Pernyataan ini disampaikan Jansen lewat akun X resminya, dikutip rilpolitik.com, Senin (2/3/2026), merespons agresi militer AS di Venezuela dan Iran baru-baru ini, yang tak menutup kemungkinan akan menyusul negara lainnya.

Atas dasar itu, Jansen berpandangan bahwa langkah politik luar negeri Prabowo, yang memilih ‘berkawan’ dengan AS itu dilakukan demi keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia.

“Menurutku, sudah tepat langkah-langkah yang diambil dan tindakan yang dilakukan pak @prabowo beberapa waktu belakangan ini. Termasuk membawa kita bergabung ke BOP, ‘berkawan’ dengan Amerika dan lainnya,” kata Jansen. Ia menekankan bahwa pernyataan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili organisasi.

“Melihat keadaan dunia sekarang, ditambah ‘gila’ dan tidak terprediksinya Trump/Amerika, ditambah canggih dan majunya arsenal militer dan peralatan perang mereka — di mana bisa mendeteksi manusia secara real time, menyerangnya langsung dll —, ditambah kekuatan ekonominya, apa yang dilakukan pak Prabowo 1 tahun ini menurutku sudah tepat untuk kebaikan kita semua 280 juta rakyat Indonesia, keselamatan dan keamanan bangsa kita,” imbuhnya.

Jansen mengajak publik untuk berpikir secara rasional. Menurutnya, kekuataan militer dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum siap untuk berhadapan dengan AS. Indonesia, kata Jansen, baru mampu melawan AS lewat media sosial.

“Silahkan saja bagi teman-teman yang terus mau menentang Amerika, khususnya di medsos, karena mampunya kita memang baru di situ. Termasuk bagi yang tidak setuju dengan langkah pak Prabowo. Tapi pertanyaanya kita mau melawan Amerika ini pake apa? Dengan kekuatan militer dan ekonomi kita yang sekarang masih terbatas? Mari kita rasional,” ujarnya.

Jansen mengatakan saat ini telah terjadi perubahan tata kelola hubungan internasional, dari era kerja sama kolektif (multilateralisme) menuju era yang lebih transaksional.

“Dulu negara-negara bertindak melalui aturan bersama, forum bersama, termasuk keputusan diambil bersama. Kolektif, era multilateralisme (PBB, WTO, Bank Dunia dll). Untuk negara yang belum masuk level “great atau super power” seperti kita, inilah era yang lebih menguntungkan, karena lebih stabil dan terprediksi. Namun era ini sekarang sudah hampir punah atau mengalami erosi parah. Tidak tahu apakah masih bisa pulih. Mungkin pasca Trump selesai jabatannya dan penggantinya tidak sama doktrinnya dengan dia,” kata dia.

“Sekarang, demi kebaikan masing-masing (pragmatis), tiap negara berhubungan dengan negara lain yang dianggap bisa lebih memberi keuntungan terbaik dalam hal keamanan, ekonomi dan meminimalkan ancaman bagi negaranya. Sambil pelan-pelan tentu saja mengurangi ketergantungan itu. Termasuk kita Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Jansen menyinggung sikap Prabowo yang menunduk di depan Trump. Menurutnya, hal itu dilakukan demi keselamatan dan keamanan bangsa Indonesia. Ia menekankan Prabowo memiliki pemahaman geopolitik yang luas. Prabowo juga disebut paham kekuataan militer masing-masing negara.

“Dengan pemahaman geopolitiknya yang luas, termasuk mengerti kekuatan militer masing-masing negara, inilah yang sekarang menurutku sedang dilakukan pak Prabowo. Terlihat di foto, video dll beliau memang sedikit menunduk dan mengalah di depan Trump atau Amerika, namun itu semua dilakukan untuk kebaikan kita semua. Sambil pelan-pelan beliau perjuangkan dan masukkan hal-hal yang menguntungkan untuk bangsa kita. ‘National interest’ kita,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Jansen mendukung langkah politik luar negeri yang sedang dijalankan Prabowo saat ini.

