madura Sebagai KEK Tembakau pertama kali tampil pada Rilpolitik.