Sejarawan JJ Rizal mengkritik pernyataan tersebut. Rizal menyebut Purbaya tidak paham sejarah lahirnya nasionalisme Indonesia.

“Nasionalisme Indonesia itu dilahirkan dan dikembangkan oleh para intelektual, bukan tentara,” kata Rizal di X, dikutip Selasa (5/5/2026).

Rizal bahkan menyebut Purbaya bukan hanya gagal paham sejarah, melainkan juga telah mengerdilkan pemahaman nasionalisme Indonesia.

“Sebab itu, menjadikan tentara sebagai rujukan pemahaman nasionalisme bukan saja gagal paham sejarah, tetapi juga mengerdilkan pemahaman nasionalisme Indonesia,” tutupnya.

Diketahui, Menkeu Purbaya mengungkap alasan pelibatan TNI dalam memberikan pembekalan terhadap para penerima beasiswa LPDP.

Menurut Purbaya, hal itu untuk membentuk karakter, meningkatkan disiplin, serta menumbuhkan rasa nasionalisme para peserta.

“LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal dari TNI, bukan untuk perang tapi untuk melatih, memperkuat rasa nasionalisme mereka. Kan biasanya kalau sit-up, push-up, itu disiplin itu kan latihan itu sebetulnya, latihan kecintaan ke negara. Yang disiplin itu kecintaan ke negaranya,” kata Purbaya konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

(War/rilpolitik)

Artikel Sejarawan Sebut Purbaya Kerdilkan Pemahaman Nasionalisme Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan ini Rizal sampaikan merespon banyaknya narasi yang mensejajarkan putra sulung Presiden Joko Widodo itu dengan Sutan Sjahrir usai dicalonkan sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Rizal, mensejajarkan dua orang seperti halnya Gibran dengan Sjahrir dalam konteks ilmu sejarah disebut sebagai paralelisme. Paralelisme sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar.

“Tapi harus diingat, walaupun paralelisme adalah hal yang wajar, tapi tidak wajar kalau mensejajarkan sesuatu yang tidak sejajar, sesuatu yang tidak setara,” kata Rizal dikutip dari postingan akun Tiktok @komunitasbambu_ pada Minggu (29/10/2023).

Sebab, kata Rizal, menyetarakan dua orang yang berbeda secara ketokohan dan track record perjuangan dan pengorbanan, apalagi menyangkut tokoh bangsa yang besar dalam sejarah justru bisa menjadi bagian dari manipulasi sejarah, bukan paralelisme.

“Menyetarakan dua orang dari dua dunia yang berbeda, dari masa yang berbeda dan menyangkut salah satu tokohnya adalah tokoh bangsa yang besar dalam sejarah itu bisa saja kita sebut bukan paralelisme, tapi bagian dari manipulasi sejarah,” ujarnya.

“Bahkan, bagian dari character assassination terhadap si tokoh sejarah,” imbunya.

Selain itu, Rizal menyampaikan, mensejajarkan sesuatu yang tidak setara merupakan bagian dari pengkaburan terhadap sejarah.

“Yang lebih penting lagi sebenarnya itu tidak mendidik karena tidak menjernihkan sejarah. Padahal, untuk hidup ke depan kita perlu sejarah yang jernih, bukan yang keruh,” tegas Rizal.

Rizal membeberkan sejumlah alasan kenapa Gibran tak pantas disejajarkan dengan Sutan Sjahrir. Pertama, Sjahrir pernah memimpin organisasi mahasiswa yang sangat radikal yakni Perhimpunan Indonesia di Belanda. Organisasi itu menuntut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. “Apakah Gibran pernah memimpin organisasi mahasiswa radikal? Saya ngga pernah dengar,” ujar Rizal.

Kedua, Sjahrir juga pernah dibuang di sebuah kamp konsentrasi di Boven Digoel ketika pulang dari Belanda ke Tanah Air.

“Pertanyaan saya adalah apakah pernah Gibran itu merasakan dihukum buang di satu kamp di tempat terpencil yang alamnya sangat kejam? Saya belum pernah dengar,” kata dia.