“Jadi maju dan navigasi terus kita semua pak Prabowo, di tengah tidak stabil, ‘anarkisnya’, sistem dan keadaan global saat ini. Sambil pelan-pelan kita memperkuat diri ke dalam. Sampai tiba waktunya kita muncul dan siap. Sebagaimana kata Deng Xioping 50 tahun lalu: ‘Tao Guang Yang Hui’, — ‘Sembunyikan Kemampuan dan Kekuatanmu, Tunggu Waktu Yang Tepat’,” tutup Jansen.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jansen Sitindaon: Prabowo Nunduk di depan Trump Demi Keselamatan Bangsa Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Jansen, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas terkait usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

“Bahkan jikapun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasnya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” kata Jansen lewat unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).

Terlebih, lanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pilkada berikutnya akan digelar pada 2031 atau 2 tahun setelah Pilpres.

“Jadi masih lamaaaa sekali. Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jansen menyarankan agar pembahasan pilkada lewat DPRD ditunda dulu. Menurutnya, pembahasan itu hanya akan menambah polemik baru yang tidak penting di tengah situasi bencana yang terjadi di Sumatra.

“Jadi saran saya: tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak. Apalagi ini terkait politik di mana banyak pihak masih berbeda pandangan termasuk partai-partai dan rakyat — di tengah situasi bencana yang masih berjalan,” kata dia.

“Lebih baik fokus kita sekarang termasuk Negara ke hal-hal lebih urgent yang sudah menunggu di depan mata,” pungkasnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Jansen Demokrat Minta Setop Bahas Pilkada Lewat DPRD pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyambut positif penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan.

Jansen menilai Purbaya sebagai sosok yang berilmu dan menguasai masalah. Hal itu tercermin ketika Purbaya memberikan pernyataan pers beberapa saat setelah pelantikan.

“Saya baru saja menonton konprensi pers Menkeu kita yang baru pak Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Menteri Keuangan. Beberapa jam setelah dia dilantik. Beliau sangat santai dan percaya diri menjawab pertanyaan semua wartawan. Gesturenya tubuhnya menunjukkan dia adalah orang ber-ilmu dan menguasai masalah,” kata Jansen dalam keterangannya dikutip rilpolitik.com Selasa (9/9/2025).

“Membaca CV-nya, pendidikannya memang lengkap, dan jam terbangnya terkait hal-hal berbau keuangan dan kebijakan juga panjang. Dan usianya sekarang juga sudah sangat matang: 61 tahun. Jadi sudah dingin dan tenang,” imbuhnya.

Jansen menyebut Purbaya tak kalah hebatnya dari Sri Mulyani. Selain itu, Purbaya juga berngalaman.

“Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan hebat dan sangat berpengalaman, ‘supir’ keuangan negara kita yang baru ini juga tidak kalah hebat dan berpengalamannya,” ujarnya.

Sebab itu, ia menilai pilihan Presiden Prabowo menunjuk Purbaya sebagai Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani sudah tepat.

“Melihat konprensi pers pertamanya, saya percaya: pilihan Presiden Prabowo terhadap pak Purbaya, tepat! Dia tahu masalah yang akan dihadapinya dan yang sedang kita alami,” ungkap dia.

“Terimakasih banyak Ibu Sri Mulyani atas pengabdiannya puluhan tahun ini kepada Republik kita, dan selamat bekerja pak Purbaya,” pungkas Jansen.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jansen Nilai Purbaya Tak Kalah Hebat dari Sri Mulyani pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu merespons tudingan keterlibatan ‘partai biru’ yang kemudian oleh sejumlah pihak diasosiakan dengan Demokrat. Jansen menyebut pihaknya kaget partai berlambang bintang mercy disebut sebagai dalang di balik isu ijazah Jokowi.

“Sejak awal kami Partai Demokrat sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan polemik ijazah pak Jokowi ini. Itu maka kami kaget, ketika beberapa hari ini nama Partai kami dibawa-bawa dan disebut-sebut,” kata Jansen dalam keterangannya yang diunggah di X, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

Jansen menyebut polemik dugaan ijazah palsu merupakan masalah pribadi antara Jokowi dengan penuduhnya. Terlebih, masalah ini sudah masuk ranah hukum.

“Jadi bukan lagi sekedar opini-opinian politik. Karena perangkat hukum sudah ikut ditarik dan terlibat, maka ini sudah soal benar salah, sudah soal pembuktian palsu-asli tidaknya ijazah tersebut,” ujarnya.

