Jhon menilai hingga saat ini belum ada gagasan yang otentik dari putra sulung mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi itu.

“Emang apa gagasan Gibran yang otentik sampai sekarang? Ada?” kata Jhon lewat akun X-nya, @jhonsitorus_19, dikutip Senin (5/1/2026).

Menurut Jhon, sistem demokrasi membolehkan rakyat memaki pemimpinnya jika tidak becus dalam bekerja.

“Demokrasi mengizinkan rakyat untuk mem-bully pemimpinnya kalau kerjanya nggak becus kok,” ujarnya.

“Kalau nggak mau dikritik, ya ubah dulu sistem ketatanegaraan dari Presidensial ke Monarki Absolut,” tambahnya.

Ia pun meminta para pendukung Gibran untuk tidak tersinggung dan mempersilkan untuk melakukan pembelaan.

“Buzzer dan penjilat jangan baper, silakan bela Gibran dengan gagasan otentiknya jika ada,” kata dia.

Bagi Jhon, tak ada satu pun gagasan yang berasal dari mantan Wali Kota Solo itu. “Hanya planga-plongo yang identik dengan Gibran. Pegang mic aja takut, apalagi berharap gagasan?” tegasnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Jhon Sitorus: Apa Gagasan Gibran Sampai Sekarang? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pegiat media sosial, Jhon Sitorus mengaitkan peristiwa kebakaran itu dengan kasus pagar laut.

“Tepat setelah sebulan kasus PAGAR LAUT, Gedung kementerian ATR/BPN KEBAKARAN pada Sabtu malam, 8 Februari 2025,” kata Jhon Sitorus melalui akun X miliknya pada Minggu (9/2/2025).

Sebagai informasi, kementerian yang dipimpin Nusron Wahid itu saat ini sedang mengusut terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang, Banten.

Jhon membuka peluang adanya sabotase dari peristiwa tersebut berkaitan dengan pagar laut yang sedang viral. Namun, ia tetap berharap peristiwa itu tak berkaitan dengan kasus pagar laut.

“Apakah mungkin ada SABOTASE disaat viralnya kasus PAGAR LAUT dengan cara membakar gedung Kementerian ATR/BPN? Harapan saya semoga tidak ya,” lanjutnya.

Jhon berharap aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran tersebut.

“Semoga aparat segera bertindak dan JUJUR serta terukur,” ujarnya.

Ia meyakini peristiwa tersebut tidak murni sebagai kecelakaan. Hanya saja dia tidak menjelaskan lebih jauh cuitannya itu.

“Saya yakin, ini bukan sekadar kebakaran…tetapi…if you know what i mean,” katanya.

(War/rilpolitik)

Artikel Gedung ATR/BPN Kebakaran, Jhon Sutorus: Mungkinkah Sabotase? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Belakangan terungkap sebanyak 243 SHGB Pagar Laut Tangerang disebut terbit pada era Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun AHY sendiri sebelumnya mengaku tidak mengetahui soal penerbitan SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang karena baru bergabung dengan Kementerian ATR pada 2024. Sementara, sertifikat tersebut terbit pada 2023.

Pegiat media sosial, Jhon Sitorus menyebut AHY mendapat jabatan di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya untuk dijadikan sebagai tumbal.

“Ngeri juga cara mainnya Jokowi, bahkan AHY juga DITUMBAL,” kata Jhon Sitorus melalui akun X miliknya, @JhonSitorus_18 pada Senin (27/1/2025). Jhon menyertakan imoji tertawa dalam cuitannya.

Eks loyalis Jokowi itu tak menyangka AHY dilantik jadi Menteri ATR hanya untuk dijadikan sebagai tumbal politik masa depan.

“Kirain pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN itu beneren tulus untuk melantik orang2 terbaik,” ujarnya.

“Ternyata Jokowi butuh TUMBAL yang harus dikorbankan di masa depan. Apalagi, AHY ngaku tidak tahu soal SHGB Pagar Laut,” lanjutnya.

(War/rilpolitik)

Artikel AHY Disebut Jadi Tumbal Jokowi Soal Sertifikat Pagar Laut pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu mendapat respons sinis dari aktivis media sosial, Jhon Sitorus. Ia menilai KPK tak berani menahan Hasto lantaran tak yakin dengan perkara yang dipakai untuk menjerat elite PDIP itu.