Ketiga, Sjahrir merupakan sosok yang besar di luar sistem kekuasaan. Ia selalu menolak dan menentang kekuasaan Belanda dan Jepang meskipun banyak teman-temannya yang memilih bekerjasama dengan Jepang.

“Pertanyaan saya adalah Sjahrir besar di luar sistem kekuasaan dan menentangnya, apa Gibran pernah bekerja di luar kekuasaan, menentang kekuasaan? Saya nggak pernah denger,” ujarnya.

Keempat, lanjut Rizal, Sjahrir membangun jaringan intelektual muda yang menjadi dasar Partai Sosialis Indonesia. Sementara Gibran, katanya, nulis sepotong tulisan saja yang berisi pemikirannya tidak pernah.

“Kelima, Sjahrir itu menolak kuasa fasis militeristik. Ia menolak tetap dipeliharanya warisan kependudukan Jepang seperti ketentaraan PETA dan model Partai Negara atau state party. Lah, gimana Gibran itu malah berduet dengan kuasa militer, orang dari masa Orde Baru yang jelas-jelas jaringan dari kekuasaan militeristik? Dan dia justru diintroduksi, diperkenalkan dicalonkan jadi capres oleh partai negara dari masa orba yang namanya Golkar, itu gimana?” tanya Rizal.

Keenam, kata Rizal, Sjahrir bersama Hatta bahu-membahu mengubah politik negara yang mengancam demokrasi dengan melansir sistem parlementer.

“Nah, Gibran malahan naik melalui sistem yang memperlihatkan sesuatu yang bertolak belakang dengan sistem demokrasi, bertentangan dengan asas demokrasi melalui sistem kekeluargaan, sistem nepotisme. Itu yang kelihatan nyata,” ujarnya.

Terakhir, Sjahrir pada usia muda tampil sebagai wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa membela bangsa Indonesia yang baru merdeka dengan cara-cara cerdas dan luar biasa yang membuatnya dikagumi sebagai orang yang kecil badannya, tetapi besar pemikirannya.

“Pertanyaan saya, apa Gibran pernah menunjukkan pemikiran yang sangat besar di balik badannya yang kecil seperti Sjahrir dan pernah berpidato di podium besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa membela Indonesia?” tanyanya.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Gibran Tak Pantas Disejajarkan dengan Sutan Sjahrir pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ia menilai peringatakan HUT Kemerdekaan RI atau masyarakat biasa menyebutnya 17an saat ini jauh berbeda dengan peringatan masa-masa dahulu.

Dengan keras JJ Rizal menyebut 17an saat ini hanya sekadar jadi panggung pertunjukan teater boneka.

Rizal menjelaskan, peringatan HUT RI dulu menjadi panggung bagi Presiden untuk membakar semangat rakyat.

“Dulu pidato 17an presiden panggung menimbang gagasan kemerdekaan dgn kenyataan berbangsa bernegara. Kata merdeka pun mengalami proses pemudaan kembali, dan yg dengar terbakar oleh apinya,” kata JJ Rizal malalui Twitternya, @JJRizal pada Kamis (17/8/2023).

Berbeda dengan dulu, kata Rizal, peringatan HUT Kemerdekaan RI saat ini justru hanya jadi panggung teater memamerkan kostum dan baju.

“Sekarang jadi panggung pertunjukan teater boneka, hanya kostum dan baju serta kebisuan,” ujarnya.

Diketahui, setiap menjadi Inspektur upacara dalam peringatan HUT RI, Presiden Jokowi selalu memakai baju adat. Jokowi mengenakan baju adat yang berbeda-beda tiap tahunnya sejak 2017.

Penggunaan baju adat ini diikuti seluruh anggota kabinet dan masyarakat umum yang menjadi peserta upacara.

Tahun ini, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat ageman songkok sikepan ageng. Pakaian adat yang digunakan Presiden Jokowi berasal dari Solo, Jawa Tengah.

(Abn)

Artikel Sejarawan Sindir Upacara HUT Kemerdekaan RI Hanya Jadi Panggung Pertunjukan Boneka pertama kali tampil pada Rilpolitik.