Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menjelaskan PP tersebut nantinya akan mengatur terkait jabatan yang bisa diduduki anggota Polri di luar kepolisian.

“Tentang PP yang sedang disusun, akan mengatur jabatan-jabatan di luar kepolisian yang dapat diduduki anggota Polri,” kata Jimly lewat unggahannya di X, dikutip rilpolitik.com Minggu (21/12/2025).

Jimly memastikan PP tersebut akan membatasi jumlah insituti yang bisa diisi anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian RI atau Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

“Intinya, jabatan-jabatan sebagaimana diatur Perpol, akan dibatasi jumlahnya & diatur syarat & tata caranya sebagaimana pembatasan yang berlaku untuk TNI aktif. Selebihnya harus pensiun dini dari Polri,” jelas dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan bahwa saat ini tercata 380 anggota Polri yang menduduki jabatan ASN.

Menurut Jimly, setelah PP tersebut terbit, maka sebagian besar dari mereka harus mundur dari Polri.

“Sekarang sudah tercatat 380 anggota Polri yang duduk dalam jabatan ASN. Maka perlu koreksi & dibatasi dengan peraturan yang lebih tinggi dari Perpol (internal), yaitu dengan PP atas delegasi UU ASN & atribusi UUD untuk jalankan UU POLRI,” tuturnya.

“Sesudah PP keluar, sebagian besar 380 pejabat tersebut harus pensiun dini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pihaknya akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Yusril menjelaskan, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pada jabatan-jabatan tertentu, jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan polisi. “Jabatan-jabatan tertentu apa saja, itu akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah,” ujarnya.

Dia mengatakan RPP ini nantinya akan diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. RPP ini ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

(War/rilpolitik)

Artikel 380 Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Jimly: Sesudah PP Keluar, Sebagian Besar Harus Pensiun Dini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jimly mulanya mengaku sedih dengan respons pemerintah pusat yang masih denial atas bencana besar yang menimpa tiga provinsi di Pulau Sumatera. Jimly menilai pemerintah pusat terkesan khawatir dengan status bencana nasional.

“Sedih dengarkan pejabat daerah terkena dampak bencana mengimbau agar bencana di 3 provinsi Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional & dijawab pejabat pusat dengan sikap denial, seolah sangat khawatir dengan status bencana nasional,” kata Jimly lewat unggahannya di X, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Ketua Tim Reformasi Polri itu lalu menjelaskan fungsi Pasal 12 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya jika keamanan atau ketertiban umum terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, atau perang.

“Itulah gunanya Pasal 12 UUD yang beri fasilitas untuk nerobos & nerabas,” tegas Jimly.

Dia juga menyinggung bahwa banyak sarjana hukum yang tidak paham terkait emergency law. Hal itu kemudian menjadikan dirinya membuat mata kuliah khusus hukum tata negara darurat di beberapa kampus.

“Para sarjana hukum juga banyak yang tidak paham dengan prinsip ‘emergency law’. Maka selama 5 tahun terakhir, saya buat mata kuliah khusus HTN Darurat di FHUI & STHM. Bahkan di UNHAN saran saya dijadikan acuan membentuk Prodi Hukum Keadaan Darurat di Fak. Keamanan Nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jimly meminta pemerintah pusat untuk menetapkan bencana alam yang terjadi di Sumatera sebagai bencana nasional.

“Ayo tetapkan saja Bencana Nasional dengan segala plus-minusnya,” tutup dia.

Sebagai informasi, tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumut, Sumbar, dan Aceh dilanda banjir dan longsor besar.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (5/12/2025), pukul 17.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 867 orang, sementara 521 orang dinyatakan hilang dan korban luka mencapai 4.200 orang.

Selain itu, hingga kini masih banyak daerah di Sumatera yang terisolir, sehingga menyulitkan masuknya logistik bantuan.

Meski begitu, pemerintah masih enggan menetapkannya sebagai bencana nasional. Bagi pemerintah, status tidak menjadi soal, yang paling penting adalah penanganannya.

“Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jimly Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional atas Banjir dan Longsor di Sumatera pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan ini disampaikan Jimly merespons konferensi pers Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (31/8/2025).

“Mudah-mudahan segenap warga masyarakat yang tidak puas pada keadaan dapat menahan diri untuk ikut dalam tindakan rusuh, apalagi merusak rumah & bangunan seperti kemarin,” kata Jimly lewat unggahan di akun X resminya dikutip pada Senin (1/9/2025).

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu mendukung masyarakat tetap menyampaikan aspirasinya, tetapi dengan damai

“Ayo bersuara dengan santai & damai,” ujarnya.

Jimly sebelumnya juga menyarankan para ketua RT di sekitar rumah pejabat publik untuk mengimbau warganya agar tidak melakukan penjarahan.

“Rusuh di mana-mana. Penjarahan rumah-rumah pejabat pun makin brutal seperti 1998. Sebaiknya ketua RT di sekitar rumah pejabat, pimpinlah warga cegah penjarahan-penjarahan berlanjut,” katanya.

Ia juga mengimbau para pejabat untuk dapat menjaga tutur kata dan perilaku agar jangan sampai menyakiti hati rakyat.

“Kepada semua pejabat eksekutif, legislatif & juga yudilatif hati-hatilah bertutur kata & perilaku. Jangan SOMBONG di depan rakyat. Ini tentang ketimpangan & kesombongan,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah rumah pejabat menjadi korban penjarahan massa. Tak hanya dijarah, massa juga melakukan perusakan.

Korban penjarahan adalah anggota DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni, Anggota DPR RI Fraksi PAN Eko Patrio dan Uya Kuya, serta Menteri Keuangan Ari Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan pernyataan pers merespons situasi negara. Ia meminta TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas terhadap para demonstran yang melakukan kekerasan.

Dia menyebut situasi ricuh saat ini sudah mengarah pada tindakan makar dan terorisme.

“Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai keliatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Sebab itu, ia memerintahkan Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan.

“Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu, atau tempat-tempat umum, atau sentra-sentra ekonomi,” tegasnya.

“Sesuai dengan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Jimly Imbau Pejabat Jaga Omongan dan Perilaku pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Seruan itu disampaikan Jimly melalui unggahannya di akun X resmi miliknya pada Selasa (22/7/2025).

Jimly mulanya menyebut bahwa publik mulai hilang kepercayaan terhadap dunia peradilan Indonesia. Hal itu sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir.

“Dunia peradilan kita 10 tahun terakhir terus kehilangan kepercayaan,”

Hilangnya kepercayaan publik terhadap peradilan, menurut Jimly, akibat maraknya praktik mafia yang terjadi di semua lembaga penegak hukum. Praktik tersebut, kata dia, terus terjadi dan dibiarkan tanpa adanya solusi.

“Praktik mafia makin meluas dari polisi, jaksa, KPK, Advokat & hakim, terus dibiarkan tanpa solusi,” ungkapnya.

Sebab itu, anggota DPD RI itu menyerukan supaya kekuasaan kehakiman direformasi secara total.

“Maka, sudah saatnya cabang kekuasaan kehakiman direformasi total, bukan hanya soal kesejahteraan gajinya tapi total sistemnya,” tutupnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jimly Serukan Reformasi Total Kekuasaan Kehakiman pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jimly kesal dengan empat hakim yang terlibat pengaturan vonis lepas perkara korupsi itu. Ia menyebutnya sebagai hakim biadab.

Hakim biadab, menurut Jimly, layak dituntut dengan hukuman mati meski disertai masa percobaan 10 tahun.

“Hakim biadab seperti ini pantas dituntut hukuman mati, meskipun di UU KUHP baru, pidana mati disertai masa percobaan 10 tahun, tidak apa,” kata Jimly di akun media sosial X, dikutip Selasa (15/4/2025).

Dia mengatakan, tuntutan hukuman mati penting dilakukan supaya memberikan efek jera.

“Yang pnting untuk efek jeranya, dituntut saja pidana mati,” pungkas dia.