Jansen mendorong penuduh keterlibatan Demokrat untuk buka dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ijazah palsu di kepolisian. Hal itu untuk mengetahui apakah benar ada keterlibatan ‘partai biru’ atau tidak.

“Puluhan saksi — baik terlapor maupun saksi fakta — sudah diperiksa. Kalau ada kaitannya dengan “partai biru” seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” katanya.

Dia pun menantang semua pihak untuk secara langsung menyebut nama jika memang ada keterlibatan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Kalau memang ada, jangan lagi menuduh dengan simbol dan samar-samar di ruang publik. Tuding dan sebutkan saja langsung dengan nama terang, misal: ‘bahwa Demokrat terlibat dibelakang ijazah Jokowi ini’. Jangan banci. Sehingga kami juga mudah mengambil tindakan hukum atas tuduhan tersebut. Jadi bukan main-main seperti saat ini dengan menggunakan kalimat samar dan bersayap di ruang publik. Mulai dari pakai baju warna birulah dll,” tegasnya.

“Faktanya sampai saat ini tidak ada satupun kader kami Partai Demokrat ikut diperiksa di perkara ijazah pak Jokowi ini. Itu maka jika ada yang mengkaitkannya dengan Demokrat, gila namanya itu. Atau lagi mabuk,” tambahnya.

Namun begitu, Jansen menegaskan pihaknya siap menghadapi tuduhan ini meski baru disampaikan secara samar. “Karena sudah lama juga para kader kami tidak ‘aerobik’ politik. Minimal dengan adanya tuduhan ini jadi ajang konsolidasi. Karena selama ini kami kader Demokrat sudah diam tidak ikut campur di masalah ini, malah sekarang di colek-colek,” ujar dia.

Lebih lanjut, Jansen mengimbau seluruh kader Demokrat untuk tetap semangat. Ia menekankan persoalan ijazah Jokowi sebenarnya bukan urusan Demokrat.

“Namun kalau kita dituduh apalagi kemudian membawa-bawa nama baik pimpinan kita mas AHY dan pak SBY, maka kita wajib menjaga marwah kita dan mengambil tindakan terukur. Begal partai saja waktu dia sedang berkuasa dan kuat-kuatnya kita lawan, apalagi hanya soal ini,” tegas Jansen.

“Tetap semangat untuk semua kader. Jika nanti ada arahan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan perintah resmi melalui struktur partai di tempat masing-masing. Sekarang yang telah disampaikan Bakomstra Partai menjadi pegangan kita bersama,” pungkas dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Demokrat Siap Hadapi Tuduhan Dalangi Isu Ijazah Jokowi: Begal Partai Saja Kita Lawan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon pun buka suara. Ia meminta supaya empat pulau itu dikembalikan lagi ke Aceh demi kondusifitas.

Pernyataan itu disampaikan Jansen melalui akun X resminya pada Minggu (15/6/2025). Namun, ia menyatakan bahwa pernyatannya ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap partai.

“Melihat reaksi di publik beberapa hari ini, terkait 4 pulau yang diserahkan pemerintah pusat kepada Sumut, pulangkan kembali sajalah kepada Propinsi Aceh. Agar keadaan kembali kondusif,” kata Jansen.

Menurut Jansen, polemik pulau Aceh ini bisa meluas kemana-mana jika terus dibiarkan berlarut-larut.

“Semakin lama ini dibiarkan dan berlarut-larut akan semakin panas. Apalagi melihat komen-komen di medsos bisa membuat hal ini merembet jadi kemana-mana. Di luar soal urusan pulau,” ujarnya.

Pria asal Kabupaten Dairi itu mengatakan, masyarakat Aceh dan Sumut selama ini selalu hidup rukun. Ia tak ingin polemik pulau menyebabkan konflik horizontal masyarakat dari dua propinsi ini.

“Kami ini 2 propinsi yang bertetangga dekat, bahkan banyak kabupaten kami saling bedekatan dan berdempetan. Di Sumut khususnya di Medan sekarang ini, banyak sekali teman2 perantau Aceh yang tinggal, buka usaha dl. Demikian juga sebaliknya,” katanya.

“Jangan sampai karena urusan yang sebenarnya tidak penting-penting amat ini, soal hubungan horizontal kemasyarakatan yang sudah baik selama ini malah jadi rusak dan konflik,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Jansen mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih polemik ini. Ia berharap persoalan ini segera selesai.