Sekadar mengingatkan, Hasto ditetapkan tersangka dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahya Setiawan dalam upaya pergantian antar-waktu (PAW) Harun Masiku.

Jhon mengatakan, KPK tak seperti biasanya yang langsung menahan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Status tersangka, tapi KPK tidak berani menahan sampai sekarang. Biasanya, tersangka KPK langsung dipakaikan rompi kuning, konferensi pers lalu tersangka ditahan di rutan KPK,” kata Jhon dalam unggahannya di X @JhonSitorus_18 pada Jumat (27/12/2024).

“KPK bahkan seolah-olah tidak yakin jika Hasto sebagai tersangka korupsi, suap atau perkara lainnya,” lanjutnya.

Jhon pun curiga kasus Hasto itu pesanan pihak-pihak yang hendak menghancurkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

“Jangan-jangan benar, ini pesanan orang tertentu untuk menggembosi PDI Perjuangan menjelang Kongres 2025,” ujarnya.

Dia juga mengatakan Harun Masiku sengaja dibuat buron. Padahal, kata dia, Harun Masiku tak merugikan keuangan negara sepeserpun.

“Hasto tidak ditahan dan berstatus tersangka, Harun Masiku dibuat status Buronan maka persepsi publik makin buruk kepada PDI Perjuangan,” katanya.

“Hidupkan terus bara, agar penghuninya sesak lalu terus berteriak,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel KPK Tak Tahan Hasto Meski Tersangka, Jhon Sitorus: Jangan-Jangan Benar Pesanan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jhon mengungkit karir politik Joko Widodo (Jokowi), ayah Kaesang, mulai dari menjadi Wali Kota hingga Presiden dua periode yang didukung oleh PDIP.

“Bapakmu itu jadi Walikota, Gubernur dan Presiden 2 kali itu karena diusung Merah PDI Perjuangan bukan PSI,” kata Jhon dalam unggahannya di X, @JhonSitorus_18 pada Jumat (15/11/2024).

Tak hanya Jokowi, lanjutnya, anak dan menantunya pun bisa mendapatkan jabatan politik berkat didukung oleh PDIP.

“Kakakmu, bisa jadi walikota Solo gara-gara diusung oleh merah PDI Perjuangan, bukan PSI. Bapakmu bahkan mengemis ke PDI Perjuangan agar PDI mau mengusung Gibran,” ujarnya.

“Iparmu si Bobby, bisa jadi walikota Medan gara-gara diusung oleh merah PDI Perjuangan, bukan PSI,” sambung dia.

Bahkan, Jhon menyebut PSI pun ikut nebeng ke PDIP saat Pilpres 2019 lalu. “PSI juga nebeng ke PDI Perjuangan di Pemilu 2019 sekalian nebeng ke Jokowi saat masih waras,” tuturnya.

Jhon menilai pernyataan Kaesang ‘Jateng is red PSI bukan partai sebelah’ telah merendahkan PDIP yang sudah berjasa bagi keluarganya. Diketahui, Jateng selama ini dikenal sebagai ‘kandang banteng’ karena suara PDIP yang besar di sana.

“Jika PDI Perjuangan saja anda rendahkan, berarti PSI hanya sekadar pengisi Septic tank politik negeri ini,” ujarnya.

Diketahui, pernyatan ‘jateng is red PSI’ itu disampaikan Kaesang saat menemui relawan milenial di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024). Dalam acara itu, Kaesang ditemani Cagub Jateng Ahmad Luthfi dan calon wali kota-wakil wali Kota Semarang Yoyok Sukawi-Joko Santoso.

Kaesang mengampanyekan paslon Pilkada Jateng Luthfi-Yasin dan paslon Pilkada Semarang Yoyok-Joss. Saat mempromosikan Yoyok yang menjabat sebagai CEO PSIS, ia sempat menyinggung terkait sepakbola dan politik.

“Beliau (Yoyok) keluar duit berapa coba buat PSIS? Jateng is red (itu merah) bukan Jateng is blue (itu biru)” lanjut Kaesang.

Penonton kembali bersorak. Mereka mempertanyakan makna kalimat terakhir yang dilontarkan Kaesang. Mendengar beberapa penonton meneriakkan ‘PDIP’ yang identik dengan merah, Kaesang pun merevisi ucapannya.