Diketahui, Kejagung menetapkan empat hakim dan satu panitera sebagai tersangka gratifikasi vonis lepas kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Keempat hakim itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta; Ketua Majelis Hakim, Djuyamto; dan dua anggota Majelis Hakim, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin. Sementara satu panitera adalah Wahyu Gunawan.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan dua orang pengacara terdakwa korporasi, Ariyanto dan Marcella Santoso. Mereka diduga menyuap hakim dan panitera sebesar Rp 60 miliar agar 3 grup terdakwa korporasi dijatuhi vonis lepas dari denda Rp 17 triliun.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jimly: Hakim Biadab Pantas Dituntut Hukuman Mati pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ini adalah gambaran masalah komunikasi. Komunikasi tidak hanya verbal, tapi aksi. Komunikasi itu lebih dari itu, kita berkomunikasi dengan aksi,” kata Jimly pada Senin (31/3/2025).

Menurut dia, ada miskomunikasi dan diskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dia mengatakan masalah komunikasi itu bukan cuma dilakukan satu atau dua pejabat.

“Jadi soal komunikasi dalam arti luas. Ini siapa yang miskomunikasi dan penyebabnya? Ini bukan soal satu-dua pejabat, semuanya, termasuk presiden, ngomongnya suka salah,” ungkap dia.

Dia mengatakan ada juga mismanajemen terkait pembahasan UU TNI. Dia mengatakan hal tersebut menimbulkan kekacauan.

“Padahal orang yang menangani relatif orang yang sama. 17 menteri itu masih yang lama. Maka sudah seharusnya hasil yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi 10 tahun, itu harus lebih baik, jangan sampai lebih turun,” ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi. Jika dibiarkan, katanya, penolakan dari masyarakat akan semakin kuat.

“Tapi ini karena distrust, ketidakpercayaan. Jadi makin jauh ketidakpercayaan, makin repot. Maka harus diperbaiki. Ya akan semakin buruk (kalau dibiarkan). Sebab itu ya salah satu niat baik merangkul semua orang. Baik itu, tapi ada jeleknya. Jeleknya itu nanti seperti perbedaan pendapat hendak ditiadakan. Kalau itu terjadi, maka yang berbeda pendapat itu dua. Negara dan masyarakat,” ujarnya.

Revisi UU TNI sendiri menuai polemik. Kelompok mahasiswa dan koalisi sipil menolak revisi UU TNI tersebut karena dianggap membuat lebih banyak prajurit aktif duduk pada jabatan sipil.

Artikel UU TNI Tuai Polemik, Jimly: Miskomunikasi, Presiden Ngomongnya Suka Salah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Demo di banyak kota tentang RUU TNI= tanda distrust makin luas,” kata Jimly melalui unggahan di akun X pribadinya dikutip pada Sabtu (22/3/2025).

Jimly menilai kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun akibat ulah pejabatnya yang terkesan sombong dalam merespons kritik publik.

Pemerintah juga berusaha menghindari adanya perbedaan pendapat dengan merangkul semua partai politik (parpol).

“Kepercayaan kian turun karna pejabat terasa kian sombong. Gap komunikasi kian jauh dengan rakyat. Semua parpol dirangkul agar tidak ada lagi beda pendapat,” ujarnya.

Sebab itu, menurut Jimly, saat ini tinggal gerakan masyarakat sipil yang bisa diharapkan oleh rakyat.

“Maka tinggal gerakan civil society dari bawah jadi satu-satunya harapan rakyat tersisa,” pungkas dia.

Diketahui, mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil menolak UU TNI yang baru disahkan melalui aksi demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia. Penolakan dilakukan karena UU tersebut diyakini dapat membangkitkan dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru (Orba).

UU TNI itu sendiri disahkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/3/2025).