“Sebagaimana disampaikan @bang_dasco kemarin, urusan ini sekarang langsung ditangani bapakPresiden @prabowo. Semoga masalah ini segera selesai, diputuskan dan diberikan kepastiannya,” tutupnya.

Diketahui, Kemendagri menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Status administratif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Keputusan ini pun mendapat pertentangan yang keras dari masyarakat Aceh.

(War/rilpolitik)

Artikel Hindari Konflik, Jansen Minta 4 Pulau yang Diklaim Sumut Dikembalikan ke Aceh pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pasalnya, kenaikan pajak di tengah ketidakpastian ekonomi dinilai makin memberatkan masyarakat hingga menurunkan daya beli.

Terkait maraknya penolakan tersebut, Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kebijakan kenaikan PPN.

Hal itu disampaikan Jansen melalui unggahannya di X, @jansen_jsp dikutip rilpolitik.com pada Minggu (22/12/2024).

“Melihat segala dinamika percakapan publik & intelektual beberapa hari ini, sekaligus memperhatikan kehidupan rakyat kita di bawah secara keseluruhan, sekedar saran pak Presiden @prabowo: ada baiknya ditunda saja dulu PPN 12 % ini,” kata Jansen.

Jansen membenarkan bahwa masyarakat bawah saat ini sedang kesulitan secara ekonomi.

“Ekonomi kita di bawah memang benaran lagi lesu pak,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Wasekjen Demokrat Sarankan Prabowo Tunda Kenaikan PPN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jansen mengatakan, semua sistem politik sudah pernah diterapkan di Indonesia sejak merdeka hingga sekarang. Namun, menurutnya, persoalan bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada massifnya politik uang.

“Kalau aku sih, sejak kita merdeka semua sistem sudah pernah kita coba dan pakai di Indonesia ini. Dari parlementer, presidensial sampai Presiden seumur hidup. Dari multi partai, 3 partai sampai partai lokal. Dari pemilu tertutup, semi terbuka sampai terbuka sekali seperti saat ini. Dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dipilih lembaga perwakilan seperti MPR dan DPRD, sampai dipilih langsung oleh rakyat seperti saat ini,” kata Jansen dalam keterangannya melalui akun X @jansen_jsp pada Minggu (15/12/2024).

“Masalahnya menurutku bukan di sistemnya, tapi politik uang nya. Mau di sistem apapun kalau politik uang ini tidak diberantas ya sistem itu pasti akan rusak. Akhirnya jadi tidak ideal. Karena ibarat komputer: memang politik uang inilah virus utamanya!” jelas dia.

Sebab itu, Jansen berpandangan untuk memperbaiki sistem pilkada langsung yang mahal ini adalah dengan cara memberantas politik uang.

“Jadi politik uang ini yg perlu kita beresi. Karena disitu masalahnya. Bukan yg lain. Mau pakai sistem apapun, politik itu ya pasti butuh biaya. Tapi politik uang ini yg membuat ukuran dan jumlah biaya itu jadi tidak normal. Bahkan angkanya sudah ditahap gila-gilaan. Bagaimana tidak gila, utk 1 kursi DPR-RI saja bisa habis 3 sampai 5 juta dollar USA. Utk Gubernur, Bupati dan Walikota mungkin bisa habis 10 sampai 30 juta USD. Orang asing saja serammmm dengarnya kalau tahu angka itu,” ungkapnya.

Jansen lebih setuju mencari solusi untuk meminimalisir praktik politik uang ketimbang mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tak langsung.

“Jadi lebih baik mari kita susun “anti virus” yg hebat utk memberantas politik uang ini. Ganti sistem hanya akan sekedar mengurangi jumlah dan dampak politik uang ini saja,” katanya.

“Namun kalau memang itu tujuan terdekat yg ingin diraih ya silahkan saja,” pungkas dia.

Diketahui, wacana pemilihan kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih DPRD muncul kembali setelah wacana tersebut dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024).

Salah satu pertimbangannya adalah efisiensi anggaran dan tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh konstestan yang bertarung pada Pilkada.

