Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri menegaskan kekerasan terhadap warga sipil harus segera dihentikan dan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas.

“Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan,” ujar Irine dalam rilis yang diterima pada Minggu (30/3/2025).

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter terjadi pada kedalaman 10 km di dekat Mandalay, Myanmar. Gempa ini menyebabkan lebih dari 1.600 orang tewas dan 3.400 lainnya luka-luka. Guncangan gempa bahkan dirasakan hingga Bangkok, Thailand, menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan, hanya tiga jam setelah gempa terjadi, junta militer Myanmar tetap melanjutkan serangan udara yang menewaskan tujuh orang. Sebelumnya, serangan udara di Desa Letpanhla, Mandalay, juga telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai puluhan lainnya.

Sebagai pimpinan BKSAP DPR RI sekaligus Anggota Komisi I Fraksi PDIP DPR RI, Irine juga menyerukan agar ASEAN dan PBB lebih aktif dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Myanmar. Menurutnya, aksi represif yang dilakukan oleh junta militer hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.

“Indonesia sebagai bagian dari ASEAN harus mengambil peran lebih besar dalam menekan junta Myanmar agar menghentikan agresi terhadap rakyatnya sendiri. Kita tidak boleh diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di sana,” tegas dia.

Selain itu, BKSAP DPR RI juga menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa di Myanmar. Ditegaskan bahwa akses terhadap bantuan medis, pangan, dan tempat tinggal harus diprioritaskan, serta memastikan distribusinya berjalan tanpa hambatan.

“Kami mendorong pemerintah Indonesia, ASEAN, dan komunitas internasional untuk memberikan dukungan penuh dalam pemulihan Myanmar pasca gempa, sekaligus terus menekan junta agar menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil,” tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen BKSAP DPR RI dalam memperjuangkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu-isu kemanusiaan di tingkat global.

Artikel BKSAP DPR RI Desak Junta Myanmar Setop Pengeboman Warga Sipil Pasca Gempa 7,7 SR pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Laporan tersebut disampaikan oleh para penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, kepada Komnas HAM beberapa waktu lalu.

Salah satu yang mengajukan pengaduan tersebut adalah mantan Jaksa Agung sekaligus aktivis HAM Indonesia Marzuki Darusman.

Selain itu, turut menjadi pengadu adalah dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North. Menurut mereka, perusahaan ini dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Menanggapi Pengaduan tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas meminta pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab.

Busyro mengatakan, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan junta militer Myanmar merupakan masalah yang harus direspon oleh negara dan komunitas internasional. Respon tersebut, katanya, merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab universal untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia tentu memiliki konsen yang serius terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar mendesak pemerintah Indonesia untuk menunjukan tanggung jawab,” kata Busyro dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rilpolitik.com pada Kamis (12/10/2023).

Selain itu, dia juga mendesak Komnas HAM RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan aktivis HAM itu.

“Kami juga mendesak Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap dugaan kuat pelanggaran HAM berat berupa Kejahatan Kemanusiaan dan/atau Kejahatan Genosida yang dilakukan oleh orang-orang Junta Militer Myanmar dan suplai senjata yg terjadi,” tukasnya.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Muhammadiyah Desak Komnas HAM Usut Dugaan Suplai Senjata dari 3 BUMN ke Junta Militer Myanmar pertama kali tampil pada Rilpolitik.