(War/rilpolitik)

Artikel Demo Tolak UU TNI Kian Massif, Jimly: Tanda Distrust Makin Luas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

UU tersebut penuh kontroversi dan penolakan lantaran dianggap akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru (Orba).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie pun angkat bicara. Menurutnya, tak ada masalah dari sisi isi seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

“Dari segi isinya, UU ini tidak ada masalah seperti yang banyak disalahpahami & dikaitkan dengan dwifungsi TNI seperti Orba,” kata Jimly dikutip dari unggahannya di X pada Kamis (20/3).

Jimly menilai, kegaduhan yang muncul berkaitan dengan UU TNI hanya soal cara dan waktu pembahasan serta komunikasi yang kurang.

“Ribut-ribut soal ini cuma tentang cara & timing pembahasan serta komunikasinya ke publik yang terkesan kurang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jimly pun memberikan selamat atas pengesahan RUU TNI menjadi UU. “Selamat,” pungkasnya.

Artikel UU TNI Disahkan, Jimly: Tak Ada Masalah Seperti yang Banyak Disalahpahami pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jimly menilai Polri sukses mengamankan tahun politik 2024 secara aman dan damai. Sebagai informasi, sepanjang 2024, Indonesia menggelar dua kali pesta demokrasi, yakni Pilpres dan Pilkada Serentak.

Di tengah berlangsungnya pesta demokrasi, Polri bahkan dituduh tidak netral. Tudingan ini, menurut Jimly, bisa jadi sebagai salah satu penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Tingkat kepercayaan pada Polri bisa saja menurun selama 2024. Namun, sekarang memasuki 2025,  ada kesempatan memperbaiki citra,” ujar Jimly dalam keterangannya, Selasa (31/12/24) malam.

Ia juga optimistis di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Prabowo dan pemerintahan yang baru ada komitmen serius dari pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung untuk kembali mengambil kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik.

“Dunia kehakiman sedang merana, terutama para hakim yang bekerja di lingkungan kekuasaan kehakiman dan dunia kekuasaan kehakiman dan penegak hukum di tanah air sedang mengalami masalah serius. Maka untuk memperbaikinya, harus dimulai dari kepolisian dan kejaksaan,” jelas Jimly.

Lebih lanjut, Jimly menilai ada komitmen dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ada komitmen dari Kapolri dan juga Kejaksaan untuk tampil lebih baik merebut kepercayaan  publik.

Artikel Pakar Hukum Tata Negara Nilai Polri Sukses Amankan Tahun Politik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Mundurnya Ketum GOLKAR mengagetkan, padahal jadwal menuju MUNAS tinggal menunggu bulan,” kata Jimly melalui akun X resminya @JimlyAs pada Senin (12/8/2024).

Jimly mengaku prihatin sekaligus salut terhadap Airlangga Hartarto. Dia menyebut Menko Bidang Perekonomian itu berjiwa besar.

“Prihatin & sayang, tapi sekaligus salut kepada Airlangga yang berhati mulia & berjiwa besar,” ujarnya.

“Sulit mncari bandingannya dengan tokoh-tokoh & parpol-parpol lain. Luar biasa! Terlepas apapun alasannya. SALUT untuk Airlangga,” pungkasnya.

Diketahui, Airlangga Hartarto telah mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyebut pengunduran diri itu berlaku efektif sejak Sabtu (10/8/2024).

Menko Bidang Perekonomian itu menyampaikan alasan keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan mundur dari posisi Ketum Golkar demi menjaga soliditas partai menjelang transisi pemerintahan baru.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan keutuhan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk tuhan yang besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam keterangan video yang diterima rilpolitik.com pada Minggu (11/8/2024).

Dia berharap proses pergantian dirinya sebagai Ketum Golkar berlangsung damai dan tertib sesuai dengan AD/ART partai. Dia juga berpesan agar demokrasi terus dijaga dan dikawal.

“DPP partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai tertib dan dengan menjungjung tinggi marwah Partai Golkar,” ujarnya.

“Demokrasi harus kita kawal dan kira kembangkan terus menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita harus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” sambungnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Jimly Ngaku Kaget Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar pertama kali tampil pada Rilpolitik.