(War/rilpolitik)

Artikel Soal Wacana Pilkada Oleh DPRD, Jansen: Masalahnya Bukan Sistem, Tapi Politik Uang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Jansen setelah Jokowi secara resmi dinyatakan purna tugas dari jabatan presiden pada Minggu (20/10/2024).

Jansen berpandangan, apa yang dilakukan Moeldoko terhadap Demokrat terkesan dibiarkan oleh Jokowi. Hal itu, katanya, tak dapat dilupakan begitu saja.

“Untuk saya sendiri, sebagai kader Demokrat, dalam kasus pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko, jujur saya merasa pak Jokowi melakukan pembiaran. Masih membekas sampai sekarangdalam diri saya,” kata Jansen melalui unggahannya di X, @jansen_jsp pada Minggu malam.

Keyakinan Jansen bahwa Jokowi sengaja membiarkan Moeldoko merebut Demokrat bukan tanpa alasan. Menurutnya, tak mungkin Jokowi tidak mengetahui manuver politik Moeldoko.

“Karena apapun argumen yg mau dibangun, Moeldoko itu bawahan pak Jokowi langsung bahkan dia berkantor di istana. Tidak mungkin apa yang dia lakukan itu pak Jokowi tidak tahu. Dan dari semua sudut: baik hukum, demokrasi, sistem kepartaian dll apa yang dilakukan Moeldoko itu nyata-nyata jelas salah. Namun sampai bertahun-tahun konflik itu berjalan pak Jokowi seakan mendiamkannya,” ujarnya.

Bahkan, Jansen secara blak-blakan menyebut Jokowi merestui upaya Moeldoko merebut Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Di awal-awal, mohon maaf mengatakannya saya merasa bahkan seperti direstui,” ungkapnya.

Namun demikian, Jansen tak mau memperpanjang persoalan tersebut. Namun, ia berharap hal itu menjadi pembelajaran bagi pemerintah ke depan.

“Karena itu masa lalu mari kita tutup bab itu. Yg penting kedepan kita jaga tidak terulang lagi,” katanya.

Artikel Jokowi Lengser, Jansen Ungkit Lagi Upaya Pembegalan Demokrat, Yakin Direstui Presiden pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon pun memberikan penilaian 10 tahun Pemerintahan Jokowi. Mulanya, Jansen menegaskan bahwa dia bukanlah pendukung Jokowi meski Demokrat sudah bergabung dengan Kabinet Jokowi di akhir masa pemerintahannya.

“Di 2 Pilpres di mana pak @jokowi maju, saya bukan pendukung dan pemilih beliau. Karena di 2 pilpres itu saya pendukung berat pak @prabowo. Termasuk sampai hari ini pun, hari terakhir di mana pak Jokowi menjabat sebagai Presiden, saya masih merasa bukan pendukung beliau. Karena di pemilu manapun pak Jokowi maju termasuk di DKI 2012, saya tidak pernah sekalipun memilih beliau,” kata Jansen di media sosial X, @jansen_jsp dikutip Senin (21/10/2024).

Ada dua penilaian yang disampaikan Jansen terkait pemerintahan Jokowi, yakni untuk hal yang terlihat (tangible) dan tak terlihat (intangible).

Untuk hal yang terlihat (tangible) seperti pembangunan infrastruktur, Jansen mengakui apa yang telah dilakukan Jokowi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Hal itu, katanya, tak lepas dari warisan ekonomi dan keuangan yang sehat dari pemerintahan pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Harus diakui hebat memang apa yang telah dilakukan dan dibangun pak Jokowi 10 tahun terakhir ini. Mulai dari ribuan kilometer tol yang hari ini ada di semua pulau-pulau besar Indonesia di mana semua kita bisa memakainya, bandara-bandara, bendungan-bendungan baru, jalan, jembatan, irigasi, kereta, pasar dan banyak jenis lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia ini,” ujarnya.

Jansen mengatakan jejak pembangunan Jokowi nyata dan bisa dirasakan sehingga tak bisa dibantah bahkan oleh pengkritiknya sekalipun.

“Harus diakui, di hampir semua daerah di Indonesia ini, jejak pembangunan pak Jokowi memang nyata, ada dan bisa dirasakan. Baik oleh pengkritiknya sekalipun seperti saya ini dan banyak lagi diluar sana, soal yg satu ini tidak bisa dibantah. Apa yg beliau bangun ini bersama kita semua ikut memakai, menikmati dan merasakannya,” tegas dia.