“Maksudnya Jateng is red itu PSI, bukan partai sebelah,” terangnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Jhon Sitorus ke Kaesang: Bapakmu Jadi Walikota, Gubernur dan Presiden Diusung PDIP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Padahal, katanya, KPK sudah pernah menggeledah ruang kerja Khofifah pada akhir Desember 2022 lalu terkait kasus yang telah menjerat 21 orang sebagai tersangka itu.

Pernyataan itu disampaikan Jhon Sitorus merespons penggeledahan Kantor Dinas Peternakan Pemprov Jatim oleh penyidik KPK dalam dugaan suap dana hibah.

Penggeledahan tersebut sudah yang kesekian kalinya dilakukan lembaga anti rasuah di Jawa Timur terkait kasus korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur itu.

“Belum lama Rumah Dinas Khofifah DIGELEDAH KPK, sekarang giliran Dinas Peternakan Jatim digeledah. Ada apa dengan Pemprov Jawa Timur? Kenapa KPK selalu menggeledah disana terus?” kata Jhon melalui akunnya di X, @JhonSitorus_18 dikutip Kamis (17/10/2024).

“Tapi yang aneh, kenapa KPK tidak kunjung periksa Konfifah ya?” pungkasnya.

Diketahui, KPK kerap melakukan penggeledahan di Jawa Timur terkait kasus korupsi dana hibah. Terbaru, penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Peternakan Pemprov Jatim pada Rabu (16/10/20204).

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka. Empat di antaranya sebagai penerima suap, sementara 17 lainnya adalah pemberi suap.

(War/rilpolitik)

Artikel Aktivis Medsos Heran KPK Tak Kunjung Panggil Khofifah di Kasus Korupsi Dana Hibah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pertemuan Presiden Joko Widodo. Dalam seminggu, 2 kali mengadakan pertemuan Intens. Pertama di Senayan, kedua di Solo. Kesannya seperti Jokowi terlalu banyak MENCAMPURI urusan Prabowo,” kata Jhon Sitorus melalui unggahannya di X, @JhonSitorus_18 dikutip pada Senin (14/10/2024).

Jhon Situros menduga, pertemuan tersebut sebagai upaya Jokowi menghalangi rencana Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Bisa jadi, ini strategi Jokowi agar pertemuan Megawati dan Prabowo GAGAL terjadi,” ujarnya.

“Apalagi, pertemuan di Solo harusnya di sebuah Restoran, tapi diubah lagi menjadi di kediaman Jokowi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Jhon juga menduga Jokowi menitip banyak hal tentang anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka ke Prabowo saat memimpin Indonesia nanti.

“Sepertinya banyak TITIPAN penting, terutama soal fufufafa,” pungkasnya.

Diketahui, Jokowi bertemu Prabowo setidaknya sudah dua kali dalam seminggu ini menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pertemuan pertama terjadi di Jakarta pada Selasa (8/10/2024). Saat itu keduanya bertemu empat mata.

Kemudian, pertemuan kedua terjadi di Solo, Jawa Tengah, tepatnya di kediaman Jokowi pada Minggu (13/10/2024). Belum diketahui apa yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

(War/rilpolitik)

Artikel Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan oleh pegiat media sosial, Jhon Sitorus di akun X, @JhonSitorus_18 pada Jumat (11/10/2024).

Jhon mengungkap, kasus intoleransi di Jawa Barat justru marak selama di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil. Bahkan, katanya tertinggi di Indonesia.

“Jawa Barat selama Ridwan Kamil jadi Gubernur adalah provinsi dengan angka INTOLERANSI TERTINGGI di Indonesia,” kata Jhon.

“Tahun 2022 misalnya, ada 26 kasus Intoleransi di Jawa Barat (Terbanyak se Indonesia),” ungkapnya.

Sebab itu, Jhon mempertanyakan janji RK untuk mempebanyak guru Kristen dan sekolah Minggu.

“Bagaimana tiba2 ngaku2 mau perbanyak guru kristen dan sekolah minggu sementara rekam jejaknya GAGAL mengatasi Intoleransi?” tanya dia.

Diketahui, Ridwan Kamil berjanji akan memperbanyak tenaga pengajar agama Kristen dan sekolah Minggu. Janji itu disebut sebagai komitmen untuk tidak membeda-bedakan antaragama di Jakarta.

Janji itu disampaikan Ridwan Kamil di hadapan Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), Pendeta Jason Balompapueng, di kantor pusat PGPI di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (11/10/2024).