Sementara terkait hal yang tak terlihat (intangible) atau tak berwujud seperti demokrasi, politik internasional, hukum, korupsi, konstitusi dan lain-lain, Jansen secara tegas menyatakan mengalami kemunduran di 10 tahun pemerintahan Jokowi. “Inilah ke depan yang harus kembali kita perbaiki,” katanya.

Dia kemudian mengungkit upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jansen merasa Jokowi melakukan pembiaran bahkan terkesan merestui.

“Untuk saya sendiri, sebagai kader Demokrat, dalam kasus pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko, jujur saya merasa pak Jokowi melakukan pembiaran. Masih membekas sampai sekarang dalam diri saya. Karena apapun argumen yang mau dibangun, Moeldoko itu bawahan pak Jokowi langsung bahkan dia berkantor di Istana. Tidak mungkin apa yang dia lakukan itu pak Jokowi tidak tahu. Dan dari semua sudut: baik hukum, demokrasi, sistem kepartaian dll apa yang dilakukan Moeldoko itu nyata-nyata jelas salah,” ungkapnya.

“Namun, sampai bertahun-tahun konflik itu berjalan pak Jokowi seakan mendiamkannya. Bahkan diawal-awal, mohon maaf mengatakannya saya merasa bahkan seperti direstui. Dan banyak lagi case-case sejenis ini 10 tahun terakhir yg merongrong demokrasi kita dll,” sambung dia.

Meski begitu, Jansen menyatakan tak mau memperpanjang terkait upaya perebutan partai tersebut. Dia menginginkan hal itu jadi pembelajaran ke depan. “Karena itu masa lalu mari kita tutup bab itu. Yang penting ke depan kita jaga tidak terulang lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jansen berterima kasih atas pengabdian Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dia menyebut pembangunan yang dilakukan Jokowi akan tetap bisa dirasakan hingga berpuluh-puluh tahun ke depan.

“Pada kesempatan ini, saya selaku kader Demokrat dan rakyat Indonesia mengucapkan terimakasih atas 10 tahun yang telah pak Jokowi lakukan untuk Indonesia, khususnya terkait “pembangunan-pembangunan terlihat” yang sampai 50 tahun ke depan pun rasanya apa yang telah bapak bangun ini mungkin masih bisa kita pakai dan pergunakan,” katanya.

Dia pun menegaskan akan melakukan pembelaan jika dalam menjalani masa pensiun ini Jokowi mengalami ketidakadilan.

“Jika pasca Presiden ini bapak mengalami hal yang menurut saya tidak adil, walaupun bukan pendukung bapak, saya akan membela bapak,” tegasnya.

“Selamat menikmati pensiun untuk pak Jokowi dan Ibu Iriana. Spesifik sebagai anak Sumatera Utara dan putra Toba, saya mengucapkan terimakasih atas apa yang telah pak Jokowi bangun di kampung kami Sumut. Diberikan kesehatan terus untuk pak Jokowi dan Ibu Iriana,” pungkas Jansen.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kata Jansen Demokrat 10 Tahun Jokowi: Infrastruktur Maju, Demokrasi Mundur pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Jansen melalui akun X resminya, @jansen_jsp pada Kamis (31/7/2024). Melalui akun X-nya, Jansen membagikan ulang video pertemuan Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow yang diunggah akun X Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

“Apapun mau dikatakan memang cocok beliau jadi Presiden,” kata Jansen.

Bahkan, menurut Jansen, yang bukan pemilih Prabowo pun pasti memiliki penilaian yang sama bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu pantas memimpin Indonesia.

“Bagi teman-teman yang kemarin tidak milih beliaupun rasanya setuju ini (Prabowo cocok jadi Presiden),” ujarnya.

Jansen pun mendoakan Prabowo agar sehat selalu. “Sehat terus pak @prabowo,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan kerjanya ke Moskow, Rusia.

Dalam video yang diunggah akun X @RusEmbJakarta, Putin terlihat menyambut Prabowo di dalam Kremlin. Keduanya terlihat bersalaman dan berfoto bersama.

(War/rilpolitik)

Artikel Nilai Prabowo Pantas Jadi Presiden, Jansen Demokrat: Yang Tak Pilih Pun Setuju Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.