Artikel RK Janji Perbanyak Guru Kristen di Jakarta, Pegiat Medsos Ungkap Fakta Mengerikan di Jabar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu menuai kritik dari pegiat media sosial Jhon Sitorus di X, @JhonSitorus_18. Dia menyebut Jokowi melempar tanggungjawab ke Prabowo setelah IKN menemui banyak masalah.

Dia mengungkit pencabutan status Jakarta sebagai Ibu Kota. Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran Jokowi butuh pengakuan.

“Dulu begitu OPTIMIS akan memindahkan Ibukota, bahkan buru2 mencabut status Jakarta sebagai Ibukota demi sebuah pengakuan,” kata Jhon pada Minggu (6/10/2024).

“Sekarang, setelah berbagai masalah muncul (Zero Investor, APBN habis dan prospek yang kurang menarik),” sambungnya.

Kini, Jokowi dianggap justru melempar tanggungjawab persoalan IKN kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

“Jokowi malah LEMPAR HANDUK dan menyerahkan semua masalah ke Prabowo. Ya, sesuai prediksi, Prabowo akan diwarisi sejumlah masalah Jokowi, salah satunya soal IKN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan Keppres pemindahan ibu kota semestinya diteken pemerintahan baru mendatang.

“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi di IKN, Minggu (6/10/2024).

(War/rilpolitik)

Artikel Jokowi Disebut Lempar Handuk Soal Pemindahan Ibu Kota pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penggeledahan oleh penyidik KPK terjadi pada Rabu (21/12/2022). Pengeledahan tersebut terkait pengembangan kasus korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Namun, kini penggeledahan tersebut seperti tidak ada kelanjutannya bahkan terkesan menguap begitu saja.

KPK seperti tak berdaya menghadapi calon petahana Gubenur Jawa Timur 2024 itu. Bagaimana tidak, sudah hampir 2 tahun penggeledahan berlalu, namun hingga kini lembaga anti rasuah itu belum juga memanggil Khofifah untuk dimintai keterangan berkaitan dengan penggeledahan tersebut.

Kini, warganet mulai mempertanyakan keseriusan KPK mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah Jatim itu.

“Hello @KPK_RI gimana kelanjutan kasus ini sekarang? Kenapa tidak berani periksa Khofifah?” tulis akun @JhonSitorus_18 di X dikutip pada Sabtu (5/10/2024). Jhon mengunggah tangkapan layar berita penggeledahan ruang kerja Khofifah.

Aktivis media sosial itu menilai mandeknya proses hukum terhadap Khofifah terkesan pesanan karena pro penguasa.

“Bagaimana bisa hukum jadi terkesan seperti PESANAN seperti ini?” tanyanya.

“Kalo teman penguasa kasusnya diendapkan, kalo lawan penguasa digas terus,” pungkas dia.

Unggahan tersebut langsung menuai pertanyaan yang sama dari warganet lainnya. Sebagian curiga mandeknya kasus tersebut karena Khofifah saat itu langsung mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 tak lama usai penggeledahan terjadi.

“Kan Prabowo menang…
Jadi selamat dia (Khofifah) makanya merapat ke – 02.
Kalo do’i dukung YG lain, ya dilanjutkan kasus nya…
Gitu aja kok repot,” tulis akun @ysti******.

“Ayooo @KPK_RI

Jangan jadikan lembaga hukum ini bagian yg juga turut menghancurkan republik ini,” tulis akun @Psal*****.

“Mana ini @KPK_RI , wahai rakyat JATIM orang seperti inikah yg kalian percayakan memimpin kalian ????” tulis akun @fredy********.

Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Jatim saat itu, Khofifah Indar Parawansa yang terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya pada Rabu, 21 Desember 2022.

Selain ruang kerja Khofifah, penyidik juga menggeledah ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan ruang kerja Sekda Adhy Karyono.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen dan alat elektronik hingga tiga koper besar berwarna hitam. Barang-barang yang disita itu diduga memiliki kaitan erat dengan perkara korupsi dana hibah Jatim.

(War/rilpolitik)

Artikel Hampir 2 Tahun Penggeledahan Berlalu Tanpa Kejelasan, Warganet Pertanyakan Kelanjutan Kasus Khofifah pertama kali tampil pada Rilpolitik.